Connect with us

JAWA

Jaga Stok Masker, Gubernur Jabar Himbau Masyarakat dalam Kondisi Sehat Tak Perlu Pakai Masker

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat Jabar Covid-19 Crisis Center. (Foto : Instagram @westjavagov_)

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengimbau, masyarakat untuk tidak panik membeli dan memakai masker. Merujuk pada WHO, masker hanya untuk orang yang sedang sakit.

“WHO menyampaikan, masker hanya dipakai orang sakit, atau mereka yang merawat orang sakit pernapasan, atau mereka yang berada di daerah-daerah atau unit kerja penuh orang sakit,” kata Kang Emil usai menggelar Rapat Lintas Sektoral Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/3/2020).

Di luar kriteria tersebut, Kang Emil meminta masyarakat untuk tidak memakai masker. Selain untuk menjaga stok masker, penggunaan masker yang tidak benar justru meningkatkan risiko terpapar virus.

“Jadi, saya sampaikan ke warga Jabar, jangan panik, jangan beli toko online untuk membeli masker yang sebenarnya tidak diperlukan,” ucapnya.

“Jangan sampai orang sakit, petugasnya butuh malah tidak ada karena dibeli oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan,” tambahnya.

Pada Senin (2/3/2020), Kang Emil sudah mengirim 10 ribu masker ke Kota Depok untuk disalurkan kepada tenaga kesehatan dan layanan-layanan kesehatan.

Kang Emil pun menyatakan, pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang memanfaatkan isu COVID-19 dengan menimbun masker dan menjualnya dengan harga tinggi.  (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA

Menteri Edhy Jawab Kegelisahan Nelayan dan Pembudidaya Situbondo

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (Foto : Instagram @edhy.prabowo)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo merespons dua aspirasi pembudidaya dan nelayan di Situbondo melalui sejumlah kebijakan. Pertama, terkait keluhan penurunan harga ikan, khususnya kerapu di masa pandemi Covid-19.

Terkait ini, Menteri Edhy menegaskan KKP telah mengizinkan kapal pengangkut ikan hidup untuk membeli langsung hasil produksi para pembudidaya.

“Dulu memang dilarang, alhamdulillah sekarang sudah kita izinkan masuk,” kata Menteri Edhy saat berdialog dengan nelayan dan pembudidaya di Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Payau (BPBAP) Situbondo, Kamis (9/7/2020).

Selain itu, untuk memaksimalkan penyerapan produksi para pembudidaya dan nelayan, Menteri Edhy melibatkan BUMN, Perinus dan Perindo serta PN Garam. Sementara bagi pelaku usaha yang membutuhkan cold storage, KKP menyiapkan akses pemodalan melalui dana BLU-LPMUKP serta dana kredit usaha rakyat (KUR).

“Perinus Perindo sudah kita tugaskan, Menteri BUMN bahkan sangat mendukung. Bisa juga untuk bikin cold storage sendiri, begitu dinilai bisa (pengajuan kredit) tidak sulit untuk mencairkannya,” sambungnya.

Keluhan berikutnya terkait lobster, direspons Menteri Edhy melalui Permen KP Nomor 12/2020. Dalam regulasi ini, dia membuka kesempatan bagi siapapun untuk menangkap benih atau melakukan budidaya lobster. Bahkan, bagi perorangan yang ingin bergelut dengan lobster, tidak diperlukan izin khusus selama bertujuan untuk konsumsi sendiri.

“Tentang lobster, siapapun sekarang sudah boleh pak. Tidak perlu pakai izin untuk perorangan,” urainya.

Dikatakan Menteri Edhy, izin diwajibkan bagi perusahaan atau badan hukum guna memudahkan fungsi pengawasan oleh pemerintah. Selain itu, izin tersebut juga untuk mengikat serta menjadi kepastian harga pembelian dari perusahaan kepada nelayan penangkap benih.

“Pada pelaku usaha yang minta izin itu untuk membina nelayan ini masyarakat. Karena nanti kalau dijual, harganya harus pasti dan kami wajibkan minimal Rp5000,” tegasnya.

Adapun alasan dia melegalkan penangkapan benih lobster lantaran survival ratenya sebesar 0,02% atau hanya satu yang hidup dari 20.000. Terlebih nelayan menangkap benih dengan alat tangkap pasif dan tradisional serta tidak merusak lingkungan.

“Yang penting ada pertumbuhan di masyarakat. Banyak, dari Sabang sampai Merauke masyarakat tegantung hidupnya dari mengambil anakan losbter ini dan ngambilinnya juga tidak menggunakan alat bantu ekstrim,” terangnya.

Dikatakannya, regulasi lobster juga mengusung semangat penguatan budidaya. Isu ekspor benih dihentikan sembari menyiapkan sumber daya manusia serta teknologinya seperti yang dilakukan di BBPAP Situbondo serta BPBL Lombok.

“Nah sampai hari ini sambil menunggu potensi budidaya kita matang, baru akan kita hentikan ekspor benihnya,” kata Menteri Edhy.

Karenanya, Menteri Edhy menegaskan motivasi KKP dalam mengeluarkan kebijakan hanya untuk masyarakat, terutama yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. “Saya tidak akan gentar dan terus maju, yang penting bagi saya nelayan, masyarakat di sektor KP bisa tersenyum gembira,” tandasnya.

Dalam kunjungannya ke BPBAP, Menteri Edhy disambut oleh Bupati Situbondo Dadang Widiarto yang langsung mengutarakan aspirasi di atas.

Selain meninjau perekayasaan lobster di BBPAP, Menteri Edhy membagikan paket bantuan pengembangan perikanan budidaya berupa premi asuransi perikanan pembudidaya ikan kecil, PITAP, serta sejumlah benih senilai Rp2,8 miliar. Selain itu, diserahkan pula bantuan pemodalan KUR sebesar Rp95 juta dan bantuan kredit LPMUKP sebesar Rp730 juta. (kkp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Dirjen Pajak Jateng II Imbau UMKM Manfaatkan Insentif Pajak

Published

on

Gedung Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. (Foto : katadata.co.id)

Adilmakmur.co.id, Surakarta – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang melanda Indonesia berdampak negatif terhadap sejumlah sektor, tak terkecuali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam rangka membantu kelangsungan usaha pelaku UMKM di tengah masa-masa sulit ini, Dirjen Pajak memberi kelonggaran pembebasan pajak bagi pelaku UMKM. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 44/2020).

Kelonggaran pembebasan pajak tersebut diberikan DJP dalam bentuk PPh Final ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. Jadi, Wajib Pajak UMKM yang selama ini membayar pajak 0,5% persen, atas PPh terutangnya ditanggung pemerintah namun tetap harus dilaporkan.

Adapun mekanisme untuk mendapatkan insentif PPh Final ditanggung Pemerintah yaitu wajib pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah secara daring melalui laman www. pajak.go.id.

Berdasarkan data Kanwil DJP Jawa Tengah II, sebanyak 8.673 wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah mengajukan permohonan insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah. Kanwil DJP Jawa Tengah II menghimbau kepada wajib pajak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk segera memanfaatkan fasilitas ini. (djp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Erupsi Merapi di Masa Pandemi COVID-19

Published

on

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan ke sejumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III. (Foto : Raditya Jati - BNPB Indonesia)

Adilmakmur.co.id, Yogyakarta – Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah mengharapkan semua pihak menjaga kesiapsiagaan terhadap bencana alam, salah satunya potensi erupsi Gunung Merapi. Meskipun masih berstatus level II, peningkatan aktivitas vulkanik perlu diwaspadai, khususnya BPBD DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Menyikapi situasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan melakukan kunjungan ke sejumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III pada Rabu lalu (8/7/2020).

Mereka meninjau pos pantau Merapi di Desa Balerante dan Desa Jrakah, jalur evakuasi di Desa Sidorejo dan tempat pengungsian di Desa Tegalmulyo. Tak hanya itu, Gubernur memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Desa Tlogo Lele.

Pada kesempatan itu, Lilik menjelaskan, kegiatan ini berlangsung berkat kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kesigapannya merespon kondisi yang sedang berkembang terkait dengan aktivitas Gunung Merapi.

“Diketahui sebelumnya bahwa BNPB telah bersurat pada tanggal 7 Juli 2020 meminta kepada BPBD DIY dan Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan dinas dan lembaga tertentu terkait perkembangan kondisi Gunung Merapi dan kesiapsiagaan bencana di masa pandemi Covid-19,” ujarnya saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah.

Ia juga meminta untuk melakukan tujuh langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana erupsi gunungapi kepada wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota yang berpotensi terdampak, seperti kabupaten Sleman, Klaten, Kota Magelang dan Boyolali. Ketujuh langkah tersebut, yakni pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana erupsi gunung api.

Kedua, melakukan pengecekan jalur evakuasi dan rambu peringatan dini bencana, menyiapkan tempat evakuasi, dan menyiapkan persediaan logistik.

Ketiga, melakukan koordinasi dengan dinas terkait (BPPTKG dan Pos Pengamatan Gunung Merapi) untuk mendapatkan pembaharuan informasi potensi ancaman bencana erupsi gunungapi dan bahaya sekunder yang mungkin terjadi, seperti banjir lahar dingin dan hujan abu vulkanik.

Keempat, melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga/organisasi terkait (Dinas Kominfo, RAPI, Orari, Senkom, Dinas Pariwisata, Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah) dalam penyebarluasan informasi peringatan dini bahaya erupsi gunungapi sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang risiko tinggi dan juga kepada pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak melakukan aktivitas di zona KRB Gunung Merapi (radius sesuai rekomendasi pihak terkait).

Kelima, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait data ODP dan Rumah Sakit yang berada di KRB gunung api berisiko tinggi dan menyiapkan tempat khusus bagi evakuasi ODP/PDP sehingga terpisah dengan masyarakat yang sehat.

Keenam, melaksanakan penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi dengan tetap menjalankan protokol COVID-19 antara lain penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir serta menjaga kebersihan.

“Jika diperlukan dapat menetapkan status siaga darurat, mengaktifkan rencana kontingensi, serta mendirikan pos komando siaga darurat bencana,” ujarnya untuk langkah ketujuh.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo meminta BPBD Kabupaten Klaten untuk melakukan simulasi kebencanaan di tengah pandemi. Hal tersebut segera dilakukan untuk melatih dan menjamin keamanan warga ketika evakuasi atau pun saat mengungsi. Di samping itu, hewan ternak milik warga harus diungsikan.

Ganjar mengatakan, tingkat kesadaran bencana masyarakat di tiga wilayah sangat baik. Namun, yang jadi catatan saat ini adalah kondisi masih dalam masa pandemi.

“Kalau warga sebenarnya sudah siap, cuma ini kan suasananya lagi Covid-19. Harus ada latihan evakuasi. Juga harus ada tambahan tenaga medis yang bisa menjelaskan ini ke masyarakat saat mengungsi. Juga desa paseduluran sudah siap juga,” katanya.

Ganjar mengatakan untuk latihan evakuasi tersebut bakal dilakukan secepatnya. Pasalnya, dia juga masih menunggu beberapa hal tuntas dikerjakan, termasuk jalur evakuasi.

Terkait dengan situasi Gunung Merapi, Kepala BPPTKG Hanik Humaida mengatakan, kondisi Gunung Merapi saat ini statusnya masih waspada, jaraknya setengah centimeter per hari. Trendnya masih terjadi inflasi, dan pemendekan terjadi selama ini. Kondisinya dibanding tahun 2010 masih jauh, tetapi kewaspadaan terus dilaksanakan. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending