Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra Muhammad Syafii menanggapi kabar yang menyebut partainya akan mendapatkan ‘kursi’ jika bergabung sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, itu hanya akan menjadi rumor saja.
“Rumor itu terus bergulir. Tapi kalau kami memilih menjadi oposisi, saya kira sudah tahu jawabannya seperti apa. Enggak mungkin kami terima tawaran itu,” kata Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (1/7/2019).
Politisi kelahiran 21 Oktober 1959 itu mengatakan, kader-kader Gerindra ingin partainya menjadi oposisi.
“Saya kira seperti itu. Bahwa kader Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap pada oposisi,” tandasnya.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
Ia yakin Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pun akan mengambil sikap yang sama, dan tidak ingin mencederai demokrasi atau menghilangkan sistem pengecekan dan keberimbangan (check and balances).
Sementara partai politik lainnya yang dulu mengusung Prabowo-Subianto, keputusan ada di tangan masing-masing partai. Namun jika nantinya sama-sama memutuskan menjadi oposisi, mereka akan bertemu sebagai gabungan partai oposisi.
“Ketika masing-masing sudah memutuskan menjadi oposisi pasti bisa bertemu sebagai gabungan partai oposisi. Tapi pada prinsipnya kita beroposisi sendiri. Kalau nanti kemudian ternyata PKS juga oposisi berati kita punya positioning yang sama kalau kemudian PAN juga mungkin oposisi,” lanjutnya.
Seperti diketahui, KPU telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Joko Widodo – Ma’ruf Amin, Ahad (30/6/2019).
Baca Juga:
Kejagung Ungkap Kasus Perintangan Penyidikan oleh 2 Advokat dan Direktur JakTV Lewat Narasi Negatif
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Penetapan itu menyusul putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. (*)
