Connect with us

DEPOK

Wali Kota Depok : 50 Orang Lebih Terindikasi Virus Corona

Published

on

Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris Abdul Somad.

Adilmakmur.co.id, Depok – Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris Abdul Somad mengatakan, ada sekitar 50 orang lebih yang berinteraksi dengan dua pasien positif virus corona. Sebab itu, pihaknya tengah mencari keberadaan mereka.

“Penegasan, yang positif dua corona, yang terindikasi di atas 50 orang. Yang di atas 50 orang ini yang kontak langsung dengan korban,” tutur Idris di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Senin (2/3/2020).

Menurut Idris, 50 orang tersebut mencakup petugas medis Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dan pasien di rumah sakit tersebut. Sebab, dua korban virus corona sempat memeriksakan kesehatannya di sana.

“Memang ada beberapa pasien yang mengeluh flu di rumah sakit, tapi belum terbukti,” katanya.

Kini Pemkot Depok mengawasi setiap keluhan dan laporan yang masuk ke setiap lembaga medis, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Idris berharap setiap lapisan masyarakat dapat sigap memberikan informasi terkait virus corona di lingkungannya.

“Tetangga sekitarnya kami masih cari informasi yang lain ya,” Idris menandaskan. (lip)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

DEPOK

Terminal Bus Poris Plawad dan Jatijajar Kembali Layani Angkutan AKAP

Published

on

Terminal-terminal di Jabodetabek tetap harus menjalankan protokol kesehatan. (Foto : Palapanews.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah membuka kembali pengoperasian layanan angkutan penumpang Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Bus Poris Plawad, Tangerang dan Terminal Bus Jatijajar, Depok.

Dengan demikian, seluruh empat terminal bus dibawah kewenangan BPTJ telah sepenuhnya melayani Bus AKAP.

“Layanan angkutan penumpang ini telah kembali dioperasikan masing-masing sejak 20 Juni 2020 (Terminal Poris Plawad), dan 4 Juli 2020 (Terminal Jatijajar). Sementara terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan dan Terminal Baranangsiang, Bogor telah lebih dahulu kembali melayani Bus AKAP, yakni sejak 8 Juni 2020 lalu,” ungkap Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti, Selasa (7/7/2020).

Seperti diinformasikan sebelumnya, sejak 24 April 2020 semua terminal bus di Jabodetabek telah menghentikan sementara layanan Bus AKAP, menyusul kebijakan larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk mudik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020.

Kebijakan tersebut lantas diperpanjang hingga 7 Juni 2020 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 116 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturajn Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Polana menyampaikan bahwa pembukaan kembali layanan operasional Bus AKAP pada Terminal Jatijajar Depok dan Poris Plawad Tangerang dilakukan atas rekomendasi dari pemerintah daerah / gugus tugas yang ada di masing-masing wilayah.

“Kami senantiasa berkomunikasi aktif dengan pemerintah daerah / gugus tugas di masing-masing wilayah, dan semangat kita tetap sama yakni fokus untuk dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkap Polana.

Untuk itu Polana menambahkan bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat, terminal-terminal di Jabodetabek tetap harus menjalankan protokol kesehatan seperti penerapan physical distancing berupa pembatasan jumlah penumpang maupun pengaturan tempat duduk.

Sebelumnya Polana menyampaikan, terminal-terminal bus di Jabodetabek kembali membuka layanan operasional bus AKAP dan AKDP mulai 8 Juni 2020. Namun dari sembilan terminal yang melayani bus AKAP terdapat dua terminal bus yang tetap belum melayani bus AKAP yaitu Terminal Jatijajar Depok dan Terminal Poris Plawad Tangerang.

Sementara 7 (tujuh) terminal yang sudah kembali melayani AKAP adalah Terminal Baranangsiang Bogor, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Pulogebang, Terminal Kampung Rambutan serta Terminal Bekasi. “Pada saat Terminal Jatijajar dan Poris Plawad belum melayani AKAP, kedua terminal tersebut sudah melayani bus AKDP dan tetap beroperasi memberikan layanan bagi angkutan perkotaan dan lintas wilayah di dalam Jabodetabek (TransJabodetabek),” jelas Polana.

Pengguna Layanan Belum Signifikan

Namun demikian, dari data yang tercatat pada empat Terminal Bus dibawah pengelolaan BPTJ yaitu Terminal Jatijajar, Terminal Baranangsiang, Terminal Poris Plawad dan Terminal Pondok Cabe, pengguna layanan belum signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah penumpang pada saat sebelum terjadi pandemi.

Untuk Terminal Baranangsiang, Bogor, produksi rata-rata penumpang harian AKAP dari 8 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 terdapat sekitar 105 orang. Sementara produksi rata-rata harian penumpang AKAP sebelum pandemi pada Januari yang berangkat dari Terminal Baranangsiang tercatat sebanyak 1.636 orang.

Untuk Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan, produksi harian rata-rata penumpang dari 8 Juni sampai dengan 5 Juli 2020 sekitar 15 penumpang. Sedangkan pada Januari rata-rata harian keberangkatan penumpang dari terminal ini sebanyak 73 orang.

Data produksi harian penumpang Terminal Poris Plawad yang baru mulai beroperasi pada 20 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 tercatat rata-rata kurang lebih 103 penumpang setiap hari. Sementara pada Januari 2020 apabila dirata-rata, terdapat keberangkatan penumpang sekitar 654 orang setiap harinya.

Sementara untuk Terminal Jatijajar Depok, telah memberangkatkan penumpang AKAP sebanyak 195 orang pada 4 Juli 2020 dan 167 penumpang padaù 5 Juli 2020. Sebagai informasi pada Januari 2020 rata-rata harian penumpang AKAP yang berangkat melalui Terminal Jatijajar Depok mencapai 551 orang. (pub)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DEPOK

Bawaslu Depok Klarifikasi Mutasi Puluhan ASN, Ada Apa Nih?

Published

on

Wali Kota Depok, Mohammad Idris. (Foto : Instagram @idrisashomad)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Jawa Barat memanggil Wali Kota Depok Mohammad Idris, untuk dimintai keterangannya terkait dengan pelaksanaan mutasi dan rotasi 39 pejabat di lingkungan pemerintah setempat.

“Kami meminta penjelasan dari Wali Kota Depok Mohammad Idris mengapa melantik pejabat, apa alasannya?,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini, dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).

Pemanggilan tersebut penting karena dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Hal itu karena pilkada serentak 2020, termasuk di Depok dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Sedangkan Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan tersebut untuk melakukan klarifikasi.

“Mutasi dan rotasi di kalangan ASN Depok apakah itu sesuai atau tidak, atau ada konfirmasi lain terkait pergantian pejabat itu,” katanya.

Pihaknya ingin mengonfirmasi masalah itu agar jelas dan tidak menjadi bahan pertanyaan di masyarakat. “Kami menjalankan fungsi pengawasan sesuai undang-undang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri yang datang ke Bawaslu mewakili Wali Kota M.Idris menegaskan, pelantikan terhadap 39 ASN telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 “Kami tidak berani kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah  pusat. Dalam hal ini dari Pak Mendagri. Kami tahu aturan kok,” ujarnya.

Menurut Supian, pengajuan pelantikan ASN kepada pemerintah pusat dilakukan sejak Februari 2020 setelah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pertimbangan dari sana, kami hanya mengusulkan mengingat masih ada posisi yang kosong. Apalagi saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19, demi efektivitas kinerja posisi kosong tersebut harus diisi,” tuturnya.

Dengan pelantikan ini masih ada beberapa posisi yang kosong. Seperti jabatan Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). “Serta beberapa jabatan pengawas juga masih kosong. Kami coba isi nanti,” ujarnya.

Sebelumnya,  Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan soal ketidaknentralan aparat sipil negara (ASN) yang tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Aduan ini disampaikan oleh Komisi ASN (KASN) yang telah menindaklanjuti kasus ketidaknetralan tersebut. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DEPOK

Kembali Bertambah, Pasien Sembuh Covid-19 di Depok Jadi 440 Orang

Published

on

Wali Kota Depok, Mohammad Idris. (Foto : Instagram @idrisashomad)

Adilmakmur.co.id, Depok – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok kembali merilis data terbaru perkembangan kasus Coronavirus Desease 2019 (Covid-19). Berdasarkan data yang dirilis hari ini,  jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak empat orang sehingga totalnya menjadi 440 orang atau mencapai 62,50 persen dari seluruh kasus konfirmasi positif yang ada.

“Alhamdulillah, pasien sembuh bertambah empat orang lagi sehingga jumlah seluruhnya ada 440 orang atau 62,50 persen,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Sabtu (20/6/2020).

Sementara kasus konfirmasi positif bertambah sebanyak tiga orang. Penambahan tersebut berasal dari tindaklanjut program rapid test Kota Depok yang ditindaklanjuti dengan Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) di Laboratorium RS Universitas Indonesia (UI).

“Dengan penambahan ini, maka total pasien konfirmasi positif sebanyak 704 orang dan pasien yang meninggal dunia 34 orang,” terangnya.

Lebih lanjut, Mohammad Idris menuturkan, perkembangan kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) yang selesai pemantauan hari ini pun bertambah 14 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) lima orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang selesai pengawasan bertambah tiga orang.

Kemudian, sambungnya, untuk PDP yang meninggal saat ini berjumlah 101 orang atau terdapat penambahan satu orang dibandingkan hari sebelumnya. Namun demikian, status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan positif atau negatif, karena harus menunggu hasil pemeriksaan PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Mari bersama kita patuhi protokol kesehatan yang berlaku sebagai upaya menurunkan angka pertambahan kasus. Jaga keluarga dan orang sekitar dari potensi penularan Covid-19. Tetap di rumah, jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, jaga jarak aman interaksi dan gunakan masker,” tutupnya. (dep)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending