Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Bupati Bengkalis

Published

on

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam penyidikan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

“Hari ini, penyidik memanggil Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai saksi untuk tersangka HOS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir (MNS) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS).

Selain itu, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Hobby Siregar, yaitu tiga anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 masing-masing Azmi, Firzal Fudhoil, dan Suhendri Asnan.

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (bfd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Kivlan Zen Merasa Difitnah, Polisi : Silahkan Saja

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen, Dedi Prasetyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo tidak terpengaruh dengan pernyataan tersangka Kivlan Zen yang merasa difitnah.

“Kalau itu merupakan hak konstitusional dari yang bersangkutan dalam pemeriksaan, silakan saja. Dalam hal ini, Polri tetap profesional melakukan proses penyidikan yang dilakukan selama ini,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Selain memeriksa Kivlan, penyidik juga memeriksa semua yang terkait dengan kasus, termasuk untuk mendalami keterangan Kivlan yang membantah menerima dana dalam kasus dugaan merencanakan pembunuhan terhadap empat pejabat negara.

“Polri sesuai dengan Pasal 148 KUHP dalam pembuktian, tidak hanya menggali keterangan tersangka, itu urutan kelima. Polri juga menggali alat bukti-bukti yang lain, baik berupa keterangan saksi, saksi ahli, bukti petunjuk dan surat,” ujar Dedi.

“Itu semua didalami oleh penyidik, kalau misalkan tersangka tidak mengakui perbuatannya, itu merupakan hak konstitusional yang bersangkutan,” dia menambahkan.

Dia mengatakan penyidik akan menyelesaikan berkas perkara agar segera dapat dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan.

“Itu nanti juga akan dibuktikan dalam proses persidangan di pengadilan secara transparan, terbuka dan jurdil (jujur dan adil),” kata dia.

Kivlan merasa difitnah terkait keterlibatannya dalam penerimaan dana kasus dugaan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat tinggi negara yang sudah menjerat tersangka Habil Marati.

Pernyataan tersebut disampaikan Kivlan usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dengan agenda konfrontrasi sejumlah saksi-saksi, di antaranya Iwan Kurniawan. Demikian, seperti dikutip Akurat.co.


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Menhan Minta Polri Pertimbangkan Jasa Mayjen Kivlan

Published

on

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu mengaku sudah menerima surat permohonan perlindungan dari mantan Pangkostrad Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen yang menjadi tersangka makar.

Menhan menyatakan bahwa dia tidak bisa mencampuri persoalan penegakan hukum. Ryamizard menegaskan sangat menghargai permohonan perlindungan yang diajukan, meskipun Kivlan merupakan seniornya di TNI.

Kendati demikian, Ryamizard menegaskan tidak bisa mencampuri persoalan hukum maupun politik. Menurut dia, persoalan hukum dan politik di luar kemampuannya.

“Itu (Kivlan) senior saya loh, baik, sangat baik dengan saya. Jadi, saya hargai dia minta tolong saya, tetapi ingat ya masalah hukum, masalah politik, tidak saya (campuri),” kata Ryamizard di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Hanya saja, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengaku sudah meminta kepada polisi untuk mempertimbangkan lagi. Menurut dia, mempertimbangkan bukan berarti jadi tidak boleh menghukum jika telah melakukan tindak pidana.

“Saya sudah bisik-bisiklah dengan teman-teman polisi coba dipertimbangkan lagilah. Saya kan cuma mempertimbangkan, bukan tidak boleh dihukum, tidak, (tetapi) pertimbangkan,” ungkapnya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang memang bisa dipertimbangkan, salah satunya adalah jasa-jasa Kivlan sebagai TNI kepada bangsa dan negara selama ini. “Ya pertimbangan banyaklah, ada jasanya, segala macam, begitu ya,” katanya.

Lebih lanjut Ryamizard juga merespons pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengaku polisi punya rasa tidak nyaman memeroses purnawirawan TNI.

“Begini ya, saya paling tidak suka berurusan dengan hukum, berurusan dengan politik, karena masalah politik masalah hukum saya sangat menghindari, saya tidak mau terlibat,” paparnya.

Dia menegaskan tegakkanlah hukum yang benar. Menurut dia, kalau polisi sudah benar, kenapa harus merasa tidak nyaman. Jadi, ujar Ryamizard, tegakkan saja hukum terhadap siapa pun.

“Tegakkan saja, siapa pun, menteri pun, presiden pun bisa kena hukum kok. Hukum itu panglima tertinggi harus dilaksanakan, tetapi yang benar,” jelasnya.

Pejabat-pejabat juga bisa berbuat salah atau melanggar hukum. Hanya saja, ujar Ryamizard mestinya ada pertimbangan dan tidak bisa disamaratakan.

“Statusnya penjahat narkoba sama dengan yang sudah banyak jasanya, itu kan lain dong. Nah itu harus dibedakan,” ungkapnya. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Dugaan Suap Pemilihan Rektor di Sejumlah Kampus UIN

Published

on

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami adanya dugaan praktik suap yang terjadi dalam pemilihan rektor Universitas Islam Negeri yang berada di bawah pengawasan Kementrian Agama. Adapun KPK juga sudah memeriksa sejumlah rektor ataupun calon rektor Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai saksi Romahurmuziy (Romi).

“Bisa jadi. Kembali lagi kan penyidik dalam rangka melakukan penyidikan banyak menerima informasi, bisa jadi dari ketika memanggil saksi, saksi itu mengatakan bukan hanya ini lho,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Sejauh ini, Alexander mengaku pihaknya belum mendapatkan info substansi mengenai apa saja yang digali oleh penyidik mengenai pemilihan rektor itu. Apakah nantinya akan terdapat metode seperti suap yang terjadi di seleksi Kakanwil Jatim itu juga terjadi di pemilihan rektor.

“Kita belum dapat info substansi apa sih yang digali penyidik apakah dalam pemilihan rektor-rektor juga ada semacam penunjukkan kanwil agama di Jawa Timur,” imbuhnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengagendakan pemeriksaan terhadap calon rektor Universitas Islam Negeri (UIN) pada sejumlah daerah Indonesia. Ada sekira 9 rektor maupun guru besar UIN yang diperiksa KPK terkait kasus dugaan jual-beli jabatan pada hari ini.

Mereka yakni, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Ali Mudlofir; Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Masdar Hilmy; Guru Besar sekaligus Dekan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Akh Muzakki; Rektor IAIN Pontianak, Syarif

Dosen IAIN Pontianak, Wajidi Sayadi; Wakil Rektor I IAIN Pontianak, Hermansyah; serta Retor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Warul Walidin; Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2014-2018 dan merupakan calon rektor petahana untuk periode 2018-2023, Farid Wajdi Ibrahim dan merupaka Guru Besar UIN Ar-Raniry sekaligus calon rektor UIN Ar-Raniry untuk periode 2018-2023, Syahrizal. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending