Connect with us

POLITIK

Habib Muhsin FPI Serukan Ambil Alih Kedaulatan Rakyat

Published

on

Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sebanyak lebih dari 20 ribu laskar Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bakal turun ke jalan, bergabung bersama sejumlah lapisan ormas Islam dan massa lainnya di Jakarta pada 22 Mei 2019.

“Saya kira akumulasi dari hari ini sudah mulai masuk. Mungkin besok baru klimaksnya. Kisaran jumlahnya itu yang tidak terprediksi. Kalau lihat respons di medsos (media sosial) luar biasa banyak. Akan tetapi belum terprediksi dengan baik,” ujar Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 Mei 2019.

Jumlah massa, khususnya laskar FPI yang turun ke Jakarta pada Rabu besok, diprediksi bakal terus bertambah dengan kehadiran FPI dari berbagai daerah lainnya di luar Jabodetabek.

“Kalau Jabodetabek FPI yang bakal turun sekitar 10 ribu sampai dengan 20 ribu. Nanti di sana tidak terinisialkan lagi sebagai FPI atau sebagai apa, ini semua melebur menjadi kekuatan rakyat. Jadi sudah tidak bisa terprediksi terorganisasi, gitu,” katanya.

Muhsin mengungkapkan, massa bergerak dengan berbagai caranya masing-masing; ada yang konvoi dan ada pula yang menggunakan kendaraan umum. Nantinya titik kumpul di depan kantor Bawaslu, Jakarta.

“Semua langsung ke titik Bawaslu karena komandonya di sana, kemudian massa melebar ke Sudirman ke arah Thamrin sana. Dari daerah lain juga Insya Allah hadir sebagai komponen masyarakat seperti dari Sumut, Jabar, Jatim, Banten, Sulawesi,” jelasnya.

Muhsin mengimbau, sebagai salah satu komponen rakyat Indonesia diharapkan aksi nanti tetap berjalan damai.

“Kita harus menjaga kondusivitas, menjaga supaya aksi ini menjadi aksi yang besar, kuat, akan tetapi damai. Bisa mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjuangkan yaitu kedaulatan rakyat, merebut kembali kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Adapun, tuntutan dari aksi bertajuk gerakan nasional kedaulatan rakyat itu yakni, menuntut keadilan atas proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap banyak kecurangan. “Hak rakyat selama ini sudah memberikan suara untuk memiliki seorang pemimpin yang kita sudah mengetahui hitung-hitunganya. Kita sudah menang, kok kalah. Lalu kemudian kecenderungan-kecenderungan yang sudah didapat dari data-data kita menang, kok kalah,” ucapnya.

Kecurangan Sangat Vulgar

Muhsin menilai kecurangan yang terjadi sudah sangat vulgar. Menurut pihaknya itu terjadi dari awal, dari sebelum perumusan, pembentukan persiapan pemilu, pra pemilu sampai pemilu dan sampai penghitungan itu semuanya penuh dengan kecurangan, kejahatan dan kriminal.

“Sampai meninggalnya 700 orang lebih petugas KPPS, ini tragedi kemanusiaan, ini kategorinya sudah genosida, pemusnahan manusia, sudah pemusnahan massal. Kategorinya sudah kriminal tingkat tinggi, sudah pelanggaran HAM yang sangat tinggi,” ujarnya.

Muhsin menegaskan, apa pun yang terjadi pihaknya akan terus bertahan sampai semua tuntutan terpenuhi.

“Kita akan bertahan sampai rakyat berhasil mengambil alih kedaulatannya. Apa pun yang terjadi rakyat akan bertahan. Kita lihat nanti saja, yang penting kita berjuang niat untuk mengambil alih hak rakyat, dan ini sedang terjadi sebuah kejahatan, sebuah angkara murka yang menodai dari pada negara yang berdaulat Republik Indonesia,” katanya, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Mantan Sekretaris BUMN Ceritakan Pejabat BUMN yang Harus Mundur saat Duduki Jabatan Politik

Published

on

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menceritakan pengalaman terkait pejabat BUMN yang harus mundur apabila menduduki jabatan politik.

Peraturan tersebut diterapkan sejak 2009 yang mengacu Undang-undang pemilu. Said Didu mencontohkan pada waktu itu banyak pejabat BUMN yang menjadi komisaris, direksi dan dewan pengawas yang mengundurkan diri setelah terjun ke dunia politik dan memiliki jabatan tertentu.

“Pada 2009 muncul UU Pemilu disebutkan pula pejabat BUMN yang harus mundur apabila menduduki jabatan politik. Bukan pengurus BUMN,” kata Said Didu saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Pemaparan Said Didu ditujukan kepada Cawapres Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank BUMN, yang dipersoalkan oleh kubu Paslon 02 dalam permohonan petitum sebagai pemohon.

Menurutnya, pada waktu itu, ada beberapa pejabat BUMN yang mengundurkan diri karena sebagai timses salah satu pasangan calon.

“Kami dengan Bawaslu mengawasi betul ada 35 orang yang sedang di evaluasi, siapa timses dan bukan. Ada beberapa orang yang memilih berhenti jadi komisaris, seperti Andi Arief dan Raden Pardede karena memilih jadi timses,” ujarnya.

Selain itu ada mantan kapolri Sutanto yang menjadi Komisaris Utama pertamina dan mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai calon kepala daerah. Menurut dia, istilah pejabat BUMN itu ada di UU Pemilu dan UU Tipikor.

“Saat itu muncul nama-nama siapa yang menjadi timses. Di bawaslu tidak ada definisi yang mana pejabat BUMN. Sampai sekarang tidak ada di UU istilah pejabat BUMN. Itu hanya praktik hukum bagi pejabat BUMN ada 3 kelompok itu,” tegasnya.

“Kalau pimpinan BUMN hanya untuk undangan saja, seperti direksi, komisaris. Tapi kalau di UU Pemilu dan Tipikor istilahnya pejabat BUMN,” sambungnya. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Sidang MK, Saksi Betty Mengaku Temukan Amplop C1 Plano Berserakan

Published

on

Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Salah satu saksi fakta yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandi bernama Betty Kristiani mengaku menemukan tumpukan amplop C1 plano berserakan di halaman Kantor Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah.

“Pada Hari Kamis, tanggal 18 April jam 19.30 saya melihat dan menemukan tumpukan dokumen negara berupa amplop yang bertandatangan,” ujar Betty dihadapan sembilan hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Betty mengatakan lokasi tempat tinggalnya jauh dari Kantor Kecamatan Juwangi, namun Betty mengatakan ingin mengetahui proses pemindahan kotak suara dari tiap-tiap kelurahan ke kecamatan, yang berlangsung pada tanggal 18 April.

“Amplop yang bertandatangan, lembaran hologram, segel suara hologram serta segel suara untuk pengunci yang diplastik itu yang telah digunting, serta lembaran plano, juga plastik pembungkus kotak suara itu menggunung. Setelah itu dikumpulkan itu menjadi empat karung lebih,” jelas Betty.

Betty mengatakan amplop bertandatangan tersebut berserakan di halaman kantor kecamatan yang penerangannya temaran.

Terkait dengan kotak suara yang dikumpulkan di kantor kecamatan, Betty mengatakan kotak-kotak tersebut disimpan di dalam kantor kecamatan Juwangi.

“Jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter dari lokasi berserakannya amplop dan tidak ada kotak di situ,” ucap Betty.

Ketika ditanya apakah saksi Betty menghitung banyaknya amplop yang berserakan, Betty mengaku tidak sempat menghitung karena amplop-amplop tersebut berserakan dan menggunung.

Selain Betty, di lokasi kejadian ada tiga orang lain, namun tidak ada petugas kecamatan maupun petugas PPK.

“Setelah saya melihat, saya meminta kepada rekan saya untuk mengecek amplop-amplop tersebut serta segel-segel yang berserakan tersebut untuk dicek dulu,” kata Betty.

Setelah itu, Betty mengaku berjalan di suatu ruangan yang agak jauh, kurang lebih 50 meter dari lokasi, dan dia menemukan sebuah ruangan di mana terdapat tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang memasukkan C1 ke dalam amplop kosong.

Betty juga mengaku sempat mengambil 30 lembar amplop serta segel untuk barang bukti

Hakim sempat bertanya beberapa kali mengapa Betty mengambil amplop tersebut dan mengklaimnya sebagai barang bukti, dan untuk apa dia nyatakan sebagai barang bukti.

Namun, Betty selalu menjawab bahwa amplop dan segel tersebut adalah dokumen negara yang tidak boleh dibiarkan berserakan.

Betty kemudian mengatakan pihaknya melaporkan hal tersebut ke Sekretariat Nasional Boyolali dengan membawa 30 lembar amplop suara dan beberapa segel yang telah terputus, serta segel yang berhologram.

“Yang saya bawa itu amplop kosong bertanda tangan, karena form C1-nya tadi sudah digantikan, dimasukkan ke dalam amplop baru yang tidak bertandatangan,” jelas Betty

Terkait dengan tiga orang yang melakukan pengisian amplop, Betty mengaku sesungguhnya dia tidak mengetahui persis apakah hal itu seperti dugaannya atau tidak.

“Saya tidak mengetahui persis, saya tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam amplop,” ujar Betty.

Betty kemudian mengatakan bahwa tiga orang tersebut adalah pihak yang membuang barang-barang yang dia temukan di halaman kecamatan.

“Saya tanya KPPS-nya, tiga orang itu KPPS, tapi saya lupa namanya. Kata mereka itu sampah,” ucap Betty.

Namun, ketika Betty ditanya Hakim Suhartoyo mengenai perolehan suara di Kecamatan Juwangi, dia mengaku tidak mengetahui siapa paslon peraih suara terbanyak.

“Tidak, saya tidak tahu, saya tidak mengikuti lagi karena saya jauh,” ujar Betty yang mengaku juga tidak berusaha untuk mengetahui dari siaran radio lokal, seperti dikutip Antara. (mar)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Menhan Ryamizard Prihatin Prajurit TNI Terpapar Radikalisme

Published

on

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam, bahkan ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime.

“Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnga negara ini,” kata Menhan Ryamizard dalam sambutannya saat acara halal bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).

Berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

“Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme,” ujarnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan tersebut di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan.

Ia pun berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.

“Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.

“Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah,” ucapnya.

Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, kata Ryamizard, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.

“Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan pancasila,” ujarnya.

Ryamizard berharap agar momen halal bihalal dapat kembali mempersatukan bangsa Indonesia.

“Mari kita jaga persatuan bangsa, karena ini adalah satu tugas pokok TNI, termasuk purnawirawan. Kenapa purnawirawan juga? Karena purnawirawan ini tidak terlepas dari sumpah, tetap ada sampai mati,” ucapnya.

Ia juga berharap silaturahmi ini dapat terus terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pada akhirnya menjaga keutuhan dan tetap tegaknya NKRI.

“Saya berharap suasan silaturahmi ini dapat dipertahankan karena hanya dengan menyambung tali silaturahmi yang dilandasi hati yang suci serta niat yang tulus dan ikhlas, kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT,” ujarnya, seperti dikutip Antara. (shk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending