Connect with us

MEDIA

KPI Siap Kawal Siaran Pemilu

Published

on

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia melalui Rapat Pimpinan KPI 2018 menyatakan kesiapannya mengawal siaran pemilu selama perhelatan Pemilu serentak 2019, guna memastikan lembaga penyiaran menghadirkan informasi yang baik.

“Rapim ini diselenggarakan dengan semangat mewujudkan lembaga penyiaran independen dan berimbang melalui pengawasan, agar lembaga penyiaran dapat menghadirkan informasi yang baik,” kata Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis dalam Rapim KPI seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dia mengatakan selain memastikan konten pemilu yang berimbang, KPI juga akan mencermati potensi munculnya informasi hoaks.

Dia mengajak seluruh pihak untuk dapat mengambil peran dalam mengawal siaran pemilu. KPI akan terus melakukan koordinasi dengan Dewan Pers, KPU dan Bawaslu dalam tugas pengawasan.

Komisioner KPI Pusat Ubaidillah sekaligus Ketua Panitia Rapim KPI 2018 mengatakan melalui Rapim tersebut pihaknya membahas tiga persoalan krusial penyiaran.

Tiga persoalan itu antara lain pelaksanaan sistem online single submission (OSS) dalam permohonan perizinan penyiaran, pedoman pengawasan penyiaran Pemilu 2019 serta anggaran hibah untuk KPID.

“Kami membahas soal OSS yang merupakan bagian dari bidang perizinan. Kemudian terkait pedoman pengawasan penyiaran dalam Pemilu 2019 mendatang serta soal anggaran untuk KPID melalui pola hibah,” kata Ubaidillah. (rpa)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MEDIA

MPR Bahas Persiapan Peliputan Sidang Tahunan dengan Media

Published

on

Kepala Biro Pemberitaan MPR, Siti Fauziah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Media Expert Meeting khusus untuk persiapan peliputan Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Pertemuan ini membahas berbagai kendala dan mencari jalan keluar dalam peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Hadir dalam Media Expert Meeting ini Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Muhammad Jaya, Kasubag Pemberitaan Budi Muliawan dan perwakilan dari 30 media (cetak, siber dan elektronik).

Mengawali pertemuan, Kabiro Humas MPR Siti Fauziah menjelaskan tentang peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Untuk meliput Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD dan Sidang Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 menggunakan satu ID card yang dikeluarkan MPR.

“Untuk pertama kali kita melakukan pendaftaran secara online. Dengan pendaftaran online, nanti akan diperoleh ID card,” katanya.

Siti Fauziah menambahkan ID itu tidak hanya untuk peliputan Sidang Tahunan MPR saja tapi juga Sidang Bersama DPR-DPD Pidato Kenegaraan dan Sidang DPR Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 pada hari yang sama.

“Kita bekerjasama dengan DPR dan DPD sudah sepakat menggunakan satu ID card ini,” ujarnya wanita yang akrab disapa Ibu Titi ini.

ID card yang dikeluarkan, kata Siti Fauziah, akan menampilkan zona peliputan dan barrcode.

Wartawan dengan ID Zona A bisa meliput di dalam sidang, dekat podium, tempat pimpinan MPR, presiden dan wakil presiden dan pimpinan lembaga negara.

Zona B menempati balkon kiri dan kanan. Zona C berada di selasar Gedung Nusantara dan Zona D untuk lobby di luar Gedung Nusantara.

“Nanti kita tempatkan scan untuk barrcode itu,” tuturnya.

Siti Fauziah mengingatkan media untuk segera mendaftarkan jurnalis yang akan meliput Sidang Tahunan MPR.

Pendaftaran secara online ini ditutup pada Rabu, 7 Agustus 2019. ID card akan dibagikan pada tanggal 15 Agustus 2019.

“Yang sudah mendaftar sekitar 300 jurnalis dan masih banyak yang belum mendaftar,” katanya.

Dia juga mengingatkan dalam peliputan Sidang Tahunan MPR para jurnalis agar datang lebih pagi dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Sidang Tahunan MPR dimulai pukul 08.30 WIB pada Jumat, 16 Agustus 2019.

“Datang lebih pagi dengan menempati sesuai zona. Zona B di balkon sangat terbatas hanya memuat maksimal 60 orang,” katanya.

Kabag Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi M Jaya juga meminta para jurnalis agar sudah berada di lokasi sebelum Sidang Tahunan MPR dimulai.

“Ini terkait dengan pengamanan dari Paspampres dan tempat peliputan yang terbatas agar tidak terjadi kegaduhan,” katanya.

Kasubag Pemberitaan MPR Budi Muliawan mengungkapkan untuk pertama kali MPR melakukan inovasi dalam pendaftaran peliputan Sidang Tahunan MPR.

“Hanya perlu waktu tidak lebih dari satu menit untuk melakukan pendaftaran online. Kami terus menyempurnakan aplikasi pendaftaran ini,” katanya.

Dalam Media Expert Meeting ini juga dipresentasikan pendaftaran secara online untuk Sidang Tahunan MPR.

Peserta Media Expert Meeting memuji langkah Humas MPR melakukan pendaftaran secara online ini.

Dari pembahasan peliputan Sidang Tahunan dalam Media Expert Meeting ini muncul sejumlah pertanyaan dan kendala yang diungkapkan peserta,.

Misalnya, pertanyaan jumlah jurnalis yang bisa mendaftar untuk satu media serta keleluasaan bagi TV dan fotografer agar tidak berebut mengambil gambar.

Selain itu mengusulkan adanya konperensi pers dengan Ketua MPR, perlunya jadwal rangkaian acara dalam Sidang Tahunan MPR dan beberapa persoalan lain terkait dengan peliputan untuk Sidang Tahunan MPR. (jks)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

Semarakkan Hari Pers, PWI Gelar Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Published

on

Setiap peserta wajib mengisi formulir dengan menyertakan salinan kartu karyawan dan surat pengantar dari redaksi.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar penghargaan tertinggi untuk karya jurnalistik di Indonesia, Anugerah Jurnalistik Adinegoro, guna menyemarakkan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2020.

“Lomba ini terbuka bagi wartawan yang bekerja secara aktif pada satu perusahaan pers, baik cetak, televisi, radio,maupun media siber,” demikian pengumuman yang ANTARA terima di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Penamaan anugerah tersebut dikarenakan penghargaan dikhususkan untuk karya-karya yang sudah dimuat/ditayangkan/disiarkan di media cetak, siber, televisi, atau radio pada periode 1 Desember 2018 hingga 30 November 2019.

Adapun enam kategorinya adalah, liputan berkedalaman (indepth reporting) untuk media cetak, siber, televisi, radio, serta karya foto jurnalistik untuk media cetak dan siber serta karya karya karikatur opini untuk media cetak dan siber.

Setiap media diperbolehkan mengirimkan maksimal 15 karya setiap kategori dengan ketentuan seluruh hasil karya liputan berkedalaman wajib menyertakan link karya melalui Google Form.

Khusus untuk karya foto jurnalistik dan karikatur jurnalistik, wajib mengirimkan dalam bentuk softfile beserta caption yang diunggah pada Google Form.

Selain itu, seluruh karya wajib disertai sinopsis sebanyak dua hingga tiga paragraf mengenai isi dan pembuatannya, sedangkan untuk karya televisi dan radio wajib menyertakan clock program bersama sinopsis.

Terakhir, setiap peserta wajib mengisi formulir dengan menyertakan salinan kartu karyawan dan surat pengantar dari redaksi.

Periode pengiriman karya dimulai 15 Agustus hingga 1 Desember. Nantinya setelah diseleksi oleh tokoh pers, pengamat, dan akademisi bidang jurnalistik pada pekan kedua Desember 2019 hingga pekan kedua Januari 2020.

Adapun pemenang dari masing-masing kategori akan mendapatkan hadiah uang Rp50 juta dan trofi Anugerah Adinegoro 2019 serta piagam yang akan diserahkan pada acara puncak HPN 2020.

Mengenai informasi lebih lanjut peserta bisa menghubungi panitia PWI dengan mengirimkan surat elektronik ke alamat anugerahjurnalistik.adinegoro@gmail.com. (ran)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

Masyarakat Diminta Selektif Konsumsi Informasi dari Media

Published

on

Jika masyarakat merasa bahwa pendidikan sudah membaik, maka seharusnya semakin dewasa dalam melihat persoalan.

Adilmakmur.co.id, Riau – Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Syaiful Wahab mengajak dan meminta masyarakat kini agar harus lebih selektif lagi menerima atau mengonsumsi berbagai informasi dan pesan dari media pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“Jadilah bangsa yang bijaksana dan beradab dalam mengonsumsi info media yang menyesatkan dan memecah belah bangsa,” kata Syaiful saat dihubungi dari Pekanbaru, Selasa (2/7/2019).

Pendapat demikian disampaikannya terkait terjadinya polarisasi kehidupan bangsa dan negara pascakeputusan MK tersebut karena pengaruh media massa dan media sosial.

Menurut dia, sejak keputusan MK dikeluarkan pada 27 Juni 2019, memang masih melihat di media massa dan media sosial, memuat tentang pernyataan dan komentar publik terhadap hasil keputusan MK tersebut.

Kemungkinan besar, katanya menyebutkan, masyarakat yang masih kecewa dengan keputusan itu tidak mengikuti dengan baik seluruh proses persidangan, khususnya argumentasi logis dan rasional yang dapat menggugurkan tuduhan-tuduhan kecurangan itu.

“Mereka mungkin hanya menunggu hasil akhir keputusan MK saja tanpa memahami argumentasi dan sanggahan yang sangat masuk akal,” katanya.

Dan memang, katanya lagi, harus diakui perdebatan selama proses persidangan itu sangat “berat” untuk dipahami oleh masyarakat awam karena menggunakan dalil-dalil hukum yang ilmiah sehingga kalau tidak dicerna dengan baik akan sulit dimengerti.

Akan tetapi, katanya, Hakim MK itu merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang, dedikasi dan reputasi yang sangat baik dalam bidang hukum.

“Maka sudah seharusnya kita mempercayakan kepada mereka bahwa mereka mampu membuat keputusan yang baik, benar dan adil. Jika kita tidak mempercayai mereka, lantas lembaga hukum tertinggi apa lagi yang bisa kita percaya? Tidaklah mungkin 9 orang hakim bisa membuat keputusan yang sama, jika di antara mereka saling berbeda pandangan,” katanya.

Selain itu, Syaiful meyakini bahwa masing-masing hakim tersebut sudah mengkajinya dengan baik persoalan-persoalan yang disengketakan dan dalil yang digunakan untuk memutuskan perkara.

Jika masyarakat merasa bahwa pendidikan sudah membaik, maka seharusnya semakin dewasa dalam melihat persoalan. Jika merasa bahwa bangsa ini sudah demokratis, maka sudah seharusnya juga harus paham bagaimana hidup berbangsa dan bernegara.

“Dalam demokrasi harus ada kedewasaan berpikir, tidak bisa memaksakan kehendak, apalagi sampai mendendam,” katanya.

Syaiful meyakinkan bahwa pernyataan dan status dendam ini yang masih muncul di ruang publik dan ini sangat memprihatinkan, padahal kalau dendam ini tetap dipelihara maka akan menjadi penyakit dan itu tidak sehat untuk demokrasi.

“Oleh Karena itu lebih baik tinggalkan dendam, kita kubur dalam-dalam rasa benci dan dendam karena tidak sehat buat diri sendiri maupun untuk kehidupan berbangsa. Manusia tidak ada yang sempurna, mari kita songsong masa depan. Presiden terpilih kita saat ini juga bukan mahluk sempurna, jika ada kekurangan, maka kita perbaiki bersama persoalan bangsa ini,” katanya. (fri)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending