Connect with us

MALUKU

Antisipasi Virus Covid 19, Sekkot Latuheru Ajak Masyarakat Maluku Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Published

on

rapat koordinasi (Rakor) bersama Para Pimpinan OPD lingkup Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, para Tokoh Agama, Kepala Puskesmas, Para Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kota Ambon.

Adilmakmur.co.id, Ambon – Penyebaran Virus Corona Covid 19 terus menghantui masyarakat di belahan dunia. Mengantisipasi hal tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G. Latuheru, Senin (2/3/2020), meminta masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Para Pimpinan OPD lingkup Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, para Tokoh Agama, Kepala Puskesmas, Para Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kota Ambon.

Adapun rakor yang dilaksanakan, seiring pernyataan yang dikeluarkan Presiden RI, Joko Widodo siang tadi, terkait dua orang WNI yang positif mengidap virus corona.

Hal ini tentunya menambah kecemasan bagi masyarakat, karena itu, Presiden memerintahkan para Kepala Daerah untuk segera melakukan langkah antisipatif, guna mengurangi kecemasan masyarakat, terutama penyebaran informasi HOAKS.

Rakor yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran informasi HOAKS sekaligus mendidik masyarakat untuk juga menghindari diri dari penyakit-penyakit menular, khususnya Virus Corona. “Ada beberapa langkah untuk mengantisipasi penularan penyakit tersebut, salah satunya dan yang terutama adalah bagaimana kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Contoh gampang adalah senantiasa mencuci tangan dengan mengunakan sabun, setelah berpergian,” jelas Sekkot.

Sekkot menambahkan, penyebaran virus corona tidak melalui udara, melainkan dari manusia ke manusia, dari benda ke manusia dan dari hewan ke manusia. “Menggunakan masker, salah satu cara mencegah penularan, tapi alangkah lebih baik bila diselingi dengan kebiasan hidup sehat dan bersih, dengan mencuci tangan serta menjaga kondisi fisik selalu prima,” kata Sekkot. (lel)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MALUKU

Mendagri Pantau Kesiapan Pilkada 2020 di Maluku Utara

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavianfans)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian akan  memantau kesiapan dalam pelaksanaan pilkada 2020 delapan kabupaten/kota di  Maluku Utara (Malut). 

Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Samsuddin A Kadir,  kunjungan Mendagri di Kota Ternate dengan tujuan membahas pilkada di kabupaten/kota dan memberi pemaparan materi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada.

Selain itu, kata Sekprov, Mendagri juga akan memberikan sedikit arahan terhadap Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malut, karena situasi pilkada kali ini masih dilakukan di dalam situasi pandemi.

Tentunya, kehadiran Mendagri di Ternate ini akan menyampaikan berbagai arahan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 di delapan kabupaten/kota,” kata Sekprov melalui keterangannya, Kamis (9/7/2020).

Sementara itu, Wakapolda Malut Brigjen Pol Kukas Akbar Abriari mengatakan, pihaknya telah menyiapkan kurang lebih 150 personel untuk melakukan pengamanan di beberapa tempat. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALUKU

Menkes Terawan dan Gugus Tugas Bahas Penanganan Covid-19 di Maluku

Published

on

Menteri Kesehatan, dr. Terawan Agus Putranto dan rombongan saat kunker ke Ambon, Maluku. (Foto : Terasmaluku.com)

Adilmakmur.co.id, Ambon – Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dalam hal ini Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersama perwakilan anggota Komisi IX DPR RI berkunjung ke Ambon, Maluku, Senin (6/7/2020). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membahas penanganan COVID-19 di Maluku dan Maluku Utara.

Pembahasan penanganan COVID-19 itu dilakukan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan bupati dan walikota se Maluku dan Maluku Utara. Rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual di kantor Gubernur Maluku.

Berdasarkan laporan perkembangan kasus COVID-19 per Minggu (5/7/2020) jumlah kasus konfirmasi positif di Maluku bertambah 18 orang. Berbeda dengan Maluku, Maluku Utara justru tidak ada penambahan kasus positif.

Namun secara kumulatif jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 justru lebih banyak di Maluku Utara yakni berjumlah 953, sementara kasus kumulatif di Maluku berjumlah 794.

Pasien COVID-19 yang sembuh di Maluku Utara berjumlah 123 dan Maluku berjumlah 377. Untuk pasien meninggal di Maluku Utara berjumlah 32, sementara di Maluku berjumlah 17.

”Kami terus berupaya mengatasi masalah pandemi ini debgan langsung terjun ke setiap provinsi. Kami berharap upaya kami akan mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia,” ucap Menkes.

Rombongan tiba di Bandara Pattimura dengan pesawat khusus TNI AU pada Minggu (5/7/2020) pukul 24.00 WIT. Rombongan dijemput Gubernur Maluku Murad Ismail dan Forkopimda Maluku lainnya.

Senin pagi (6/7/2020), Menkes dr. Terawan meninjau RSUP dr. J. Leimena di Wailela Ambon. RS tersebut merupakan RS rujukan penanganan COVID-19. Setelah itu, Menkes menuju Kantor Gubernur Maluku untuk melaksanakan rapat koordinasi. (kes)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MALUKU

Tingkatkan Peran BPD, KPK Koordinasi dengan Pemda dan OJK Maluku Utara

Published

on

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. (Foto : Merdeka.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Dalam rangka memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara (Malut) atau BPD MalukuMalut, KPK lewat Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah I, meminta semua pemangku-kepentingan mendukung upaya penatausahaan yang sehat dan mendorong melakukan optimalisasi pendapatan dari BPD MalukuMalut.

Hal itu disampaikan Maruli Tua selaku Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I dalam rapat koordinasi melalui telekonferensi (2/7). Hadir dalam rapat tersebut, Pemerintah Daerah se-Maluku Utara, Dewan Direksi BPD MalukuMalut dan Para Pejabat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Maruli menyampaikan imbauan agar meminta semua pemangku kepentingan mendukung upaya penatausahaan yang sehat dan mendorong melakukan optimalisasi pendapatan dari BPD MalukuMalut.

“Secara umum, KPK menemukan masih adanya dugaan beberapa jenis permintaan “layanan” dari para pemegang saham BPD, mayoritas permintaan layanan tersebut adalah dari pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, permintaan layanan tersebut berupa, satu, permintaan honor rapat termasuk honor untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kegiatan BPD Lainnya yang melibatkan para pemegang saham, kedua; permintaan biaya kegiatan untuk membiayai musyawarah daerah dan kegiatan lainnya dari partai pendukung Kepala Daerah Petahanan, ketiga; permintaan biaya berobat untuk diri dan keluarga pejabat, keempat; permintaan THR, kelima; permintaan dukungan sponsorship, keenam; permintaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPS) palsu, dan ketujuh; permintaan dukungan dana dalam keikutsertaan pejabat atau petahanan Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Selain permintaan “layanan”, sambung Maruli, KPK juga mencatat lima potensi modus intervensi yang biasa dilakukan para pemegang saham dalam pengelolaan BPD, yaitu menempatkan calon Direktur lewat “kedok” Panitia Seleksi (pansel); memindahkan dana, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari BPD ke bank lain; atau mark-up pengadaan di BPD menggunakan vendor yang diduga keluarga atau kerabat pejabat daerah atau anggota legislatif,” kata Maruli.

Mengakhiri rapat, Maruli Tua kembali mengingatkan bahwa para Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan pemegang saham terbesar di BPD. Karena itu, seharusnya semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di dalam pengelolaan Pemda dapat dilakukan oleh BPD supaya sekaligus memperkuat BPD. Dalam kenyataannya, dana-dana tersebut tidak semuanya ditempatkan di BPD, tapi juga di bank-bank lainnya.

“Oleh sebab itu, perlu ada kerja sama yang baik antara KPK, Pemda, OJK, dan BPD MalukuMalut dalam rangka penatausahaan bank daerah yang sehat di masa mendatang,” tutupnya. (kpk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending