Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aris Saputra mengatakan, bahwa tingkat kepentingan untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) saat ini sudah sangat mendesak.
Pasalnya, sudah banyak kebocoran data pribadi yang tidak memiliki payung hukum kuat sehingga tidak ada perlindungan bagi masyarakat ketika mengakses data.
“Kalau hal ini tidak terkontrol dengan baik, maka bisa terjadi data kita itu terbuka dan itu yang bisa memicu munculnya kejahatan-kejahatan perbankan,” kata Supiadin di Jakarta, Minggu (7/7/2019).
Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini pun mengaku bahwa RUU ini sangat diperlukan dan sudah lama didiskusikan. Namun secara prosedural tahapan ini masih berada di ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sehingga belum ada perkembangan yang signifikan.
Baca Juga:
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
“Karena kita semua pasti punya kepentingan pribadi yang tidak ingin diketahui rahasia itu oleh orang lain, terutama yang berkaitan dengan masalah perbankan,” jelasnya. (*)
