Connect with us

BISNIS

Presiden Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan maskapai sipil asing di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2/2020) lalu.

Dalam draf yang didapat, terdapat perubahan pasal yang semakin memperluas wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, terkait perizinan penerbangan maskapai asing. Terutama Pasal 60 angka 32 terkait perubahan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pertama, dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketiga, ketentuan mengenai pengoperasian pesawat dan pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah,” tulis Pasal 60 angka 32 draf RUU Ciptaker.

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang tertuang dalam UU 1/2009. Pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri. Selanjutnya, persyaratan kelaikudaraan terkait pengoperasian pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pihak yang berwenang dalam menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya, dalam aturan lama, adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 60 angka 37 juga mengubah ketentuan dalam Pasal 85 dan 93 UU 1/2009. Dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan, baik dalam maupun luar negeri, yang tidak memiliki jadwal penerbangan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, aturan lama menyebutkan maskapai, meski tidak memiliki jadwal penerbangan, dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Dalam pasal 92 UU 1/2009 tentang Penerbangan tercantum kegiatan yang termasuk dalam penerbangan yang tidak berjadwal.

Kegiatan tersebut antara lain, rombongan tertentu dengan tujuan sama yang bukan wisata (affinity group), kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan (inclusive tour charter), seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter), taxi udara (air taxi), atau kegiatan penerbangan tidak berjadwal lainnya.

Bukan hanya berlaku untuk pengangkutan penumpang. Maskapai pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia juga dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, sanksi yang tertuang dalam RUU Omnibus Law tidak dijelaskan secara spesifik. Begitupula dengan saksi administratif untuk penerbangan maskapai asing yang tidak berjadwal.

Sementara, dalam UU 1/2009 tentang Penerbangan, perusahaan pelanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, tapi juga akan diberikan denda administratif, yang diatur dengan Peraturan Menteri. (cnn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Lebih Baik Fokus Produksi Pertanian daripada Kalung Anti Corona

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang mencoba keluar fokus dari tujuan utamanya yakni membangun ketahanan pangan melalui produksi pertanian yang mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa impor.

“Dari Komisi IV sendiri meminta Kementan tetap fokus bagaimana produksi pertanian. Kalau pun itu dari litbang hubungannya dengan eucalyptus saya kira nggak ada masalah, tapi sebaiknya di internal dulu gitu loh. Kalau mau diproduksi besar-besaran, kan itu tentu menimbulkan pertanyaan dari semua pihak, dari semua sisi bisa dipertanyakan itu,” kata Andi Akmal dalam keterangan persnya, Senin (6/7/2020).

Kritik yang dilontarkan Akmal ini memang memiliki alasan kuat lantaran selama ini polemik masalah pangan mulai dari pangan pokok seperti beras, gula, garam, hingga produk hortikultura seperti bawang, sayur, buah selalu berpolemik. Mulai izin impor hingga persoalan perdebatan data di lapangan. Intinya kemampuan produksi pangan belum mapan. Oleh karenanya jangan memunculkan sesuatu (wacana) yang barangkali bisa menyinggung beberapa pihak terutama persoalan kode etik.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, penelitian terhadap kalung antivirus Corona milik Kementan itu belum teruji bisa menjadi penangkal virus Corona. Tak hanya itu, anggaran untuk rencana produksi massal kalung tersebut dinilainya juga akan dipertanyakan berbagai pihak.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Pertanian untuk fokus bagaimana produksi pertanian tetap melimpah saat pandemi. Karena ini adalah tugas utama kementerian teknis ini untuk menangkal segala alibi kementerian perdagangan dan kementerian koordinator yang selalu memunculkan opsi Impor pangan akibat produksi dalam negari kurang.

“Publik perlu harus tahu dan Komisi IV DPR RI harus tahu apakah sudah melalui kajian yang dalam apakah sudah dipraktikkan juga ke orang-orang yang kena Corona, dengan adanya kalung itu tidak kena. Itu kan harus ada penjelasannya,” kata politisi dari Fraksi PKS ini.

Akmal menjelaskan bahwa produk kalung itu bukan kalung yang menjadi inti fungsi melawan virus Corona. Tetapi pada aroma terapi yang dipasang atau ditempelkan di kalung sehingga berfungsi mirip dengan inhealer. Tetapi persepsi kalung ini oleh publik bisa saja dikira jimat atau hal-hal ghaib yang mampu melawan Corona. Apalagi masyarakat kita sangat gemar klenik secara mayoritasnya.

Ia melanjutkan, jadi kalung ini tidak dapat dikatakan Obat. Tapi hanya aroma terapi yang berfungsi sebagai jamu. Karena kalau obat, harus melalui uji klinis kepada manusia dan mengalami ratusan keberhasilan. “Saya lebih menyarankan agar Kementan berfokus pada kerjaan utamanya yang mampu memproduksi pangan sehingga impor tidak terjadi. Kalau ini, silahkan dipublikasi besar-besaran. Jangan mencoba jadi pahlawan di tempat yang salah meskipun ini waktu yang cocok muncul pahlawan di masa pandemi Covid-19,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Langkah Kemenperin Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Published

on

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto : Instagram @agusgumiwangk)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mewujudkan industri farmasi dan alat kesehatan agar bisa menjadi sektor yang mandiri di dalam negeri. Artinya, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat domestik sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

“Kami mendorong agar sektor industri farmasi dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand di tengah masa pandemi Covid-19. Ini salah satu potensinya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Menperin mengungkapkan, kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan. Sebanyak 90% dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan. “Pemerintah terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku khususnya di sektor hulu industri farmasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengurangi impor bahan baku sekaligus menciptakan kemandirian di sektor farmasi, dibutuhkan kerja sama yang erat dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghasilkan regulasi dan kebijakan yang dapat menghadirkan ekosistem industri yang kondusif. “Diharapkan melalui ekosistem industri yang mendukung ini, sektor industri farmasi nasional dapat lebih mandiri, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan bahan bakunya dari dalam negeri,” imbuhnya.

Menurut Agus, kebijakan yang kondusif di sektor industri farmasi merupakan hal yang penting dalam menarik investasi baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Dengan demikian, investor dapat melakukan investasinya pada barang substitusi impor sekaligus mendorong penggunaan bahan baku dan bahan perantara yang berasal dari dalam negeri.

“Hal ini yang terus kami upayakan bersama-sama dengan berbagai kementerian maupun lembaga. Kami berharap melalui kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi, maka target untuk mengurangi impor sebesar 35% pada akhir tahun 2022 dapat tercapai sehingga industri di Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi bahan bakunya,” papar Menperin.

Kemenperin juga berupaya menambahkan industri farmasi dan industri alat kesehatan sebagai sektor pionir baru dalam penerapan industri 4.0, bersama dengan lima sektor prioritas yang telah ditetapkan pada peta jalan Making Indonesia 4.0. “Sebab, dengan kondisi permintaan yang tinggi terhadap produk kedua sektor tersebut, perlu adanya dukungan teknologi modern dan ketersediaan SDM yang kompeten untuk mengembangkannya,” tutur Agus.

Di sektor alat kesehatan, Kemenperin semakin aktif mendorong kolaborasi yang erat antara sektor industri dengan akademisi. Hal ini terwujud dalam produksi ventilator yang digunakan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. “Indonesia belum memiliki industri alat kesehatan yang secara khusus memproduksi ventilator. Namun tiga bulan sejak pandemi Covid-19, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk bersama-sama memproduksi ventilator,” ungkap Menperin.

Ventilator hasil produksi perguruan tinggi dan pelaku industri memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 80%. “Hal ini menunjukkan kemampuan kita dalam memproduksi ventilator secara mandiri ini cukup membanggakan,” tandasnya.

Untuk itu, Kemenperin akan terus mendorong peningkatan utilisasi dari TKDN sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan di sektor alat kesehatan. “Rata-rata TKDN dari alat kesehatan sudah mencapai 25-90% dan ini harus terus dijaga sehingga produksi alat kesehatan dapat terus mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri,” tutur Agus.

Kemenperin mencatat, pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, industri tersebut merupakan salah satu sektor yang masih memiliki permintaan cukup tinggi di pasar.

Bahkan, Kemenperin berupaya untuk mewujudkan kemandirian di sektor kesehatan dengan mendorong sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melakukan diversifikasi produknya. Industri TPT telah berhasil memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang digunakan oleh tenaga medis serta masker kain yang digunakan oleh masyarakat.

Saat ini, terjadi peningkatan signifikan pada produksi coverall/protective suite, surgical gown dan surgical mask. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin dan Kementerian Kesehatan, terjadi surplus produksi sampai Desember 2020 sebesar 1,96 miliar buah untuk masker bedah, kemudian 377,7 juta buah masker kain, sebanyak 13,2 juta buah pakaian bedah (gown/surgical gown), dan 356,6 juta buah untuk pakaian pelindung medis (coverall).

Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku industri TPT untuk melakukan ekspor produk alat pelindung diri seperti masker bedah, pakaian pelindung medis, dan pakaian bedah.

“Ini merupakan langkah agar surplus pelaku industri TPT dapat terus berkontribusi, tidak hanya terhadap pemenuhan permintaan dalam negeri, tetapi juga terhadap neraca ekspor. Tentu kebijakan ini harus kita dukung,” ungkap Menperin. (rin)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Kementan Gandeng Swasta Perbanyak Antivirus Buatan Anak Bangsa

Published

on

Kepala Badan Litbang Pertanian, Fadjry Djufry. (Foto : Instagram @agroinovasi_balitbang_kementan)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Beberapa waktu lalu Kementerian Pertanian resmi meluncurkan inovasi antivirus berbasis eucalyptus. Antivirus buatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan ini bahkan telah berhasil mendapatkan hak patennya. 

Selain mematenkan produk tersebut, Kementan juga menggandeng PT Eagle Indo Pharma untuk pengembangan dan produksinya. Penandatanganan perjanjian Lisensi Formula Antivirus Berbasis Minyak Eucalyptus antara perwakilan Balitbangtan dan PT Eagle Indo Pharma (Cap Lang) dilaksanakan di Bogor pada pertengahan Mei lalu. 

Kepala Badan Litbang Pertanian, Fadjry Djufry mengatakan langkah ini ditujukan sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi covid yang tengah mewabah, langkah ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghargai dan mendukung karya anak bangsa. 

“Para peneliti di Balitbangtan ini juga bagian dari anak bangsa, mereka berupaya keras menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsanya, semoga hal ini mampu menjadi penemuan baik yang berguna bagi kita semua” jelas Fadjry. 

Eucalyptus selama ini dikenal mampu bekerja melegakan saluran pernapasan, kemudian menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut. Menurut Fadjry minyak atsiri eucalyptus citridora bisa menjadi antivirus terhadap virus avian influenza (flu burung) subtipe H5N1, gammacorona virus, dan betacoronavirus. 

Penemuan tersebut disimpulkan melalui uji molecular docking dan uji in vitro di Laboratorium Balitbangtan. Ia menjelaskan laboratorium tempat penelitian eucalyptus telah mengantongi sertifikat level keselamatan biologi atau biosavety level 3 (BSL 3) milik Balai Besar Penelitian Veteriner. Virologi Kementan pun sudah melakukan penelitan sejak 10 tahun lalu dan tak asing dalam menguji golongan virus corona seperti influenza, beta corona dan gamma corona.

“Setelah kita uji ternyata Eucalyptus sp. yang kita uji bisa membunuh 80-100 persen virus mulai dari avian influenza hingga virus corona. Setelah hasilnya kita lihat bagus, kita lanjutkan ke penggunaan nanoteknologi agar kualitas hasil produknya lebih bagus” beberbnya. 

Dalam berbagai studi dikatakan, obat ini hanya cukup 5-15 menit diinhalasi akan efektif bekerja sampai ke alveolus. Artinya dengan konsentrasi 1 persen saja sudah cukup membunuh virus 80-100%.

Bahan aktif utamanya, terdapat pada cineol-1,8 yang memiliki manfaat sebagai antimikroba dan antivirus melalui mekanisme M pro. M pro adalah main protease (3CLPro) dari virus corona yang menjadi target potensial dalam penghambatan replikasi virus corona. 

Penelitian menunjukkan Eucalyptol ini berpotensi mengikat protein Mpro sehingga menghambat replikasi virus. Manfaat tersebut dapat terjadi karena 1,8 cineol dari eucalyptus disebut eucalyptol dapat berinteraksi dengan transient receptor potential ion chanel yang terletak di saluran pernapasan.

Terkait dengan banyaknya keraguan terhadap antivirus ini, Fadjry mengatakan hingga saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba menemukan antivirus corona, begitupun di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) terus mencoba mencari cara dan menemukan obat untuk mencegah serta menangani virus corona (Covid-19) yang masih mewabah di Indonesia. (tan)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending