Connect with us

POLITIK

Gerindra Sebut Prabowo akan Bongkar Penculikan Aktivis 1998

Published

on

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan bahwa calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998 apabila menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

“Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar,” kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (15/1/2019) malam.

Dia mengatakan apabila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya yaitu menjalankan UU selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut.

Desmond menilai mana mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.

“Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan,” ujarnya.

Menurut dia, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa namun pertanggung jawaban negara melindungi warga negaranya.

Tujuannya menurut Desmond, agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga kalau negara bisa melindungi warga negaranya, maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.

“Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya,” katanya.

Dia mengatakan apabila Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Pengacara Paslon Bupati Yalimo Resmi Daftarkan Surat Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI

Published

on

Paslon Bupati Yalimo Jayapura, Lakius Peyon dan Nuhum Mebel mendaftar perkara atas pungutan suara ulang (PSU) ke Mahkamah Konstitusi RI. /Dok. Timses Bupati Yalimo

ADIL MAKMUR – Tim Pengacara Paslon Bupati Yalimo Jayapura Nomor Urut 02, Lakius Peyon dan Nuhum Mebel resmi mendaftar perkara atas pungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo Jayapura.

Pendaftaran gugatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan akta permohonan nomer 149/PAN.MK/AP3/052021 tanggal 17 Mei 2021,

Tim Pengacara menuding Paslon Nomor Urut 01 Erdi Dabi dan Jhoni Wilil dimenangkan oleh KPU Kabupaten Yalimo dengan cara-cara yang tidak terhormat.

“KPU Kabupaten Yalimo secara sistimatis dengan cara yang tidak terhormat telah melakukan penyelewengan hak suara,” kata pengacara Jonathan Waeo Solihi. SH kepada wartawan.

Jonathan Waeo Solihi menyatakan, setidaknya ada beberapa hal yang digugatnya, antara lain:

  1. KPU Yalimo diduga melakukan atau mengkudeta terhadap PPD, secara langsung.
  2. Mengambil alih kekuasaan issu dengan ilegal.
  3. Calon pasangan nomer urut 01 dengan cara tidak terhormat mengambil daftar C (daftar hitungan).

“Kami menuntut untuk dilakukan diskualifikasi, mengingat hal ini masih dalam proses tahapan dan kewenangan KPU itu dapat diberhentikan,” kata pengacara Jonathan.

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Politisi PDIP Ini Prihatin dengan Manuver Pegawai KPK yang Tidak Berhasil Lolos TWK

Published

on

Politisi PDIP, Kapitra Ampera. Instagram.com/@m.kapitraampera

ADIL MAKMUR – Politisi PDIP DR Kapitra Ampera SH MH menyatakan kritik dan keheranannya dengan aksi yang dilakukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

75 orang KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWB).

“Mestinya malu donk, tidak lulus kemudian merengek-rengek minta diluluskan. Mestinya introspeksi, jangan bermanuver,” kata Kapitra di Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.

Kapitra juga mengomentari keberatan 75 orang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang dikirim kepada pimpinan KPK.

“Tidak ada otomatisasi menjadi ASN KPK, semuanya harus melalui tes, jika tidak lulus tes iya tidak lulus,” kata Kapitra.

Dia meminta pegawai KPK tidak usah mencari kambing hitam dengan menyalahkan soal dan sebagainya.

“Aneh bin ajaib, saat tidak lulus yang salah adalah soalnya, bukan masalah kapabilitas orang yang ikut tes. Aneh,” katanya.

Pages: 1 2


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Test Wawasan Kebangsaan adalah Implementasi Undang Undang No 19 th 2019, Jangan Bikin Gaduh

Published

on

Ketua KPK Firli Bahuri. /Dok. kpk.go.id

ADIL MAKMUR – DR Kapitra Ampera SH MH menyebut alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi kegaduhan.

Test Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan BKN adalah dalam rangka melaksanakan Undang Undang No 19 th 2019 yg mensyaratkan pegawai KPK adalah ASN.

Maka dengan amanat UU tersebut dilaksanakanlah seleksi bekerjasama dengan BKN.

Terkait pegawai KPK tidak lolos tes, Kapitra, termasuk soal penyidik senior KPK Novel Baswedan juga seharusnya tak perlu memantik kegaduhan..

Kapitra juga merasa yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur.

“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Sebelumnya Firli menyakan tidak bisa melakukan pemecatan kepada pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Apa lagi saya baca Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada pemecatan pegawai di Lembaga Antikorupsi itu, kurang apa lagi,” kata Kapitra.

“Nah harus bagaimana lagi? Kalau saya sih lebih baik mengundurkan saja, masa sudah senior tidak lolos tes,” katanya.

Menurut Kapitra, negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang melawan pemerintah. Dalam hal ini Pimpinan KPK mengambil sikap tegas menjalankan aturan secara maksimal. (tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending