Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik, mengatakan, ditemukannya KTP elektronik yang tercecer di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan jual beli blanko KTP elektronik menimbulkan kecurigaan publik yang berpotensi kecurangan Pemilu 2019.
“Kejadian itu memicu kecurigaan publik terkait potensi kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019,” kata Taufik saat membuka Diskusi Publik Selasa-an Topic of the Week bertema “Pilpres 2019 Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?” di Kantor Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
BACA JUGA : Kemendagri Perketat Pengawasan, Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik
Menurut dia, tema itu muncul seiring dengan isu aktual yang terjadi belakangan ini seperti 31 juta pemilih belum masuk DPT, jual beli blanko dan tercecernya e-KTP.
Baca Juga:
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Respons Menhub Terkait Alasan Turunnya Jumlah Orrang yang Lakukan Perjalanan pada Lebaran 2025
“Soal 31 juta pemilih, jangan-jangan di luar DP4. Sumber DPT itu kan DP4. Belum lagi ada ceceran KTP di mana-mana. Ini menimbulkan kecurigaan. Satu tahun ada tiga peristiwa menarik. Jatuh dari truk di Bogor, dijual online, ada penggandaan (dipalsukan) di Pasar Pramuka,” papar Taufik.
Ketua DPD Gerindra DKI itu berharap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak ini.
“Enggak boleh ada sedikit pun kecurangan. Saya kira jangan (ada kecurangan), kita mesti jaga ini,” tuturnya.
Wakil Direktur Data dan Info Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso, mengharapkan agar persoalan jual beli blanko KTP elektronik dan tercecernya KTP elektronik kedaluwarsa di Duren Sawit dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga:
Akhirnya Prabowo Subianto Bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Silaturahmi Idul Fitri 2,5 Jam
Ingin Meluruskan Berita Media yang Negatif dan Tidak Berimbang? Ingin Menangkis Serangan Hoax?
Gema takbir, tahmid, dan tahlil membuka fajar gerbang kemenangan melawan hawa nafsu
Menurut dia, tantangan pada pemilu kali ini yang paling mendasar adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT) serta pengawalan secara cermat selama rekapitulasi hasil suara di masing-masing tingkatan.
“Kadang-kadang kita berpikir pemilu jujur dan adil itu saat di TPS, tapi ternyata di TPS ada PPS, PPK, itu semua harus dipantau. Pemilu jurdil enggak akan ada apa-apanya kalau penghitungan tidak baik,” kata Iman.
Menurut dia, KPU harus jeli dengan kemungkinan masalah yang terjadi di TPS. Namun, pada saat ini KPU lebih dulu fokus terhadap masalah DPT.
Iman pun mendesak KPU untuk segera menetapkan DPT final untuk Pileg dan Pilpres 2019.
Baca Juga:
CSA Index Maret 2025 Mencerminkan Peluang Rebound: Optimisme Investor di Tengah Tekanan Pasar
Tak Sebut Nama Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto Beri Kode Soal Calon Presiden ke 9
“DPT terakhir masih terdapat hal yang perlu kita antisipasi. Kami berharap cukuplah Desember ini (KPU tetapkan) DPT terakhir,” ujarnya.
Politikus PKS itu meminta kepolisian untuk proaktif mengawal Pemilu 2019 khususnya di setiap TPS dan memastikan bahwa kotak suara yang ada di setiap TPS tidak berpindah tempat dan disalahgunakan
“Saya minta kepolisian untuk menjaga benar tempat kotak suara. Jangan sampai berpindah. Jangan sampai dimasuki orang-orang tidak bertanggung jawab. Apalagi kotak suara pakai kardus,” tuturnya.
Selain Iman, pembicara lainnya dalam diskusi itu ialah Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, peneliti LIPI Siti Zuhro, Sekjen KIPP Kaka Suminta, dan Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati. (shk)
