Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pemerintah China agar terbuka atas persoalan dugaan kekerasan terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.
“Mengimbau Tiongkok membuka diri dengan memberi penjelasan sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Jakarta, Rabu (19/12/2018).
BACA JUGA : Soal Muslim Uighur, Koordinator Jubir Prabowo Sandi Desak Pemerintah Tegas Terhadap China
Dia mengatakan penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana.
Baca Juga:
Inilah Reaksi yang Dilakukan Jepang Setelah Tahu Indonesia Mampu 3 Kali Tanam Padi dalam Setahun
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
KPK Sita 26 Kendaraaan dalam Kasus Korupsi pada Bank BJB, Termasuk 2 Kendaraan Ridwan Kamil
Dia mengatakan jika kekerasan yang diberitakan media massa dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional benar adanya, maka China telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Apapun alasan, kata dia, pemerintah China tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi.
Pemerintah China, lanjut dia, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.
Haedar mengatakan Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.
Baca Juga:
Kejagung Ungkap Kasus Perintangan Penyidikan oleh 2 Advokat dan Direktur JakTV Lewat Narasi Negatif
Inti dari Pembentukan Kopdes Merah Putih adalah Musyawarah Desa Khusus yang Libatkan Semua Elemen
Salah satu pihak yang bisa menjelaskan persoalan Uighur, kata dia, adalah Duta Besar China untuk Indonesia.
Dubes China, lanjut dia, supaya segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam melalui ormas-ormas Islam.
“Sikap diam pemerintah China dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan China yang selama berabad lamanya terbina dengan baik,” kata dia.
Haedar mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia.
Baca Juga:
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Respons Menhub Terkait Alasan Turunnya Jumlah Orrang yang Lakukan Perjalanan pada Lebaran 2025
Ketum PP Muhammadiyah meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dia juga mendesak PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional.
“PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun,” katanya. (anm)
