Connect with us

POLITIK

Sandiaga Tantang Polri Buktikan Kebenaran Rencana Pembunuhan 4 Tokoh

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta aparat kepolisian mengusut tuntas teror pembunuhan kepada empat pejabat negara.

Nantinya, kata dia, pengusutan teror pembunuhan harus dipublikasikan agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Merencanakannya (saja) sudah masuk dalam pelanggaran hukum. Itu harus ditindaklanjuti, dan diungkapkan kepada publik supaya tidak ada keraguan lagi,” kata Sandi, sapaan akrab Sandiaga ditemui di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Sandi mengatakan, negara punya kewajiban melindungi pejabat negara. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut teror pembunuhan terhadap pejabat negara tidak mendapat tempat di Indonesia.

“Harus dilindungi para pejabat tersebut, harus pastikan tindak kekerasan mengancam seperti itu tidak mendapatkan tempat dalam iklim demokrasi bangsa dan bernegara di Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian membocorkan nama-nama pejabat negara yang menjadi sasaran pembunuhan di saat momen kerusuhan pecah pada 22 Mei 2019.

Menurut Tito, nama yang diancam akan dibunuh adalah Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gories Mere. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Bukan Deklarasi, Mengapa Polisi Bubarkan Silaturahmi KAMI?

Published

on

Presidium KAMI, Din Syamsuddin. (Foto: Instagram @m_dinsyamsuddin)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memastikan acara di Surabaya yang dihentikan Polisi bukan sebuah deklarasi.

“Itu acaranya bukan deklarasi, karena sudah pada 18 Agustus yang lalu,” kata Presidium KAMI, Din Syamsuddin, dalam keterangannya, Senin (28/9/2020).

Din mengatakan, kegiatan yang dihadiri Gatot Nurmantyo merupakan ajang silaturahmi akbar KAMI di Jawa Timur. Acara mengangkat tema ‘Mengantisipasi Bangkitnya Komunisme Gaya Baru’ itu sebelumnya juga telah diketahui pihak kepolisian.

Diketahui, acara KAMI Jawa Timur batal digelar di Gedung Juang 45 Surabaya. Salah satu deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo, kemudian berpidato di Graha Jabal Nur, Jambangan, Surabaya.

“Saya kebetulan datang disuruh ke Jabal Nur, karena semua perwakilan ulama dan habaib berkumpul di Jabal Nur. Karena diberi tahu tidak bisa ke sana (Gedung Juang 45, red) karena didemo, jadi habis itu dianggap sudah deklarasi saja. (Saya diminta) tolong memberi sepatah-dua kata,” kata Gatot di Masjid Assalam Puri Mas, Surabaya.

“Jadi kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sudah selesai semuanya. Di sini bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Gatot kepada wartawan di Jalan Jambangan Kebon Agung, Surabaya.

Dalam kesempatan lain, Gatot Nurmantyo menuding aksi penolakan terhadap acara mereka di Gedung Juang 45 dan Graha Jabalnur Surabaya diikuti massa bayaran.

“Saya mengimbau kepada rekan-rekan KAMI, bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana karena kehadiran KAMI akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran ya diterima,” kata Gatot di Masjid As-salam Puri Mas Surabaya. (rad)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Bawaslu Akui Pandemi Covid Berakibat Pilkada 2020 Tidak Mudah

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, (Foto : bawaslu.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) tidak mudah.

Penyebabnya, aktivitas politik harus sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Pilkada di tengah pandemi virus corona bukan tugas yang mudah, karena harus mengawasi tahapan yang juga sekaligus harus menerapkan protokol kesehatan,” kata Abhan melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2020).

Menurut Abhan, jajaran pengawas wajib menaati protokol kesehatan Covid-19 karena selalu berada di lapangan.

“Memang pekerjaan yang sulit dan penuh risiko, namun itu adalah tantangan bagi penyelenggara dalam mengawal tahapan di tengah pandemi corona,” ujarnya.

Ia mengatakan, jajaran pengawas harus memberikan contoh dalam menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. “Sebelum kami memberikan teguran kepada pihak KPU dan para peserta Pilkada 2020, tentu kami harus memberikan contoh,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mewajibkan para calon kepala daerah untuk disiplin protokol kesehatan, termasuk tahapan kampanye Pilkada 2020 yang dimulai Sabtu (26/9/2020).

Aturan disiplin protokol kesehatan dibuat karena gelaran Pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye harus mengutamakan protokol kesehatan.

“Kami mengimbau semua pihak yang terlibat dalam kampanye, termasuk pasangan calon, tim kampanye, serta peserta kampanye dapat melaksanakan kampanye dengan tetap mematuhi aturan-aturan kampanye dan protokol kesehatan,” kata Raka.

Menurutnya, seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kampanye intens berkoordinasi.

Hal itu, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran protokol kesehatan ketika melaksanakan kampanye.

“Dalam menyelenggarakan tahapan kampanye, koordinasi antara penyelenggara, peserta, dan para pihak terkait agar terus diintensifkan,” urainya.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Sayangkan Penghancuran Ribuan Masjid di China

Published

on

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (Foto : dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyayangkan sikap otoritas China yang telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang, serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat muslim. Ia mendorong Pemerintah Indonesia untuk cepat bertindak melakukan protes terhadap kegiatan tersebut.

“Berdasarkan laporan, saya mendapat info bahwa terdapat ribuan masjid dihancurkan oleh Pemerintah China, pelanggaran HAM juga terjadi di sana. Pemerintah kita harus cepat bertindak,” kata Yandri saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, masjid merupakan tempat suci bagi masyarakat yang beragama Islam. Tindakan otoritas China menunjukkan masih terdapat rasisme dalam beragama. “Bukan hanya masjid, tetapi semua tempat ibadah seluruh agama jika diperlakukan seperti itu akan kita protes,” tegas Yandri.

Legislator dapil Banten II itu menilai, jika Pemerintah Indonesia tidak cepat bertindak dengan menegur keras otoritas China terhadap langkah penghancuran masjid yang terjadi, akan mengakibatkan kekacauan di dalam negeri, khususnya terhadap masyarakat keturunan Tionghoa.

“Jika pemerintah kita tidak lakukan protes lewat Dubes China atau lainnya, maka saya khawatirkan akan terjadi kekacauan di (Indonesia) sini. Apalagi masyarakat kita banyak yang keturunan Tionghoa juga, tentu ini akan sangat berbahaya, apalagi kita ini (negara dengan umat) muslim terbesar di dunia,” pesan Yandri.

Diketahui, sebuah laporan dari lembaga konsultan di Australia pada Jumat (25/9/2020) menyebutkan otoritas China telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang. Kelompok-kelompok HAM mengatakan, lebih dari 1 juta warga Uighur dan orang-orang Muslim yang sebagian besar berbahasa Turki, ditahan di kamp dan para penduduk dipaksa menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan.

Laporan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menyebut sekitar 16.000 masjid telah hancur atau rusak, berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci itu. Sebagian besar penghancuran terjadi dalam 3 tahun terakhir, dan diperkirakan 8.500 masjid hancur total, yang mencantumkan kerusakan lebih banyak terjadi di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar.

Banyak masjid yang lolos dari penghancuran total telah dicopot kubah dan menaranya, menurut penelitian itu, yang memperkirakan kurang dari 15.500 masjid utuh dan rusak dibiarkan berdiri di sekitar Xinjiang. Jika laporan itu benar adanya, akan menjadi jumlah terendah rumah ibadah Muslim di wilayah tersebut sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu Revolusi Kebudayaan pada 1960-an. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending