Connect with us

SEKTOR RIIL

Presiden Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan maskapai sipil asing di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2/2020) lalu.

Dalam draf yang didapat, terdapat perubahan pasal yang semakin memperluas wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, terkait perizinan penerbangan maskapai asing. Terutama Pasal 60 angka 32 terkait perubahan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pertama, dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketiga, ketentuan mengenai pengoperasian pesawat dan pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah,” tulis Pasal 60 angka 32 draf RUU Ciptaker.

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang tertuang dalam UU 1/2009. Pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri. Selanjutnya, persyaratan kelaikudaraan terkait pengoperasian pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pihak yang berwenang dalam menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya, dalam aturan lama, adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 60 angka 37 juga mengubah ketentuan dalam Pasal 85 dan 93 UU 1/2009. Dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan, baik dalam maupun luar negeri, yang tidak memiliki jadwal penerbangan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, aturan lama menyebutkan maskapai, meski tidak memiliki jadwal penerbangan, dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Dalam pasal 92 UU 1/2009 tentang Penerbangan tercantum kegiatan yang termasuk dalam penerbangan yang tidak berjadwal.

Kegiatan tersebut antara lain, rombongan tertentu dengan tujuan sama yang bukan wisata (affinity group), kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan (inclusive tour charter), seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter), taxi udara (air taxi), atau kegiatan penerbangan tidak berjadwal lainnya.

Bukan hanya berlaku untuk pengangkutan penumpang. Maskapai pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia juga dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, sanksi yang tertuang dalam RUU Omnibus Law tidak dijelaskan secara spesifik. Begitupula dengan saksi administratif untuk penerbangan maskapai asing yang tidak berjadwal.

Sementara, dalam UU 1/2009 tentang Penerbangan, perusahaan pelanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, tapi juga akan diberikan denda administratif, yang diatur dengan Peraturan Menteri. (cnn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Dirut KAI, Begini Alasannya

Published

on

Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia KAI (Persero), Edi Sukmoro. (Foto : Instagram @osingdeles)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didesak untuk mencopot Edi Sukmoro dari jabatannya sebagai Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Edi dituding telah melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap undang-undang, serta pelecehan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi.

“Kami mohon kepada bapak Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Edi Sukmoro dari jabatannya selaku Direktur Utama PT KAI,” tegas advokat Kapitra Ampera selaku kuasa hukum PT Priamanaya Transportasi dan PT Dizamatra Powerindo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia juga menuding orang nomor satu di KAI itu telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menghambat investasi yang akan dilakukan oleh kliennya di proyek pembangunan rel keret api interkoneksi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kapitra juga menudung Dirut KAI ini melanggar surat persetujuan dari Menteri BUMN Nomor S-18/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya menyetujui kerjasama pembangunan prasarana pendukung angkutan batubara dan kerjasama sewa lahan bagi pembangunan container yard.

Ia mengklaim kedua kliennya sudah mengantongi seluruh izin prinsip dan penerapan trase perkeretapiaan khusus pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan, untuk menjalankan proyek ini, pihak Priamanaya sudah menyiapkan investasi sebesar USD400 juta. Dari nilai investasi tersebut, perusahaan yang bergerak disektor tranportasi ini bisa mengangkut batubara sebesar 10 ribu ton per tahun untuk kebutuhan PLN.

Namun sayang, hingga saat ini KAI melalui Dirutnya Edi Sukmoro belum juga memberilkan persetujuan dan izin operasional bagi perusahaan milik pengusaha Djan Faridz tanpa disertai alasan. Akibatnya, Kapitra memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNPB) berupa royalti sebesar Rp362 miliar per tahun.

“Negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak (PPN dan PPh) sekitar Rp374 miliar per tahun dari penjualan batu bara,” beber Kapitra.

Terkait potensial lost dari Dizamatra, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp195 miliar di tahun pertama dan sebesar Rp390 milair mulai tahun ke-3 sampai ke tahun 20. “Perbuatan Dirut KAI ini telah melanggar ketentuan perundangan-undangan dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan,” pungkas Kapitra.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasi, Vice President Public Relations KAI, Yuskal Setiawan belum bisa memberikan komentar apapun terkait tudingan tersebut. Melalui pesan aplikasi, Yuskal mengatakan, akan mengecek terlebih dulu proyek yang dimaksud.

“Kami cek dulu ya, karena ini 5 tahun yang lalu, setahu saya setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartapenanews.com. (war)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Promosikan Kopi Jabar, Gubernur Resmikan Jabarano Cafe Pertama di Australia

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jabarano Cafe di Australia, Senin (24/2/2020).

Adilmakmur.co.id, Melbourne – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jabarano Cafe di Australia, Senin (24/2/2020) petang waktu setempat. Kafe ini terletak di 555 Flinders Lane, Kota Melbourne, negara bagian Victoria dan merupakan yang pertama menjual kopi jabar.

Kopi Jabarano sebagian besar merupakan jenis arabika namun dengan keunikan tersendiri. Kopi arabika di Jabarano Cafe memiliki tingkat keasaman yang rendah dan agak manis sehingga dapat dinikmati banyak orang. Selain arabika, di Jabarano Cafe juga ada kopi-kopi spesial lainnya yang merupakan kelas premium.

Kang Emil bertekad terus mempromosikan kopi jabar di Negeri Kanguru. Setelah di Melbourne, Gubernur menargetkan tiga Jabarano Caffe lagi.

”Melbourne ini merupakan yang pertama, kemudian nanti di Sydney, Adelaide dan juga di Perth,” sebutnya.

Tidak hanya di Australia, Kang Emil juga menargetkan ada Jabarano Cafe lain minimal di 20 kota besar dunia. Dari pengalamannya keliling dunia, belum ada kafe yang menjual kopi khas Indonesia. ”Jadi mendobrak kevakuman kafe itu dengan menghadirkan Jabarano ini,” katanya.

Kang Emil percaya dengan kualitas tinggi dan kekayaan varian yang dimiliki, kopi jabar dapat diterima dunia. “Ya jadi ada visi yang sederhana, kami ingin kopi jawa barat menjadi juara dalam pasar kopi dunia. Karena kita punya komoditas kopi yang sangat beragam,” katanya.

Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat bertekad memperbesar produksi kopi yang banyak bertebaran di kabupaten dan kota. ”Jadi komoditasnya kita punya dan bagus, tinggal bagaimana produksi serta promosinya,” ungkap Kang Emil.

Menurutnya, salah satu promosinya adalah dengan menghadirkan budaya Jabar dan produk UMKM di Jabarano Cafe. Selain dapat menikmati citarasa kopi jabar, pengunjung kafe juga dapat menikmati sajian budaya. “Itulah konsep Jabarano ini,” sebut Kang Emil.

Kang Emil juga menceritakan mengapa diberi nama Jabarano. ”Jadi Jabarano ini sederhana saja, singakatan dari Jabar dan Ano. Ya kira-kira seperti Americano,” ungkapnya.

Dari segi produksi, Jabarano Cafe akan dijadikan sebuah tempat untuk mengurasi kopi lokal yang hendak masuk pasar luar negeri. Jadi kopi-kopi yang mau ekspor, yang mau masuk ke pasar dunia, harus punya sertifikat.

”Sehingga dengan demikian kopi Jawa Barat akan mendunia dan kesejahteraan petani-petani kopi akan meningkat dan ekspor kita pun akan meningkat,” jelas Kang Emil.

Kang Emil memiliki obsesi Jabarano Caffe ini memiliki jaringan internasional yang kuat seperti merek – merek dunia lainnya. ”Bisa dikatakan semacam Starbuck, nantinya di setiap kota ada perwakilan kopi jabar atau Jabarano ini,” ucapnya.

Pada acara launching atau showcasing Jabarano Cafe ini, Gubernur ditemani oleh Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal, Dirut Bank bjb Yuddy Renaldi, serta duta anti kekerasan terhadap wanita dan anak-anak Cinta Laura.

Turut hadir Ketua Dekranasda Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat, Kepala Dinas Pendidikan Dewi Sartika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Arifin Soedjayana, serta Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Hendy Djatnika.

Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan bahwa bjb salah satu segmentasinya adalah untuk mendukung produk-produk pertanian seperti gula, teh dan kopi. ”Saat ini kami sedang menggalakan pembiayaan ke sektor pertanian. Nah untuk komoditas kopi ini, memiliki potensi yang bagus,” ungkap Yuddy. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Tantangan Global 4.0, Kemendagri Ingatkan Konteks Nasionalisme

Published

on

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Untuk dapat sukses menjadi Indonesia Maju di era digital saat ini, regulasi yang mendukung sangat diperlukan. Agar dapat terus survive dan berkembang, pemerintah juga harus merangkul kemajuan teknologi yang berjalan cepat.

Tak ketinggalan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya generasi milenial di era Industri 4.0 juga harus ditingkatkan.

Oleh karena itu, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko memberikan pemaparan terkait kegiatan Nasional Is Me Goes to Campus yang digelar Kemendagri di Universitas Bina Nusantara Alam Sutera, Senin (24/2/2020).

“Kita adain event untuk milenial, untuk bagaimana kita mengenal dan memahami nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman Ideologi bangsa,” ujar Sri Handoko.

Mengingat tantangan global begitu luar biasa, kegiatan ini bisa memberikan pemahaman konteks nasionalisme, konteks Pancasila yang perlu dirawat dan dijaga bersama terkait nilai-nilai persatuan bangsa.

“Kami dari pemerintah dalam negeri, berharap Apa yang kita pelajari hari ini, bisa kita awali dan dasari tentang pemahaman nasionalisme,” imbuhnya.

Talkshow yang bertema Pengendalian Informasi dan Keamanan Siber dengan menghadirkan narasumber utama Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom, M.Si, Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital BSSN.

Adapun talkshow akan dipandu oleh Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth Hardjadinata dan Olga Lydia yangsebagai host di salah satu program TV nasional. Talkshow ini disambut antusias dan mendapat respon baik oleh teman-teman mahasiswa. (new)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending