Connect with us

BREAKING NEWS

Aktivitas Medsos Dibatasi, Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi

Published

on

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sikap pemerintah yang memutuskan membatasi aktifitas di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baru-baru imi dianggap berlebihan dan tidak masuk akal.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan hal tersebut bertentangan dengan demokrasi. Padahal, kebebasan berpendapat termasuk di media sosial adalah bagian dari demokrasi.

“Kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya ini pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka, rezim ini takut dengan demokrasi,” kata Andre di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Politisi Partai Gerindra ini menekankan, kepanikan yang ditunjukkan rezim saat ini sama saja tengah memperlihatkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.

“Ya mereka panik makanya membatasi aktivitas rakyat. Ingat rakyat tidak bodoh merasakan kesenjangan ekonomi, hukum yang tidak adil dan itu semua rakyat lihat,” tegas Andre.

Menurut Andre, sikap rakyat bagaimana pemimpinnya menjalankan sistem pemerintahan. Jika pemimpimln berlaku adil dan mencintai rakyatnya, maka rakyat juga akan mencintai pemimpinnya.

“Namun di rezim ini justru banyak rakyat yang merasakan kezaliman, maka rakyat memiliki hak untuk meminta keadilan termasuk menyuarakan pendapatnya melalui media sosial,” kata Andre. (dam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BREAKING NEWS

Saksi Prabowo-Sandi : Lihat Kejanggalan di TPS, Dicap Penjahat Politik Hingga Diancam Dibunuh

Published

on

Sejumlah saksi Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan, Rabu (19/6/2019).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Nur Latifa, salah satu saksi tim hukum Prabowo-Sandi pada persidangan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mendapat intimidasi dari pihak tertentu pasca pencoblosan 17 April 2019 lalu. Bahkan, ia mengaku pernah diancam dibunuh karena disangka terlibat dalam viralnya sebuah video dugaan kecurangan pilpres.

Di hadapan majelis hakim MK, Nur mengungkapkan bahwa ancaman kepada dirinya bermula ketika ia mengetahui kejanggalan proses pemungutan suara di TPS 08 Dusun Winosari, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kejanggalan yang dimaksud adalah, adanya seorang petugas KPPS bernama Komri yang melakukan pencoblosan surat suara sebanyak kurang lebih 15 suara.

“Sepengetahuan saya ada 15 (surat suara). Saya menyaksikan sendiri, saya ada di TPS, duduk sebelah saksi-saksi. Saya juga punya rekaman videonya,” ujar Nur Latifa dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, 19 Juni 2019.

Rekaman video kejanggalan tersebut, lanjut Nur kemudian menjadi viral. Meskipun ia mengaku bukan ia yang merekam atau menyebarkan video tersebut.

Akibatnya, dua hari setelah pencoblosan tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB malam, ia kemudian dipanggil ke rumah salah satu warga untuk dimintai keterangannya mengenai video yang viral tersebut. Bahkan, ia dicap sebagai penjahat politik.

“Saya mendapat intimidasi dari banyak.  Saya diapnggil ke rumah salah satu warga. Di sana sudah ada Ketua KPPS, anggota KPPS, tokoh masyarakat, perangkat desa, kader partai dan beberapa preman. Saya perempuan sendiri. Saya ditanya soal video, saya jawab, ‘Bukan saya yang merekam dan sebar. Saya dituduh sebagai penjahat politik di sana,” tuturnya.

“Saya juga secara tidak langsung diancam dibunuh. Itu saya dengar dari teman saya yang mendengar secara langsung bahwa saya diancam akan dibunuh,” lanjut perempuan berjilbab merah muda tersebut.

Salah satu majelis hakim, Suhartoyo sempat menanyakan kepada Nur Latifa mengenai perolehan suara di TPS tersebut, Nur pun menjawab bahwa pasangan Jokowi-Amin unggul sangat signifikan di TPS itu.

“Berarti bisa dong tahu kira-kira perolehan suaranya berapa kalau signifikan,” tanya Suhartoyo.

“Untuk pasangan 01 seingat saya (memperoleh) seratus lebih suara. 02 saya ingat betul, itu hanya mendapat 6 (suara),” ungkap Nur Latifa. (tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Saksi Ungkap Kejanggalan DPT Pilpres 2019 di Hadapan Hakim MK

Published

on

Suasana Persidangan sengketa pemilu pilpres 2019 di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta dari Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum.

Dalam sidang ini terungkap mengenai temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tak wajar dengan kode khusus mencapai 17,5 juta dalam Pilpres 2019. 

Agus menjelaskan, temuan DPT tak wajar itu meliputi permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kesamaan Nomor Kartu Keluarga (NKK), kesamaan tanggal lahir, hingga KK yang manipulatif atau nomornya tak valid. 

“Dari hasil temuan kami ternyata ada DPT yang tidak ada KK-nya, NIK juga tidak ada,” ujar Agus di Gedung MK, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019. 

Ia menguraikan, data hasil temuan DPT tak wajar berkode khusus yang terdiri dari kesamaan tanggal lahir pada 1 Juli sebanyak 9,8 juta, pada tanggal 31 Desember sebanyak 9,8 juta, dan pada 1 Januari sebanyak 2,3 juta. 

“Jadi total ada data tidak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta,” relawan IT BPN tersebut.

Menurut Agus, jumlah kesamaan tanggal lahir ini tak wajar dari data normal. Merujuk keterangan dari ahli statistik, lanjutnya, jumlah data yang memiliki kesamaan tanggal lahir pada 1 Januari mestinya 520 ribu. Jumlah ini diperoleh dari total data 190 juta dibagi 365 hari dalam setahun.

“Itu rata-rata yang wajar. Lalu kenapa muncul 1 Juli 9,8 juta, ini 20 kali lipat. Kemudian yang 31 Desember 10 kali lipat. 1 Januari 2,5 juta itu lima kali lipat. Kami sebut ini tidak wajar,” katanya. 

Tak hanya itu, Agus juga sudah menemukan 117.333 KK manipulatif dan 18,8 juta data invalid di lima provinsi. 

“Data itu harusnya diperbaiki karena kalau tidak menjadi rusak. Sehingga kami datang ke KPU dan kami katakan data ini jumlah tidak wajar namun mereka tetap bertahan dengan data yang dimiliki,” tandas Agus. (fik)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Sidang MK Bahas Dana Kampanye Jokowi Maruf, Pengamat Pertanyakan Kredibilitas Auditor

Published

on

Suasana Persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sidang MK Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 telah memasuki sidang kedua. Dalam pembacaan jawabannya, tim hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin membantah adanya sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pilpres 2019.

Tim hukum pihak terkait, dalam pembacaan jawabannya menyebut ada kesalahan input data sehingga mencantumkan nama Jokowi sebagai penyumbang dana kampanye.

“Pihak terkait ingin menegaskan bahwa baik capres atau cawapres 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon. Dengan kata lain, dalil pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar,” ujar Luhut saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019). 

Luhut menyampaikan penggunaan dana kampanye sebesar Rp19.558.272.030 (Rp19,5 miliar) merupakan dana dari rekening yang dikelola Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah.

Hal ini menjadi dugaan dana pribadi Jokowi karena kesalahan teknis input data.

“Karena teknis peng-input-an data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma’ruf Amin,” katanya.

Pengamat Ekonomi Harryadin Mahardika mempertanyakan kredibilitas auditor yang digunakan tim Jokowi Maruf, pasalnya menurutnya kesalahan input data tersebut bukan hal sepele.

“Infonya sudah dilakukan audit, namun mengapa ada kesalahan input data yang lolos. Ini bukan hal sepele, perlu dipertanyakan kredibilitas auditor tersebut. Bahkan izin auditor tersebut bisa dicabut jika kesalahan ini benar terjadi.” Ujar Harryadin.

Harryadin mengatakan bahwa kesalahan kecil tersebut merupakan signal adanya kesalahan yang lebih besar. Oleh karena itu dirinya menyarankan, sebagai bagian dari pembuktian sidang, MK menunjuk agar dilakukan audit keuangan secara menyeluruh oleh tim independen yang ditunjuk MK.

“Tidak ada kesalahan besar dan kecil dalam keuangan. Semua kesalahan adalah fatal. Juga tidak ada istilah meralat dalam hasil pemeriksaan keuangan. Jika semudah itu melakukan ralat atas hasil audit, maka penegakan GCG (good corporate governance) di Indonesia bisa terancam.”

Harryadin melanjutkan, “Ini bicara tentang akuntabilitas dan transparansi. Jika ada kesalahan yang dianggap kecil maka itu adalah signal dari kesalahan yang lebih fatal. Saya kira perlu diaudit secara menyeluruh sebagai bagian dari pembuktian MK.” Ujar Harryadin.

Harryadin juga menyoroti status hukum dari perkumpulan Golfer TBIG yang memberi sumbangan cukup besar. Pasalnya jumlah maksimal sumbangan telah diatur dalam undang-undang.

“Perlu juga dipertanyakan status dari Golfer TGIB itu apa? sumber dana nya dari mana? Apakah penghimpunan dana yang dilakukan sudah sesuai undang-undang?” tanya Harryadin.

Ekonom ini juga menyatakan banyak terjadi perselubungan dana kampanye dalam pemilu untuk memanipulasi sumber dana sebenarnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan black money dalam pemilu. Apalagi jika benar bahwa auditor yang ditunjuk ternyata kurang kredibel, maka kecurigaan publik memiliki dasar yang kuat.

“perselubungan kerap terjadi, dan ini seolah-olah menjadi hal biasa dalam perpolitikan Indonesia. Ini pintu masuk penggunaan black money, maka audit independen oleh MK sangat perlu. Dalam ekonomi tidak perlu berargumen, cukup pembuktian data secara akuntable dan transparan, maka semua akan terlihat jelas.” tutupnya. (dam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending