Connect with us

OPINI

Laut China Selatan : Konflik Masa Depan yang Sulit Diselesaikan

Published

on

Perairan Laut China Selatan di klaim sejumlah negara. Fokusnya ada pada negara Tirai Bambu.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Klaim tumpang tindih di Laut China Selatan (LCS) bukan masalah baru. Perairan LCS di klaim sejumlah negara. Fokusnya ada pada negara Tirai Bambu.

Tiongkok berebut Kepulauan Spratly dengan Philipina, Malaysia, Brunei Darusalam dan Taiwan. Sedangkan Kepulauan Paracel diklaim oleh Tiongkok dan Vietnam. Berbagai insiden ketegangan (tension) di LCS pun pernah terjadi pada dekade terakhir.

Pertama, adalah perselisihan Tiongkok dengan Vietnam soal perbatasan kepulauan Paracel di LCS yang meruncing akibat benturan dua kapal laut dua negara tersebut bulan Juni 2011.

Yang kedua adalah ketegangan Philipina dan Tiongkok saat otoritas Philipina menemukan delapan kapal nelayan Tiongkok di Scarborough Shoal yang terletak di wilayah barat Pulau Luzon bulan April 2012. Philipina menuduh kapal patrol Tiongkok secara agresif mengganggu eksplorasi di lepas pantai Reed Bank.

Saat itu Angkatan Laut Philipina juga menangkap beberapa kapal penangkap ikan dari Tiongkok di Scarborough Shoal yang dianggap ilegal. Keputusan sepihak Manila ini langsung di respon Beijing dengan mengirimkan armada angkatan lautnya dan menutup kawasan yang menjadi sengketa. Manila akhirnya menarik mundur kapal perangnya yang kemudian di ikuti Tiongkok dengan menarik tiga kapal perangnya dari wilayah sengketa. Beijing-Manila pada akhirnya sepakat untuk mempertahankan status quo.

Ketiga, adalah insiden terakhir yang diawali nekatnya Cost Guard Tiongkok yang lancang memasuki wilayah perairan Indonesia di Natuna Utara pada akhir Desember 2019 dan langsung membuat heboh publik di Indonesia di awal tahun 2020.

Namun sama seperti sebelumnya, insiden yang terjadi di Natuna diprediksi tidak akan menimbulkan campur tangan militer. Konflik dan saling klaim di LCS masih akan menjadi “the future of International conflict” yang sulit untuk diselesaikan.

Jika perang bisa dihindari saat ini, maka perselisihan di LCS berpotensi bisa memantik Perang Dunia berikutnya di masa yang akan datang. Jika misalnya Philipina diserang oleh Tiongkok, di duga Amerika Serikat akan membantu Philipina karena perjanjian militer bilateral kedua negara. Menurut akademisi Robert D. Kaplan, “the 21st century’s defining battleground is going to be on water.”

Perselisihan Indonesia – Tiongkok

Indonesia dan Tiongkok tersangkut perselisihan (disputes) dalam masalah Landas Kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di Kepulauan Natuna. Tiongkok membuat Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang dibuat sendiri sejak 1947, lalu di klaim menjadi batas teritorial laut Tiongkok yang membujur dari utara, menabrak laut Philipina, terus ke selatan, hingga mencapai sebagian perairan Natuna milik Indonesia.

Tentu klaim Tiongkok dengan konsep Sembilan Garis Putus-Putus itu tidak diakui Indonesia. Pilar hukum Indonesia ada dua, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Philipina vs China (South China Sea Tribunal) pada 2016 – yang dimenangkan oleh Philipina.

Sejak dihasilkannya Konvensi Landas Kontinen pada Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 tentang pemberian hak sepenuhnya kepada negara pantai untuk mengadakan eksploitasi sumber-sumber kekayaan laut, maka sampai dengan tahun 1960 tidak ada satu negara pun yang melakukan tuntutan terhadap Landas Kontinen.

Persoalan terjadi pasca dikeluarkannya laporan dari ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) yang menyatakan bahwa Landas Kontinen antara Taiwan dan Jepang merupakan salah satu sumber minyak yang paling kaya di dunia. Dari sinilah kemudian muncul klaim Tiongkok terhadap Landas Kontinen di sepanjang kawasan Laut Cina Selatan.

Perselisihan Indonesia-Tiongkok sebenarnya tidak begitu menonjol ketimbang sengketa enam negara lainnya di LCS (Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan). Hal ini karena Tiongkok selalu meyakinkan Indonesia bahwa tidak ada masalah perbatasan maritim dengan Indonesia di LCS.

Padahal berdasarkan Peta yang dibuat Tiongkok (1947) jelas menunjukkan Sembilan garis putus-putus berbentuk lidah tersebut meliputi wilayah Pulau Hainan sampai ke Pantai Kalimantan yang mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, serta Natuna.

Dulu mantan Menlu Ali Alatas dan Hassan Wirajuda pernah menanyakan langsung hal ini kepada Menlu Tiongkok saat itu, namun tidak pernah ada jawaban.

Dalam perhitungan Indonesia gambaran Peta Tiongkok ini menjorok ke dalam ZEE Indonesia serta Landas Kontinen seperti ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan persetujuan demarkasi yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia pada tahun 1949.

Hal ini juga diperkuat Peta yang diterbitkan Tiongkok pada pertengahan tahun 1995 yang menunjukkan bahwa ladang gas Natuna berada dalam teritorial perairannya, walaupun terletak lebih dari 1.000 mil sebelah Selatan wilayah Tiongkok.

Tidak hanya itu, Tiongkok malah pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka, serta 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Laut Natuna sangat vital bagi Tiongkok karena merupakan jalur pelayaran penting Utara-Selatan, juga Timur-Barat. Tiongkok sudah melakukan eksplorasi minyak di sekitar Pulau Hainan (terletak di sebelah Utara Natuna).

Sesuatu yang mengkhawatirkan Indonesia dalam perkembangan sengketa di LCS adalah adanya dugaan penggunaan teknologi baru penambangan dasar laut yang menjangkau hak kedaulatan Indonesia.

Sejak tanggal 8 Mei 1992, perusahaan minyak Tiongkok, CNOOC (The Chinese National Offshore Oil Company) aktif melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Barat Daya LCS yang dekat sekali dengan Kepulaun Natuna.

Posisi Indonesia mengenai masalah sengketa hak berdaulat atas ZEE dan Landas Kontinen di Kepulauan Natuna senantiasa mengacu pada, prinsip negara Kepulauan dan sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 Pasal 47 ayat 2, dimana setidaknya pada zona perbatasan sengketa tersebut tetap menganut sistem “median lines” dan diukur berdasarkan garis pangkal lurus kepulauannya yang memiliki jarak 125 mil laut – dimana jumlahnya tidak melebihi 3% dari jumlah garis pangkal yang mengelilingi kepulauan tersebut.

Si Vis Pacem Para Bellum

Sikap Indonesia sampai saat ini tetap pada prinsip kedaulatan atas ZEE, Landas Kontinennya, diplomasi dan terus meningkatkan kapabilitas militernya di bawah pemerintahan Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.

Di samping itu, kebijakan luar negri Menlu RI, Retno Marsudi, juga tetap mengutamakan pendekatan dialog secara bilateral dalam kerangka menyatukan persepsi yang sama demi stabilitas di kawasan.

Bagaimanapun juga, Tiongkok tidak dapat dipercaya jika menyangkut isu di LCS. Itu sudah taken for granted. Tiongkok bisa duduk bersama memformulasikan “Code of Conduct” terkait LCS dengan ASEAN sepanjang itu menguntungkan dan bisa memonitor arah perundingan. Faktanya anggaran militer Tiongkok selalu meningkat setiap tahun. Patroli di LCS semakin intensif. Prioritasnya tetap pada peningkatan kapasitas militer di LCS.

Tiongkok senantiasa memprediksi kemungkinan terjadinya perang di LCS di masa depan. Dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya, Tiongkok akan memaksimalkan kapabilitas militernya demi klaim historisnya atas LCS. Tiongkok bahkan mengeluarkan paspor baru bagi warga negaranya dengan peta geografis berikut klaim-nya di LCS sebagai bagian dari wilayahnya.

Perceive Power Indonesia (populasi, ekonomi, militer) memang masih kalah jika dibandingkan Tiongkok saat ini. Jika Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa pertahanan Indonesia masih lemah itu memang rasional. Itu sebab dalam rapat perdana Menhan dengan komisi I DPR-RI yang dipimpin oleh Mutia Hafid, Prabowo mengungkapkan istilah dan filosofi “Si Vis Pacem Para Bellum” (jika ingin damai, bersiaplah perang).

Poin-nya, Menhan mengajak semua komponen bangsa terlibat dalam upaya pertahanan suatu negara. Kebijakan dan strategi hankam Indonesia tidak boleh berdasarkan ungkapan harapan dan doa semata, tetapi dari ancaman komprehensif yang nyata, disertai pembangunan industri pertahanan yang memadai agar tidak dipandang remeh negara lain.

Oleh karena itu, di samping efektivitas diplomasi, Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan militernya sampai pada titik yang seimbang dengan Tiongkok. Modernisasi alutsista militer Indonesia adalah langkah tepat. Fakta bahwa tidak ada satu pun negara yang berani melangggar batas teritorial NKRI, kecuali Tiongkok. Tidak berlebihan jika mengatakan Tiongkok adalah ancaman potensial dan nyata bagi kedaulatan negara Indonesia di masa depan.

Prediksi bahwa Tiongkok akan melakukan agresi militer di Natuna harus menjadi skenario prioritas Kemenhan dan TNI ke depan. Di Tiongkok sendiri kemungkinan terjadinya skenario ini sudah disimulasikan terbatas di internal pejabat elit Chinese People’s Liberation Army. (*)

Oleh : Igor Dirgantara, Dosen Fisip Universitas Jayabaya. Baca juga ulasan dan tulisannya di media Opiniindonesia.com


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Meneropong 2024, Seperti Apa Peta Politik Indonesia ke Depan

Published

on

Direktur Political and Public Policy Studies. (P3S), Dr Jerry Massie MA PhD (Foto : Instagram @bhee_jay)

Adilmakmur.co.id – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa.

Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS.

Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik.

Lihat saja, bagaimana dia membersihkan  BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan.

Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik.

Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain.

Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik.

Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters.

Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja.

Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah.

Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen.

Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis.

Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan.

Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata.

Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat.

Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024.

Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang.

Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019.

Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi.

Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. 

Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi.

Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone.

Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini.

Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu.

Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta).

Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik.

Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare.

Oleh : Dr Jerry Massie MA PhDDirektur Political and Public Policy Studies.


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Hentikan Menjelekan Negeri Sendiri

Published

on

Ribuan orang saat berkumpul untuk demonstrasi damai dalam mendukung George Floyd di AS. (Foto : Instagram @reuters)

Oleh: Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di New York.

BEBERAPA hari lalu saya mendapat kiriman video dari seseorang tentang seorang warga Indonesia ikut orasi dalam sebuah demonstrasi di sebuah kota di Amerika. Ketika itu saya tidak kenal siapa gerangan dia, dan di kota mana acara itu terjadi.

Yang pasti awalnya saya bangga. Selama 23 tahun lebih saya tinggal di Amerika hampir belum pernah menemukan warga yang menonjol dalam acara-acara publik atau kemasyarakatan, apalagi menjadi seorang pembicara. Tentu bagi saya hal seperti ini harus didukung dan membanggakan sebagai sesama diaspora Indonesia di Amerika.

Sejujurnya saya tidak terlalu memperhatikan konten pidatonya. Entah kenapa saya lewatkan begitu saja. Barangkali karena saya terlalu terobsesi untuk melihat putra-putrì bangsa ini tampil di garda depan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara.

Dan saya tidak terlalu membeda-bedakan siapa saja yang punya kapabilitas untuk itu. Tidak peduli ras, etnis, asal daerah, maupun agama apapun yang mereka anut. Saya akan bangga melihat teman-teman Muslim Indonesia maju dan dikenal di Amerika. Saya juga akan bangga melihat teman-teman Kristiani, Hindu atau Budha untuk maju dan memainkan peranannya di Amerika.

Tiba-tiba saja kemarin hari media sosial saya, baik WA, FB, maupun Twitter di bombardir oleh pertanyaan tentang siapa orang di video itu. Terus terang saya tidak kenal dan tidak juga tahu di kota mana.

Akhirnya sekali lagi saya dengarkan video itu dengan baik dan teliti. Tiba-tiba pendengaran saya seperti tertusuk oleh pidato itu. Isinya begitu menyinggung perasaan, karena di depan warga Ameriia yang marah, Indonesia di sebutkan sebagai negara yang prejudice, diskriminatif dan tidak memberikan kebebasan kepada minoritas.

Sejujurnya pidato orang tersebut secara umum bagus. Karena mendukung Saudara-Saudara warga minoritas Amerika, khususnya warga hitam dalam perjuangan mencari keadilan dan kesetaraan. Sayangnya di awal pidato itu nama Indonesia ditampilkan dengan wajah buruk.

Isi awal ceramahnya kira-kita berikut:
“Saya datang dari Indonesia. Dan saya sangat tahu Bagaimana rasanya diperlukan dengan prejudice dan diskriminasi. Saya hadir di Amerika bukan untuk ini (diskriminasi warga minoritas di Amerika). Saya kira saya meninggalkan Indonesia, melarikan diri dari negara yang menjadikan saya tidak bisa bernafas….dan seterusnya”.

Mendengarkan pidato itu seolah meruntuhkan kegembiraan dan rasa bangga saya Sebagai sesama diaspora Indonesia di Amerika. Kenapa Indonesia harus digadaikan untuk tujuan yang mungkin baik?

Saya katakan baik karena bertujuan untuk membela mereka yang termarjinalkan. Memberian dukungan perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Tapi Kenapa harus Indonesia dikorbankan sebagai negara prejudice dan diskriminatif?

Saya pun kembali kecewa. Kecewa bukan karena presentasinya yang disampaikan dengan bahasa Inggris yang jauh dari harapan. Dan itu dia akui. Tapi karena awal pidato yang menjelekkan Indonesia itu.

Saya pun mencari tahu siapa orang tersebut dan di kota mana. Ternyata di pidato itu dia menyebut kota Portland, sebuah kota di negara bagian Barat Amerika.

Tapi siapa gerangan orang tersebut? Baru hari ini saya mendapat informasi bahwa sosok itu adalah seorang pendeta bernama Pendeta Oscar Suriadi. Dia adalah pendeta gereja City Blessing di kota Portland sejak tahun 1998.

Kecewa dan harapan

Saya sebagai Diaspora Indonesia di Amerika, dan tentunya sebagai seorang Muslim dan Imam, sangat kecewa dengan potongan pidato Pendeta Oscar itu.

Kekecewaan saya tentunya bukan pertama kali ini. Tapi sudah beberapa kali saya menemukan adanya pihak-pihak tertentu yang secara sengaja memburuk-burukkan negaranya sendiri. Kalaupun sudah berpindah warga negara, minimal negara asalnya.

Saya masih ingat beberapa tahun lalu ketika Presiden SBY mendapat penghargaan dari Conscience Foundation, Pimpinan Rabbi Arthur Schneier. Ketika itu ada beberapa organisasi Yang kebetulan berafiliasi ke warga Indonesia di NY mengirimkan surat ke Rabbi Arthur memburuk-burukkan Indonesia sebagai negara intoleran.

Saya tahu betul siapa mereka dan apa isi suratnya karena Rabbi Arthur Schneier adalah Pendeta Yahudi yang cukup dekat dengan saya. Bahkan di acara itu sayalah Yang memimpin doa pembuka. Beliaulah yang memberitahu ke saya siapa yang mengirim surat dan apa isi suratnya.

Maka dengan kejadian di Portland ini semakin menjadikan saya gerah dan kecewa. Bahwa ada saja pihak-pihak yang tidak tahu berterima kasih kepada negaranya atau negara asalnya.

Saya hanya ingin mengatakan bahwa dengan segala kekekurangannya, Indonesia adalah negara yang paling toleran terhadap kaum minoritas. Saya menyampaikan ini karena saya sudah diberikan kesempatan untuk tinggal atau minimal mengunjungi banyak negara.

Di Indonesia dari dulu semua warga bebas beragama dan menjalankan agamanya. Pernahkah Indonesia melarang agama, selama memang sejalan dan diakui dengan Konstitusi?

Di negara manakah yang mayoritas non Muslim semua agama diberikan hak liburan nasional keagamaannya? Sungguh beruntung saudara-Saudara minoritas di Indonesia. Kami di New York berjuang tujuh tahun lebih untuk mendapatkan hak libur sekolah di saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itupun hanya di kota New York.

Karenanya kalaupun ada kasus-kasus gesekan antar masyarakat agama di Indonesia itu bukan berarti Indonesia sebagai negara yang prejudice dan diskriminatif.

Selain itu, kasus-kasus diskrimanasi terjadi kepada semua pihak. Siapa yang bisa mengingkari kekerasan dan diskriminasi kepada Umat Islam di Papua misalnya?

Lebih penting lagi di Indonesia ada masa-masa di mana kaum minoritas mendapat posisi yang upper hand (lebih beruntung). Mereka misalnya menduduki posisi-posisi publik yang strategis dan penting di negara ini.

Apalagi jika kita berbicara tentang penguasaan perekonomian. Yang pasti sebagian besar kue negeri ini dikuasai oleh sekelompok kecil warga dari kalangan tertentu. Warga mayoritas pun hanya menerima itu seolah sebuah kenyataan semata.

Saya hanya ingin mengatakan: hentikan memburuk-burukkan Indonesia demi mencari nasib baik di negeri orang. Jangan sebuah, dua buah kasus anda pakai untuk mencampakkan wajah bangsa/negara di depan mata orang lain.

Belajarlah berterima kasih dan tahu diri!


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Di Era New Normal, Pengusaha dan Pekerja Perlu Siapkan Program Pensiun

Published

on

Dampak pandemic Covid-19 sangat terasa di sektor tenaga kerja. (Foto : Pixabay)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pukulan telak dihadapi sektor tenaga kerja. Saat wabah Covid-19 merebak. Dari Maret 2020 hingga kini dan belum kunjung usai. Akibatnya pekerja yang di-PHK sudah mencapai 3,05 juta per 2 Juni 2020. Bahkan diperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta. Angka itu pun belum termasuk pekerja yang dirumahkan.

Terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) dan pekerja dirumahkan, otomatis menjadi sebab pendapatan menurun. Lebih dari itu, sebagian besar sektor usaha utamanya UMKM terganggu kegiatan usahanya. Kegiatan ekonomi terpaksa dimulai dari awal, dari titik nol di era new normal. Sebuah era kehidupan baru yang tidak sama lagi dengan era normal pada masa sebelumnya. Dampak pandemic Covid-19 sangat terasa di sector tenaga kerja. Baik dari sisi pekerja, pengusaha, usaha mandiri maupun sektor informal.

Era new normal, berarti setiap aktivitas harus menerepkan protokol Kesehatan. Maka sektor tenaga kerja pun siap untuk menuju era new normal. Harus belajar beradaptasi dengan aturan baru di fase new normal nanti. Siap mengubah pikiran dan perilaku dalam bekerja. Semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata. Tapi harus berani pula untuk menyisihkan sebagian dana untuk masa pensiun atau persiapan pesangon. Gaji yang tidak dihabiskan untuk sebulan. Tapi harus berani menabung untuk masa pensiun. Untuk apa? Untuk antisipasi terhadap kondisi darurat dalam pekerjaan. Seperti terjadinya PHK. Agar pekerja maupun pengusaha tetap memiliki “cadangan dana” yang bisa dicairkan sesuai aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, era new normal pun harusnya mampu mengubah pikiran akan pentingnya mempersiapkan dana untuk masa pensiun. Termasuk mempersiapkan cadangan dana pesangon bila “terpaksa” harus terjadi PHK atau merumahkan pekerja. Era new normal bukan hanya untuk aktivitas pekerjaan kembali berjalan. Tanpa pikiran dan perilaku yang berubah untuk mempersiapkan masa pensiun atau menyiapkan pesangon pekerja. Di era new normal, gaya hidup harus berubah. Cara mengatur keuangan pun berubah. Perilaku memperlakukan uang pun harus berubah. Uang yang bukan untuk masa kini. Tapi untuk masa yang akan dating. Agar bila terpaksa pensiun atau pesangon, baik pengusaha maupun pekerja sudah siap.

Maka era new normal pun jadi momen untuk edukasi dan sosialisasi akan pentingnya program pensiun dan program pesangon pekerja. Sebagai sebuah tatanan hidup baru untuk merancang masa “tidak bekerja” yang lebih siap dan lebih berdaya. Karena kita tidak tahu sampai kapan wbah Covid-19 berlangsung. Atau tidak ada jaminan pula bila di masa datang, apakah ada gelombang kedua Covid-19 atau wabah yang lainnya. Intinya, Covid-19 memberi pelajaran berharga. Agar semua pihak harus lebih siap dalam hal apapun.

Nah, upaya merancang kembali strategi untuk mempersiapkan masa pensiun atau pesangon pun bisa dilakukan di era new normal. Agar tetap siap untuk pensiun atau berdaya ketika di-PHK. Berikut 5 cara untuk menyiapkan masa pensiun dan pesangon di era new normal :

  1. Kurangi gaya hidup. Jangan ada lagi di era new normal gaya hidup yang berlebihan atau perilaku konsumtif yang kebablasan. Apalagi yang bergaji masih pas-pasan, berjuanglah untuk menyisihkan sebagian dana untuk hari tua untuk masa tidak belerja lagi. Kurangi kulineran, kurangi nongrkong di kafe-kafe, kurang pula perilaku konsumtif yang tidak perlu.
  2. Batasi Pos Pengeluaran. Di era new normal, batasi pos pengeluaran. Apalagi yang tidak perlu. Jaga rasio pendapatan dan pengeluaran. Smabil berjuang untuk menyisihkan Sebagian dana untuk masa pensiun. Ubah pengeluaran yang tidak perlu menjadi program pensiun. Wabah Covid-19 ini memberi pelajaran akan pentingnya “vitamin keuangan” di masa sulit. Dan itu harus dipersiapkan dengan membatasi pos pengeluaran beralih ke pos tabungan untuk hari tua.
  3. Berani Menabung. Di era new normal, jangan sampai tiba masa pensiun atau terpaksa di-PHK tanpa punya tabungan sepeserpun. Utamanya pekerja harus berani menabung untuk masa pensiun. Menyisihkan sebagian gaji secara rutin untuk masa tidak bekerja lagi. Tabungan untuk masa pensiun, bukan tabungan yang bisa diambil kapan saja dan dimanapun. Kebiasaan baru yang harus dilakukan di era new normal adalah “berani menabung untuk hari tua”.
  4. Hindari utang. Siapapun di era new normal, harus berani menghindari utang. Pinjam uang dari pihak lain hindari. Apalagi utang untuk konsumtif atau hal yang tidak produktif. Utang itu hanya menambah beban ekonomi siapapun. Dan menjadikan kondisi ekonomi tidak stabil. Di era new normal, kondisi keuangan yang stabil harus jadi prioritas siapapun. Berjuanglah untuk tidak utang. Lebih baik menabung daripada berutang.
  5. Ikuti Program Pensiun. Di era new normal, siapapun pengusaha atau pekerja harus berpikir ulang akan pentingnya program pensiun. Sebagai persiapan untuk masa tidak bekerja lagi. Entah akibat pensiun maupun PHK. Untuk apa punya gaji bila tidak disisihkan untuk masa pensiun. Bersiap kemungkinan terburuk dari pekerjaan itu penting. Dan salah satu solusinya dengan mengikuti program pensiun seperti DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang da di pasaran.

Era new normal di tengah pandemi Covid-19 bukanlah era normal biasa. Harus ada kebiasaan dan perilaku baru yang diterapkan. Bukan hanya untuk kesehatan. Tapi juga cara kita mempersiapkan masa pensiun dan saat terpaksa di-PHK. Era new normal semestinya jadi momentum untuk “menata sistem keuangan yang sehat untuk masa tidak bekerja lagi”.

Era new normal bukan hanya untuk kesehatan. Tapi cara dalam mempersiapkan kondisi keuangan di masa depan pun harus tetap diperhatikan. Terus terang, mengatur keuangan untuk masa pensiun tidaklah mudah. Butuh komitmen dan keberanian. Agar kondisi keuangan lebih kokoh dan masa pensiun lebih berdaya. Jangan sampai berjaya di masa bekerja tapi merana di masa pensiun.

Salah satu caranya, dengan mengikuti program pensiun DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang ada di pasaran. Karena program pensiun DPLK bisa jadi “kendaraan” kita menuju masa pensiun yang lebih berdaya. Termasuk mempersiapkan program pesangon untuk pekerja bila terpaksa terjadi PHK.

Jangan lagi remehkan masa pensiun. Karena kita dan semua orang, pasti ingin “menikmati” masa pensiun, bukan “meratapi” masa pensiun. Maka di era new normal, beranilah untuk mempersiapkan masa pensiun. (Oleh : Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending