Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

POLITIK · 12 Jul 2019 06:29 WIB ·

Munas Golkar 2019 : Kubu Bamsoet Sebut Airlangga Membangkang


 Munas Golkar 2019 : Kubu Bamsoet Sebut Airlangga Membangkang Perbesar

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Berbagai polemik terjadi menjelang pelaksanaan Musyawaran Nashional (Munas) Golkar. Pendukung Bambang Soesatyo atau Bamsoet sebagai calon ketua umum Partai Golkar kembali mempersoalkan dipecatnya beberapa ketua di daerah.

Mereka kini membawa nama Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).

Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal mengatakan bahwa menjelang musyawarah nasional (munas), Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto harusnya mampu mengerek isu yang bertujuan membesarkan partai. Airlangga juga harus menjaga agar tidak ada konflik perbedaan pandangan antarkader.

Baca Juga:  Bamsoet : Ada Makna Filosofis Pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT

“Bukan kemudian menerapkan gaya kepemimpinan yang otoritarian dengan mem-PLT [pelaksana tugas]-kan DPD [dewan pimpinan daerah] II yang barusan berjuang dalam pemilu. Apalagi para DPD II inikan sudah membantu kinerja Airlangga secara maksimal,” katanya melalui siaran pers, Jumat (12/7/2019).

Syamsul menjelaskan bahwa Airlangga lupa bahwa perilaku melakukan menonaktifkan pendukung Bambang secara tidak langsung membuat kepemimpinannya gagal dan telah melakukan kegaduhan politik yang akan berdampak pada dinamika politik nasional.

“Artinya secara tidak langsung juga Airlangga melakukan pembangkangan terhadap pesan atau amanat Jokowi dan JK [Jusuf Kalla] tentang munas ini dikembalikan ke internal Partai Golkar dan jangan gaduh,” jelasnya.

Baca Juga:  Bamsoet Berharap DPR dan Pemerintah Segera Bahas Kembali RUU KUHP

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pemberhentian atau penonaktifan ketua partai DPD kabupaten/kota adalah kewenangan DPD provinsi, bukan pusat. Itu pun dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.

“Terkait penonaktifan 10 ketua kabupaten di Maluku itu, pastilah DPD provinsi mempunyai alasan yang cukup kuat dan sudah dilakukan dengan mekanisme yang sesuai. Dan alasan itu tentu berbasis urusan organisasi, bukan di luar urusan organisasi, apalagi alasan politik,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Kamis (11/7/2019).

Baca Juga:  Kasus Suap MA Tiga Saksi Diperiksa KPK, Ini Dia Identitasnya

Sepuluh Ketua DPD II Golkar yang dinonaktifkan yaitu di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan. (*)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

Baca Lainnya

Silaturahmi ke Ponpes Al Anwar Rembang, Prabowo Subianto Kenang Mbah Moen

13 Mei 2022 - 15:12 WIB

Sufmi Dasco Apresiasi Polri Soal Penangan136 Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

13 Mei 2022 - 14:52 WIB

Polri Perpanjang Masa Penahanan Pacar, Ayah dan Adik Indra Kenz, Kasus Robot Trading Binomo

11 Mei 2022 - 09:44 WIB

Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang

8 Mei 2022 - 13:48 WIB

Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik

8 Mei 2022 - 08:07 WIB

Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

6 Mei 2022 - 19:02 WIB

Trending di POLITIK