Menu

Mode Gelap
Real Madrid Menang Tipis Hadapi Liverpool, Pertandingan Berlangsung Sangat Sengit Pencuri Babak Belur Dihakimi Massa Setelah Kepergok Mencuri Ponsel di Kota Tangerang Kans Prabowo untuk Jadi Presiden 2024 Sangat Kuat, Subagyo HS: Kali Ini Harus Jadi dan Menang Prabowo Silaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubowono X, Tidak Ada Pembicaraan Politik Prabowo Subianto Bertemu Habib Lutfi bin Yahya Selama 2 Jam, Ternyata Ini yang Dibahas

NUSANTARA · 27 Nov 2018 07:25 WIB ·

Guru-Pegawai Tidak Tetap Jember Demo Tuntut Kesejahteraan


 Guru-Pegawai Tidak Tetap Jember Demo Tuntut Kesejahteraan Perbesar

Adilmakmur.co.id, Jember – Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menuntut kesejahteraan dengan melakukan demonstrasi di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (26/11/2018).

Ribuan guru dan tenaga honorer tersebut melakukan “longmarch: dari gedung DPRD Jember menuju ke Kantor Pemkab Jember dengan pengawalan dari aparat kepolisian setempat.

“Kami mendesak Bupati Jember mencabut surat penugasan dan menerbitkan surat keputusan untuk semua guru honorer dan pegawai honorer,” kata Ketua 2 Asosiasi GTT-PTT PGRI Jember Ali Zamil saat berorasi di halaman Kantor Pemkab Jember.

Baca Juga:  Polresta Mataram Berhasil Ungkap Pembunuhan Mahasiswi Unram

Menurutnya ada 13 tuntutan GTT dan PTT yang dilayangkan kepada Pemkab dan DPRD Jember terkait peningkatan kesejahteraan, kejelasan SK Bupati Jember dan penghentian diskriminasi, serta kriminalisasi.

“Kami minta Bupati Jember mewujudkan janjinya untuk merealisasikan honor Rp1,4 juta untuk GTT-PTT Jember atau sesuai dengan UMK sekitar Rp2 juta,” katanya.

Ali mengatakan guru honorer juga meminta dikembalikan ke tempat sekolahnya dan memenuhi rasa keadilan semua GTT dan PTT tanpa membedakan ijazah, masa kerja dan usia untuk mendapatkan SK Bupati.

Baca Juga:  LSI : Demo Mahasiswa Tidak Bertujuan Gagalkan Pelantikan Presiden

“Honor untuk GTT dan PTT agar dianggarkan dalam APBD Jember setiap tahun dengan patokan UMK,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, mendesak DPRD Jember untuk segera memanggil Bupati Jember untuk merevisi kebijakannya yang merugikan GTT dan PTT terkait pemutasian honorer yang merugikan secara fisik maupun finansial.

“Kami juga minta hentikan diskriminasi, kriminalisasi dan marginalisasi GTT-PTT Jember,” ujarnya.

Perwakilan guru dan tenaga honorer tersebut ditemui oleh Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief di Pendopo Wahyawibawagraha Jember.

Baca Juga:  Ziarah ke Astana Tinggi, Makam Raja-Raja Sumenep, Sandi Soroti Geliat Ekonomi Sekitar

Dalam pertemuan itu, Bupati Jember Faida menyampaikan bahwa tuntutan GTT dan PTT tersebut tidak semuanya bisa direalisasikan.

“Untuk surat penugasan yang diganti surat keputusan harus ada regulasi dari pusat karena saya tidak bisa membuat SK sendiri,” katanya.

Namun, tuntutan pencairan honor melalui anggaran program pendidikan gratis (PPG) bisa dicairkan setiap hari.

“Selanjutnya, GTT yang belum mendapat surat penugasan akan diberikan pada 1 Desember 2018,” ujarnya. (zum)

Artikel ini telah dibaca 50 kali

Baca Lainnya

Anggota DPR Andre Rosiade Salurkan Ribuan Paket Sembako Via Partai Gerindra Padang

30 April 2022 - 14:09 WIB

Manjakan Pemudik dengan Berbagai Fasilitas, Gerindra Kota Semarang Buka Posko Mudik

30 April 2022 - 14:05 WIB

1 DPO Teroris Mujahidin Indonesia Timur Ditembak Mati, karena Melawan Satgas Madago

28 April 2022 - 09:40 WIB

16 Desa Terendam Banjir dengan Ketinggian Hingga 150 Cm di Kabupaten Pandeglang

2 Maret 2022 - 04:12 WIB

Resmikan Rusun Ponpes Al Quran Azzayadi, Puan Harapkan Masa Depan yang Baik bagi Anak Bangsa

20 Januari 2022 - 07:16 WIB

Puan Maharani Resmikan Pasar Legi atas Undangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming

20 Januari 2022 - 03:25 WIB

Trending di NUSANTARA