Connect with us

EKONOMI

Dirut Bank Jateng Supriyatno Terpilih Jadi Ketua Umum Asbanda 2020-2024

Published

on

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ke-XX yang digelar di di Mercure Hotel Ancol, Jumat (21/20/2020) lalu berhasil memilih Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno sebagai Ketua Umum Asbanda periode 2020-2024.

Musyawarah Nasional Asbanda itu dihadiri hampir seluruh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia hadir, sehingga berhak untuk dipilih menjadi pimpinan.

Selain pemilihan Ketua Umum Asbanda, juga dilaksanakan penyampaian Laporan Kegiatan dan Realisasi Keuangan Asbanda 2019, Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Asbanda 2020, Pembahasan Penyelenggaraan PORSENI XIII BPDSI 2020 dan agenda lainnya.

Ketua Umum Asbanda terpilih Supriyatno mengatakan, secara historis Asbanda selain harus dijaga dan didukung bersama, diharapkan juga mampu menjadi lebih dari sekedar perkumpulan, melainkan menjadi tempat BPD dalam bertukar informasi demi kemajuan BPD dari Aceh sampai Papua.

“Asbanda saat ini senantiasa melakukan optimalisasi di segala bidang, sesuai prioritas dan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan nilai tambah BPD. Dengan memberikan masukan dalam rangka peningkatan, baik sistem operasional perbankan, teknologi dan informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) maupun terkait dengan Risk Management dan GCG di BPD, khususnya dalam upaya mendukung Program Transformasi BPD,” ujarnya.

Menurutnya, secara historis Asbanda saat ini telah berusia 21 tahun, dan dilahirkan di Batam pada 25 Maret 1999. Asbanda merupakan transformasi dari Badan Kerja sama BPD seluruh Indonesia (BKS-BPDSI) yang didirikan sejak 14 Desember 1993.

”Memasuki usianya yang hampir 21 tahun ini ke depan Asbanda,dengan segala aktifitasnya diharapkan senantiasa selalu dapat menjadi medium atau organisasi pemersatu BPD seluruh Indonesia,”paparnya.

Dalam Musyawarah Kerja III BKS-BPDSI pada 25 Maret 1999 di Batam yang dihadiri oleh Direktur Utama BPD seluruh Indonesia, bersepakat dibentuk Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, atau yang lebih kita kenal dengan Asbanda.

”Asbanda akan terus mendorong serta mendukung BPD dalam melakukan perubahan dan peningkatan di segala lini bisnis, guna memperbesar kontribusi dalam membangun perekonomian di daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemajuan perekonomian nasional,”pungkasnya. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EKONOMI

Pembuat Kebijakan Selalu Hadapi Trade-Off dalam Perumusan Kebijakan

Published

on

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara. (Foto : kemenkeu.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah sebagai pembuat kebijakan selalu dihadapkan dengan situasi trade-off (pertukaran) terutama pada masa pandemi Covid-19. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan setidaknya ada lima trade-off yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan.

Trade-off yang pertama adalah keselamatan dan kesejahteraan. Dalam hal ini Wamenkeu memandang trade-off tersebut masih dapat berjalan bersama, yakni membuka kegiatan ekonomi disertai dengan protokol kesehatan. Trade-off yang kedua adalah kecepatan dengan akurasi.

“Ibu Bapak sekalian tahu persis, sekarang ada PKH, ada bansos, permasalahan yang kita hadapi itu adalah masalah daftar nama penerima. Kalau mau daftar penerimanya itu bagus dulu, maka kecepatannya akan lelet sekali, namun akurasinya tinggi,” kata Wamenkeu dalam Wabinar Nasional “Mencari Solusi Recovery Ekonomi Pasca Covid-19”, pada Rabu (08/07).

Menurut Wamenkeu, trade-off harus dicari keseimbangannya. Keseimbangan tersebut tidak hanya secara konseptual, tetapi juga dapat diterima secara hukum karena pada akhirnya proses audit dapat menjadi proses penegakan hukum.

“Saat ini teman-teman aparat penegak hukum itu kita libatkan di dalam perumusan kebijakan. Dari awal kita merumuskan kebijakan kita melibatkan Kejaksaan, KPK, BPKP, Kepolisian, bahkan sejak awal kami membuka diskusi ini dengan BPK,” ujar Wamenkeu.

Trade-off selanjutnya adalah data proyeksi dan data historis. Wamenkeu menjelaskan bahwa akibat ketidakpastian tinggi, kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sektor Keuangan pada masa pandemi dibuat berdasarkan data proyeksi.

“Kita mengatakan dua bulan lagi bisa negatif perekonomian, tetapi kalau nanti perekonomiannya ternyata baik-baik aja, terus kemudian orang-orang merasa itu kebijakannya aja yang kebakaran jenggot padahal gak ada apa-apa. Itu bahaya sekali persepsi yang seperti itu,” paparnya.

Trade-off atau tantangan keempat yakni situasi dituntut memberi kepastian dengan situasi penuh ketidakpastian. Selanjutnya adalah trade-off masalah moral hazard dan free rider dengan siapa penanggung beban atau biayanya. Wamenkeu mengatakan bahwa seharusnya yang dibantu adalah yang terdampak negatif Covid-19, namun selalu ada kemungkinan muncul free rider dan moral hazard. (keu)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Rachmat Gobel Desak Percepatan Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. (Foto: Instagram @rachmatgobel_rg)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendesak Pemerintah bergerak cepat dan nyata mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak paling signifikan selama pandemi Covid-19. Langkah penyelamatan ini mendesak dilakukan mengingat peran sektor usaha tersebut menjadi penyedia lapangan kerja dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, serta menjadi penyeimbang struktur ekonomi di tengah kondisi kritis dan rentan.

“Pemulihan UMKM ini sangat krusial bagi keselamatan ekonomi nasional, termasuk untuk menahan laju peningkatan kemiskinan yang dikhawatirkan menuju titik esktrim. Data menunjukkan sebagian besar tenaga kerja Indonesia ada di sektor ini dan kontribusinya terhadap PDB sangat besar,” kata Gobel melalui keterangan tertulis kepada Parlementaria, Rabu (8/7/2020).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang terjun ke sektor UMKM meningkat pesar sehingga mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Pada 2010 jumlah pelaku usaha kelompok ini tercatat 52,8 juta unit, naik menjadi 59,3 juta pada tahun 2015, dan naik lagi menjadi 64,2 juta unit pada 2018, baik yang tercatat sebagai badan usaha formal maupun informal.

Sektor UMKM juga berperan penting dalam pembentukan PDB karena kontribusinya mencapai 61,07 persen. Sumbangan terhadap investasi juga tinggi mencapai sekitar 60,42 persen, sedangkan kontribusi terhadap ekspor sekitar 14,37 persen. Namun kini, menurut survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),  sejak pandemi Covid-19 sekitar 70 persen UMKM terpaksa menghentikan kegiatan produksi.

Sebagian besar mereka berhenti produksi karena terjadi penurunan pesanan selama pandemi Corona, sehingga menimbulkan masalah arus kas yang krusial. Data-data tersebut menggambarkan betapa pentingnya Pemerintah dan lembaga terkait bertindak cepat merealisasikan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi terhadap UMKM. Pemerintah, khususnya  kementerian terkait harus bekerja lebih baik lagi dalam koordinasi pencairan dana stimulus untuk membantu UMKM.

“Hilangkan egoisme sektoral antar kementerian maupun lembaga, serta lembaga penegak hukum dan pengawasan yang begitu kuat, agar tidak ada gap dalam penyelesaian administrasi pencairan anggaran. Lakukan tindakan konkret untuk mengantisipasi potensi terjadinya krisis ekonomi nasional yang semakin dalam selama pandemi Covid-19,  karena  ancaman dampak krisis kepada para pelaku di sektor ini kian masif,” tegas Gobel.

Setiap instansi terkait, menurut Gobel, harus meningkatkan koordinasi untuk memperlancar akses UMKM terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikan kemudahan persyaratan bagi para  pelaku UMKM ataupun Industri Kecil Menengah (IKM) untuk  ikut serta dalam pengadaan barang atau jasa (PBJ). Misalnya, kemudahan akses dan biaya mendapatkan sertifikasi yang merupakan syarat wajib ikut lelang PBJ.

“Kalau perlu lakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar UMKM lebih mudah ikut dalam lelang belanja barang atau jasa yang diselenggarakan instansi pemerintah,” papar politisi Fraksi Partai NasDem yang juga Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu.

Melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah menganggarkan dana APBN sebesar Rp 123,46 triliun untuk stimulus UMKM. Namun, realisasi pencairan dana ini masih sangat kecil, baru sekitar  Rp 250,16 miliar atau 0,205 persen. Per 1 Juli lalu, penyerapan PEN tersebut berasal dari pembiayaan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM sekitar Rp 237,2 miliar, dan subsidi bunga KUR sebesar Rp 12,96 miliar.

Adapun alokasi anggaran PEN untuk sektor KUKM sebesar Rp 123,46 triliun terbagi untuk subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, belanja imbal jasa penjamin Rp 5 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah Rp 2,4 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, dan pembiayaan koperasi melalui LPDB-KUMKM Rp 1 triliun. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

EKONOMI

Bangkitkan Ekonomi, Pemerintah Berikan Penambahan Modal Kerja UMKM

Published

on

UMKM yang melakukan restructuring akan mendapatkan keringanan. (Foto : Kumparan.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah berharap untuk dapat membangkitkan perekonomian melalui penambahan modal kerja atau modal kerja baru Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Selasa, (7/7/2020) secara virtual.

“Tujuan dari pemulihan ekonomi adalah agar kita bisa melakukan perlindungan dan pemulihan ekonomi akibat adanya dampak negatif Covid-19,” ujar Menkeu. Dengan anggaran berjumlah Rp123,46 trilun, Menkeu sampaikan bahwa Pemerintah berharap anggaran tersebut bisa berputar dan betul-betul dinikmati oleh UMKM.

Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM telah diatur melalui PMK 71/2020, dan ditindaklanjuti penugasan PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin. Pemerintah juga akan memberikan dukungan melalui pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP), loss limit, dan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar Rp6 triliun.

UMKM yang melakukan restructuring akan mendapatkan keringanan untuk tidak membayarkan pinjaman pokoknya selama 6 bulan, mendapatkan subsidi bunga oleh Pemerintah dengan ketentuan, semakin kecil pinjamannya, maka subsidi bunga yang diterima semakin penuh.

Sedangkan semakin tinggi pinjaman hingga mendekati Rp10 miliar, subsidi bunga yang diterima akan lebih kecil, yaitu 2% hingga 3%. Tidak hanya itu, UMKM juga dimungkinkan untuk mendapatkan kredit modal kerja baru yang dijamin dan pajaknya juga akan ditanggung oleh Pemerintah.

“Ini adalah keseluruhan menu komplet dari pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM kita, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas, produktif dan aman Covid, dan bisa menggerakkan perekonomian kita, terutama pada level akar rumput,” kata Menkeu.

Selain lebih dari 60 juta pelaku UMKM yang berada di bawah lembaga perbankan yang akan terbantu melalui program ini. Pemerintah, lanjut Menkeu, juga tidak melupakan UMKM yang ada di bawah lembaga pembiayaan.

“Kita juga memberikan UMKM yang ada di Pegadaian, yang ada di PMN Mekar atau yang di ultra mikro, koperasi, atau bahkan bank wakaf pun kita cover semuanya. Jadi, ini yang kita harapkan bahwa Pemerintah sudah memberikan seluruh alokasi resources, mendukung dengan policy, memberikan jaminan, memberikan sumber dana yang murah, tujuannya agar ekonomi bergerak,” jelas Menkeu. (kab)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending