Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyatakan pilihan oposisi kemungkinan bakal diambil partainya pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Mardani mengibaratkan, sebagai oposisi tidak hanya sekadar diistilahkan gabungan partai yang berada di luar kekuasaan.
Lebih dari itu, kata dia, oposisi terbaik adalah yang berdampingan dengan masyarakat menjadi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“Oposisi terbaik itu sebetulnya bukan dengan partai politik, tapi dengan rakyat,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 1 Juli 2019.
Mardani tak khawatir, berapa pun nanti jumlah partai yang berani mengambil sikap sebagai oposisi. Ia hanya mengibaratkan, posisi oposisi yang diistilahkan seperti Cicak vs Buaya. Isitilah tersebut pada medio 2009 lalu, menggambarkan perseteruan polisi dan KPK yang dikatakan oleh mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
“Ingat kisah Cicak vs Buaya? Mana ada Cicak menang. Tapi ketika Cicak didukung oleh rakyat, Cicaknya yang menang,” kata Mardani.
Sekjen partai koalisi Indonesia Adil Makmur saat bertemu Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
PKS Berharap Koalisi Prabowo Solid, Tak Loncat ke Jokowi
Mardani mengingatkan, puluhan juta atau hampir mayoritas pemilih Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu merupakan antitesa terhadap presiden terpilih saat ini.
Antitesa bukan berarti secara emosional secara mentah-mentah menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, status sebagai oposisi menjadi pilihan untuk mengoreksi kebijakan Jokowi yang dinilai kurang tepat atau perlu digenjot lagi.
Baca Juga:
Kejagung Ungkap Kasus Perintangan Penyidikan oleh 2 Advokat dan Direktur JakTV Lewat Narasi Negatif
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
“Kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat kita mau mempercepat, nah yang untung adalah rakyat dan publik itu sendiri,” kata dia. (*)