Connect with us

NASIONAL

TNI Pastikan Kapal China Tinggalkan Natuna

Published

on

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI, Yudo Margono.

Adilmakmur.co.id, Batam – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memastikan kapal China sudah meninggalkan wilayah ZEE Indonesia di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

“Dari hasil patroli udara maritim jam 14.00 WIB dan dari komandan KRI yang telah menghalau kapal China yang ada di wilayah Indonesia. Posisi hari ini sudah di luar ZEE, di luar Natuna,” kata dia kepada awak media di Natuna, Kepri, Minggu (12/1/2019).

Ia menyatakan perlu melakukan penegasan untuk meluruskan berita simpang siur yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan pemantauan dari layar Puskodal, menunjukkan kapal-kapal China telah ke luar dari ZEE Indonesia. Informasi itu ditindaklanjuti awak pesawat Boeing 737 yang diminta cek langsung dan hasilnya, kapal asing itu sudah berada di luar 200 mill, batas terluar ZEE.

Kondisi di Natuna hanya bisa dikonfirmasi melalui deteksi yang dilakukan pesawat Boeing 737 dan KRI yang langsung mengusir kapal China di perairan.

Ia mengatakan deteksi dilakukan dari udara melalui Boeing yang bekerja sama dengan KRI yang bertugas mengusir.

Selanjutnya, KRI dan pesawat terus akan menjaga perairan ZEE Indonesia.

“Tujuh KRI akan operasi rutin setiap hari, harus ada unsur yang jaga supaya tidak kembali masuk,” kata dia.

Kapal RI akan bergantian patroli ZEE Indonesia.

Hasil pemantauan Puskodal dilanjutkan menggunakan pesawat dan kemudian ditindaklanjuti KRI.

Penjagaan akan dilakukan terus menerus selama 24 jam dalam sehari.

KRI yang siaga ada 7, begitu 3 KRI masuk untuk pengisian bahan bakar dan pembekalan ulang, maka 4 KRI akan keluar. Hal itu dilakukan agar tidak ada kekosongan penjagaan.

“Tidak ada batas waktu. Operasi sepanjang tahun menjaga perairan kita di Natuna,” kata dia. (pra)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NASIONAL

Wapres Jelaskan Pendirian Rumah Ibadah Ikuti Peraturan

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai soal pendirian rumah ibadah untuk mengikuti peraturan yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“Kalau soal pendirian rumah ibadah kan sudah ada. Sudah ada Peraturan Bersama Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah dan isi dari peraturan itu sebenarnya kesepakatan majelis-majelis agama yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis (26/12/2019).

Menurut Wapres, peraturan yang telah disepakati oleh majelis-majelis agama harus dijaga.

Dia mengatakan jika syarat untuk mendirikan rumah ibadah di suatu daerah sudah dipenuhi, maka tidak boleh ada pihak yang keberatan.

“Kalau sudah memenuhi syarat tidak boleh ada yang menolak, kalau belum memenuhi syarat tidak boleh memaksakan diri,” kata Ma’ruf.

Dia menjelaskan kepolisian pun harus melindungi pihak-pihak yang sudah menjalani aturan dan hukum.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur mengenai pendirian rumah ibadat.

Dalam Bab IV Pendirian Rumah Ibadat dijelaskan pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Selain itu pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Lalu jika keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pada Pasal 14 dijelaskan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Sementara itu persyaratan khusus pendirian rumah ibadat yang juga harus dipenuhi yakni daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (bay)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Presiden Joko Widodo Paparkan Jadwal Pembangunan Ibu Kota Baru

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Balikpapan – Presiden Joko Widodo memaparkan jadwal pemindahan ibu kota baru yang dimulai dari pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.

“Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari (2020) sudah selesai,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12/2019).

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang yang mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam “omnibus law”

“Lalu revisi UU terkait ibu kota seingat saya ada 14 UU ibu kota dalam ‘ombnibus law’ saya targetkan 3 bulan setelah Januari selesai,” kata Presiden.

Selanjutnya pada Juni 2020, Detail Engineering Design (DED) sudah rampung karena pada akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail.

“Kemudian langsung dilakukan ‘land clearing’ dan pembangunan infrastruktur dasar sehingga kita harapkan tahun depan sudah mulai pembangunan gedung-gedungnya terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan lebih dulu sehingga klaster pemerintahan yang kita harapkan 2023 sudah bisa diselesaikan,” jelas Presiden.

Pararel dengan pembangunan klaster pemerintah, dilakukan juga pembangunan sarana transportasi umum, air dan listrik.

“Saya kira semua pararel, kita harapkan klaster pemerintahan ini bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun, sedangkan untuk klaster lain kita ajak PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), mengajak, swasta baik di klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset dan inovasi termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnis sehingga itu juga akan dikerjakan secara pararel, kira-kira gambaran besarnya itu,” ungkap Presiden.

Pemindahan Ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024.

Untuk memindahkan ibu kota, ada 9 UU yang harus direvisi untuk mewujudkan rencana tersebut. Setidaknya ada lima UU yang perlu direvisi, dua UU bisa direvisi atau dibuat baru, dan dua UU harus dibuat baru.

Lima UU yang perlu direvisi ialah UU No 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dua UU yang bisa direvisi atau dibuat baru adalah UU tentang Penataan Ruang di Ibu Kota Negara dan UU tentang Penataan Pertanahan di Ibu Kota Negara. Sementara itu, UU yang benar-benar harus dimulai sejak awal adalah undang-undang tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara dan UU tentang kota. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Suharso : Pemerintah Bahas Purwarupa Ibu Kota Baru

Published

on

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah tengah membahas purwarupa ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Jadi, purwarupa (rupa awal, red.) kota itu kita lagi bicarakan tetapi dalam timeline yang dibuat mudah-mudahan pada tahun 2021 kita sudah bisa groundbreaking,” kata Suharso dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut Suharso, pembangunan infrastruktur dasar dalam zona ibu kota baru, seperti jalan nasional dapat dimulai pada semester pertama 2020.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran ibu kota baru tidak hanya memberi nilai tambah bagi Kalimantan, tetapi bersifat merata di seluruh Indonesia.

Dalam rapat terbatas bertopik “Persiapan Pemindahan Ibu Kota”, Presiden RI Joko Widodo meminta perpindahan ibu kota bukan hanya memindahkan bangunan pemerintahan, melainkan juga harus mencakup kehidupan ekonomi dan pendidikan hingga pusat riset dan inovasi.

Pembangunan itu bertujuan mendorong transformasi ekonomi Indonesia di luar Pulau Jawa.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota harus memperhatikan perpindahan basis ekonomi menuju ekonomi cerdas.

Perpindahan ibu kota diharapkan menandai proses transformasi produktivitas, kreativitas, dan industri nasional.

Jokowi juga mengarahkan ibu kota baru menjadi kawasan pengembangan riset dan inovasi kelas internasional dengan mengimplementasikan smart energy, smart food production yang juga mendorong UMKM.

Presiden telah memutuskan wilayah di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai kawasan untuk ibu kota baru pemerintahan.

Lahan yang dibutuhkan seluas 256.000 hektare.

Tim pengkaji rencana pemindahan ibu kota menilai kawasan tersebut memenuhi sejumlah kriteria bagi kawasan ibu kota, yakni minimnya risiko bencana, berlokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, serta berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda, dan memiliki infrastruktur yang cukup lengkap. (bay)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending