Connect with us

BISNIS

Merger BUMN Perikanan Diyakini dapat Tingkatkan Produktivitas Perikanan Nasional

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ide Menteri BUMN Erick Thohir untuk dilakukannya merger dua BUMN Perikanan yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero beberapa waktu lalu mendapat sambutan baik dari beberapa kalangan.

Menurut Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa, ide merger tersebut sangat tepat mengingat produktivitas perikanan nasional diharapkan bisa naik ketika kedua BUMN Perikanan itu digabung.

“Perum Perindo dan PT Perinus aka nada upaya merger keduanya, itu sangat bagus untuk meningkatkan produktivitas produksi, tatakelola, penangkapan ikan dan meningkatkan indeks ekspor impor sektor kelautan dan Perikanan. Ide merger ini sangat bagus sekali dari Menteri BUMN Erick Tohir,” kata Rusdianto dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Selasa (11/2).

Sambung dia, ide tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ada musababnya. Ide merger ini, bukan ide baru karena polemik di antara keduanya yang kerap terjadi tumpang tindih pada program pemberdayaan, pembangunan industri, hubungan antar nelayan, dan penguasaan lapak-lapak pelabuhan.

Rusdianto memprediksi, keuntungan perusahaan jika keduanya di-merger dapat meningkat. Namun hal itu harus diperkuat melalui skema kebijakan sektoral yang menunjang pemberdayaan dan pembangunan serta ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan.

“Sektor kelautan dan perikanan menyambut baik ide dan gagasan mergerisasi kedua BUMN ini. Karena seluruh investasi, program dan plasma inti dari berbagai jejaring usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa diintegrasikan sehingga bisa mendistribusikan dan menampung hasil-hasil laut para nelayan,” jelasnya.

Perum Perindo merupakan BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1990 yang terbit tanggal 20 Januari 1990 dengan nama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS). Lalu, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000. Tahun 2013 terbit PP Nomor 9 yang antara lain mencantumkan perubahan nama perusahaan, menjadi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau disingkat sebagai Perum Perindo.

Berdasarkan PP Nomor 9/2013 itu, Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan, pada khususnya, dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Pengusahaan dan pelayanan tersebut dilaksanakan di enam pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi. Perum Perindo juga dimungkinkan melakukan pengusahaan dan pelayanan barang jasa di pelabuhan perikanan maupun wilayah kerja lain berdasarkan penugasan dari Menteri Teknis.

Sarana prasarana yang dimiliki dan dikelola di enam pelabuhan perikanan tersebut ditambah di tiga pelabuhan lagi (yaitu Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan Tarakan dan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin) merupakan modal Perum Perindo saat didirikan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK/ 0.13/1992 dengan nilai Rp24,50 miliar.

Berturut-turut Perum Perindo mendapat tambahan penyertaan modal negara (PMN), berupa uang tunai Rp4,40 miliar berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1995; sarana prasarana dengan nilai Rp12,53 miliar berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2012; serta uang tunai Rp300 miliar berdasarkan PP Nomor 89 Tahun 2015. Sehingga, seluruh Modal Perusahaan pada saat ini sebesar Rp.341,43 miliar.

Sementara PT Perinus yang merupakan gabungan empat BUMN dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 dan merupakan hasil penggabungan dari empat BUMN yang bergerak di bidang perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero).

Penggabungan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 2005 dan dinyatakan dalam Akte Notaris Nomor 8 dan Nomor 9 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH di Jakarta. Perusahaan telah terdaftar secara resmi sejak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-16842.HT.01.04. Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006. Perusahaan ini memiliki galangan kapal yang berada di 5 lokasi yakni di Pekalongan, Tegal, Surabaya, Bitung, Ambon, Benoa dan Sorong.

Adapun pada 2020 mendatang, perseroan memproyeksikan bisa menjual pendapatan bersih mencapai Rp1,2 triliun. Target pendapatan bersih ini lebih tinggi sekitar 79,10 persen dari target pendapatan bersih tahun 2019 yang sebesar Rp670 miliar. Dari sisi laba, Perinus menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp4,1 miliar di tahun 2020. (sam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Varietas Produksi Tinggi di Kawasan Sentra Jagung Ditingkatkan

Published

on

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi. (Foto : kompas.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan penanaman jagung tahun 2020 seluas 4,49 juta hektar dengan produktivitas lebih tinggi. Salah satu terobosan yang dijalankan yakni mendorong penggunaan varietas jagung berproduksi tinggi di kawasan sentra jagung sehingga produktivitas jagung nasional meningkat.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menjelaskan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berkomitmen untuk menyediakan pangan 267 juta jiwa rakyat Indonesia secara mandiri. Jagung salah satu komoditas yang ditargetkan agar dapat dipenuhi sendiri untuk pakan ternak dan konsumsi dan agar petani jagung semakin sejahtera.

“Rata- rata produktivitas jagung lokal saat ini sekitar 6,4 ton per hektar. Kementan menargetkan produktivitas tersebut naik menjadi 8 hingga 9 ton per hektar. Kementan telah memiliki banyak varietas yang potensinya 11 ton perhektar. Jadi target ini kita optimis wujudkan,” demikian Suwandi di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Suwandi menyebutkan minimal ada 14 varietas jagung produksi tinggi yang dikembangkan di kawasan yakni Nasa umur panen 103 hari setelah tanam (hst) potensi produksinya 13,7 ton/ha, JH37 potensinya 12,5 ton/ha, JH45 sebesar 12,6 ton/ha, JH30 sebesar 12,6 ton/ha, Pertiwi 7 sebesar 12,25 ton/ha, NK7202 sebesar 12,9 ton/ha, B59TX sebesar 12,7 ton/ha, P36 sebesar 13 ton/ha, BISI 321 sebesar 14,75 ton/ha, BISI 819 sebesar 14,19 ton/ha, P37 sebesar 12,1 ton/ha, DMI 1 sebesar 12,5 ton/ha, DMI 2 sebesar 12,4 ton/ha dan varietas Makmur4 potensi produksinya 11,9 ton/ha. Harap diingat ini adalah sekedar contoh potensi produksi sesuai diskripsi benih, belum aktual produksi.

“Semua varietas jagung tersebut memiliki potensi hasil diatas 11 ton/ha dan apabila benih ditanam tidak tepat sesuai kondisi dan persyaratan, maka hasilnya belum tentu mencapai setinggi potensi. Justru ini menjadi tantangan bagi petani untuk berbudidaya secara baik sehingga mampu menghasilkan provitas tinggi minimal mendekati potensi,” terang Suwandi.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada para petani agar teliti sebelum membeli dan memperhatikan diskripsi benih disesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat dan kebutuhan. Misalnya pada wilayah kekeringan dan pada lahan ada naungan lebih cocok pakai varietas JH-37, untuk di wilayah dataran tinggi cocok varietas JH 30 dan pertiwi 7, misalnya varietas BISI 321 bisa ditanam di musim kemarau, atau silakan dipilih sesuai diskripsi varietas dan wilayah agroekosistem.

“Ini masih banyak varietas benih jagung yang tidak disebutkan satu persatu, karena banyak jenisnya. Di setiap wilayah petani memiliki selera pilihan benih berbeda-beda berdasar pengalamannya. Silahkan para petani pilih dan ikuti aturan persyaratan budidaya,” tutur Suwandi.

Suwandi menambahkan beberapa sentra produksi jagung saat ini sudah bisa mencapai target produktivitas 8 hingga 9 ton per hektar. Peningkatan produktivitas dapat menjamin tercukupinya kebutuhan jagung. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Lebih Baik Fokus Produksi Pertanian daripada Kalung Anti Corona

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang mencoba keluar fokus dari tujuan utamanya yakni membangun ketahanan pangan melalui produksi pertanian yang mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa impor.

“Dari Komisi IV sendiri meminta Kementan tetap fokus bagaimana produksi pertanian. Kalau pun itu dari litbang hubungannya dengan eucalyptus saya kira nggak ada masalah, tapi sebaiknya di internal dulu gitu loh. Kalau mau diproduksi besar-besaran, kan itu tentu menimbulkan pertanyaan dari semua pihak, dari semua sisi bisa dipertanyakan itu,” kata Andi Akmal dalam keterangan persnya, Senin (6/7/2020).

Kritik yang dilontarkan Akmal ini memang memiliki alasan kuat lantaran selama ini polemik masalah pangan mulai dari pangan pokok seperti beras, gula, garam, hingga produk hortikultura seperti bawang, sayur, buah selalu berpolemik. Mulai izin impor hingga persoalan perdebatan data di lapangan. Intinya kemampuan produksi pangan belum mapan. Oleh karenanya jangan memunculkan sesuatu (wacana) yang barangkali bisa menyinggung beberapa pihak terutama persoalan kode etik.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, penelitian terhadap kalung antivirus Corona milik Kementan itu belum teruji bisa menjadi penangkal virus Corona. Tak hanya itu, anggaran untuk rencana produksi massal kalung tersebut dinilainya juga akan dipertanyakan berbagai pihak.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Pertanian untuk fokus bagaimana produksi pertanian tetap melimpah saat pandemi. Karena ini adalah tugas utama kementerian teknis ini untuk menangkal segala alibi kementerian perdagangan dan kementerian koordinator yang selalu memunculkan opsi Impor pangan akibat produksi dalam negari kurang.

“Publik perlu harus tahu dan Komisi IV DPR RI harus tahu apakah sudah melalui kajian yang dalam apakah sudah dipraktikkan juga ke orang-orang yang kena Corona, dengan adanya kalung itu tidak kena. Itu kan harus ada penjelasannya,” kata politisi dari Fraksi PKS ini.

Akmal menjelaskan bahwa produk kalung itu bukan kalung yang menjadi inti fungsi melawan virus Corona. Tetapi pada aroma terapi yang dipasang atau ditempelkan di kalung sehingga berfungsi mirip dengan inhealer. Tetapi persepsi kalung ini oleh publik bisa saja dikira jimat atau hal-hal ghaib yang mampu melawan Corona. Apalagi masyarakat kita sangat gemar klenik secara mayoritasnya.

Ia melanjutkan, jadi kalung ini tidak dapat dikatakan Obat. Tapi hanya aroma terapi yang berfungsi sebagai jamu. Karena kalau obat, harus melalui uji klinis kepada manusia dan mengalami ratusan keberhasilan. “Saya lebih menyarankan agar Kementan berfokus pada kerjaan utamanya yang mampu memproduksi pangan sehingga impor tidak terjadi. Kalau ini, silahkan dipublikasi besar-besaran. Jangan mencoba jadi pahlawan di tempat yang salah meskipun ini waktu yang cocok muncul pahlawan di masa pandemi Covid-19,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Langkah Kemenperin Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Published

on

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. (Foto : Instagram @agusgumiwangk)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mewujudkan industri farmasi dan alat kesehatan agar bisa menjadi sektor yang mandiri di dalam negeri. Artinya, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat domestik sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.

“Kami mendorong agar sektor industri farmasi dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand di tengah masa pandemi Covid-19. Ini salah satu potensinya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Menperin mengungkapkan, kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan. Sebanyak 90% dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan. “Pemerintah terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku khususnya di sektor hulu industri farmasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengurangi impor bahan baku sekaligus menciptakan kemandirian di sektor farmasi, dibutuhkan kerja sama yang erat dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghasilkan regulasi dan kebijakan yang dapat menghadirkan ekosistem industri yang kondusif. “Diharapkan melalui ekosistem industri yang mendukung ini, sektor industri farmasi nasional dapat lebih mandiri, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan bahan bakunya dari dalam negeri,” imbuhnya.

Menurut Agus, kebijakan yang kondusif di sektor industri farmasi merupakan hal yang penting dalam menarik investasi baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Dengan demikian, investor dapat melakukan investasinya pada barang substitusi impor sekaligus mendorong penggunaan bahan baku dan bahan perantara yang berasal dari dalam negeri.

“Hal ini yang terus kami upayakan bersama-sama dengan berbagai kementerian maupun lembaga. Kami berharap melalui kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi, maka target untuk mengurangi impor sebesar 35% pada akhir tahun 2022 dapat tercapai sehingga industri di Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi bahan bakunya,” papar Menperin.

Kemenperin juga berupaya menambahkan industri farmasi dan industri alat kesehatan sebagai sektor pionir baru dalam penerapan industri 4.0, bersama dengan lima sektor prioritas yang telah ditetapkan pada peta jalan Making Indonesia 4.0. “Sebab, dengan kondisi permintaan yang tinggi terhadap produk kedua sektor tersebut, perlu adanya dukungan teknologi modern dan ketersediaan SDM yang kompeten untuk mengembangkannya,” tutur Agus.

Di sektor alat kesehatan, Kemenperin semakin aktif mendorong kolaborasi yang erat antara sektor industri dengan akademisi. Hal ini terwujud dalam produksi ventilator yang digunakan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. “Indonesia belum memiliki industri alat kesehatan yang secara khusus memproduksi ventilator. Namun tiga bulan sejak pandemi Covid-19, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk bersama-sama memproduksi ventilator,” ungkap Menperin.

Ventilator hasil produksi perguruan tinggi dan pelaku industri memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 80%. “Hal ini menunjukkan kemampuan kita dalam memproduksi ventilator secara mandiri ini cukup membanggakan,” tandasnya.

Untuk itu, Kemenperin akan terus mendorong peningkatan utilisasi dari TKDN sehingga Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan di sektor alat kesehatan. “Rata-rata TKDN dari alat kesehatan sudah mencapai 25-90% dan ini harus terus dijaga sehingga produksi alat kesehatan dapat terus mengoptimalkan bahan baku dari dalam negeri,” tutur Agus.

Kemenperin mencatat, pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Kinerja positif ini diraih di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, industri tersebut merupakan salah satu sektor yang masih memiliki permintaan cukup tinggi di pasar.

Bahkan, Kemenperin berupaya untuk mewujudkan kemandirian di sektor kesehatan dengan mendorong sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melakukan diversifikasi produknya. Industri TPT telah berhasil memproduksi alat pelindung diri (APD) dan masker yang digunakan oleh tenaga medis serta masker kain yang digunakan oleh masyarakat.

Saat ini, terjadi peningkatan signifikan pada produksi coverall/protective suite, surgical gown dan surgical mask. Berdasarkan data yang dihimpun Kemenperin dan Kementerian Kesehatan, terjadi surplus produksi sampai Desember 2020 sebesar 1,96 miliar buah untuk masker bedah, kemudian 377,7 juta buah masker kain, sebanyak 13,2 juta buah pakaian bedah (gown/surgical gown), dan 356,6 juta buah untuk pakaian pelindung medis (coverall).

Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku industri TPT untuk melakukan ekspor produk alat pelindung diri seperti masker bedah, pakaian pelindung medis, dan pakaian bedah.

“Ini merupakan langkah agar surplus pelaku industri TPT dapat terus berkontribusi, tidak hanya terhadap pemenuhan permintaan dalam negeri, tetapi juga terhadap neraca ekspor. Tentu kebijakan ini harus kita dukung,” ungkap Menperin. (rin)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending