Mulai 10-12 Februari 2020, BPK Periksa Laporan Keuangan Baharkam Polri TA 2019

- Pewarta

Senin, 10 Februari 2020 - 07:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto sambut kehadiran tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Kabaharkam Polri didampingi Kakorpolairud Irjen Pol Drs Lotharia Latif SH, Kakorsabhara Irjen Pol H Bambang Ghiri, dan Kakorbinmas Irjen Pol Herry Wibowo serta Karobinopsnal Brigjen Pol Ermi Widyatno dan Karorenmin Brigjen Pol Ade Rahmat Suhendi.

Tim dari BPK dipimpin Thomas Gatot Hendarto selaku Pengendali Teknis, serta didampingi oleh Wiliyanti (Ketua Sub Tim) dan Berry Nugraha (Anggota).

Kedatangan tim BPK tersebut untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2019. Pemeriksaan akan dilaksanakan selama tiga hari 10-12 Februari 2020.

Baca Juga  BNPB Imbau Warga Jabodetabek Waspadai Hujan Lebat Awal Februari

Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, kinerja untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Gatot Hendarto berharap, timnya dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pimpinan jajaran Baharkam Polri selama kegiatan pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam aturan ini, komunikasi pemeriksaan dijelaskan sebagai berikut:

Baca Juga  UPP Kepri Gelar Raker Bersama UPP Kabupaten/Kota 2020 Melalui Video Conference

“Pemeriksaan harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Kabaharkam Polri berjanji akan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan dari BPK dan mempersilakan tim BPK berkomunikasi dengan pimpinan satker jajarannya.

Dia berharap dalam pemeriksaan Laporan Keuangan kali ini, Polri dapat kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), seperti yang sudah didapat paling tidak sejak enam tahun terakhir, 2013-2018. (new)

Berita Terkait

Begini Tanggapan Bos Apple Saat Presiden Jokowi Minta Bangun Pabrik Manufaktur Apple di Indonesia
Akibatkan Lonjakan Harga Minyak, Penurunan Nilai Tukar dan Indeks Harga Saham, Eskalasi Geopolitik Iran – Israel
Sempat Tembus Rp16.000/ Dolar AS, BI Beber Sejumlah Upaya untuk Jaga Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban dalam Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan
BI Ungkap Alasan Posisi Cadangan Devisa Turun, Termasuk Ketidakpastian Pasar Keuangan Global
Beli Gabah Petani Rp6.000 per Kg, Badan Pangan Nasional Bererlakukan Fleksibilitas Perum Bulog
OJK Sanksi Administratif Terhadap 20 Perusahaan Pembiayaan, 6 Modal Ventura, dan 10 Peer Lending
Diskusi Perlindungan Konsumen: PROPAMI dan OJK Bahas Langkah-langkah Kolaboratif
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 09:02 WIB

Begini Tanggapan Bos Apple Saat Presiden Jokowi Minta Bangun Pabrik Manufaktur Apple di Indonesia

Rabu, 17 April 2024 - 09:31 WIB

Akibatkan Lonjakan Harga Minyak, Penurunan Nilai Tukar dan Indeks Harga Saham, Eskalasi Geopolitik Iran – Israel

Rabu, 17 April 2024 - 08:32 WIB

Sempat Tembus Rp16.000/ Dolar AS, BI Beber Sejumlah Upaya untuk Jaga Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Sabtu, 6 April 2024 - 11:40 WIB

BI Ungkap Alasan Posisi Cadangan Devisa Turun, Termasuk Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Rabu, 3 April 2024 - 10:20 WIB

Beli Gabah Petani Rp6.000 per Kg, Badan Pangan Nasional Bererlakukan Fleksibilitas Perum Bulog

Rabu, 3 April 2024 - 09:05 WIB

OJK Sanksi Administratif Terhadap 20 Perusahaan Pembiayaan, 6 Modal Ventura, dan 10 Peer Lending

Selasa, 5 Maret 2024 - 22:08 WIB

Diskusi Perlindungan Konsumen: PROPAMI dan OJK Bahas Langkah-langkah Kolaboratif

Selasa, 5 Maret 2024 - 16:51 WIB

Calon Presiden Prabowo Subianto Ingin Pemerintahannya Fokus ke Lapangan Kerja dan Efisiensu

Berita Terbaru