Connect with us

HUKUM

Terungkap Kasus Prostitusi Anak, Sekjen Komnas Perlindungan Anak : Perbudakan Seks Mengancam Anak Indonesia

Published

on

Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Dhanang Sasongko.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur kembali terbongkar. Kali ini, Kepolisian Resort Jakarta Utara menggerebek sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan tempat penampungan atau tinggal anak-anak yang dijadikan budak seks

Menanggapi kasus prostitusi anak ini Sekjen Komnas Perlindungan Anak Dhanang Sasongko mengatakan, prostitusi anak yang para pelakunya tertangkap di salah satu apartemen di Jakarta Utara, adalah termasuk praktek perbudakan seksual dan ekonomi di zaman modern ini.

“Bagaimana tidak, awalnya orang tua korban diberikan pinjaman uang dan diberikan motor, kemudian para korban yang usianya masih anak anak (14-17 thn) di suruh mengganti hutang tersebut dengan cara dijadikan pekerja seks komersial,” ungkap Dhanang kepada awak media, Senin (10/2/2020).

Dhanang mengharapkan pemerintah harus peka adanya penyakit kejiwaan yang mulai banyak merebak di masyarakat dan harus waspada dengan terbongkarnya kejadian ini.

Dhanang menjelaskan modus yang dilakukan tersangka sangat berbahaya, dimana setelah memberikan pinjaman uang kepada orangtua korban atau ada juga yang diberikan motor. Setelah itu anak-anak dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial, dengan cara setiap anak diberikan voucher, targetya adalah 50 voucher dalam tiap bulan untuk satu orang anak.

“Dalam 1 voucher setiap pelanggan harus membayar 380.000, yang 200.000 untuk sewa kamar, yang 75.000 untuk mucikari dan 105.000 untuk si korban, dari 105.000 di potong biaya administrasi 15.000 dan biaya admisitrasi bulanan 1.500.000. Kalau si korban tidak bisa menjual 50 lembar voucher dalam 1 bulan pihak korban dikenakan denda sebesar 1.000.000 rupiah.” kata Dhanang

Ia menambahkan, tiap bulan para korban bukannya mendapatkan hasil malah beban hutang bertambah.

“Data ini lengkap di dapat dari masing-masing korban. Karena setiap korban punya pembukuan sendiri-sendiri,” ujar Dhanang.

Dalam kasus ini ada beberapa kasus yang memberatkan diantaranya kasus penjualan orang, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan kasus ekploitasi seksual ekonomi

Dari kasus perbudakan seks ini Polres Jakarta Utara berhasil menangkap tersangka, seperti di katakan Kapolres Jakarta Utara Kombes. Pol. Budhi Herdi.

“Lima tersangka diamankan yakni tiga perempuan SR, RT dan ND serta dua laki-laki yakni MC dan SP,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Budhi Herdi, saat jumpa pers di Mapolres, Senin (10/2/2020).

Dari pengungkapan ini Polisi berhasil mengamankan barang bukti beberapa kartu tanda penduduk (KTP) palsu, kartu keluarga (KK), slip gaji bulanan korban hingga bundel kartu pemesanan dan pembayaran.

“Tersangka dijerat pasal 76F junto pasal 83 junto pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka juga dijerat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.”pungkas Kombes Pol Bhudi. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Agar Jera, Bareskrim Terapkan Pasal Baru untuk Pembobol BNI Rp 1,7 T

Published

on

Penangkapan tersangka pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa. (Foto : Instagram @kemenkumhamri)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Dittipideksus Bareskrim Polri sudah menerapkan Pasal baru yakni pencucian uang kepada tersangka Maria Pauline Lumowa (MPL) dalam kasus pembobolan BNI sebanyak Rp1,7 triliun.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjelaskan selama 17 tahun tersebut tersangka Maria Pauline Lumowa hanya diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup.

Lanjut Listyo, penyidik juga telah mengenakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka Maria Pauline lantaran diduga telah menyamarkan uang hasil kejahatannya ke dalam bentuk saham dan aset.

“Untuk tersangka Maria Pauline (MPL) ini kan ancamannya hanya Pasal Tipikor saja dengan ancaman seumur hidup. Tetapi kami sudah siapkan Pasal baru yakni TPPU,” terang Listyo, Jumat (10/7/2020).

Listyo kembali memaparkan bahwa tim penyidik sudah bergerak untuk menelusuri seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik tersangka untuk dirampas dalam rangka pengembalian kerugian negara. Menurutnya, aset milik tersangka tersebut telah disebar di dalam maupun di luar negeri.

“Tim penyidik sudah mulai melakukan tracing asset milik tersangka dalam rangka pengembalian kerugian negara. Prinsipnya follow the money,” ujar Listyo.

Diberitakan sebelumnya, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. (pmj)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kemenkumham Berikan Maria Pauline Lumowa Akses Pendampingan Hukum

Published

on

Menteri Hukum dan HAM, (Menkumham), Yasonna H. Laoly. (Foto: kemenkumham.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Tersangka pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, akhirnya kembali ke Indonesia setelah 17 tahun buron. Maria mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (9/7/2020) sekira pukul 11.00 WIB. Maria ditangkap di Serbia lewat red notice interpol pada 16 Juli 2019.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan ekstradisi Maria membutuhkan proses yang cukup panjang karena yang bersangkutan sudah menjadi warga negara Belanda. Namun, Pemerintah Indonesia tetap akan memberikan akses pendampingan hukum kepada Maria yang telah menunjuk kuasa hukum dari Kedutaan Besar Belanda.

“Tentunya kami beri akses perlindungan warga negara asing sesuai dengan konferensi Wina. Tersangka juga akan berkoordinasi dengan Kedubes Belanda untuk menunjuk kuasa hukum,” ujar Yasonna di ruang VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Yasonna mengatakan, hal tersebut merupakan hak yang wajib diberikan kepada warna negara asing yang tersandung kasus hukum di luar negaranya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia akan berusaha mematuhi standar hukum yang berlaku dengan memberikan hak pendampingan hukum kepada tersangka.

“Sebagai negara hukum tentunya kami akan mematuhi standar hukum yang berlaku. Beliau berhak didampingi pengacara dan tentunya negara di mana mereka akan melakukan perlindungan bagi warga negara mereka,” tutur Yasonna.

Maria Pauline mendarat di Indonesia disertai pengawasan ketat dari kepolisian. Bahkan, selama di dalam pesawat Maria juga diborgol untuk alasan keselamatan penerbangan. Tak hanya itu, Maria didampingi Bareskrim Polri dan dijaga selama penerbangan dari Serbia menuju Indonesia.

“Tersangka dibawa ke pesawat dalam keadaan tangan diborgol dan di dalam pesawat tetap diborgol dengan alasan keselamatan penerbangan. Dia juga didampingi Bareskrim Polri selama perjalanan. Hari ini kita berhasil membawanya ke Indonesia,” kata Yasonna. (was)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Profil Pembobol Bank BNI Berbandrol 1,7 Triliun, Maria Paulina Lumowa

Published

on

Tersangka pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa. (Foto : Instagram @goresanmi)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Maria Pauline Lumowa, buronan 17 tahun yang melarikan diri usai membobol uang kas Bank BNI senilai Rp 1,7 triliunn akhirnya tiba di Indonesia.

Buronan yang berhasil ditangkap di Serbia itu datang melalui terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Maria mendapat pengawalan ketat petugas sejak diserahkan oleh interpol Serbia kepada pemerintah Indonesia pada Rabu (8/7/2020) waktu setempat.

Menggunakan baju orange dengan tulisan ‘Tahanan Bareskrim Polri’ dan tangan diikat, Maria Pauline dibawa ke bandara internasional Nicola Tesla.

Selanjutnya, Maria diterbangkan bersama rombongan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Maria yang mendapat pengawalan ketat petugas tak melontarkan sepatah kata pun Oleh petugas, Maria langsung digiring ke sebuah ruangan yang ada di bandara. Tampak di depan pintu ruangan tersebut, pihak kepolisian berjaga-jaga.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menyampaikan pihaknya telah secara resmi menyelesaikan proses serah terima seorang buronan Maria Pauline Lumowa.

“Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi telah menyelesaikan proses handling over atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia,” kata Yasonna melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Yasonna menuturkan, ekstradisi terhadap Maria ini tidak terlepas dari diplomasi dalam bidang hukum yang terus dilakukan antara kedua negara. Apalagi antara Serbia dengan Indonesia, memiliki hubungan yang cukup baik.

“Selain itu, proses ekstradisi ini juga menjadi buah manis komitmen pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang berjalan panjang,” katanya.

Maria Pauline Lumowa akhirnya ditangkap setelah 17 tahun lebih menjadi buron. Dia merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 ketika Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US$136 juta dan 56 juta Euro atau setara Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Pada Juni 2003, pihak BNI akhirnya curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group. Lalu mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.

Sejak Desember 2003, Maria menjadi buronan sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Pada 2010 dan 2014, pemerintah Indonesia sempat mengajukan ekstradisi ke pemerintah Belanda mengingat Maria sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun, upaya tersebut gagal karena ditolak. Pemerintah Belanda menawarkan agar proses hukum Maria Pauline Lumowa dilakukan di Belanda saja. (nal)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending