Connect with us

SUMATERA

Pemerintah Berkelit soal UMKM Diserahkan ke Asing

Published

on

Pemerintah membantah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibuka untuk pengusaha asing

Adilmakmur.co.id, Padang – Pemerintah membantah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibuka untuk pengusaha asing terkait revisi daftar negatif investasi sebagai upaya lanjutan pelonggaran kepemilikan 54 bidang UMKM.

“Tidak benar itu, tak mungkin penanaman modal asing bisa masuk ke sektor UMKM. Sebab dalam undang-undang investasi asing masuk ke Indonesia minimal Rp 10 miliar,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas Padang, Kamis.

Ia mengatakan daftar negatif investasi lebih kepada konteks memberikan perizinan yang tidak berbelit kepada pelaku UMKM untuk memudahkan usahanya masuk ke sektor tersebut.

“Tidak mungkin pemerintah menyulitkan UMKM, justru membantu dalam perizinan dan pengurangan pajak. Karena di lapangan pengusaha membutuhkan kemudahan ini,” katanya.

Ia mencontohkan pengupasan kulit umbi yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi bukan untuk memberikan keleluasaan kepada asing, namun untuk mempermudah perizinan.

“Dengan dikeluarkan dari daftar negatif investasi maka dia (pengusaha UMKM) tidak perlu minta izin BKPM,” tuturnya.

Namun Ahmad Erani mengungkapkan untuk sektor tertentu memang dibuka untuk asing karena ke-54 bidang usaha tersebut bisa dibagi dalam lima kelompok, sesuai alasannya dikeluarkan dari daftar negatif investasi.?

“Misalnya tekstil sampai saat ini pengusaha domsetik tidak ada yang berminat, dengan modal awal diatas Rp100 miliar, daripada kita mengimpor lebih baik ada produksi, menyerap tenaga kerja dan ada upah yang diterima dari penanam modal asing tadi,” jelasnya.

Ia menjelaskan daftar negatif investasi ini hanya untuk mengevaluasi beberapa poin kebijakan paket tahun 2016 yang tidak memiliki progres.

“Daftar negatif investasi pada PKE XVI merupakan langkah optimalisasi terhadap relaksasi daftar negatif investasi yang sudah dilakukan dua kali, yaitu pada 2014 dan 2016,” katanya.

Ia menyebutkan relaksasi keterbukaan bidang usaha pada daftar negatif investasi 2016 dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016.

Ia mengatakan dari 101 bidang usaha yang dibuka untuk penanaman modal asing pada tahun itu, 51 di antaranya tidak diminati sama sekali.

Relaksasi daftar negatif investasi ini akan dilakukan melalui penerbitan perpres yang ditargetkan selesai pada minggu terakhir November 2018.

Berikut 54 bidang usaha yang dihapus dari daftar negatif investasi:

1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
2. Industri percetakan kain?
3. Industri kain rajut khususnya renda?
4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet?
5. Warung Internet
6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
7. Industri kayu veneer
8. Industri kayu lapis
9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
11. Industri pelet kayu (wood pellet)
12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
13. Budidaya koral/karang hias
14. Jasa konstruksi migas: platform
15. Jasa survei panas bumi
16. Jasa pemboran migas di laut
17. Jasa pemboran panas bumi
18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
19. Pembangkit listrik di atas 10 MW
20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi?
21. Industri rokok kretek
22. Industri rokok putih?
23. Industri rokok lainnya
24. Industri bubur kertas pulp
25. Industri siklamat dan sakarin
26. Industri crumb rubber
27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
29. Jasa survei kuantitas
30. Jasa survei kualitas
31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati?
32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik?
35. Galeri seni?
36. Gedung pertunjukan seni
37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu?
38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
39. Jasa sistem komunikasi data
40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content 0(ringtone, sms premium, dsb
43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
44. Jasa akses internet 45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
47. Pelatihan kerja?
48. Industri farmasi obat jadi
49. Fasilitas pelayanan akupuntur
50. Pelayanan pest control atau fumigasi
51. Industri alat kesehatan: kelas B
52. Industri alat kesehatan: kelas C
53. Industri alat kesehatan: kelas D
54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel. (pdg)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PAPUA

Syahrul Usulkan Agenda Khusus Tangani Persoalan Demo di Papua

Published

on

Mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengusulkan perlu adanya agenda khusus yang dijalankan oleh tim lintas sektoral dalam menangani persoalan demonstrasi masyarakat di tanah Papua.

“Tim lintas sektoral itu harus bekerja dengan konsentrasi penuh untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat Papua yang bermula dari ketersinggungan personal,”
kata Syahrul Yasin Limpo melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Syahrul Limpo mengatakan hal itu menanggapi aksi unjuk rasa di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Aksi unjuk rasa di Manokwari, pada 19 Agustus 2019, yang
diwarnai blokade jalan dan pembakaran itu, diduga buntut insiden ketersinggungan antara sebuah ormas dan mahasiswa Papua di Surabaya.

“Saya pikir harus ada agenda khusus dalam menangani unjuk rasa di Papua, dengan melibatkan tim lintas sektor yang full konsentrasi,” katanya.

Menurut Syahrul Limpo, poin utama dari agenda khusus ini adalah sosialisasi dan mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat Papua.

Karena itu, kata dia, perhatian Presiden Joko Widodo yang sangat serius ke Papua selama ini perlu makin diaktualisasikan agar rasa keadilan sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat Papua.

“Perhatian Presiden Jokowi inilah yang nantinya dibuat menjadi agenda khusus kepada masyarakat Papua. Program Pemerintah yang aktual, konkrit, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Papua,” katanya.

Syahrul menjelaskan, dalam agenda khusus ini, negara atau pemerintah harus hadir menyampaikan agenda pembangunan di Papua. “Program pembangunan di
Papua yang dilakukan harus terus disosialisasikan,” katanya.

Selain itu, kata dia, tokoh-tokoh dari Papua yang dihormati masyarakat dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang dipercaya masyarakat Papua, agar menyampaikan seruan damai dan cinta tanah air. “Di tingkat yang lebih lokal juga harus dilibatkan, guru, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa, untuk menyampaikan seruan damai kepada masyarakat,” katanya.

Syahrul menegaskan, agenda khusus ini perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk, guru, tokoh agama, kepala desa dan para ketua adat di tanah Papua untuk menyampaikan seruan damai dan memastikan situasi masyarakat kondusif. “Agenda khusus ini bersifat permanen dan jangka panjang,” katanya.

Syahrul juga mengusulkan adanya agenda jangka pendek, yakni penataan kembali tata kelola asrama-asrama mahasiswa di wilayah, provinsi atau kabupaten dan kota lainnya. “Penataan ini tidak hanya untuk asrama mahasiswa Papua, tapi juga asrama mahasiswa dari daerah lainnya,” katanya.

Asrama-asrama daerah itu perlu ditata kembali, kata dia, karena selalu membangun fanatisme dan egosentris kedaerahan, sehingga harus selalu ada pengawasan dari pimpinan daerah setempat. (rzh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SUMATERA

Polda Jambi Gagalkan Pengiriman 2,2 Kg Sabu ke Palembang

Published

on

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi saat menggagalkan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,2 kg dan 1.981 butir ekstasi.

Adilmakmur.co.id, Jambi – Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menggagalkan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,2 kg dan 1.981 butir ekstasi yang diduga akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan.

“Diduga narkoba jenis sabu-sabu itu akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan dari Tungkal, Kabupaten Tanjungjabug Barat, Jambi yang waktu pengirimannya untuk mengelabui petugas dikirim pada (17/8/2019) dan aksi itu berhasil dicium petugas yang kemudian ditangkap oleh tim di Pos PJR Perbatasan Jambi – Palembang pukul 15.30 WIB,” kata Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS, di Jambi Rabu (15/8/2019).

Tersangka untuk kasus 2,2 kg sabu-sabu itu atas nama SYL Sihombing (46) warga Jalan Pahlawan GG Sakti, Kelurahan Pahlawan, Kota Medan Sumut.

Kapolda Jambi, Muchlis As menegaskan tersangka tersebut membawa sabu dan ekstasi jenis baru. Ia diupah oleh bandar senilai Rp60 juta, namun baru dibayar Rp10 juta.

“Jadi pelaku ini sengaja terbang dari Medan, Batam kemudian Jambi dan kemudian ke Tungkal untuk mengambil barang yang selanjutnya dibawa ke Palembang dengan menggunakan Travel ABC jurusan Tungkal – Palembang,” ungkapnya.

Sabu dan ekstasi tersebut disimpan dalam bagasi bagian belakang kendaraan. Sabu dikemas dalam kemasan teh, sementara ekstasi dalam bungkus roti dan disimpan dalam tas tersangka.

Sabu tersebut ternyata berasal dari Malaysia yang masuk lewat Batam, Riau ke Tungkal. Sabu itu berasal dari jaringan AL yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jambi. AL sendiri merupakan warga Malaysia saat ini sudah dideteksi. (nng)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SUMATERA

Gubernur : Karhutla Bisa Menjadi Ancaman Serius bagi Daerah

Published

on

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Adilmakmur.co.id, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, kebakaran hutan dan lahan bisa menjadi ancaman serius bagi daerah karena sumber daya manusia akan terkuras.

Jadi selain terorisme kebakaran hutan dan lahan jangan dianggap sepele, kata gubernur di hadapan para Pasis Sesko TNI di Palembang, Senin (19/8/2019).

Hal ini karena akibat kebakaran hutan dan lahan konsentrasi Pemerintah Provinsi cukup terkuras padahal banyak tugas lain yang menanti, seperti upaya percepatan ekonomi dan pembangunan.

Oleh karena itu dia minta kepada para peserta kuliah kerja dalam negeri (KKDN) agar ada analisis apakah ini telah masuk menjadi ancaman khusus. Mengingat kebakaran hutan dan lahan ini terjadi terus dan selalu berulang.

Oleh karena itu ia menegaskan agar bisa diwaspadai dan harus dicegah karena mencegah lebih mudah dan murah dari pada memadamkan.

Melalui pendidikan ini, gubernur berpesan kepada para Pasis dapat mengembangkan kepemimpinan yang efektif yaitu gaya kepemimpinan yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan kebutuhan bawahan yang dipimpin.

Dengan adanya KKDN ini juga diharapkannya menjadi salah satu wadah terbentuknya Perwira TNI yang handal, profesional dan proporsional sebagaimana Sesko TNI yang bertugas sebagai penyelenggara pendidikan karier tertinggi TNI selain melaksanakan pengkajian dan pengembangan doktrin maupun pendidikan dan latihan TNI.

Sementara Direktur kerja sama Akademik Sekolah dan Staf Komando (Sesko) TNI Marsma TNI Firdaus Syamsudin mengatakan, KKDN ini secara kurikulum sudah berjalan 4 bulan dari 7,5 bulan yang direncanakan.

KKDN ini bukan hanya digelar di Palembang tetapi juga di Jambi, Bangka Belitung dan Riau dengan jumlah peserta sebanyak 152 orang bahkan ada tujuh dari luar negeri diantaranya Filipina, Singapura dan Arab Saudi, ujar dia.

Saat ini jelas dia, ancaman TNI harus dapat diterjemahkan dari berbagai bentuk konflik yang tidak lagi simetris. Beberapa potensi ancaman yang perlu dicermati yakni saat ini di antaranya, terosisme, cyber crime serta kerawanan di kawasan Laut China Selatan.

“Termasuk ancaman Illegal fishing, penyelundupan barang, manusia dan narkoba yang dapat mengancam keutuhan NKRI,” jelasnya.

Melalui pendidikan ini diharapkan para siswa nantinya mampu memetakan ancaman militer dan non militer.

Untuk itu mereka berharap kesediaan gubernur untuk membantu kegiatan siswa dengan memberikan data yang valid dan faktual di Sumsel. (uid)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending