Connect with us

HUKUM

Polri Sarankan untuk di Diskusikan Usulan Wacana Polsek Tak Melakukan Lidik dan Sidik

Published

on

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol, Asep Adi Saputra.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan, terkait itu menurut Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra wacana ini akan didiskusikan (20/02/2020).

“Gini mungkin itu wacana yang akan di diskusikan, tapi sampai dengan hari ini ya bahwa penyelidikan, penyidikan itu wewenangnya sampai lingkungan polsek,” ucap Kombes Pol Asep Adi Saputra (19/2/2020).

Berdasarkan undang-undang bahwa anggota Polri memiliki surat keputusan tugas sebagai penyidik maupun penyelidikan dari mulai tingkatan Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek.

“Dia mempunyai tugas untuk penyelidikan dan penyidikan, jadi penyidik itu tidak sembarang, dia punya surat keputusan tentang kewenangan dia sebagai penyelidik maupun penyidik pembantu,” ujar Kombes Pol Asep Adi Saputra.

Wacana agar Polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan ini masih banyak perlu pertimbangan dikarenakan melihat luasnya wilayah Indonesia dan peranan penting Polsek untuk pengamanan wilayah sektor.

“Jadi ada sekian Polda, ada sekian Polres, Polsek juga ribuan, mengapa ada Polsek tempat-tempat yang tertentu, memang diperlukan kehadiran Polisi disitu, nanti kita liat saja diskusinya seperti apa,” pungkas Kombes Pol Asep Adi Saputra.

Sementara itu Kombes Pol Asep Adi Saputra menyampaikan bahwa dimulai dari tingkatan Mabes Polri hingga Polsek, Seluruhnya memiliki tugas yang sama, melindungi, mengayomi masyarakat dan penegak hukum.

“Tugas kita ya mulai dari melindungi, mulai dari mengayomi dan menegakkan hukum, semua dalam kapasitas anggota Polri yang bertugas dijajaran tadi ya, mulai dari Mabes Polri sampai ke Polsek sama tugasnya,” tutup Kombes Pol Asep Adi Saputra. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Published

on

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. (Foto : detik.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Kementerian Agama secara resmi meluncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama.

Kegiatan peluncuran yang dilakukan secara daring (8/7/2020) dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Turut serta dalam kegiatan tersebut, yaitu Plt. Inspektur Jenderal Kemenag M. Thambrin; Dirjen atau Plt. Dirjen Bimas 5 Agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha; Inspektur di lingkungan Itjen Kemenag, Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kakanwil Kemenag Provinsi/Kabupaten/Kota, serta para Pembimbing Masyarakat (Pembimas) dan Penyuluh Agama.

Ghufron menyampaikan, secara sosiologi gratifikasi tidak diperbolehkan dalam agama apapun. Dia juga menjelaskan secara singkat perbedaan antara gratifikasi, suap dan pemerasan. Gratifikasi berbeda dengan suap dan pemerasan. Kalau gratifikasi, inisiasinya dari pemberi. Sedangkan suap, inisiasinya antara pemberi dan penerima bertemu (meeting of mind). Sementara, pemerasan inisiasinya dari penerima.

 “Pada prinsipnya hadiah antar anak bangsa boleh dan dianjurkan saling memberi, sepanjang tidak ada kaitannya dengan jabatan. Kami berharap, buku ini memberi kepastian, bahwa yang disebut infaq, sedekah, hadiah, itu berbeda dengan gratifikasi,” pungkas Ghufron.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi berharap agar masyarakat dapat memahami substansi gratifikasi dengan benar. Pemuka agama selaku rujukan umat, lanjut Zainut, memainkan peran yang sangat vital dalam diseminasi pengetahuan tentang Gratifikasi, sehingga buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama harapannya dapat menjadi acuan untuk memahami larangan  praktik-praktik Gratifikasi.

“Mari kita jadikan momentum yang baik ini untuk memperkuat program kerja Kementerian Agama yang lebih berintegritas, menjunjung nilai-nilai ajaran agama, moral dan etika khususnya Program Pemberantasan Korupsi,” ujar Zainut.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, dalam waktu dekat, KPK bersama Kemenag akan melengkapi seri buku gratifikasi dalam perspektif agama lainnya, yaitu Konghucu, rencananya pada tahun ini. Sebelumnya KPK bersama Kemenag telah menerbitkan buku Gratifikasi dalam perspektif lima agama di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. (psp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery. (Foto : Okezone.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi III DPR RI mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK sebagai tanggung jawab DPR menjalankan fungsi pengawasan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Komisi III mendapat penjelasan dari Pimpinan KPK, saat ini terdapat sejumlah hambatan yang membuat kasus belum tuntas, satu di antaranya perihal audit kerugian negara.

“Ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi antara lain untuk penghitungan kerugian negara dan lain-lain. Itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini, karena itu ada kode etik penyidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, rapat kali ini, kita buat rapat tertutup,” papar Herman di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (7/7/2020).

Oleh sebab itu, Herman juga meminta agar KPK tetap terus mengawasi anggaran atau dana sebesar Rp 695,2 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19. Ia menyampaikan bahwa DPR RI tidak menginginkan uang tersebut dibobol oleh penumpang gelap. “Terkait pengawasan dana Covid-19 juga disoroti bahwa jangan sampai di era pandemi situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan, tapi ada penumpang gelap dan akhirnya kebobolan dana itu,” tandasnya.

Setelah RDP secara tertutup, tim Komisi III DPR RI juga meninjau kondisi Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK. “Kami tadi turut ke rumah tahanan, perlu diingat kami tidak bertemu dengan tahanan. Tidak ada kepentingan bertemu dengan tahanan KPK. Kami hanya melihat prosedurnya untuk masuk ke rutan itu bagi pengunjung maupun tahanan,” ungkap Herman.

Herman menjabarkan, kunjungan Komisi III ke Gedung KPK dan Rutan KPK sebagai bentuk fungsi pengawasan. “Kami merasa perlu dalam bentuk pengawasan mengajak Anggota Komisi III melihat fasilitas yang ada di KPK. Kenapa, karena fasilitas itu anggarannya juga kami yang menyetujui. Dalam fungsi itu, kami juga ingin lihat hasilnya seperti apa,” jelasnya. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Memprihatinkan, Negara Kok Kalah Lawan Buronan Djoko Tjandra

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery. (Foto: DPR Ri)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengatakan cukup sederhana jika ingin menangkap Buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Caranya yakni dengan mengarahkan dua institusi Kejaksaan Agung dan Polri untuk berkoordinasi.

“Persoalannya sangat sederhana sebetulnya. Tergantung kemauan institusi penegak hukum berkoordinasi antara Kejaksaan dengan polisi untuk menangkap Djoko Tjandra,” kata Herman usai RDP bersama pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Menurut Herman, Djoko masih menghirup udara bebas hingga dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dianggap negara seakan kalah untuk menangkap Djoko.

“Persoalan sekarang kok sepertinya negara kalah dengan seorang Djoko Chandra. Terkesan negara kalah. Masa satu buronan saja tidak tertangkap.Teroris bisa ditangkap,” tegas Herman

Oleh karena itu, Herman menekankan kepada Kejagung dan Polri agar menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

“Saya imbau pada penegak hukum lakukan koordinasi dengan instrumen-instrumen yang sudah ada. Segera tangkap Djoko Chandra untuk membuktikan kepada publik. Bahwa negara tidak kalah,” tutup Herman

Diketahui, nama buronan Djoko Tjandra belakangan kembali mencuat setelah kedapatan lolos masuk ke Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang dihadapinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 8 Juni 2020.

Pada sidang pertama yang berlangsung pada Senin (29/6/2020) Djoko Tjandra urung hadir dengan alasan sakit. Djoko Tjandra juga kembali absen pada sidang PK kedua yang berlangsung pada Senin (6/7/2020) kemarin. (rad)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending