Adilmakmur.co.id, Pontianak — Sultan Pontianak hari ini memimpin langsung aksi bela negara bersama Gerakan Kedaulatan Rakyat di Kalimantan Barat. Mereka mendatangi kantor KPU untuk menuntut keadilan atas kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2019.
“Kami hadir untuk menuntut keadilan, datang ke sini bukan untuk membuat kekacauan. Bukan. Jangan takut,” seru Sultan Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Alkadrie dalam orasinya di depan gedung KPU Provinsi Kalimantan Barat.
Sultan menambahkan, massa mendatangi gedung KPU, untuk meminta keadilan dari kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 17 April lalu dan menegakkan kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan pengaduan-pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan oleh para relawan kepada KPU Kalbar, tidak pernah digubris.
“Ini gerakan rakyat menuntut kedaulatan secara damai, jadi jangan dianggap makar. Hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dilindungi konstitusi,”ungkapnya.
Baca Juga:
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Sultan Melvin menilai, Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 17 April lalu, merupakan Pemilu terburuk selama hidupnya.
“Kami datang ke KPU pada hari ini, supaya keadilan ditegakkan. Sudah sekian lama kita menahan keresahan daripada Pemilu yang terburuk, yang terjelek di 2019 ini,” tegasnya.
Dia juga mengkritisi pengumunan pemenang Pilpres yang disampaikan pada tengah malam.
Selain Sultan Pontianak, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Ishak Ali Almutahar, dan Habib Rizal, juga menyampaikan orasinya di depan gedung KPU.
Baca Juga:
Respons Menhub Terkait Alasan Turunnya Jumlah Orrang yang Lakukan Perjalanan pada Lebaran 2025
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam
Ingin Meluruskan Berita Media yang Negatif dan Tidak Berimbang? Ingin Menangkis Serangan Hoax?
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, saat waktu berbuka puasa. Namun akan kembali untuk mengerahkan massa lebih besar lagi jika tidak ada tindakan yang serius mengusut kecurangan. (*)