Connect with us

SEKTOR RIIL

Merger BUMN Perikanan Diyakini dapat Tingkatkan Produktivitas Perikanan Nasional

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ide Menteri BUMN Erick Thohir untuk dilakukannya merger dua BUMN Perikanan yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero beberapa waktu lalu mendapat sambutan baik dari beberapa kalangan.

Menurut Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa, ide merger tersebut sangat tepat mengingat produktivitas perikanan nasional diharapkan bisa naik ketika kedua BUMN Perikanan itu digabung.

“Perum Perindo dan PT Perinus aka nada upaya merger keduanya, itu sangat bagus untuk meningkatkan produktivitas produksi, tatakelola, penangkapan ikan dan meningkatkan indeks ekspor impor sektor kelautan dan Perikanan. Ide merger ini sangat bagus sekali dari Menteri BUMN Erick Tohir,” kata Rusdianto dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Selasa (11/2).

Sambung dia, ide tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ada musababnya. Ide merger ini, bukan ide baru karena polemik di antara keduanya yang kerap terjadi tumpang tindih pada program pemberdayaan, pembangunan industri, hubungan antar nelayan, dan penguasaan lapak-lapak pelabuhan.

Rusdianto memprediksi, keuntungan perusahaan jika keduanya di-merger dapat meningkat. Namun hal itu harus diperkuat melalui skema kebijakan sektoral yang menunjang pemberdayaan dan pembangunan serta ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan.

“Sektor kelautan dan perikanan menyambut baik ide dan gagasan mergerisasi kedua BUMN ini. Karena seluruh investasi, program dan plasma inti dari berbagai jejaring usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa diintegrasikan sehingga bisa mendistribusikan dan menampung hasil-hasil laut para nelayan,” jelasnya.

Perum Perindo merupakan BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1990 yang terbit tanggal 20 Januari 1990 dengan nama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS). Lalu, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000. Tahun 2013 terbit PP Nomor 9 yang antara lain mencantumkan perubahan nama perusahaan, menjadi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau disingkat sebagai Perum Perindo.

Berdasarkan PP Nomor 9/2013 itu, Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan, pada khususnya, dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Pengusahaan dan pelayanan tersebut dilaksanakan di enam pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi. Perum Perindo juga dimungkinkan melakukan pengusahaan dan pelayanan barang jasa di pelabuhan perikanan maupun wilayah kerja lain berdasarkan penugasan dari Menteri Teknis.

Sarana prasarana yang dimiliki dan dikelola di enam pelabuhan perikanan tersebut ditambah di tiga pelabuhan lagi (yaitu Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan Tarakan dan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin) merupakan modal Perum Perindo saat didirikan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK/ 0.13/1992 dengan nilai Rp24,50 miliar.

Berturut-turut Perum Perindo mendapat tambahan penyertaan modal negara (PMN), berupa uang tunai Rp4,40 miliar berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1995; sarana prasarana dengan nilai Rp12,53 miliar berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2012; serta uang tunai Rp300 miliar berdasarkan PP Nomor 89 Tahun 2015. Sehingga, seluruh Modal Perusahaan pada saat ini sebesar Rp.341,43 miliar.

Sementara PT Perinus yang merupakan gabungan empat BUMN dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 dan merupakan hasil penggabungan dari empat BUMN yang bergerak di bidang perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero).

Penggabungan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 2005 dan dinyatakan dalam Akte Notaris Nomor 8 dan Nomor 9 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH di Jakarta. Perusahaan telah terdaftar secara resmi sejak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-16842.HT.01.04. Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006. Perusahaan ini memiliki galangan kapal yang berada di 5 lokasi yakni di Pekalongan, Tegal, Surabaya, Bitung, Ambon, Benoa dan Sorong.

Adapun pada 2020 mendatang, perseroan memproyeksikan bisa menjual pendapatan bersih mencapai Rp1,2 triliun. Target pendapatan bersih ini lebih tinggi sekitar 79,10 persen dari target pendapatan bersih tahun 2019 yang sebesar Rp670 miliar. Dari sisi laba, Perinus menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp4,1 miliar di tahun 2020. (sam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Dirut KAI, Begini Alasannya

Published

on

Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia KAI (Persero), Edi Sukmoro. (Foto : Instagram @osingdeles)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didesak untuk mencopot Edi Sukmoro dari jabatannya sebagai Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Edi dituding telah melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap undang-undang, serta pelecehan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi.

“Kami mohon kepada bapak Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Edi Sukmoro dari jabatannya selaku Direktur Utama PT KAI,” tegas advokat Kapitra Ampera selaku kuasa hukum PT Priamanaya Transportasi dan PT Dizamatra Powerindo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia juga menuding orang nomor satu di KAI itu telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menghambat investasi yang akan dilakukan oleh kliennya di proyek pembangunan rel keret api interkoneksi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kapitra juga menudung Dirut KAI ini melanggar surat persetujuan dari Menteri BUMN Nomor S-18/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya menyetujui kerjasama pembangunan prasarana pendukung angkutan batubara dan kerjasama sewa lahan bagi pembangunan container yard.

Ia mengklaim kedua kliennya sudah mengantongi seluruh izin prinsip dan penerapan trase perkeretapiaan khusus pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan, untuk menjalankan proyek ini, pihak Priamanaya sudah menyiapkan investasi sebesar USD400 juta. Dari nilai investasi tersebut, perusahaan yang bergerak disektor tranportasi ini bisa mengangkut batubara sebesar 10 ribu ton per tahun untuk kebutuhan PLN.

Namun sayang, hingga saat ini KAI melalui Dirutnya Edi Sukmoro belum juga memberilkan persetujuan dan izin operasional bagi perusahaan milik pengusaha Djan Faridz tanpa disertai alasan. Akibatnya, Kapitra memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNPB) berupa royalti sebesar Rp362 miliar per tahun.

“Negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak (PPN dan PPh) sekitar Rp374 miliar per tahun dari penjualan batu bara,” beber Kapitra.

Terkait potensial lost dari Dizamatra, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp195 miliar di tahun pertama dan sebesar Rp390 milair mulai tahun ke-3 sampai ke tahun 20. “Perbuatan Dirut KAI ini telah melanggar ketentuan perundangan-undangan dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan,” pungkas Kapitra.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasi, Vice President Public Relations KAI, Yuskal Setiawan belum bisa memberikan komentar apapun terkait tudingan tersebut. Melalui pesan aplikasi, Yuskal mengatakan, akan mengecek terlebih dulu proyek yang dimaksud.

“Kami cek dulu ya, karena ini 5 tahun yang lalu, setahu saya setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartapenanews.com. (war)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Promosikan Kopi Jabar, Gubernur Resmikan Jabarano Cafe Pertama di Australia

Published

on

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jabarano Cafe di Australia, Senin (24/2/2020).

Adilmakmur.co.id, Melbourne – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Jabarano Cafe di Australia, Senin (24/2/2020) petang waktu setempat. Kafe ini terletak di 555 Flinders Lane, Kota Melbourne, negara bagian Victoria dan merupakan yang pertama menjual kopi jabar.

Kopi Jabarano sebagian besar merupakan jenis arabika namun dengan keunikan tersendiri. Kopi arabika di Jabarano Cafe memiliki tingkat keasaman yang rendah dan agak manis sehingga dapat dinikmati banyak orang. Selain arabika, di Jabarano Cafe juga ada kopi-kopi spesial lainnya yang merupakan kelas premium.

Kang Emil bertekad terus mempromosikan kopi jabar di Negeri Kanguru. Setelah di Melbourne, Gubernur menargetkan tiga Jabarano Caffe lagi.

”Melbourne ini merupakan yang pertama, kemudian nanti di Sydney, Adelaide dan juga di Perth,” sebutnya.

Tidak hanya di Australia, Kang Emil juga menargetkan ada Jabarano Cafe lain minimal di 20 kota besar dunia. Dari pengalamannya keliling dunia, belum ada kafe yang menjual kopi khas Indonesia. ”Jadi mendobrak kevakuman kafe itu dengan menghadirkan Jabarano ini,” katanya.

Kang Emil percaya dengan kualitas tinggi dan kekayaan varian yang dimiliki, kopi jabar dapat diterima dunia. “Ya jadi ada visi yang sederhana, kami ingin kopi jawa barat menjadi juara dalam pasar kopi dunia. Karena kita punya komoditas kopi yang sangat beragam,” katanya.

Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat bertekad memperbesar produksi kopi yang banyak bertebaran di kabupaten dan kota. ”Jadi komoditasnya kita punya dan bagus, tinggal bagaimana produksi serta promosinya,” ungkap Kang Emil.

Menurutnya, salah satu promosinya adalah dengan menghadirkan budaya Jabar dan produk UMKM di Jabarano Cafe. Selain dapat menikmati citarasa kopi jabar, pengunjung kafe juga dapat menikmati sajian budaya. “Itulah konsep Jabarano ini,” sebut Kang Emil.

Kang Emil juga menceritakan mengapa diberi nama Jabarano. ”Jadi Jabarano ini sederhana saja, singakatan dari Jabar dan Ano. Ya kira-kira seperti Americano,” ungkapnya.

Dari segi produksi, Jabarano Cafe akan dijadikan sebuah tempat untuk mengurasi kopi lokal yang hendak masuk pasar luar negeri. Jadi kopi-kopi yang mau ekspor, yang mau masuk ke pasar dunia, harus punya sertifikat.

”Sehingga dengan demikian kopi Jawa Barat akan mendunia dan kesejahteraan petani-petani kopi akan meningkat dan ekspor kita pun akan meningkat,” jelas Kang Emil.

Kang Emil memiliki obsesi Jabarano Caffe ini memiliki jaringan internasional yang kuat seperti merek – merek dunia lainnya. ”Bisa dikatakan semacam Starbuck, nantinya di setiap kota ada perwakilan kopi jabar atau Jabarano ini,” ucapnya.

Pada acara launching atau showcasing Jabarano Cafe ini, Gubernur ditemani oleh Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal, Dirut Bank bjb Yuddy Renaldi, serta duta anti kekerasan terhadap wanita dan anak-anak Cinta Laura.

Turut hadir Ketua Dekranasda Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat, Kepala Dinas Pendidikan Dewi Sartika, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Arifin Soedjayana, serta Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Hendy Djatnika.

Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan bahwa bjb salah satu segmentasinya adalah untuk mendukung produk-produk pertanian seperti gula, teh dan kopi. ”Saat ini kami sedang menggalakan pembiayaan ke sektor pertanian. Nah untuk komoditas kopi ini, memiliki potensi yang bagus,” ungkap Yuddy. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Tantangan Global 4.0, Kemendagri Ingatkan Konteks Nasionalisme

Published

on

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Untuk dapat sukses menjadi Indonesia Maju di era digital saat ini, regulasi yang mendukung sangat diperlukan. Agar dapat terus survive dan berkembang, pemerintah juga harus merangkul kemajuan teknologi yang berjalan cepat.

Tak ketinggalan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya generasi milenial di era Industri 4.0 juga harus ditingkatkan.

Oleh karena itu, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko memberikan pemaparan terkait kegiatan Nasional Is Me Goes to Campus yang digelar Kemendagri di Universitas Bina Nusantara Alam Sutera, Senin (24/2/2020).

“Kita adain event untuk milenial, untuk bagaimana kita mengenal dan memahami nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman Ideologi bangsa,” ujar Sri Handoko.

Mengingat tantangan global begitu luar biasa, kegiatan ini bisa memberikan pemahaman konteks nasionalisme, konteks Pancasila yang perlu dirawat dan dijaga bersama terkait nilai-nilai persatuan bangsa.

“Kami dari pemerintah dalam negeri, berharap Apa yang kita pelajari hari ini, bisa kita awali dan dasari tentang pemahaman nasionalisme,” imbuhnya.

Talkshow yang bertema Pengendalian Informasi dan Keamanan Siber dengan menghadirkan narasumber utama Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom, M.Si, Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital BSSN.

Adapun talkshow akan dipandu oleh Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth Hardjadinata dan Olga Lydia yangsebagai host di salah satu program TV nasional. Talkshow ini disambut antusias dan mendapat respon baik oleh teman-teman mahasiswa. (new)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending