Connect with us

OPINI

Laut China Selatan : Konflik Masa Depan yang Sulit Diselesaikan

Published

on

Perairan Laut China Selatan di klaim sejumlah negara. Fokusnya ada pada negara Tirai Bambu.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Klaim tumpang tindih di Laut China Selatan (LCS) bukan masalah baru. Perairan LCS di klaim sejumlah negara. Fokusnya ada pada negara Tirai Bambu.

Tiongkok berebut Kepulauan Spratly dengan Philipina, Malaysia, Brunei Darusalam dan Taiwan. Sedangkan Kepulauan Paracel diklaim oleh Tiongkok dan Vietnam. Berbagai insiden ketegangan (tension) di LCS pun pernah terjadi pada dekade terakhir.

Pertama, adalah perselisihan Tiongkok dengan Vietnam soal perbatasan kepulauan Paracel di LCS yang meruncing akibat benturan dua kapal laut dua negara tersebut bulan Juni 2011.

Yang kedua adalah ketegangan Philipina dan Tiongkok saat otoritas Philipina menemukan delapan kapal nelayan Tiongkok di Scarborough Shoal yang terletak di wilayah barat Pulau Luzon bulan April 2012. Philipina menuduh kapal patrol Tiongkok secara agresif mengganggu eksplorasi di lepas pantai Reed Bank.

Saat itu Angkatan Laut Philipina juga menangkap beberapa kapal penangkap ikan dari Tiongkok di Scarborough Shoal yang dianggap ilegal. Keputusan sepihak Manila ini langsung di respon Beijing dengan mengirimkan armada angkatan lautnya dan menutup kawasan yang menjadi sengketa. Manila akhirnya menarik mundur kapal perangnya yang kemudian di ikuti Tiongkok dengan menarik tiga kapal perangnya dari wilayah sengketa. Beijing-Manila pada akhirnya sepakat untuk mempertahankan status quo.

Ketiga, adalah insiden terakhir yang diawali nekatnya Cost Guard Tiongkok yang lancang memasuki wilayah perairan Indonesia di Natuna Utara pada akhir Desember 2019 dan langsung membuat heboh publik di Indonesia di awal tahun 2020.

Namun sama seperti sebelumnya, insiden yang terjadi di Natuna diprediksi tidak akan menimbulkan campur tangan militer. Konflik dan saling klaim di LCS masih akan menjadi “the future of International conflict” yang sulit untuk diselesaikan.

Jika perang bisa dihindari saat ini, maka perselisihan di LCS berpotensi bisa memantik Perang Dunia berikutnya di masa yang akan datang. Jika misalnya Philipina diserang oleh Tiongkok, di duga Amerika Serikat akan membantu Philipina karena perjanjian militer bilateral kedua negara. Menurut akademisi Robert D. Kaplan, “the 21st century’s defining battleground is going to be on water.”

Perselisihan Indonesia – Tiongkok

Indonesia dan Tiongkok tersangkut perselisihan (disputes) dalam masalah Landas Kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di Kepulauan Natuna. Tiongkok membuat Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang dibuat sendiri sejak 1947, lalu di klaim menjadi batas teritorial laut Tiongkok yang membujur dari utara, menabrak laut Philipina, terus ke selatan, hingga mencapai sebagian perairan Natuna milik Indonesia.

Tentu klaim Tiongkok dengan konsep Sembilan Garis Putus-Putus itu tidak diakui Indonesia. Pilar hukum Indonesia ada dua, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Philipina vs China (South China Sea Tribunal) pada 2016 – yang dimenangkan oleh Philipina.

Sejak dihasilkannya Konvensi Landas Kontinen pada Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 tentang pemberian hak sepenuhnya kepada negara pantai untuk mengadakan eksploitasi sumber-sumber kekayaan laut, maka sampai dengan tahun 1960 tidak ada satu negara pun yang melakukan tuntutan terhadap Landas Kontinen.

Persoalan terjadi pasca dikeluarkannya laporan dari ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) yang menyatakan bahwa Landas Kontinen antara Taiwan dan Jepang merupakan salah satu sumber minyak yang paling kaya di dunia. Dari sinilah kemudian muncul klaim Tiongkok terhadap Landas Kontinen di sepanjang kawasan Laut Cina Selatan.

Perselisihan Indonesia-Tiongkok sebenarnya tidak begitu menonjol ketimbang sengketa enam negara lainnya di LCS (Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan). Hal ini karena Tiongkok selalu meyakinkan Indonesia bahwa tidak ada masalah perbatasan maritim dengan Indonesia di LCS.

Padahal berdasarkan Peta yang dibuat Tiongkok (1947) jelas menunjukkan Sembilan garis putus-putus berbentuk lidah tersebut meliputi wilayah Pulau Hainan sampai ke Pantai Kalimantan yang mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, serta Natuna.

Dulu mantan Menlu Ali Alatas dan Hassan Wirajuda pernah menanyakan langsung hal ini kepada Menlu Tiongkok saat itu, namun tidak pernah ada jawaban.

Dalam perhitungan Indonesia gambaran Peta Tiongkok ini menjorok ke dalam ZEE Indonesia serta Landas Kontinen seperti ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan persetujuan demarkasi yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia pada tahun 1949.

Hal ini juga diperkuat Peta yang diterbitkan Tiongkok pada pertengahan tahun 1995 yang menunjukkan bahwa ladang gas Natuna berada dalam teritorial perairannya, walaupun terletak lebih dari 1.000 mil sebelah Selatan wilayah Tiongkok.

Tidak hanya itu, Tiongkok malah pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka, serta 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Laut Natuna sangat vital bagi Tiongkok karena merupakan jalur pelayaran penting Utara-Selatan, juga Timur-Barat. Tiongkok sudah melakukan eksplorasi minyak di sekitar Pulau Hainan (terletak di sebelah Utara Natuna).

Sesuatu yang mengkhawatirkan Indonesia dalam perkembangan sengketa di LCS adalah adanya dugaan penggunaan teknologi baru penambangan dasar laut yang menjangkau hak kedaulatan Indonesia.

Sejak tanggal 8 Mei 1992, perusahaan minyak Tiongkok, CNOOC (The Chinese National Offshore Oil Company) aktif melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Barat Daya LCS yang dekat sekali dengan Kepulaun Natuna.

Posisi Indonesia mengenai masalah sengketa hak berdaulat atas ZEE dan Landas Kontinen di Kepulauan Natuna senantiasa mengacu pada, prinsip negara Kepulauan dan sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 Pasal 47 ayat 2, dimana setidaknya pada zona perbatasan sengketa tersebut tetap menganut sistem “median lines” dan diukur berdasarkan garis pangkal lurus kepulauannya yang memiliki jarak 125 mil laut – dimana jumlahnya tidak melebihi 3% dari jumlah garis pangkal yang mengelilingi kepulauan tersebut.

Si Vis Pacem Para Bellum

Sikap Indonesia sampai saat ini tetap pada prinsip kedaulatan atas ZEE, Landas Kontinennya, diplomasi dan terus meningkatkan kapabilitas militernya di bawah pemerintahan Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.

Di samping itu, kebijakan luar negri Menlu RI, Retno Marsudi, juga tetap mengutamakan pendekatan dialog secara bilateral dalam kerangka menyatukan persepsi yang sama demi stabilitas di kawasan.

Bagaimanapun juga, Tiongkok tidak dapat dipercaya jika menyangkut isu di LCS. Itu sudah taken for granted. Tiongkok bisa duduk bersama memformulasikan “Code of Conduct” terkait LCS dengan ASEAN sepanjang itu menguntungkan dan bisa memonitor arah perundingan. Faktanya anggaran militer Tiongkok selalu meningkat setiap tahun. Patroli di LCS semakin intensif. Prioritasnya tetap pada peningkatan kapasitas militer di LCS.

Tiongkok senantiasa memprediksi kemungkinan terjadinya perang di LCS di masa depan. Dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya, Tiongkok akan memaksimalkan kapabilitas militernya demi klaim historisnya atas LCS. Tiongkok bahkan mengeluarkan paspor baru bagi warga negaranya dengan peta geografis berikut klaim-nya di LCS sebagai bagian dari wilayahnya.

Perceive Power Indonesia (populasi, ekonomi, militer) memang masih kalah jika dibandingkan Tiongkok saat ini. Jika Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa pertahanan Indonesia masih lemah itu memang rasional. Itu sebab dalam rapat perdana Menhan dengan komisi I DPR-RI yang dipimpin oleh Mutia Hafid, Prabowo mengungkapkan istilah dan filosofi “Si Vis Pacem Para Bellum” (jika ingin damai, bersiaplah perang).

Poin-nya, Menhan mengajak semua komponen bangsa terlibat dalam upaya pertahanan suatu negara. Kebijakan dan strategi hankam Indonesia tidak boleh berdasarkan ungkapan harapan dan doa semata, tetapi dari ancaman komprehensif yang nyata, disertai pembangunan industri pertahanan yang memadai agar tidak dipandang remeh negara lain.

Oleh karena itu, di samping efektivitas diplomasi, Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan militernya sampai pada titik yang seimbang dengan Tiongkok. Modernisasi alutsista militer Indonesia adalah langkah tepat. Fakta bahwa tidak ada satu pun negara yang berani melangggar batas teritorial NKRI, kecuali Tiongkok. Tidak berlebihan jika mengatakan Tiongkok adalah ancaman potensial dan nyata bagi kedaulatan negara Indonesia di masa depan.

Prediksi bahwa Tiongkok akan melakukan agresi militer di Natuna harus menjadi skenario prioritas Kemenhan dan TNI ke depan. Di Tiongkok sendiri kemungkinan terjadinya skenario ini sudah disimulasikan terbatas di internal pejabat elit Chinese People’s Liberation Army. (*)

Oleh : Igor Dirgantara, Dosen Fisip Universitas Jayabaya. Baca juga ulasan dan tulisannya di media Opiniindonesia.com


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Minta Ampun, Anak Ma’ruf Amin Menyangka Orang Lain Bodoh

Published

on

Dr.Hj.Siti Nur Azizah,SH.,MH, Putri dari Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

ANAK perempuan Wapres Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, mengatakan dia bukan ‘aji mumpung’ ketika maju di Pilwalkot Tangerang Selatan. Selama ini, Nur Azizah bekerja sebagai pegawai di Kementerian Agama.

Dia sudah melobi Gerindra, PDIP dan PSI untuk mendapatkan dukungan sebagai calon walikota 2020-2025. Siti sudah diterima ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut putri Ma’ruf Amin ini, dia tidak mencari peruntungan di balik nama besar ayahnya saat ini.

Pertanyaannya, apakah mungkin Siti Nur Azizah bisa jumpa Prabowo secara khusus kalau dia bukan anak Wapres? Apakah mungkin akan dilayani oleh PDIP dan PSI kalau dia bukan anak Ma’ruf Amin? Apakah mungkin akan bisa menarik perhatian media kalau Siti hanya anak orang biasa? Waduuuh!

Cukup mengherankan. Bu Siti menyangka semua orang bisa diajak masuk ke kolam kebodohan. Dia pikir publik akan mengiyakan apa yang dia katakan. Minta ampun benar kalau begini.

Mau buat ‘aji mumpung’ juga tidak ada yang bisa mencegah. Orang sudah maklum kok. Semua ‘public figure’ yang punya kekuasaan sudah begitu semua, Bu Siti. Santai saja Bu.

Oleh : Asyari Usman, Wartawan Senior Indonesia.


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Sebuah Pengakuan “Aku Tidak Lebih Baik dari Dia”

Published

on

Bila kita benar, apakah orang lain salah? Atau sebaliknya bila orang lain benar, apakah kita salah? Belum tentu, semua tergantung pada cara menyikapinya. Karena fakta tidak lebih baik dari sikap.

AKU tidak lebih baik dari dia. Itu sebuah kalimat pengakuan. Atau bisa dibilang kalimat reflektif. Untuk menyatakan bahwa aku tidak lebih baik dari orang lain. Karena aku, bukan siapa-siapa pun bukan apa-apa.

Aku tidak lebih baik dari dia. Hanya sebuah pengakuan untuk siapapun. Agar aku berhenti untuk menyalahkan orang lain. Apalahi menghakimi dan memvonis tanpa pengetahuan yang cukup. Bila aku benar, apa orang lain harus salah? Tidak sama sekali. Karena aku tidak lebih baik dari dia.

Ngeri-ngeri sedap hari ini.

Karena semakin banyak orang yang begitu peduli dan perhatian terhadap urusan orang lain. Tiba-tiba, merasa paham segalanya. Paham politik, paham agama, paham keadilan, paham pemimpin, dan paham semuanya. Cuma sayang, fokusnya justru pada ketidak-baikan. Peduli pada keburukan orang lain, mengintip laju orang lain. Hingga memaki dan membenci. Melulu dan melulu.

Perhatian itu bagus. Peduli itu keren. Asal fokusnya pada kebaikan, pada kemaslahatan bersama. Bukan pada kepentingan sesaat, bukan pada sekelompok golongan. Apalagi perhatian lagi peduli pada keburukan orang lain. Untuk apa perhatian tapi untuk mengorek aib orang lain. Untuk apa peduli untuk menebar kebencian? Katakanlah, aku tidak lebih baik dari dia.

Aku tidak lebih baik dari dia. Karena tiap orang pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Tiap orang pasti bisa menang, pasti bisa kalah. Tiap orang pasti bisa benar, pasti bisa salah. Tiap orang pun, boleh ganteng boleh jelek. Asal tetap mampu menyelaraskan, menjaga harmoni.

Entah kenapa, kita sering kali tidak rela untuk berpikir positif kepada orang lain. Apalagi saat berada di lingkaran komunitas yang sepaham. Sulit untuk objektif. Hingga lebih suka menyalahkan orang lain. Sekali lagi katakan, aku tidak lebih baik dari dia.

Bila kita benar, apakah orang lain salah? Atau sebaliknya bila orang lain benar, apakah kita salah? Belum tentu, semua tergantung pada cara menyikapinya. Karena fakta tidak lebih baik dari sikap.

“Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” begitu nasehat Nabi Muhammad SAW.

Apapun keadaannya apapun kondisinya.

Itulah realitas yang bukan hanya harus dihadapi. Tapi disikapi. Agar menjadi ladang amal buat kita. Karena sungguh, apapun yang diberikan Tuhan hari ini adalah jalan terbaik yang pantas kita nikmati dan syukuri.

Karena hari ini, tidak ada yang lebih romantis dari sujudnya seorang hamba kepada Tuhannya. Maka aku katakan tidak lebih baik dari dia.
Untuk selalu bertanya, “Apa yang salah dengan aku? Bukan apa yang salah dengan dia?” … #BudayaLiterasi.

Oleh : Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka.


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Ketika KPK Sudah Jinak

Published

on

Mestinya KPK lebih bersemangat tangani korupsi yang melibatkan uang besar dan aktor kakap, meski tetap juga melakukan OTT yang recehan.

SEJAK UU KPK yang baru (No 19/2019) diberlakukan dan pimpinan baru dilantik, ada yang berubah dari KPK. KPK makin jinak.

Ada sejumlah indikator yang menunjukkan KPK semakin jinak. Pertama, KPK absen dari persoalan hukum yang menjerat PT. Asuransi Jiwasraya 13,7 triliun. KPK justru menyerahkannya ke Kejaksaan Agung. Publik curiga, kenapa yang cuma ratusan juta di-OTT, tapi yang angkanya triliunan dilepas. Ironis!

Mestinya KPK lebih bersemangat tangani korupsi yang melibatkan uang besar dan aktor kakap, meski tetap juga melakukan OTT yang recehan. Kelas ratusan juta seperti Romahurmuzy, mantan ketua umum PPP dan Wahyu Setiawan harus tetap dikejar. Tapi, mengejar garong triliunan rupiah mesti jadi prioritas.

Memang, garong besar biasanya lebih licin dan berpengalaman. Mereka punya back up dan bisa kendalikan orang-orang kuat di negeri ini. Tapi, tak boleh itu jadi alasan. KPK mesti lebih licin dan lebih cerdik. Walaupun hingga kini, belum ada bukti KPK bisa menangkap singa. Gerombolan kelinci yang selalu dikorbankan. Lihat juga kasus Reklamasi dan Meaikarta. Para singa aman.

Hal yang sama terjadi juga pada kasus Asabri. Kurang lebih 10 triliun uang Asabri raib. Menurut Mahfud MD, ada dugaan pelakunya sama dengan yang di Jiwasraya. Siapa Pak Mahfud? Ada orang-orang istana juga pak? Karena Pak Mahfud orang istana, beliau mesti lebih tahu. Sayangnya, Pak Mahfud gak mungkin berani mengungkap. Kan itu tugas KPK, bukan tugas saya. Begitulah kira-kira jawaban yang nanti akan keluar. Ngeles!

Kasus Jiwasraya dan Asabri yang kakap, gamblang dan transparan, setransparan kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan tanah BMW di DKI setelah diungkap BPK, dilepas oleh KPK. Kok dilepas? Anda pasti tahu jawabannya.

Padahal, temuan BPK jika ditindaklanjuti oleh KPK akan dapat memperkuat dorongan DPR membuat Pansus. Lima fraksi, PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar dan Nasdem sudah bersemangat untuk mengusulkan Pansus Jiwasraya. Tapi semangat mereka kemudian redup karena kurang mendapat sambutan positif dari pimpinan DPR. Alasannya, karena kelamaan. Itu alasan di permukaan. Alasan di bawah meja? Hanya mereka yang tahu. Kabarnya, ada operasi untuk gagalkan pembentukan Pansus.

Kedua, kasus penggeledahan kantor PDIP pasca OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan Hasto (Sekjen PDIP). Gagal total. Alasannya, karena penyidik KPK gak membawa kelengkapan surat, kata Djarot Syaeful Hidayat. Pihak KPK membantah dan bilang: suratnya lengkap. Surat lengkap, kok gak bisa geledah juga? Takut sama security PDIP? Itu hanya soal siapa yang lebih kuat. Yang kuat pasti mengalahkan yang lemah. Itu hukum alam.

Ketiga, sprindik KPK bocor. Masinton Pasaribu dari PDIP memamerkan sprindik itu ketika tampil di ILC hari selasa lalu (14/1). Publik dibuat terkejut. Sprindik itu sesuatu yang mesti dirahasiakan. Apalagi ini sprindik KPK. Kok bisa bocor dan bisa dipamerkan di TV? Ini karena cerobohnya orang KPK, atau terlalu kuatnya PDIP? Menyedihkan!

Keempat, rombongan pimpinan KPK dipanggil Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ke kantornya. Dalam rangka kerjasama pencegahan korupsi. Alasan normatif bisa dibuat. Apalagi ada pasal undang-undangnya.

“Hey, kamu nangkep-nangkep ini yes good, tapi banyak kerjaan lain yang lebih hebat dari ini yang kau bisa hemat uang negara”, kata Luhut. (cnbcindonesia.com 16/1)

Dilihat dari kalimat Luhut, ada kesan bahwa itu semacam instruksi. Atau setidaknya peringatan. Lebih dari sekedar kerjasama yang setara antara KPK dengan pihak kementerian Maritim. Kok LBP jadi ikut-ikutan ya? Bereaksi atas OTT Wahyu Setiawan?

Dari berbagai indikator tersebut, makin menguatkan dugaan publik selama ini bahwa KPK tidak saja sedang dilemahkan, tapi didorong untuk mandul, lalu dibubarkan. Upaya menjinakkan KPK dan menggiring ke arah pembubaran sepertinya sangat sistematis dan efektif. Tinggal tunggu waktu kapan KPK akan dibubarkan. Siap-siap anda diundang selametan.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending