Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

BREAKING NEWS · 16 Mei 2019 00:59 WIB ·

Dahnil : Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi


 Dahnil : Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi Perbesar

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik keberadaan tim asistensi hukum bentukan Menkopolhukam Wiranto. Pembentukan tim ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Hal itu diungkapkan Dahnil dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

Baca Juga:  Wiranto : Penangkapan Tokoh-Tokoh akan Terus Dilakukan

“Bagi kami di BPN dan apalagi sekarang ada tim asistensi pemanatu ucapan para tokoh, bagi kami ini melengkapi sisi-sisi kecurangan pemilu. Selain kecurangan, ini adalah bentuk dari ancaman serius bagi demorkasi Indonesia,” kata Dahnil.

Tim asistensi hukum bentukan Wiranto mulai efektif bekerja sejak Kamis, pekan lalu. Tim ini bertugas memberikan masukan dan menilai ucapan sejumlah tokoh serta aksi-aksi yang meresahkan paska pemilu.

Baca Juga:  Papua Terkini - Wiranto : Aparat Keamanan Terus Tangani Kericuhan Papua

Menurut Dahnil, tugas tim asistensi hukum secara nyata melanggar hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Terlebih, lanjut Dahnil, saat ini banyak tokoh nasional tengah gencar mengungkap berbagai bukti kecurangan pilpres 2019.

Baca Juga:  Penyerang Polisi Aksi 1812 Belum Ditangkap, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan

“Lembaga yang di-SK-kan Kemenkopolhukam itu lembaga yang inkonstitusional. Itu lembaga yang melakukan makar pada konstitusi dasar kita karena melanggar hak dasar warga negara, hak berserikat, hak berpendapat,” kata Dahnil. (tim)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Silaturahmi ke Ponpes Al Anwar Rembang, Prabowo Subianto Kenang Mbah Moen

13 Mei 2022 - 15:12 WIB

Sufmi Dasco Apresiasi Polri Soal Penangan136 Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba

13 Mei 2022 - 14:52 WIB

Polri Perpanjang Masa Penahanan Pacar, Ayah dan Adik Indra Kenz, Kasus Robot Trading Binomo

11 Mei 2022 - 09:44 WIB

Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang

8 Mei 2022 - 13:48 WIB

Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik

8 Mei 2022 - 08:07 WIB

Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

6 Mei 2022 - 19:02 WIB

Trending di POLITIK