Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mempertanyakan sejauh mana langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menindaklanjuti laporan koalisi pendukung Prabowo-Sandi terkait 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Muzani mengatakan, sejak awal pihaknya menemukan banyak persoalan data ganda di dalam DPT. Menurutnya, temuan DPT ganda harus menjadi perhatian khusus. Sebab, menentukan legitimasi dari Pemilu 2019.
“Persoalan DPT ini bukan hal sepele. Ini menyangkut legitimasi Pemilu yang akan dilaksanakan serentak pada 2019 nanti,” kata Mizani melalui keterangan tertulis, Jumat (30/11/2018).
Temuan koalisi pendukung Prabowo-Sandi tentang data pemilih ganda diperkuat dengan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang 131.363 pemilih ganda dari 76 kabupaten/kota.
Baca Juga:
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Respons Menhub Terkait Alasan Turunnya Jumlah Orrang yang Lakukan Perjalanan pada Lebaran 2025
Meski temuan Bawaslu lebih sedikit dibanding temuan koalisi Prabowo-Sandi, Muzani meminta agar persoalan data pemilih ganda tetap menjadi atensi khusus bagi KPU. Sebab, peserta pemilu 2019 akan sangat dirugikan bila KPU abai soal data pemilih ganda ini.
“Data dari Bawaslu itu kan menunjukkan bahwa data pemilih ganda itu benar-benar ada. Ini harus ada langkah ekstra. Sebab jika tidak, kualitas pemilu kita akan cacat,” ucap Muzani. (tim)
