Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua kuasa hukum Prabowo Sandi atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Bambang Widjojanto menduga Mahkamah Konstitusi (MK) takut ada pengumpulan massa lebih besar jika putusan diumumkan Jumat 28 Juni 2019.
“Jumat itu, kan mungkin MK takut ada pengumpulan massa yang lebih banyak. Mungkin begitu,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Bambang mengatakan tak mempersoalkan jika pengumuman putusan dilangsungkan lebih cepat karena hal itu kewenangan sepenuhnya MK.
“Saya sih memang di dalam ketentuan agar selambat-lambatnya. Tapi MK punya kebijakan sendiri, enggak ada soal,” kata Bambang.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
Terkait massa yang mengawal sidang Mahkamah Konstitusi meski sudah dilarang Calon Presiden, Prabowo Subianto, Bambang mengaku tidak dalam kapasitasnya untuk berkomentar.
“Saya disuruh mengimbau mereka, begitu? Saya bukan prinsipal, saya cuma lawyer (kuasa hukum),” kata Bambang.
Bambang mengatakan tugasnya hanya membangun optimisme, merumuskan argumen dan memastikan apa yang seluruhnya dikemukakan kliennya agar bisa diyakini oleh majelis hakim.
Terkait jalannya persidangan hari ini, Bambang mengaku belum berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Kejagung Ungkap Kasus Perintangan Penyidikan oleh 2 Advokat dan Direktur JakTV Lewat Narasi Negatif
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Ia mengatakan akan berkomunikasi setelah sidang putusan MK selesai digelar.
“Pasti kami akan diskusi sama prinsipal. Karena kan bukan kita yang terima atau tidak. Kan, prinsipal,” kata Bambang.
Bambang belum bisa menduga langkah apa yang akan diajukan kliennya itu setelah persidangan selesai.
“Belum tahu mas, nanti tergantung putusannya,” kata Bambang. (abd)
Baca Juga:
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Respons Menhub Terkait Alasan Turunnya Jumlah Orrang yang Lakukan Perjalanan pada Lebaran 2025
