Connect with us

JAWA

Gubernur Jateng, Hibahkan 2,4 M untuk Pembelian Ranmor Pasukan Polda Jateng

Published

on

Ganjar Pranowo mengatakan, penyerahan hibah ini sebagai bentuk sinergitas antara Pemprov Jawa Tengah dengan Polda Jawa Tengah.

Adilmakmur.co.id, Semarang – Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranawa pimpin apel hibah penyerahan Ranmor-6 dan Ranmor-2 untuk angkut pasukan Brimob dan Samapta Polda Jawa Tengah, di halaman Mapolda Jawa Tengah. Selasa pagi (25/2/2020)

Ganjar mengatakan, penyerahan hibah ini sebagai bentuk sinergitas antara Pemprov Jawa Tengah dengan Polda Jawa Tengah.

“Pemprov Jateng serahterimakan hibah senilai Rp. 2.4 Milliar untuk dibelanjakan Truk angkut pasukan Brimob dan 25 unit kendaraan bermotor roda 2 untuk patroli Samapta Polda Jateng.

“Semoga hibah ini bisa semakin meningkatkan kinerja Polda Jateng, khususnya dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusifitas Jawa Tengah,” ujarnya.

Ganjar menjelaskan, salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah pembangunan adalah adanya stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat dan kondusifitas daerah.

“Kalau masyarakatnya tentrem, guyub dan rukun, pemerintah akan bisa melaksanakan pembangunan dengan lancar. Tapi kalau masyarakate podo tukaran, usreg, tentu akan menguras tenaga dan pikiran kita bersama yang akhirnya menyebabkan program-program pemerintahan terganggu.” tegas Ganjar

Namur demikian, lanjutnya, semoga kendaraan tersebut bisa digunakan patroli secara maksimal.

“Selain patroli konvensional, yang lebih penting lagi adalah patroli di dunia maya. Disitu lebih ramai” ujar Ganjar

Ganjar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada aparat kepolisian sebagai mitra Pemprov Jateng, dalam menjaga iklim kondusifitas kehidupan di Jateng ini.

“Jadi kewaspadaan terus kita tingkatkan karena potensi atas gangguan, keamanan dan ketertiban masyarakat itu selalu ada, terlebih lagi tahun ini Jawa Tengah sedang punya hajatan besar, yaitu Pilkada Jawa Tengah,” ujarnya.

Seperti diketahui tahun 2020 ini, ada 21 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada. Tidak dapat dipungkiri lagi, Pilkada memiliki potensi untuk memecah belah masyarakat jika menggunakan cara-cara yang tidak sehat, seperti kampanye negatif, kampanye hitam (black campaign), menyebarkan isu SARA, politik uang dan hoax.

“Hal ini harus kita cegah dan kita lawan bersama. Persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa haruslah kita jaga dan rawat, agar jangan sampai retak dan terkoyak. Pilkada harus meneduhkan, meski beda warna dan sikap politik. Pilkada harus semakin menyatukan Jawa Tengah.

“Oleh karena itu, Polisi harus berada di depan untuk ini. Berbagai tindakan pencegahan dan persuasif harus dilakukan tentunya dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Pemprov Jateng.” tandasnya.

Ganjar menambahkan, selain Pilkada ada hal lain yang menjadi perhatian kita terkait keamanan daerah bahaya penyebaran narkoba, begal, tindak pencurian dengan kekerasan dan kejahatan lainnya, seperti radikalisme, terorisme dan intoleransi juga penting kita waspadai.

“Khusus untuk mencegah peredaran narkoba, pelabuhan sudah kita tutup, bandara juga kita tutup. Tapi ada jalur lain yang belum kita antisipasi, yaitu jalan Tol.” ujar Ganjar. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA

DPD Tuntaskan Kawal Mediasi Sengketa Bupati-DPRD Jember

Published

on

Mediasi itu menghasilkan enam butir kesepakatan. (Foto : Antaranews.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Perjalanan DPD RI untuk membantu fasilitasi pengaduan dan aspirasi dari DPRD dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Jember, atas kebuntuan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD setempat akhirnya membuahkan hasil. Selasa (7/7/2020) kemarin, enam (6) butir kesepakatan berhasil diputuskan para pihak untuk dijalankan sebagai solusi.

“Alhamdulillah, atas respon cepat dari Kementerian Dalam Negeri, kami dari DPD RI dapat mewujudkan pengaduan dan aspirasi dari DPRD dan sejumlah elemen masyarakat Jember, yang beberapa waktu lalu telah datang ke DPD RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Bahkan waktu itu, langsung kami pertemukan juga dengan Pak Mendagri Tito,” ungkap Ketua Badan Akuntalibilitas Publik (BAP) DPD RI Sylviana Murni.

Senator asal DKI Jakarta itu memang mendapat tugas untuk mengawal proses mediasi dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan DPRD dan elemen masyarakat Jember. Karena itu, Sylviana terlibat sejak awal dalam proses tersebut. Hingga puncaknya, Selasa kemarin, melalui proses rapat yang cukup lama.

Selain Ketua BAP DPD RI, hadir dalam rapat mediasi tersebut, Bupati Jember Faida, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan jajaran pimpinan lainnya. Sementara dari Kemendagri, hadir sebagai pimpinan rapat, Plt. Sekjen Kemendagri M. Hudori. Selain itu tampak pula Irjen, Dirjen Otoda, Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Adapun enam butir keputusan yang diambil meliputi, pertama, dalam proses penyelesaian hal tersebut, gubernur akan berkoordinasi dengan bupati dan jajaran DPRD Jember. Kedua, bupati berkewajiban menindaklanjuti surat Mendagri No.700/12429/SJ tanggal 11 November 2019, dengan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur dan Mendagri selambat-lambatnya tanggal 7 September 2020.

Ketiga, terhadap pengangkatan dan pengukuhan pejabat di lingkungan pemkab, harus dilakukan konsultasi dan persetujuan gubernur sesuai dengan surat gubernur nomor 821.2/1580/204.4.2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal permohonan persetujuan tertulis pengukuhan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemkab Jember.

Keempat, terhadap RAPBD tahun 2020 yang belum disepakati dengan DPRD, melalui keputusan gubernur nomor 188/1.K/KPTS/013/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2019 tentang Penggunaan APBD tahun Angaran 2020, dapat dilakukan dengan pengeluaran paling besar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun angaran sebelumnya dan DPRD tetap melakukan pengawasan.

Kelima, terhadap hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD tetap mengacu PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Keenam, mengedepankan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten. (dpd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Di Karangsong, Menteri Edhy Siap Pasang Badan untuk Nelayan

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (Foto : Instagram @edhy.prabowo)

Adilmakmur.co.id, Indramayu – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan komitmennya untuk pasang badan bila terjadi kriminalisasi terhadap nelayan maupun pembudidaya ikan. Namun dia juga meminta komitmen mereka untuk mematuhi aturan.

“Kalau ada yang mengganggu bapak ibu sekalian, siapa saja, saya akan maju membela saudara-saudara sekalian. Ini komitmen saya dan kami semua di sini,” ujar Menteri Edhy saat berdialog dengan nelayan di TPI Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Polri dan Kejaksaan, lanjut Edhy, sudah sepakat mengedepankan pembinaan terhadap nelayan maupun pembudidaya bila menemukan pelanggaran di lapangan. Pelanggaran yang dimaksud di antaranya menyoal administrasi dan zona penangkapan.

Pembinaan penting diutamakan karena menurut Edhy, pelanggaran oleh nelayan tak melulu karena kesengajaan melainkan ketidaktahuan. Disamping itu, kemudahan itu sekaligus untuk mendorong nelayan semakin produktif, khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Tidak ada lagi nelayan yang salah main penjarakan. Saya sudah lapor Kapolri dan Kejaksaan. Kalau ada pelanggaran, diajari dulu, kasi tau dulu, dibina dulu. Kapolri sudah setuju,” terang Edhy.

Sejalan dengan diberikannya kemudahan oleh KKP, Menteri Edhy meminta komitmen para nelayan untuk tidak melanggar aturan hukum. Edhy mengaku tidak akan membela nelayan yang mencurangi aturan dan melakukan pelanggaran berat. Seperti memanipulasi ukuran kapal, jaring, penyelundupan narkoba hingga bahan peledak.

“Tapi saya minta komitmen dari kita semua untuk sama-sama menjaga aturan, patuhi aturan. Tidak ada lagi ke depan markdown kapal, setuju ya. Kalau ada saya hukum. Tidak ada lagi pelanggaran ukuran jaringnya. Kalau sudah ditetapkan segini, ikuti segini. Setuju ya. Saya juga tidak akan membela saudara-saudara kalau menyelundupkan narkoba, bahan peledak. Anda harus mempertanggung-jawabkan sendiri di mata hukum,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerjanya di Karangsong, Menteri Edhy sekaligus memberikan bantuan pinjaman modal untuk para nelayan. Dia juga mengaku akan menindaklanjuti permintaan coldstorage kapasitas 1.000 ton yang diminta oleh Pemda Indramayu, permintaan peningkatan status pelabuhan, hingga solusi atas pendangkalan tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan.

Seperti diberitakan, Indramayu menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Menteri Edhy dalam kunker seminggu mengelilingi Pulau Jawa. Selanjutnya Menteri Edhy akan ke Cirebon, Tegal, Demak, Pati hingga Banyuwangi. Kunkernya untuk bertemu dengan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha. Edhy ingin menyerap langsung aspirasi dan harapan mereka untuk segera ditindaklanjuti. (kkp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan di Semua Pesantren Jawa Barat

Published

on

Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil saat meninjau langsung Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar. (Foto : Instagram @ridwankamil)

Adilmakmur.co.id, Bandung – Protokol Kesehatan wajib diterapkan di kawasan pendidikan termasuk juga di pondok pesantren. Bahkan santri yang akan masuk nantinya harus mengikuti rapid test untuk menjaga kondisi kesehatan lingkungan pesantren.

Untuk memastikan hal itu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meninjau penerapan protokol kesehatan di salah satu pesanten, yakni Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Senin (6/7/2020).

Peninjauan bertujuan memastikan kegiatan pendidikan di pondok pesantren berjalan sesuai protokol COVID-19, guna meminimalisasi risiko penularan virus di pondok pesantren.

Dalam kegiatan tersebut, gubernur mantau ketersediaan tempat cuci tangan di berbagai titik, penggunaan masker hingga aturan untuk menjaga jarak. Menurutnya semua protokol kesehatan sudah terpenuhi, dan santri yang mengikuti kegiatan belajar mengajar hanya dari Jabar.

“Saya meninjau pesantren Miftahul Huda Al-Alzhar, Alhamdulillah sudah melakukan protokol yang sangat baik, santrinya pun yang datang untuk sementara hanya warga Jabar,” kata Kang Emil.

Pemeriksaan suhu badan kepada pengunjung dan santri dilakukan di pintu masuk pondok pesantren. Kang Emil mengatakan, pihaknya akan berupaya menambah wastafel portabel dan sejumlah peralatan yang dibutuhkan.

“Kami juga akan mengupayakan menambah tempat untuk cuci tangan dan lainnya, yang penting kesehatan nomor satu,” ucapnya.

Dengan dipatuhinya protokol kesehatan di pondok pesantren, Kang Emil optmistis seluruh kegiatan keagamaan dan pendidikan akan cepat berjalan.

“Kedisiplinan dan karena Jabar terkendali mudah-mudahan seluruh kegiatan keagamaan dan pendidikan. Kami doakan bisa pulih lagi dengan cepat,” katanya.

Sementara untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka SMA/SMK, kata Kang Emil, pihaknya sangat berhati-hati. Hanya daerah yang level kewaspadaan berada di zona hijau yang dapat menyelenggarakan KBM. Itu pun dengan sejumlah syarat.

KBM tatap muka tidak dilakukan di semua sekolah melainkan hanya di sekolah yang memang sudah siap dengan protokol kesehatan serta sarana dan prasarana. Kemudian sekolah yang diizinkan menggelar KBM di kelas hanya yang mayoritas muridnya memang berasal dari daerah tersebut.

“Sekolah hanya bagi daerah yang sudah hijau. Tapi, saya lihat kota Banjar skornya sedikit lagi menuju hijau tinggal di-push lagi, ada sembilan indikator (level kewaspadaan). Indikator mana yang belum maksimal nanti Ibu Wali Kota kami dukung. Semoga secepatnya hijau dengan begitu Banjar bisa 100 persen,” harapnya.

Selain di pondok pesantren Miftahul Huda Al-Alzhar, Kang Emil juga meninjau penerapan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Al Quran Cijantung, Kabupaten Ciamis, Pondok Pesantren Idrisiyyah Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, dan Pondok Pesantren Al Falah II Nagreg, Kabupaten Bandung. (jab)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending