Connect with us

BISNIS

KKP Ingin Budidaya Lobster, Nelayan : Itu Berat Sekali

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru-baru ini mengunjungi Pulau Lombok, NTB. Di sana, dia takjub dengan usaha pembesaran benih lobster. Sehingga pemerintah berniat akan mempelajari lebih dalam mengenai budidaya lobster.

Optimisme pemerintah ternyata tidak diiringi dengan nelayan lobster. Menurut Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa, budidaya benih lobster itu sulit.

“Budidaya lobster itu sangat berat sekali. Tak mungkin pemerintah bisa mencapai swasembada lobster dan menyaingi Vietnam dalam 5 tahun ini. Selain itu harus pahami teori Sink Population. Fakta seperti inilah yang harus disampaikan kepada publik agar publik paham bahwa yang disebarluaskan oleh ibu mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti adalah hoax. Tidak 100 persen Benih Lobster (BL) akan menjadi 100 persen lobster dewasa. Sama seperti bohongnya tentang harga lobster Rp 4-5 juta/kg,” ungkap Rusdianto dalam keterangannya, Jumat (27/12/2020).

Wacana budidaya lobster memang mencuta sebagai jalan tengah antar perdebatan pro ekspor benih lobster dengan kontra ekspor benih lobster. Rusdianto mengaku sering ditanya dengan netizen mengenai budidaya benih lobster.

“Satu bulan ini, banyak orang bertanya tentang lobster. Keingintahuannya sangat tinggi. Rata-rata dari mereka follower pendukung budidaya lobster dengan segala kontroversinya. Yang menarik, ada migrasi pembudidaya ikan laut yang merugi selama 5 tahun ini akibat kebijakan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti,” katanya.

Migrasi pembudidaya ini, sambung dia sekaligus berperan menolak ekspor benih lobster dengan segala alasan argumentasinya. “Bahkan, mereka tampil di berbagai media. Mereka juga masuk melalui struktur KKP dalam membangun wacana-wacana budidaya Lobster untuk meraih opini publik dan mendapat dukungan,” ungkapnya lagi.

Dia menyebut banyak pengamat dadakan muncul atas nama ekonomi nasional karena bersimpati terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengamat dadakan ini, muncul mengandalkan media-media darling sebagai follower yang selama ini dipakai oleh menteri sebelumnya.

“Semua mereka ini, tak ada yang muncul dalam perjuangan antitesa kebijakan Menteri KKP sebelumnya. Justru pejuang-pejuang yang relatif keras dan objektif selama 5 tahun ini tidak dipakai. Banyak sekali pengamat perikanan terbuang waktunya untuk meluruskan informasi yang benar-benar fakta selama ini. Namun, kalah dengan pengamat dadakan yang ingin meraih simpati dan mengambil hati,” kata Rusdi.

Salah satu modal pengamat dadakan ini, menggaungkan budidaya lobster dan menolak ekspor benih lobster. Tentu mereka juga memiliki alasan dengan modal narasi investigasi ke sentra-sentra budidaya di Vietnam maupun di negara lainnya.

“Walaupun, mereka sangat mengetahui mahalnya cost budidaya lobster yang tinggi itu. Salah satu kontroversinya yakni hasil Focus Group Discussion (FGD) Hipilindo pada 19 Desember 2019 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menolak ekspor benih lobster,” sebutnya.

Rekomendasi paling krusial dalam Focus Group Discussion (FGD) Hipilindo pada 19 Desember 2019 itu, yakni besaran bibit lobster yang harus ditangkap margin Survival Rate (SR)-nya 30-40 persen. Rekomendasi ini membuat nelayan tangkap meradang.

Masalahnya, lanjut Rusdi, benih yang layak di ekspor itu margin Hatching Rate (HR) di alam lebih besar dari 95 persen. Kemudian, siklus Survival Rate (SR) dari menetas sampai pada Peurulus hanya 0,01 persen. Sementara dari Peurulus sampai pada ukuran matang reproduksi 1 persen. Sehingga SR dari telur sampai size matang 0,01 persen.

“Kalau margin SR sudah 30-40 persen, mestinya tidak ditangkap karena tingkat Survival Rate (SR)-nya sudah melewati masa kritis,” tegasnya.

Masih kata dia, alasan kuat melegalkan ekspor benih lobster daripada budidaya, yakni hitungan ekonomi dan keuntungan bagi devisa negara. Tetapi, hitungan Survival Rate (SR) lobster sudah banyak sekali referensi yang menjelaskan secara ilmiah. Survival Rate (SR) yang benar adalah 0,01-0,03 persen.

“Mestinya, tangkapan untuk budidaya yakni tingkat margin SR-nya 0,03 – 0,07 persen. Kalau ukuran 30-40 persen sudah masuk kategori induk lobster yang harus dilarang ditangkap. Dari SR-nya 0,03 – 0,07 persen yang ditangkap untuk budidaya itu bisa dilakukan restocking sebanyak 10 persen dari hasil budidaya. Tentu kategori syarat restocking pada ukuran margin SR-nya sudah 30–40 persen,” jelasnya.

Rusdi menilai rekomendasi krusial lainnya dalam FGD tersebut, yakni tidak menganalisis siklus mortalitas lobster, bahwa ukuran bibit 30-50 gram paling kritis. Ukukuran 30-50 gram ini mau diekspor oleh pembudidaya.

“Sungguh berat rancangan pembudidaya yang masuk pada jalan kerugian ke depannya. Mengapa? karena ukuran ini bertahan paling lama dan sangat rentan masa pemakaian gas yakni hanya hitungan 13-an jam,” tutur dia.

Apalagi, jarak Indonesia dengan beberapa negara tujuan ekspor dengan perjalanan rata-rata menempuh 15 jam hingga 30 jam. Sudah jelas cost cargo pesawat udara sangat tinggi. Begitu juga ekspor melalui kapal-kapal kargo. Belum termasuk mortalitas dalam proses ekspor.

“Kalau melihat tren berdasarkan data FAO 2016 bahwa kisaran tahun 2005-2015 produksi tahunan lobster dunia dari perikanan tangkap rata-rata Rp2,73.051 triliun, bukan disumbang oleh Indonesia, tetapi mayoritas Vietnam karena cargo mereka jarak pendek dan panjang tetap di tempuh dalam waktu 12-15 jam perjalanan dengan transportasi truk-truk,” pungkasnya.  (sam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Langkah Kemenperin Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Published

on

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto : Instagram @agusgumiwangk)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mewujudkan industri farmasi dan alat kesehatan agar bisa menjadi sektor yang mandiri di dalam negeri. Artinya, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat domestik sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

“Kami mendorong agar sektor industri farmasi dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand di tengah masa pandemi Covid-19. Ini salah satu potensinya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Menperin mengungkapkan, kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan. Sebanyak 90% dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan. “Pemerintah terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku khususnya di sektor hulu industri farmasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengurangi impor bahan baku sekaligus menciptakan kemandirian di sektor farmasi, dibutuhkan kerja sama yang erat dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghasilkan regulasi dan kebijakan yang dapat menghadirkan ekosistem industri yang kondusif. “Diharapkan melalui ekosistem industri yang mendukung ini, sektor industri farmasi nasional dapat lebih mandiri, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan bahan bakunya dari dalam negeri,” imbuhnya.

Menurut Agus, kebijakan yang kondusif di sektor industri farmasi merupakan hal yang penting dalam menarik investasi baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Dengan demikian, investor dapat melakukan investasinya pada barang substitusi impor sekaligus mendorong penggunaan bahan baku dan bahan perantara yang berasal dari dalam negeri.

“Hal ini yang terus kami upayakan bersama-sama dengan berbagai kementerian maupun lembaga. Kami berharap melalui kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi, maka target untuk mengurangi impor sebesar 35% pada akhir tahun 2022 dapat tercapai sehingga industri di Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi bahan bakunya,” papar Menperin.

Kemenperin juga berupaya menambahkan industri farmasi dan industri alat kesehatan sebagai sektor pionir baru dalam penerapan industri 4.0, bersama dengan lima sektor prioritas yang telah ditetapkan pada peta jalan Making Indonesia 4.0. “Sebab, dengan kondisi permintaan yang tinggi terhadap produk kedua sektor tersebut, perlu adanya dukungan teknologi modern dan ketersediaan SDM yang kompeten untuk mengembangkannya,” tutur Agus.

Di sektor alat kesehatan, Kemenperin semakin aktif mendorong kolaborasi yang erat antara sektor industri dengan akademisi. Hal ini terwujud dalam produksi ventilator yang digunakan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. “Indonesia belum memiliki industri alat kesehatan yang secara khusus memproduksi ventilator. Namun tiga bulan sejak pandemi Covid-19, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk bersama-sama memproduksi ventilator,” ungkap Menperin.

Ventilator hasil produksi perguruan tinggi dan pelaku industri memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 80%. “Hal ini menunjukkan kemampuan kita dalam memproduksi ventilator secara mandiri ini cukup membanggakan,” tandasnya.

Untuk itu, Kemenperin akan terus mendorong peningkatan utilisasi dari TKDN sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan di sektor alat kesehatan. “Rata-rata TKDN dari alat kesehatan sudah mencapai 25-90% dan ini harus terus dijaga sehingga produksi alat kesehatan dapat terus mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri,” tutur Agus.

Kemenperin mencatat, pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, industri tersebut merupakan salah satu sektor yang masih memiliki permintaan cukup tinggi di pasar.

Bahkan, Kemenperin berupaya untuk mewujudkan kemandirian di sektor kesehatan dengan mendorong sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melakukan diversifikasi produknya. Industri TPT telah berhasil memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang digunakan oleh tenaga medis serta masker kain yang digunakan oleh masyarakat.

Saat ini, terjadi peningkatan signifikan pada produksi coverall/protective suite, surgical gown dan surgical mask. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin dan Kementerian Kesehatan, terjadi surplus produksi sampai Desember 2020 sebesar 1,96 miliar buah untuk masker bedah, kemudian 377,7 juta buah masker kain, sebanyak 13,2 juta buah pakaian bedah (gown/surgical gown), dan 356,6 juta buah untuk pakaian pelindung medis (coverall).

Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku industri TPT untuk melakukan ekspor produk alat pelindung diri seperti masker bedah, pakaian pelindung medis, dan pakaian bedah.

“Ini merupakan langkah agar surplus pelaku industri TPT dapat terus berkontribusi, tidak hanya terhadap pemenuhan permintaan dalam negeri, tetapi juga terhadap neraca ekspor. Tentu kebijakan ini harus kita dukung,” ungkap Menperin. (rin)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Kementan Gandeng Swasta Perbanyak Antivirus Buatan Anak Bangsa

Published

on

Kepala Badan Litbang Pertanian, Fadjry Djufry. (Foto : Instagram @agroinovasi_balitbang_kementan)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Beberapa waktu lalu Kementerian Pertanian resmi meluncurkan inovasi antivirus berbasis eucalyptus. Antivirus buatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan ini bahkan telah berhasil mendapatkan hak patennya. 

Selain mematenkan produk tersebut, Kementan juga menggandeng PT Eagle Indo Pharma untuk pengembangan dan produksinya. Penandatanganan perjanjian Lisensi Formula Antivirus Berbasis Minyak Eucalyptus antara perwakilan Balitbangtan dan PT Eagle Indo Pharma (Cap Lang) dilaksanakan di Bogor pada pertengahan Mei lalu. 

Kepala Badan Litbang Pertanian, Fadjry Djufry mengatakan langkah ini ditujukan sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi covid yang tengah mewabah, langkah ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghargai dan mendukung karya anak bangsa. 

“Para peneliti di Balitbangtan ini juga bagian dari anak bangsa, mereka berupaya keras menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsanya, semoga hal ini mampu menjadi penemuan baik yang berguna bagi kita semua” jelas Fadjry. 

Eucalyptus selama ini dikenal mampu bekerja melegakan saluran pernapasan, kemudian menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut. Menurut Fadjry minyak atsiri eucalyptus citridora bisa menjadi antivirus terhadap virus avian influenza (flu burung) subtipe H5N1, gammacorona virus, dan betacoronavirus. 

Penemuan tersebut disimpulkan melalui uji molecular docking dan uji in vitro di Laboratorium Balitbangtan. Ia menjelaskan laboratorium tempat penelitian eucalyptus telah mengantongi sertifikat level keselamatan biologi atau biosavety level 3 (BSL 3) milik Balai Besar Penelitian Veteriner. Virologi Kementan pun sudah melakukan penelitan sejak 10 tahun lalu dan tak asing dalam menguji golongan virus corona seperti influenza, beta corona dan gamma corona.

“Setelah kita uji ternyata Eucalyptus sp. yang kita uji bisa membunuh 80-100 persen virus mulai dari avian influenza hingga virus corona. Setelah hasilnya kita lihat bagus, kita lanjutkan ke penggunaan nanoteknologi agar kualitas hasil produknya lebih bagus” beberbnya. 

Dalam berbagai studi dikatakan, obat ini hanya cukup 5-15 menit diinhalasi akan efektif bekerja sampai ke alveolus. Artinya dengan konsentrasi 1 persen saja sudah cukup membunuh virus 80-100%.

Bahan aktif utamanya, terdapat pada cineol-1,8 yang memiliki manfaat sebagai antimikroba dan antivirus melalui mekanisme M pro. M pro adalah main protease (3CLPro) dari virus corona yang menjadi target potensial dalam penghambatan replikasi virus corona. 

Penelitian menunjukkan Eucalyptol ini berpotensi mengikat protein Mpro sehingga menghambat replikasi virus. Manfaat tersebut dapat terjadi karena 1,8 cineol dari eucalyptus disebut eucalyptol dapat berinteraksi dengan transient receptor potential ion chanel yang terletak di saluran pernapasan.

Terkait dengan banyaknya keraguan terhadap antivirus ini, Fadjry mengatakan hingga saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba menemukan antivirus corona, begitupun di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) terus mencoba mencari cara dan menemukan obat untuk mencegah serta menangani virus corona (Covid-19) yang masih mewabah di Indonesia. (tan)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Pemulihan Ekonomi Nasional, Anggaran Pariwisata Harus Garap Pasar Domestik

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan. (Foto : Gesuri.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggaran sektor pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus diupayakan mampu menggarap wisatawan pasar domestik atau wisatawan nusantara (wisnus). Ini target paling realistis membangun kembali pariwisata nasional setelah terdampak Covid-19.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Jumat (3/7/2020). Pos anggaran yang diminta dinaikkan adalah bidang pengembangan destinasi dan juga produk wisata. Pihaknya mengapresiasi Menparekraf yang sudah memberi perhatian lebih pada pariwisata nasional.

“Kami minta agar ada peningkatan alokasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Deputi Bidang Ekomomi Digital dan Produk Kreatif. Begitu juga kita minta alokasi anggaran pada Deputi Pemasaran dan Produk Wisata dan juga penyelenggara even, agar lebih banyak dimanfaatkan untuk menggarap pasar domestik dan penggunaan konten lokal,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Putra menilai, Kemenparekraf sangat memperhatikan pembangunan sektor pariwisata yang nyaris lumpuh akibat wabah corona. Perhatian tidak saja pada para pelaku pariwisata di daerah, tapi juga memperhatikan para tenaga medis yang bekerja di lokasi wisata untuk melayani wisatawan. “Ini harus kita apresiasi,” ujarnya singkat.

Di sisi lain legislator dapil DKI Jakarta I itu memuji Kemenparekraf yang telah menyiapkan 285 ribu masker untuk para wisatawan dalam menjaga protokol kesehatan di setiap destinasi wisata. “Kemenparekraf sudah membuat 285 ribu masker kain. Artinya, ini sudah menggerakkan ekonomi krearif yang mungkin pabriknya tutup atau mereka tidak dapat pekerjaan, dan lain-lain,” imbuh Putra. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending