Connect with us

BISNIS

BGR Logistics-Institut Teknologi Del Kerja Sama Pengembangan Bisnis

Published

on

BGR Logistics kerja sama pengembangan bisnis, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menandatangani nota kesepahaman dengan Institut Teknologi Del, Sumatera Utara.
Adilmakmur.co.id, Solo – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, Badan Usaha Milik Negara penyedia jasa logistik di Indonesia, dalam rangka kerja sama pengembangan bisnis, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menandatangani nota kesepahaman dengan Institut Teknologi Del, Sumatera Utara.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama BGR Logistics M Kuncoro Wibowo dengan Rektor Institut Teknologi Del Togar M. Simatupang yang pada kesempatan itu diwakilkan oleh Wakil Rektor Institut Teknologi Del Arlinta Chisty Barus, serta disaksikan Direktur Pengembangan Usaha BGR Logistics Tri Wahyundo H.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kerjasama edukatif guna mendukung para mahasiswa untuk mengembangakan minat dan bakat, serta memberikan kesempatan magang dan kerja di perusahaan,” kata Direktur Utama BGR Logistics, M Kuncoro Wibowo dalam keterangan yang diterima di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2019).

Institut Teknologi Del merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara.

Kolaborasi pendidikan tinggi dan industri mutlak dilakukan dalam menghadapi kebutuhan pekerjaan di masa depan. Penyiapan kompetensi mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan jenis pekerjaan baru menjadi tugas penting perguruan tinggi.

BGR Logistics merupakan BUMN penyedia jasa logistik di Indonesia yang memiliki layanan logistik terintegrasi, mulai dari logistics solution, integrated logistics solution & supply chain, dan waste integrated solution.

Sebagai BUMN yang berdiri sejak 11 April 1977, BGR Logistics juga telah bertransformasi menjadi perusahaan logistik digital sesuai dengan tagline perusahaan “Digital Logistics Company” dimana BGR Logistics memberikan solusi sistem logistik berbasiskan Informasi Teknologi (IT) kepada para pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi https://www.bgrindonesia.co.id/ (ahm)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BISNIS

Harga Cabai Semakin Anjlok, Rp 2.500 Per Kilogram

Published

on

Anjloknya harga cabai di musim kemarau sangat memberatkan para petani. (Foto : Pinterest)

Adilmakmur.co.id, Sumenep – Ibarat jatuh tertimpa tangga. Pepatah itulah yang dirasakan para petani cabai di kabupaten Sumenep Madura, Provinsi Jawa Timur. 

Selain daerahnya belum bebas dari pandemi covid-19, harga cabai di kalangan petani semakin anjlok, cuma Rp2.500 per kilogram. 

“Ini terasa sejak pandemi covid-19 dan dari hari kehari terus mendurun hingga Rp 2.500 per kilogram,” terang Saniyatun, petani asal Desa Keles Kecamatan Ambunten, Jumat (6/8/2020).

Anjloknya harga cabai di musim kemarau sangat memberatkan para petani, karena setiap hari mereka harus menyiramnya, namun harapannya saat panen seakan pupus karena harganya tidak sebanding dengan pekerjaan mereka.

“Jika tidak disiram, budidaya tanaman cabai akan meranggas kemudian akan menua dan tidak produktif,” keluhnya.

Walau murah petani dengan terpaksa tetap merawat dan menjualnya pada para tengkulak yang biasa mangkal disejumlah lokasi. Perubahan harga cabai di Sumenep biasanya terjadi tiap hari. Sehingga pergerakan harganya hampir tiap hari berbeda.

“Yang paling parah satu bulan terakhir ini, sangat murah dan tidak pernah naik hingga diatas Rp5.000 per kilogramnya,” ceritanya.

Sementara itu untuk laporan yang masuk ke Dinas Perdagangan Sumenep, yang diambil dari harga di dua pasar tradisonal, maisng-masing pasar Anom baru dan Pasar Bangkal Sumenep, harga cabai biasa Rp 18.000 per kilo gram, sedangkan cabai rawit Rp 17.000 per kilogram. (rri)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Promosi Produk Kehutanan ke Belgia dan Eropa Perlu Lebih Digencarkan

Published

on

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), Indroyono Soesilo. (Foto : tropis.co)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Guna meningkatkan ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke Negara Negara Uni Eropa, khususnya ke Belgia pasca pandemi Covid 19, nampaknya upaya promosi dan pemasaran perlu lebih digencarkan melalui pola-pola baru, seperti penggunakan pemasaran secara daring dan lebih mengangkat isu “green economy”. Demikian antara lain hasil Pertemuan Virtual Indonesia – Belgia Untuk Produk Kayu dan Furniture, Rabu (5/8/2020).

Pertemuan yang dibuka oleh Kuasa Usaha a.i. KBRI Brussel, Sulaiman Syarif, juga dihadiri oleh calon Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta dihadiri para pengusaha industri kehutanan dari Indonesia dan Belgia.

Kuasa Usaha a.i. Sulaiman Syarif menyampaikan bahwa potensi ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa dan Belgia masih sangat besar, tinggal perlu dicari dan dianalisis langkah langkah yang perlu diambil agar devisa dari ekspor produk kehutanan bisa semakin meningkat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa devisa ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa pada tahun 2019 mencapai US$ 1.1 miliar, dimana US$ 106 juta diantaranya diperoleh dari ekspor ke Belgia, yang merupakan importir produk kehutanan Indonesia nomor empat di Eropa sesudah Inggris, Belanda dan Jerman. “Akibat pandemi Covid 19, devisa ekspor kehutanan Indonesia ke Eropa periode Januari – Juli 2020 mencapai US$ 588 juta, turun 12% dibanding periode yang sama pada tahun 2019, yang mencapai US$ 672 juta,” jelas Indroyono.

Ia juga menambahkan beberapa upaya untuk meningkatkan ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa, antara lain promosi dengan metode digital, serta lebih memperkenalkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)/FLEGT kepada konsumen Eropa. “Pasal 13 dari Naskah Kerjasama Indonesia – Uni Eropa tentang SVLK/FLEGT yang ditandatangani pada tahun 2013 akan menjadi dasar Uni Eropa untuk mempromosikan SVLK/FLEGT kepada konsumen Eropa. Termasuk juga penetapan SVLK/FLEGT untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Negara-Negara Eropa. Hal ini menjadi catatan KBRI Brussel untuk ditindak lanjuti,” tambah Indroyono.

Sementara itu Alexander de Groot , perwakilan industri perkayuan Belgia, Fedustria, menyampaikan bahwa akibat pandemi Covid 19, pola konsumen Eropa berubah dan menguntungkan produk kehutanan karena biaya konsumsi penduduk yang biasanya dipakai untuk berlibur di musim panas telah dialihkan untuk merenovasi rumah dan membeli perabot rumah tangga agar nyaman bekerja dari rumah. “Kebutuhan ini memerlukan produk kayu dan ini peluang bagi eksportir kayu dari Indonesia,” ujar Alexander.

Hal ini disepakati pula oleh dua produsen kayu Indonesia, Ony Hindra Kusuma, anggota Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) dan Erick Luwia dari CV Property, produsen furniture Indonesia. Hal yang sama disampaikan pula oleh Philippe Delaisse, Direktur Utama Ethnicraft Asia dan Nadir Oulad Omar, perwakilan Barabas/Belindo.

Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advokasi Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Robert Wijaya menegaskan yang perlu didorong adalah peningkatan penggunakan internet untuk promosi dan pemasaran secara daring, peningkatan pameran serta pelatihan pembuatan desain produk yang lebih moden bagi industri hilir, terutama industri furniture, yang sebagian besar terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah.

“Tawaran pihak Belgia terkait sarana pergudangan di Pelabuhan Antwerp untuk menampung produk produk industri kehutanan Indonesia, sebelum didistribusikan ke seluruh negara Eropa merupakan langkah inovatif yang harus segera diwujudkan,” tambah Robert.

Dengan akan segera terbitnya Comperhensive Economic Partnership Agrement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa maka diharapkan usaha bersama untuk meningkatkan produk ekspor industri kehutanan akan semakin meningkat di masa depan. (fri)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

UMKM Harus Tetap Diberi Insentif dan Akses Kemudahan

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Adilmakmru.co.id, Jakarta – Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus tetap diberikan kemudahan berusaha termasuk akses modal dan insentif. Sayangnya, ada perubahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Klaster UMKM dalam RUU Ciptaker mendapat sorotan tajam.

Adalah Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuarina yang mengeritik persoalan UMKM tersebut dalam pembahasan RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Nevi dalam rilisnya  yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020) menyatakan, ada materi perubahan yang krusial dalam UU tentang UMKM. Pasal 94 dalam UU tersebut yang mengatur kriteria UMKM diubah oleh Baleg, sehingga tidak ada lagi limitasi batas minimum kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan pada setiap skala usaha.

Perubahan pada pasal yang mengatur UMKM ini. lanjut politisi PKS ini, dapat memengaruhi proses pengembangan UMKM. UMKM kesulitan berkembang oleh sebab pada proses menumbuhkan UMKM, diperlukan kriteria setiap skala usaha agar semua fasilitas kemudahan atau insentif yang diberikan bagi UMKM benar-benar tepat sasaran. Di sinilah pentingnya semua akses kemudahan itu diberikan.

“Fraksi PKS akan selalu terdepan dalam memperjuangkan pengembangan UMKM. Kita mengetahui bersama UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB, yaitu 60,34 persen di tahun 2019. Selain itu dengan memperkuat UMKM maka kita akan memperkuat ekonomi kerakyatan, karena UMKM merupakan penyangga ekonomi kerakyatan,” tandas Nevi.

Anggota DPR yang selalu konsen terhadap UMKM ini menunjukkan, dalam RUU Ciptaker juga dibahas mengenai insentif fiskal dan pembiayaan bagi usaha mikro. Di dalam Pasal 99 ayat (1) RUU Ciptaker disebutkan “Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Nevi berbendapat, Pemerintah hanya memberikan insentif berupa kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan saja. Namun, Fraksi PKS di DPR telah memperjuangkan adanya insentif perpajakan dan insentif lainnya berupa kemudahan mendapat legalitas usaha, kemudahan pembiayaan dan penjaminan, insentif perpajakan, termasuk bagi wirausaha sosial seperti usaha milik pesantren dan ormas keagamaan.

Selain itu, lanjut legislator dapil Sumatera Barat II ini, UMKM juga mendapat kemudahan bahan baku, kemudahan dalam mengakses pasar, pembebasan kewajiban menanggung iuran BPJS, serta terbebas dari kewajiban menerapkan upah minimum regional. Upaya untuk menghilangkan kendala yang dihadapi UMKM perlu diberikan insentif dan kemudahan, sehingga perlu diatur di dalam UU.

“Fraksi PKS memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para pelaku UMKM ke dalam RUU Ciptaker, karena Fraksi PKS memandang upaya pengembangan UMKM harus didukung dengan adanya pemberian insentif serta kemudahan bagi UMKM,” tutup Anggota Baleg DPR RI. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending