Connect with us

SEKTOR RIIL

KKP Ingin Budidaya Lobster, Nelayan : Itu Berat Sekali

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru-baru ini mengunjungi Pulau Lombok, NTB. Di sana, dia takjub dengan usaha pembesaran benih lobster. Sehingga pemerintah berniat akan mempelajari lebih dalam mengenai budidaya lobster.

Optimisme pemerintah ternyata tidak diiringi dengan nelayan lobster. Menurut Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa, budidaya benih lobster itu sulit.

“Budidaya lobster itu sangat berat sekali. Tak mungkin pemerintah bisa mencapai swasembada lobster dan menyaingi Vietnam dalam 5 tahun ini. Selain itu harus pahami teori Sink Population. Fakta seperti inilah yang harus disampaikan kepada publik agar publik paham bahwa yang disebarluaskan oleh ibu mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti adalah hoax. Tidak 100 persen Benih Lobster (BL) akan menjadi 100 persen lobster dewasa. Sama seperti bohongnya tentang harga lobster Rp 4-5 juta/kg,” ungkap Rusdianto dalam keterangannya, Jumat (27/12/2020).

Wacana budidaya lobster memang mencuta sebagai jalan tengah antar perdebatan pro ekspor benih lobster dengan kontra ekspor benih lobster. Rusdianto mengaku sering ditanya dengan netizen mengenai budidaya benih lobster.

“Satu bulan ini, banyak orang bertanya tentang lobster. Keingintahuannya sangat tinggi. Rata-rata dari mereka follower pendukung budidaya lobster dengan segala kontroversinya. Yang menarik, ada migrasi pembudidaya ikan laut yang merugi selama 5 tahun ini akibat kebijakan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti,” katanya.

Migrasi pembudidaya ini, sambung dia sekaligus berperan menolak ekspor benih lobster dengan segala alasan argumentasinya. “Bahkan, mereka tampil di berbagai media. Mereka juga masuk melalui struktur KKP dalam membangun wacana-wacana budidaya Lobster untuk meraih opini publik dan mendapat dukungan,” ungkapnya lagi.

Dia menyebut banyak pengamat dadakan muncul atas nama ekonomi nasional karena bersimpati terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengamat dadakan ini, muncul mengandalkan media-media darling sebagai follower yang selama ini dipakai oleh menteri sebelumnya.

“Semua mereka ini, tak ada yang muncul dalam perjuangan antitesa kebijakan Menteri KKP sebelumnya. Justru pejuang-pejuang yang relatif keras dan objektif selama 5 tahun ini tidak dipakai. Banyak sekali pengamat perikanan terbuang waktunya untuk meluruskan informasi yang benar-benar fakta selama ini. Namun, kalah dengan pengamat dadakan yang ingin meraih simpati dan mengambil hati,” kata Rusdi.

Salah satu modal pengamat dadakan ini, menggaungkan budidaya lobster dan menolak ekspor benih lobster. Tentu mereka juga memiliki alasan dengan modal narasi investigasi ke sentra-sentra budidaya di Vietnam maupun di negara lainnya.

“Walaupun, mereka sangat mengetahui mahalnya cost budidaya lobster yang tinggi itu. Salah satu kontroversinya yakni hasil Focus Group Discussion (FGD) Hipilindo pada 19 Desember 2019 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menolak ekspor benih lobster,” sebutnya.

Rekomendasi paling krusial dalam Focus Group Discussion (FGD) Hipilindo pada 19 Desember 2019 itu, yakni besaran bibit lobster yang harus ditangkap margin Survival Rate (SR)-nya 30-40 persen. Rekomendasi ini membuat nelayan tangkap meradang.

Masalahnya, lanjut Rusdi, benih yang layak di ekspor itu margin Hatching Rate (HR) di alam lebih besar dari 95 persen. Kemudian, siklus Survival Rate (SR) dari menetas sampai pada Peurulus hanya 0,01 persen. Sementara dari Peurulus sampai pada ukuran matang reproduksi 1 persen. Sehingga SR dari telur sampai size matang 0,01 persen.

“Kalau margin SR sudah 30-40 persen, mestinya tidak ditangkap karena tingkat Survival Rate (SR)-nya sudah melewati masa kritis,” tegasnya.

Masih kata dia, alasan kuat melegalkan ekspor benih lobster daripada budidaya, yakni hitungan ekonomi dan keuntungan bagi devisa negara. Tetapi, hitungan Survival Rate (SR) lobster sudah banyak sekali referensi yang menjelaskan secara ilmiah. Survival Rate (SR) yang benar adalah 0,01-0,03 persen.

“Mestinya, tangkapan untuk budidaya yakni tingkat margin SR-nya 0,03 – 0,07 persen. Kalau ukuran 30-40 persen sudah masuk kategori induk lobster yang harus dilarang ditangkap. Dari SR-nya 0,03 – 0,07 persen yang ditangkap untuk budidaya itu bisa dilakukan restocking sebanyak 10 persen dari hasil budidaya. Tentu kategori syarat restocking pada ukuran margin SR-nya sudah 30–40 persen,” jelasnya.

Rusdi menilai rekomendasi krusial lainnya dalam FGD tersebut, yakni tidak menganalisis siklus mortalitas lobster, bahwa ukuran bibit 30-50 gram paling kritis. Ukukuran 30-50 gram ini mau diekspor oleh pembudidaya.

“Sungguh berat rancangan pembudidaya yang masuk pada jalan kerugian ke depannya. Mengapa? karena ukuran ini bertahan paling lama dan sangat rentan masa pemakaian gas yakni hanya hitungan 13-an jam,” tutur dia.

Apalagi, jarak Indonesia dengan beberapa negara tujuan ekspor dengan perjalanan rata-rata menempuh 15 jam hingga 30 jam. Sudah jelas cost cargo pesawat udara sangat tinggi. Begitu juga ekspor melalui kapal-kapal kargo. Belum termasuk mortalitas dalam proses ekspor.

“Kalau melihat tren berdasarkan data FAO 2016 bahwa kisaran tahun 2005-2015 produksi tahunan lobster dunia dari perikanan tangkap rata-rata Rp2,73.051 triliun, bukan disumbang oleh Indonesia, tetapi mayoritas Vietnam karena cargo mereka jarak pendek dan panjang tetap di tempuh dalam waktu 12-15 jam perjalanan dengan transportasi truk-truk,” pungkasnya.  (sam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Dirut KAI, Begini Alasannya

Published

on

Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia KAI (Persero), Edi Sukmoro. (Foto : Instagram @osingdeles)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didesak untuk mencopot Edi Sukmoro dari jabatannya sebagai Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Edi dituding telah melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap undang-undang, serta pelecehan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi.

“Kami mohon kepada bapak Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Edi Sukmoro dari jabatannya selaku Direktur Utama PT KAI,” tegas advokat Kapitra Ampera selaku kuasa hukum PT Priamanaya Transportasi dan PT Dizamatra Powerindo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia juga menuding orang nomor satu di KAI itu telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menghambat investasi yang akan dilakukan oleh kliennya di proyek pembangunan rel keret api interkoneksi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kapitra juga menudung Dirut KAI ini melanggar surat persetujuan dari Menteri BUMN Nomor S-18/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya menyetujui kerjasama pembangunan prasarana pendukung angkutan batubara dan kerjasama sewa lahan bagi pembangunan container yard.

Ia mengklaim kedua kliennya sudah mengantongi seluruh izin prinsip dan penerapan trase perkeretapiaan khusus pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan, untuk menjalankan proyek ini, pihak Priamanaya sudah menyiapkan investasi sebesar USD400 juta. Dari nilai investasi tersebut, perusahaan yang bergerak disektor tranportasi ini bisa mengangkut batubara sebesar 10 ribu ton per tahun untuk kebutuhan PLN.

Namun sayang, hingga saat ini KAI melalui Dirutnya Edi Sukmoro belum juga memberilkan persetujuan dan izin operasional bagi perusahaan milik pengusaha Djan Faridz tanpa disertai alasan. Akibatnya, Kapitra memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNPB) berupa royalti sebesar Rp362 miliar per tahun.

“Negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak (PPN dan PPh) sekitar Rp374 miliar per tahun dari penjualan batu bara,” beber Kapitra.

Terkait potensial lost dari Dizamatra, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp195 miliar di tahun pertama dan sebesar Rp390 milair mulai tahun ke-3 sampai ke tahun 20. “Perbuatan Dirut KAI ini telah melanggar ketentuan perundangan-undangan dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan,” pungkas Kapitra.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasi, Vice President Public Relations KAI, Yuskal Setiawan belum bisa memberikan komentar apapun terkait tudingan tersebut. Melalui pesan aplikasi, Yuskal mengatakan, akan mengecek terlebih dulu proyek yang dimaksud.

“Kami cek dulu ya, karena ini 5 tahun yang lalu, setahu saya setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartapenanews.com. (war)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Promosikan Kopi Jabar, Gubernur Resmikan Jabarano Cafe Pertama di Australia

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jabarano Cafe di Australia, Senin (24/2/2020).

Adilmakmur.co.id, Melbourne – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jabarano Cafe di Australia, Senin (24/2/2020) petang waktu setempat. Kafe ini terletak di 555 Flinders Lane, Kota Melbourne, negara bagian Victoria dan merupakan yang pertama menjual kopi jabar.

Kopi Jabarano sebagian besar merupakan jenis arabika namun dengan keunikan tersendiri. Kopi arabika di Jabarano Cafe memiliki tingkat keasaman yang rendah dan agak manis sehingga dapat dinikmati banyak orang. Selain arabika, di Jabarano Cafe juga ada kopi-kopi spesial lainnya yang merupakan kelas premium.

Kang Emil bertekad terus mempromosikan kopi jabar di Negeri Kanguru. Setelah di Melbourne, Gubernur menargetkan tiga Jabarano Caffe lagi.

”Melbourne ini merupakan yang pertama, kemudian nanti di Sydney, Adelaide dan juga di Perth,” sebutnya.

Tidak hanya di Australia, Kang Emil juga menargetkan ada Jabarano Cafe lain minimal di 20 kota besar dunia. Dari pengalamannya keliling dunia, belum ada kafe yang menjual kopi khas Indonesia. ”Jadi mendobrak kevakuman kafe itu dengan menghadirkan Jabarano ini,” katanya.

Kang Emil percaya dengan kualitas tinggi dan kekayaan varian yang dimiliki, kopi jabar dapat diterima dunia. “Ya jadi ada visi yang sederhana, kami ingin kopi jawa barat menjadi juara dalam pasar kopi dunia. Karena kita punya komoditas kopi yang sangat beragam,” katanya.

Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat bertekad memperbesar produksi kopi yang banyak bertebaran di kabupaten dan kota. ”Jadi komoditasnya kita punya dan bagus, tinggal bagaimana produksi serta promosinya,” ungkap Kang Emil.

Menurutnya, salah satu promosinya adalah dengan menghadirkan budaya Jabar dan produk UMKM di Jabarano Cafe. Selain dapat menikmati citarasa kopi jabar, pengunjung kafe juga dapat menikmati sajian budaya. “Itulah konsep Jabarano ini,” sebut Kang Emil.

Kang Emil juga menceritakan mengapa diberi nama Jabarano. ”Jadi Jabarano ini sederhana saja, singakatan dari Jabar dan Ano. Ya kira-kira seperti Americano,” ungkapnya.

Dari segi produksi, Jabarano Cafe akan dijadikan sebuah tempat untuk mengurasi kopi lokal yang hendak masuk pasar luar negeri. Jadi kopi-kopi yang mau ekspor, yang mau masuk ke pasar dunia, harus punya sertifikat.

”Sehingga dengan demikian kopi Jawa Barat akan mendunia dan kesejahteraan petani-petani kopi akan meningkat dan ekspor kita pun akan meningkat,” jelas Kang Emil.

Kang Emil memiliki obsesi Jabarano Caffe ini memiliki jaringan internasional yang kuat seperti merek – merek dunia lainnya. ”Bisa dikatakan semacam Starbuck, nantinya di setiap kota ada perwakilan kopi jabar atau Jabarano ini,” ucapnya.

Pada acara launching atau showcasing Jabarano Cafe ini, Gubernur ditemani oleh Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal, Dirut Bank bjb Yuddy Renaldi, serta duta anti kekerasan terhadap wanita dan anak-anak Cinta Laura.

Turut hadir Ketua Dekranasda Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat, Kepala Dinas Pendidikan Dewi Sartika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Arifin Soedjayana, serta Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Hendy Djatnika.

Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan bahwa bjb salah satu segmentasinya adalah untuk mendukung produk-produk pertanian seperti gula, teh dan kopi. ”Saat ini kami sedang menggalakan pembiayaan ke sektor pertanian. Nah untuk komoditas kopi ini, memiliki potensi yang bagus,” ungkap Yuddy. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Tantangan Global 4.0, Kemendagri Ingatkan Konteks Nasionalisme

Published

on

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Untuk dapat sukses menjadi Indonesia Maju di era digital saat ini, regulasi yang mendukung sangat diperlukan. Agar dapat terus survive dan berkembang, pemerintah juga harus merangkul kemajuan teknologi yang berjalan cepat.

Tak ketinggalan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya generasi milenial di era Industri 4.0 juga harus ditingkatkan.

Oleh karena itu, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko memberikan pemaparan terkait kegiatan Nasional Is Me Goes to Campus yang digelar Kemendagri di Universitas Bina Nusantara Alam Sutera, Senin (24/2/2020).

“Kita adain event untuk milenial, untuk bagaimana kita mengenal dan memahami nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman Ideologi bangsa,” ujar Sri Handoko.

Mengingat tantangan global begitu luar biasa, kegiatan ini bisa memberikan pemahaman konteks nasionalisme, konteks Pancasila yang perlu dirawat dan dijaga bersama terkait nilai-nilai persatuan bangsa.

“Kami dari pemerintah dalam negeri, berharap Apa yang kita pelajari hari ini, bisa kita awali dan dasari tentang pemahaman nasionalisme,” imbuhnya.

Talkshow yang bertema Pengendalian Informasi dan Keamanan Siber dengan menghadirkan narasumber utama Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom, M.Si, Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital BSSN.

Adapun talkshow akan dipandu oleh Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth Hardjadinata dan Olga Lydia yangsebagai host di salah satu program TV nasional. Talkshow ini disambut antusias dan mendapat respon baik oleh teman-teman mahasiswa. (new)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending