Connect with us

HUKUM

Penyelidik KPK Datangi Kantor PDIP, Masinton Sebut Motif Politik

Published

on

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyebutkan bahwa kedatangan penyelidik KPK ke Kantor DPP PDI Perjuangan pada Kamis (9/1/2019) lalu sebagai motif politik.

Hal itu, kata Masinton, di Jakarta, Minggu (12/1/2019), lantaran Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan tidak mampu menunjukkan surat tugas dan legalitas formal yang diatur jelas sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, lanjut dia, kegiatan lapangan Tim Penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan adalah tindakan ilegal untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan.

“Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum,” tegas Masinton dalam keterangan tertulisnya.

PDI Perjuangan menghormati penangkapan yang dilakukan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tetapi, menjadi penting bahwa setiap penegakan hukum juga harus taat hukum.

“PDI Perjuangan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” katanya.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tambah Masinton, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE).

“Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan, nah sementara itu ini kan sementara masih dalam penyelidikan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019).

Saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, ia mengungkapkan bahwa tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap.

“Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model ‘police line’ tetapi ‘KPK line’ dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya,” ungkap Lili.

Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP.

“Tetapi ‘security’ kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan ‘KPK line’ di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan,” kata dia.

Diketahui, KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW). (shk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Penghinaan Ahok ke JPU

Published

on

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto : Instagram @basuki.ahok_)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Polda Metro Jaya sekarang tengah melakukan tahap pemberkasan berkenaan kasus penghinaan terhadap Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) yang dikakukan oleh tersangka EJ (47) dan KS (67) melalui media sosial.

“Untuk perkembangan kasus ini, tim tengah melengkapi berkas perkara yang ada untuk segera kita serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Kombes Yusri juga menyebut pihak pelapor saat ini menyerahkan semua kasus itu ke pihak kepolisian.

“Sampai saat ini untuk proses masih terus berjalan dan belum ada sampai saat ini pelapor menyatakan untuk memaafkan tersangka atau mencabut laporannya,” ujar Yusri.

Atas perbuatannya tersebut para tersangka dikenakan Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keduanya terancam hukuman empat tahun penjara. (pol)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polri Tetapkan Kasus Red Notice Djoko Tjandra Naik ke Penyidikan

Published

on

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (Foto : humas.polri.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta– Polri menyatakan kasus dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra dari daftar Interpol masih terus diselidiki. Kini, kasus tersebut sudah naik ke Tahap Penyidikan.

“Setelah melaksanakan kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Kamis (6/8/2020).

Argo mmengatakan, bahwa penyidik telah memeriksa 15 saksi terkait perkara tersebut. Selain itu, Polri juga telah menggandeng PPATK untuk mengusut dugaan aliran dana.

“Jadi konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang dipersangkakan adalah dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Sugiarto Tjandra sekitar bulan Mei 2020 sampai Juni 2020,” jelasnya.

Namun Argo belum mau merinci pihak mana saja yang terlibat dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Argo memastikan pihak-pihak yang diduga terlibat akan dijerat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 KUHP.

“Tentunya ditahap penyidikan ini adalah serangkaian penyidik untuk mencari pelakunya,” tukas dia. (pol)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Laporan Tidak Ditanggapi, Rimafa Law Firm & Partners Datangi Propam Mabes Polri

Published

on

Rifama & Partners Saat mendatangi Kadiv Propam Mabes Polri. (Foto : Istimewa)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kantor hukum Rifama & Partners mendatangi Kadiv Propam Mabes Polri terkait kasus kliennya yang tidak kunjung mendapatkan tanggapan atas laporan yang telah di sampaikan ke Polres Tangerang Selatan pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor Kepolisian sektor Ciputat.

Atas kelambanan itu Advokat Rifama & Partners melaporkan pihak Kepolisian Sektor Ciputat ke Kadiv Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kode etik pada dini hari (Kamis 02/08/2020).

Berdasarkan kajian dan analisis mendalam oleh tim tim kuasa hukum akhirnya pengacara menduga bahwa, telah terjadi 2 (dua) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Sektor Ciputat beserta Sdr. RR.

Pertama, menyangkut profesi orknum Kepolisian Sektor Ciputat dalam hal ini, pihaknya melaporkan oknum Polisi tersebut ke Kadiv Propam Mabes Polri.

Kedua, pidana umum bagi oknum Kepolisian yang melanggar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka Proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

“Oleh karena itu, maka kami akan melaporkan oknum Kepolisian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya atau Polres Kota Tangerang Selatan,” ulangnya.

Tuntutan Rifama & Partners melaporkan oknum Polisi tersebut dengan pasal 18 ayat 1 KUHP, tentang melaksanakan tugas Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Selanjutnya Rifama & Partners menambahkan Pasal 1 ayat 16 KUHP, pasal 38 ayat 1 KUHP, 368 Ayat 1 KUHP dan pasal 167 Ayat 1 KUH Pidana .

Pihak kuasa hukum Victor berharap Kapolri dan Presiden memperhatikan kasus dugaan oknum Polisi di Polsek Ciputat karena ini mengkut Marwah Kepolisian RI.

Kronologis Peristiwa

Kejadian ini sudah berlangsung sejak tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 12:00 WIB Klien Rifama & Partners, yaitu Victor Sebastian Siregar kedatangan 4 tamu yang tidak dikenal.

Diduga tamu adalah RR seorang ASN di Kementerian ESDM berserta ibu kandungnya, HIPN, dan A (oknum Kepolisian Sektor Ciputat) di tempat tinggal klien Rifama & Partners, di Jl. Cendrawasih V, Kost Bambulogy Mantion No 125, Ciputat Sawah Baru, Tanggerang Selatan.

Kronologis dari kejadian ini adalah Ke empat orang (pelaku) tersebut mendatangi kamar kost korban yang terletak dilantai 2 bernomor C 201, begitu awal mulanya.

Salah satu dari mereka yang diduga oknum kepolisian Sektor Ciputat menggedor kamar korban, dan masuk kedalam kamar korban, hingga terjadi perbincangan antara kedua dua belah pihak.

Kemudian Direktur Rifama & Partners, Farhan Chaniago SE SH MH menjelaskan secara detail kejanggalan yang dialami klien, sekitar 10 poin kronologis.

“Terkait hal tersebut, klien kami merasa diperlakukan semena – mena, diintimidasi, dan diperlakukan tidak menyenangkan oleh oknum Kepolisian Sektor Ciputat dan Sdr. RR,” katanya. (*/tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending