Connect with us

NASIONAL

Asian of The Year 2019, Jokowi Antara Pujian dan Ujian

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Joko Widodo (Jokowi) memasuki periode pemerintahannya sebagai presiden yang kedua kali dengan beragam ujian, namun selalu dijawab secara diplomatis.

Saat menunjuk rivalnya di Pemilu 2019, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan, beberapa pihak mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari tindakan Jokowi itu.

Peneliti sosok Jokowi, Andi Zulkarnain, ‘menangkap’ alasan di balik Jokowi menarik ketua umum DPP Partai Gerindra itu ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Jokowi membutuhkan stabilitas. Untuk menjalankan janjinya lima tahun ke depan, yang paling utama yang dia butuhkan adalah stabilitas,” kata Zulkarnain berdasarkan pernyataan tertulis, yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Namun ujian tak berhenti sampai di situ, kembali dipertanyakan. Kali ini, oleh relawan pendukungnya yang akrab disapa Pro Jokowi (Projo), yang memiliki sikap tersendiri soal ini dan mengancam akan pamit.

Jokowi merespons ancaman itu dengan cara yang diplomatis. Ia tidak marah, tidak juga ‘menjilat ludah sendiri’ dengan menarik Prabowo dari posisinya.

Pada akhirnya, relawan Projo tiba-tiba tak jadi pamit, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, saat dipanggil Jokowi ke Istana Negara. Sang ketua organisasi massa ini malah ditunjuk menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Tentang ucapannya mereka akan membubarkan diri jika sesuatu langkah politik tetap dijalankan, dia mengakui bahwa ’emosi’ internal Projo di tingkat bawah belum stabil, namun ungkapan pamit itu soal perasaan. “Projo ini adalah rumah besar pendukung militan Pak Jokowi,” kata dia, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10).

Skor 2-0, Jokowi unggul dari pihak-pihak yang ingin menguji kepemimpinannya. Namun, ujian-ujian rupanya tidak berhenti mengisi hari-hari Jokowi.

Terkini, ujian itu dilakukan pihak-pihak tertentu melalui wacana amandemen UUD 1945. Tapi sekali lagi, Jokowi bisa membaca masalah dan menyelesaikan ujiannya dengan cermat.

Menjerumuskan

Masih ada lagi “ujian”, yaitu soal amandemen UUD 1945. Ia mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode ingin menjerumuskannya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja,” kata Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan saat wacana amandemen UUD 1945 muncul, ia telah menyarankan kepada MPR agar bisa melakukan amandemen terbatas untuk urusan haluan negara saja dan tidak melebar ke mana-mana atau kalau jika tidak bisa, ia memilih tidak perlu dilakukan amendemen UUD 1945.

“Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” katanya.

Terkait ini Zulkarnain mengatakan jika Jokowi telah melalui semua proses tangga jabatan secara sistemik. Dari kepala daerah di kota kecil, Solo, kemudian menjadi gubernur di ibu kota negara, dan menang pada pemilihan presiden, sebanyak dua kali.

Jokowi juga dinilai berhasil melenyapkan mimpi sejumlah politisi yang lebih senior untuk berkantor di Istana Jalan Medan Merdeka Utara.

Padahal rivalnya sudah mempersiapkan diri cukup lama, dengan merebut posisi ketua umum partai, bahkan ada yang secara khusus mendirikan partai. Ada pula yang menapaki puncak karir di militer sebagai jalan menjadi RI 1. Namun semua itu pupus ketika Jokowi hadir dalam pentas politik nasional.

Asian of The Year 2019

Baru-baru ini Jokowi dianugerahi gelar “Asian of The Year 2019” oleh harian berbahasa Inggris dari Singapura, The Straight Times. Negara pulau ini bertetangga langsung dengan Indonesia dan merasakan benar dampak kehadiran warga negara Indonesia di sana.

Sebagian pihak menilai, penghargaan ini memperkuat kisah Jokowi, sebagai sebuah fenomena politik di Indonesia, bahkan di dunia. Bagaimana seorang pengusa kayu biasa, bermetamorfosis menjadi politisi papan atas.
​​​
Namun, penghargaan “Asian of the Year 2019” dari media The Straits Times kepada Jokowi bisa dimaknai sebagai pujian sekaligus ujian baru di periode keduanya sebagai presiden.

Hal itu diungkapkan Zulkarnain. Pasalnya, dari penghargaan itu menuntut Jokowi untuk menunaikan segala janji politiknya di periode kedua serta memberi berkontribusi besar bagi kemajuan Asia.

Dosen ilmu politik UKI itu menjelaskan, salah satu alasan dari penghargaan “Asian of The Year 2019” adalah kemampuan menciptakan keharmonisan di Indonesia. Sehingga menurut dia, Jokowi dituntut menyelesaikan sebanyak mungkin ‘pekerjaan rumah’ terkait isu keharmonisan, toleransi dan keberagaman di Indonesia.

“Misalnya, Jokowi perlu bekerja keras untuk memastikan agar semua umat beragama bisa menyapa Tuhannya dengan khusyuk, tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Jokowi dan tim juga masih perlu bekerja untuk menyembuhkan ‘luka’ di akar rumput karena konflik Pilpres 2019 yang lalu,” ujar dia.

Jokowi juga perlu membangun standar komunikasi publik kepada para pembantunya agar tidak mudah mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti golongan tertentu. Karena ucapan pejabat publik yang tidak berbasis pada data yang valid dan tidak mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat bisa memicu terjadinya ketidakharmonisan.

Sebagai kepala negara anggota negara-negara G-20, Zulkarnain menilai Jokowi sudah sangat pantas tampil sebagai pemimpin kawasan dan dunia. Ketika dunia, termasuk kawasan Asia dihinggapi narasi perpecahan terkait pilihan ke Cina atau AS, Jokowi sudah cocok memberi tawaran untuk tidak memihak salah satunya seperti yang pernah dilakukan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta.

“Sejatinya, menurut saya itu bukan hal baru, Jokowi hanya melanjutkan atau merefleksikan ulang politik luar negeri (polugri) pendiri negeri yang pernah dinarasikan Bung Hatta dengan judul ‘Mendayung di antara Dua Karang’,” kata dia.

Menurut dia, nantinya Jokowi bisa menekankan tentang bagaimana setiap negara bisa mengambil manfaat untuk kepentingan nasionalnya dari semua pihak. “Apalagi mayoritas publik terhipnotis dengan kehadiran Jokowi,” ujar dia. (abd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

DPR Pertanyakan Wacana Penyaluran Bantuan untuk Pegawai

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan terkait sektor pekerja seperti apa yang menjadi sasaran Pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu.

“Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta,” kata Anis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

Di sisi lain, Pemerintah juga harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK  karena justru mereka kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.  Bahkan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyebut warga  menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

“Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,” terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS. “Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat  justru malah hanya untuk menutup kenaikan2-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,” tegas Anis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi pekerja di sektor swasta. Rencananya, Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” papar Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambah, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan. “Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana memberi bantuan berupa bantuan uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kemenkeu.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos,” pungkas Yustinus. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Seharusnya Mendidik

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Foto : dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, merupakan langkah tepat dalam menyikapi masih tingginya penyebaran virus Corona (Covid-19) di Tanah air. 

“Soal sanksi, banyak cara yang bisa dilakukan, apakah sanksi administrasi atau denda dan sebagainya. Tapi sanksi harus bersifat mendidik, bukan represif. Kalau saya katakan, harus ada sanksi yang ‘setengah’ menimbulkan efek jera, seperti itu,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

Masih terkait soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, soal sanksi yang tepat itu  nantinya sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, mengingat  pemerintah daerahlah yang paling mengetahui suasana batin dan kekhasan daerah.

“Semua pihak semestinya mendukung instruksi Presiden ini. Karena dengan penerapan sanksi ini tujuannya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannnya dan lebih luas lagi menyelamatkan Bangsa Indonesia,” kata legislator  asal Boyolali, Jawa Tengah ini.

Ia juga mengingatkan, sebelum vaksin ditemukan, satu satunya cara yang paling efektif mengendalikan virus Corona adalah dengan mengikuti protokol kesehatan.  “Makanya TNI, Polri, Satpol PP juga dilibatkan. Intinya, bagaimana sanksi itu selain mendidik  juga ditaati dengan memberikan efek jera,” katanya. 

Dikatakan Rahmad, perang melawan Covid-19 ini  bukan main-main.  Kalau,  tidak displin mematuhi protokol kesehatan,  efeknya akan semakin parah. Tak hanya  dari sisi kesehatan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat akan terdampak. “Kita harus bahu membahu, agar setiap individu maupun kelompok bisa displin mengikuti protokol  kesehatan. Sekali lagi, displin yang diikuti sanksi yang mendidik, merupakan cara paling efektif melawan Covid-19,” pesan Rahmad.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Salah satu poinnya, meminta kepada kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan aturan disertai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/ bupati/ wali kota yang memuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan bagi warga dan sanksi bagi yang melanggar. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Puan Megawati Bahas Penanganan Covid-19 dengan Agus Yudhoyono

Published

on

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto : Instagram @agusyudhoyono)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Penanganan pandemi virus Covid-19 dan dampaknya menjadi materi pembicaraan pertemuan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Puan memastikan, ia dan Agus sepakat pandemi ini harus diselesaikan secara bergotong royong seluruh elemen bangsa.

“Terkait dengan bagaimana permasalahan penanganan Covid ke depan ini, dan Insya Allah kami sama-sama bersepakat bahwa untuk penanganan Covid ini memang seluruh elemen masyarakat harus bisa ikut berperan serta untuk bisa menangani Covid ini bisa segera berlalu,” ujar Puan usai pertemuan di ruang kerja Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Agus mengamini pernyataan Puan tentang perlunya kerja sama seluruh elemen bangsa termasuk PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat dalam penanganan pandemi Covid- 19. “Saya tadi menyampaikan bahwa Partai Demokrat ingin juga terus berkontribusi baik dalam pemikiran maupun aksi nyata melalui parlemen maupun struktur di lapangan,” kata Agus usai pertemuan.

“Pertemuan berjalan dengan sangat baik, penuh dengan kekeluargaan karena sebetulnya kami juga dulu sering berkomunikasi sebelum masa Covid-19 ini. Tapi dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR RI dan kali ini saya sebagai Ketua Partai Demokrat ini adalah kali pertama pertemuan antara kami berdua. Terima kasih Ibu Puan dan tentunya tadi diskusi sangat cair,” ungkap Agus.

Puan sendiri berharap silaturahmi dengan Partai Demokrat terus terjalin. “Tentu saja bukanlah yang pertama, namun bukan juga yang terakhir, namun tetap akan melakukan silaturahmi untuk bisa membicarakan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama,” kata Puan.

Dalam kesempatan ini Puan didampingi Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan Bambang Wuryanto. Sementara Agus didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro. Selain membahas tentang penanganan Covid-19, pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu juga membahas konsolidasi Pilkada serentak 2020. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending