Connect with us

OPINI

Statemen Prabowo soal Ojek Online, Tidak Ada yang Salah Kok

Published

on

Prabowo Subianto sering menyoroti kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesempatan kerja yang yang layak yang dirasakan masyarakat.

DALAM SUATU kesempatan acara bertajuk Indonesia Economic Forum, di hotel Shangrila Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2018 lalu, Prabowo diberikan kesempatan oleh penyelenggara untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, tentang perekonomian Indonesia.

Dengan ciri khasnya Prabowo menyampaikan pandangannya secara lugas, logis dan mudah dipahami. Prabowo menyoroti kesulitan-kesulitan ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat. Menyoroti juga tentang belum tersedianya kesempatan dan lapangan kerja yang layak untuk masyarakat.

Dulu Waktu Muda dan Dikirim ke Medan Perang, Prabowo Cari Kiai Minta Didoakan

Prabowo juga menyoroti tentang stunting growth yang tengah menjadi ancaman serius bagi generasi penerus bangsa. Secara obyektif pandangan-pandangan Prabowo tersebut seyogyanya diapresiasi dan dimaknai secara terbuka dan rasional.

Hambatan dan rintangam ekonomi yang tengah dirasakan bangsa Indonesia sekarang ini, juga telah dibukukan oleh Prabowo dalam bukunya berjudul Paradoks Indonesia.

Secara komprehensif dan berbasis data, buku tersebut memberikan ilustrasi betapa timpang kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Hal ini lah yang selalu menjadi dasar sikap Prabowo menyampaikan pendapat dan pandangannya seputar kondisi dan nasib bangsa, khususnya tentang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Prabowo juga secara khusus menyoroti tentang kesulitan untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak bagi warga negara sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu (pendidikan) masing-masing.

Mengutip konsep link and match (kesesuaian dan keterpaduan) Mendikbud pada era Soeharto, yaitu Prof. Wardiman Djoyonegoro. Yang mana dalam hal ini Mendikbud Wardiman menyadur konsep pendidikan dari Harvard University Amerika Serikat, yang pada intinya mengusulkan konsep dan ide agar perusahaan besar (industri) menjadi bapak angkat bagi perguruan tinggi.

Konsep ini sejatinya menurut hemat kami adalah konsep bagaimana terjaminnya atau tersedianya lapangan pekerjaan yang layak bagi lulusan Sekolah Menengah (Kejuruan) atau Perguruan Tinggi, setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya.

Prabowo menyoroti meme yang viral diberbagai media massa, khususnya media sosial (internet). Yang mana terdapat meme tentang topi sekolah, pada kolom pertama adalah topi Sekolah Dasar, lalu kolom berikutnya topi Sekolah Menengah Pertama, topi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kolom terakhir adalah gambar helm (topi) Ojol (ojek online).

Meme ini bermakna sederhana namun mengungkap realitas sosial masyarakat kekinian yang terjadi. Berangkat dari hal ini lah yang pada akhirnya menjadi keprihatinan seorang Prabowo Subianto, yang disampaikannya sebagai narasumber dalam acara Indonesia Economic Forum tersebut.

Prabowo mengkritisi dan prihatin atas realitas sosial yang terjadi. Sejatinya yang dimaksud adalah akibat kesulitan ekonomi, sehingga sebagian masyarakat tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sehingga akhirnya para lulusan SMA mengambil jalan pintas untuk menjadi tukang Ojek. Para lulusan Perguruan Tinggi pun idem dito, dikarenakan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai di sektor formal, akhirnya memilih menjadi tukang ojek online (Ojol).

Ini sejatinya realitas sosial yang diungkap oleh Prabowo dalam forum tersebut. Realitas tidak terjadinya antara link and match antara dunia pendidikan dan ketersediaan kesempatan kerja. Inilah keprihatinan dan kemirisan mendalam yang diungkap oleh Prabowo.

Dianggap Meremehkan Profesi Tukang Ojek?

Mencermati pernyataan Prabowo diatas, harus dilihat dalam perspektif keterkaitan pendapat dan perspektif yang luas. Tidak ada sedikitpun dari apa yang disampaikan oleh Prabowo merendahkan atau menghina profesi tukang ojek. Jika memang ada tuduhan tersebut, mohon untuk dilihat kembali dan dibaca kembali apa substansi dari pernyataan Prabowo?

Hanya dikarenakan seorang Prabowo Subianto saat ini tengah mengikuti kontestasi sebagai kandidat dalam Pemilu Presiden lah maka pernyataan tersebut ditafsirkan dan dimaknai oleh kelompok kepentingan tertentu sebagai merendahkan profesi tukang ojek, tanpa melihat secara jernih esensi atau substansi sebenarnya atas pernyataan tersebut, yaitu tidak terjadinya link and match antara jenjang pendidikan dan dunia kerja.

Dengan kata lain sudah sulitnya masyarakat mendapatkan kesempatan kerja di sektor formal. Sehingga pada akhirnya sektor non formal diantaranya seperti tukang ojek, pembantu rumah tangga, sopir rumah tangga menjadi alternatif pilihan pekerjaan untuk menyambung kelangsungan hidup.

Lalu pertanyaannya : “Apa yang salah dari pernyataan, atau pendapat Prabowo tersebut?” (*)

[Oleh : Suhendra Ratu Prawiranegara, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, dan Presidium Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP). Tulisan ini sudah dipublikasikan media Opiniindonesia.com].


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OPINI

Aneh, Pak Prabowo Mau Shalat Jumat Kok Dilarang?

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Oleh : Nasruddin Djoha

JUJUR sekali ini saya benar-benar gak paham dengan kelakuan pendukung kubu petahana. Garuk-garuk kepala saja gak cukup. Kayaknya garuk-garuk tanah juga tetap tidak cukup.

Press rilis yang dibuat oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang KH Hanif Ismail pagi ini (14/2/2019) terpaksa bikin saya jedot-jedotin kepala, biar paham. Jangan-jangan jaringan di otak saya lagi korslet, sehingga gagal paham.

Kok bisa Kyai Hanif menolak Pak Prabowo yang berencana salat Jumat di masjid Kauman, Semarang. Sejak kapan ada orang mau salat Jumat harus lapor?

Salat kan urusan ibadah kepada sang khalik. Lha ini kok harus bawa-bawa nama KPU dan Bawaslu?

Sejauh informasi yang saya baca di media, Pak Prabowo saat ini berada di Jawa Tengah. Foto dan videonya digendong-gendong pendukungnya di Purbalingga viral di medsos. Tapi tidak di media mainstream.

Hari Jumat (15/2/2019) rencananya akan menggelar Pidato Kebangsaan di sebuah hotel di Semarang. Wajar dong kalau harus salat Jumat? Lha kalau tidak boleh salat Jumat di masjid, harus salat dimana?

Apa harus salat di alun-alun Simpang Lima?

Barangkali Kyai Hanif lupa atau salah orang. Menduga Pak Prabowo itu sama dengan Pak Jokowi. Kalau salat harus ada kamera.

Saya setuju! Kalau ada jamaah salat dan kemudian ada kamera dimana-mana. Itu sangat mengganggu. Apalagi sampai posisi salat para jamaah harus diatur-atur.

Kalau masalahnya itu kan tinggal bikin perjanjian dengan tim Pak Prabowo. Kalau perlu tandatangan di atas materai enam rebu perak. “ Kalau salat jangan ada kamera. Jangan sampai atur sana, atur sini. Atur bloking kamera, memindah-mindahkan posisi para jamaah, jangan sampai menghalangi kamera. Jangan pasang kamera dari posisi imam.” Kan gitu.

Tim Prabowo juga pasti ngerti. Pasti paham dan manut. Mereka pasti tau diri. Mereka tidak boleh menyamai Pak Jokowi yang setiap salat harus menghadap kamera.

Pak Prabowo, sejauh keterangan guru ngajinya Ustad Sambo, tidak pernah mau dipotret, setiap salat. Tapi karena para pendukung petahana selalu mempertanyakan dimana Pak Prabowo salat Jumat. Sampai-sampai #Prabowosalatjumatdimana jadi trending topic, Ustad Sambo sampai nekad foto candid.

Itu hanya sebagai bentuk tabayun. Jangan sampai fitnah terus berkembang. Bukan pamer. Tapi itupun digoreng lagi. Katanya bukan salat Jumat. Tapi seminar. Prabowo tukang bohong. Tukang hoax.

Salat itu kan urusan personal. Hubungan dengan sang khalik. Kalau dipamer-pamerkan jadi riya’. Hangus semua amalannya. Pak Prabowo tau banget itu.

Beliau juga tau diri dan tau tatacara salat yang benar. Tau bahwa untuk jadi imam itu harus dipilih orang yang paling fasih bacaannya. Kalau ada imam yang tidak fasih bacaannya, salatnya bisa batal. Kalau ada orang yang tidak fasih bacaannya, tetap memaksa jadi imam. Nekad namanya.

Sekali lagi sikap Kyai Hanif ini sangat sulit saya mengerti. Menghalangi orang salat Jumat itu sebuah bentuk kebathilan dan dzalim.

Kyai Hanif pasti paham. Doa orang yang didzalimi apalagi sedang dalam perjalanan (safar) itu langsung diijabah oleh Allah SWT. Tidak ada hijab. Langsung dikabulkan. Lha ini dobel mustajab!

Istighfar pak Kyai. Jangan hanya karena beda pilihan politik, sampai harus berbuat dzalim. Gusti Allah mboten sare!

Nasruddin Djoha, adalah wartawan senior.


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Benarkah, Erick Thohir Mulai Pusing?

Published

on

Erick Thohir, adalah seorang pengusaha pendiri Mahaka Group dan termasuk dari Relawan Jokowi-Ma'ruf.

KATANYA ERICK Thohir sebagai ketua TKN 01 sudah pusing menaikkan elektabilitas petahana. Karena berbagai cara tak mampu membendung gelombang dukungan masyarakat ke Prabowo Sandi.

Bahkan acara di istana bogor bertajuk Jurnalis adalah sahabat saya ternyata blunder karena disebut sebagai cara tak elok ditengah prabowo sedang marah kpd para jurnalis karena menutup sejarah reuni 212 dengan cara tidak memberitakannya.

Pembelaan Diri Erick Thohir, Pemilik Harian Republika

Belum lagi keharmonisan keluarga settingan yg diliput media juga menghasilkan nyinyiran dari masyarakat karena mengambil keuntungan dari status Prabowo yg masih sendiri.

Sebagai ketua team kemenangan seakan sudah kehabisan ide guna mengangkat elektabilitas petahana. Hal ini juga diperparah latar belakang sang petahana yg miskin prestasi.

Mulai dari ketidakmauan petahana membeberkan jatidiri keturunan di depan publik sehingga isu PKI menjadi citra yg tak terelakkan, sampai kasus korupsi pengadaan busway saat masih menjabat gubernur DKI yg menjerat kepala dinas perhubungan DKI.

Kyai Ma’ruf yg disebut-bakal mampu menjadi triger kemenangan justru tak mampu menjadi panutan umat sehingga larangan utk tidak hadir di reuni 212 justru dibalas pembangkangan umat dgn berbondong-bondong hadir di acara tersebut.

Kini Sang erick hanya mampu menghibur diri dgn mengatakan tunggu kejutan di Januari 2019.

Alih-alih Erick Thohir meminta pendukung petahana menunggu kejutan di januari 2019, justru Sandi sudah melejit kemana-mana hingga tercatat 850 daerah sudah dikunjungi utk ajang kampanye, dibanding Kyai Ma’ruf yg hanya 100 daerah selama ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

[Oleh : Carang Jingga, penulis. Tulisan ini juga dipublikasikan media Opiniindonesia.com]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Lagi-Lagi E-KTP Tercecer, Kode Keras Ada Kecurangan?

Published

on

2.005 keping e-KTP ditemukan di kompleks persawahan di Duren Sawit, Jakarta Timur.

SEBAGAI DOKUMEN penting yang bisa digunakan untuk mengikuti Pilkada serentak dan Pilpres 17 April 2019 mendatang, sudah seharusnya pemerintah memberikan proteksi. Namun apa yang terjadi, akhir-akhir ini masyarakat disuguhi peristiwa tercecerhnya e-KTP diberbagai daerah, penjualan online dan offline blanko e-KTP hingga jasa pembuatan e-KTP aspal. Dengan berbagai kasus tersebut, saya bertanya, apa ada kemungkinan terjadinya malpraktik dalam Pemilu mendatang?. Atau akankah Pemilu jurdil jika timbul masalah seperti ini?

Kasus terbaru tercecernya 2.005 keping e-KTP ditemukan di kompleks persawahan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah 63 e-KTP rusak dan sudah banyak terkepupas, sementara sebanyak 1942 e-KTP buatan tahun 2011, 2012, dan 2013, yang habis masa berlakunya tahun 2016, 2017 dan 2018. Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

E-KTP Tercecer, dan Jual Beli E-KTP : Masihkah Berkhayal Pilpres yang Jurdil?

1.000 e KTP juga ditemukan tercecer di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman, Sumatera Barat. Memurut pengecekan data Kapolres Pariaman dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, seluruh e-KTP sudah ditarik oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dari pemiliknya karena telah diganti dengan yang baru.

Bukan kali ini kasus e-KTP terjadi. Saya nasih sebanyak 6.000 e-KTP berceceran di Jl. Raya Salabenda, Kec. Kemang, Bogor pada bulan Mei 2018. Saat itu, mobil jenis truk engkel membawa kardus berisi e-KTP melaju dari arah Kayumanis menuju Parung. Kardus tersebut terjatuh sehingga isinya ribuan e-KTP yang sudah rusak/invalid tercecer, nama tidak lengkap, rusak fisik sobek, terkelupas. Namun yang mengherankan kenapa arsip Sumsel bisa ke Bogor?” “Atas perintah siapa?” “Ini gudang punya siapa?” “Ini asli atau palsu?” “Kenapa tiba-tiba ada yang suruh bakar?”

Di Serang ada sebanyak 2.800 e-KTP yang tercecer di semak belukar di Cikande, Kabupaten Serang. Mengenai tercecernya ribuan e-KTP di beberapa daerah, Mendagri telah memastikan e-KTP tersebut sudah kadaluarsa dan tidak akan mengganggu sistem database Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pendataan DPT dalam proses tahapan Pemilu akan berjalan lancar.

Meski pihak Kemendagri menyebutkan e-KTP tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, tetapi data yang tertera dalam e-KTP tersebut masih bisa digunakan untuk melakukan registrasi. Data bisa digunakan oleh pihak yang akan melakukan kejahatan, maka kejadian ini tidak boleh disepelekan menjelang Pilpres 2019.

Dan timbul pertanyaan, apakah yakin adanya kasus tercecernya e-KTP ini tidak akan mengganggu Pemilu mendatang? Karena di sisi lain, masyarakat, termasuk saya, pasti akan bertanya-tanya, “apa yang sebenarnya terjadi di tahun politik ini?” Ingat, Pilpres 2019 tinggal empat bulan lagi. Jadi sangatlah wajar jika banyak pihak menganggap kasus tercecernya e-KTP ini berkaitan dengan Pemilu. Sangat mungkin ini merupakan pertanda yang tidak beres. Banyak orang termasuk saya akan mencuriagi adanya rencana kecurangan yang ingin dilancarkan oleh satu pihak.

Kasus tercecernya e-KTP menjadi bukti lemahnya tingkat keamanan data penduduk oleh pemerintah. Pemerintah gagal melindungi data privasi penduduk, termasuk NIK dan data pribadi lain. Bisa jadi data tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk registrasi yang mengharuskan adanya data kependudukan atau melakukan kejahatan terhadap pemilik asli dokumen tersebut.

Dengan demikian, adanya kasus e-KTP yang tercecer maupun jual beli blanko e-KTP, maka jangan berkhayal adanya Pilpres yang jurdil. Belum lagi sebelumnya muncuk data DPT tambahan sebanyak 31 juta, data ODGJ 14 juta. E-KTP hanya indikator, sebaiknya kita mampu membaca fenomena di balik peristiwa tersebut.

Belum lagi, kunci kemenangan diraih melalui dua jalan, yaitu pengumuman keputusan pemenangan oleh lembaga otoritas pemilu, serta putusan hakim dari otoritas Mahkamah yang menangani perkara sengketa hasil pemilu. Lantas bagaimana dengan kedua lembaga tersebut? Apakah masih bisa dipercaya Pilpres yang jurdil? Dan langsung terbersit dalam hati saya, apakah ini kode keras akan terjadi kecurangan?

Belum lagi terkait DPT tambahan sebanyak 31 juta, bolehkan dibilang DPT Siluman. Soal ini, kubu Prabowo-Sandi pernah mendatangi KPU beberapa waktu lalu untuk mempertanyakan dugaan adanya data siluman dari Kemendagri yang mencapai 31 juta untuk Pemili 2019. Sungguh aneh, karena data tersebut diserahkan Kemendagri ke KPU setelah KPU menetapkan DPT untuk Pemilu 2019 mencapai 185 juta pemilih. Kemendagri menyerahkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu kepada KPU mencapai 196 juta.

Kubu Prabowo-Sandi juga mengkritik dari 185 juta DPT masih ada sekitar 25 ribu pemilih ganda. Sayang, ketika kubu paslon nomor urut 2 mendatangi KPU, KPU belum mengetahui data yang disebut oleh Kemendagri tersebut. Alasannya, KPU tidak bisa mengakses karena ada surat edaran dari Kemendagri bahwa data 31 juta tersebut belum boleh dibuka. Ini sungguh misterius. Ada potensi tidak terjadi transparansi. Penambahan DPT sebanyak 31 juta dari Kemendagri berpotensi menimbulkan kekacauan dalam proses Pemilu 2019 mendatang.

Nah, sudah seharusnyalah kasus e-KTP ini segera diselesaikan dan ditanggapi serius oleh pemerintah. Jika tidak, ini bisa mencederai proses demokrasi. Akan timbul bahaya seperti manipulasi partai-partai peserta pemilu, yang berkaitan dengan masalah suara. Tentu saja sebagai warga Negara, saya merasa khawatir akan ada penyalahgunaan e-KTP dalam pesta demokrasi di tahun depan. Jika tidak ditangani serius, terbuka kemungkinan ada penyalahgunaan KTP orang lain untuk melakukan pencoblosan.

[Oleh : Pratitis Mukti Tami, Caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Gerindra. Tulisan ini juga dipublikasikan media Opiniindonesia.com]

 


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending