Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menentukan waktu penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) pada pertengahan Juli 2019. Namun, Andi mengaku tidak tahu pasti tanggal rapat pleno tersebut.
“(Rapat Pleno) pertengahan Juli kabarnya. Nggak lama lagi pasti rapat dan diputuskan termasuk menentukan munasnya kapan,” ujar Andi Sinulingga di Hotel Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).
Menurut Andi, sampai saat ini, internal Partai Golkar sama sekali belum membicarakan terkait munas. Namun, dia mendengar sejumlah pihak mendorong untuk mempercepat pelaksanaan munas.
Salah satunya, kata dia, Presiden terpilih Joko Widodo, yang menginginkan semua partai koalisi menyelesaikan munas sebelum penetapan kabinet.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
“Yang saya dengar begitu (Jokowi minta seluruh partai menyelesaikan munas sebelum penentuan kabinet) , tetapi tidak langsung dari Pak Jokowi tapi yang saya dengar begitu,” tandas dia.
Meskipun demikian, Andi mengatakan dorongan dari sejumlah pihak tersebut termasuk Presiden Jokowi tidak otomatis diikuti oleh Partai Golkar. Waktu penyelenggaraan Munas, kata dia, tetap harus berdasarkan kesepakatan internal.
“Maksudnya semua yang diminta oleh pemerintah kita harus ikut, kan nggak juga. Itulah walaupun kita ada di pemerintahan kita tetap harus kritis,” ungkap dia.
Menurut dia, dipercepat atau tidaknya pelaksanaan munas, sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingan Partai Golkar. Karena itu, mau tidak mau harus disepakati bersama oleh internal partai.
Baca Juga:
Kejagung Ungkap Kasus Perintangan Penyidikan oleh 2 Advokat dan Direktur JakTV Lewat Narasi Negatif
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
“Tapi apakah kita harus ikut atau tidak kan kita sesuaikan dengan kebutuhan internal partai kita. Mana hal-hal yang berkepentingan dengan kepentingan kita bersama kita duduk bersama, tapi kalau itu terkait kepentingan internal kita, kita harus bicara lagi,” pungkas dia. (*)
