Connect with us

NASIONAL

Asian of The Year 2019, Jokowi Antara Pujian dan Ujian

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Joko Widodo (Jokowi) memasuki periode pemerintahannya sebagai presiden yang kedua kali dengan beragam ujian, namun selalu dijawab secara diplomatis.

Saat menunjuk rivalnya di Pemilu 2019, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan, beberapa pihak mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari tindakan Jokowi itu.

Peneliti sosok Jokowi, Andi Zulkarnain, ‘menangkap’ alasan di balik Jokowi menarik ketua umum DPP Partai Gerindra itu ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Jokowi membutuhkan stabilitas. Untuk menjalankan janjinya lima tahun ke depan, yang paling utama yang dia butuhkan adalah stabilitas,” kata Zulkarnain berdasarkan pernyataan tertulis, yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Namun ujian tak berhenti sampai di situ, kembali dipertanyakan. Kali ini, oleh relawan pendukungnya yang akrab disapa Pro Jokowi (Projo), yang memiliki sikap tersendiri soal ini dan mengancam akan pamit.

Jokowi merespons ancaman itu dengan cara yang diplomatis. Ia tidak marah, tidak juga ‘menjilat ludah sendiri’ dengan menarik Prabowo dari posisinya.

Pada akhirnya, relawan Projo tiba-tiba tak jadi pamit, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, saat dipanggil Jokowi ke Istana Negara. Sang ketua organisasi massa ini malah ditunjuk menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Tentang ucapannya mereka akan membubarkan diri jika sesuatu langkah politik tetap dijalankan, dia mengakui bahwa ’emosi’ internal Projo di tingkat bawah belum stabil, namun ungkapan pamit itu soal perasaan. “Projo ini adalah rumah besar pendukung militan Pak Jokowi,” kata dia, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10).

Skor 2-0, Jokowi unggul dari pihak-pihak yang ingin menguji kepemimpinannya. Namun, ujian-ujian rupanya tidak berhenti mengisi hari-hari Jokowi.

Terkini, ujian itu dilakukan pihak-pihak tertentu melalui wacana amandemen UUD 1945. Tapi sekali lagi, Jokowi bisa membaca masalah dan menyelesaikan ujiannya dengan cermat.

Menjerumuskan

Masih ada lagi “ujian”, yaitu soal amandemen UUD 1945. Ia mengatakan pihak-pihak yang mengusulkan amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode ingin menjerumuskannya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja,” kata Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan saat wacana amandemen UUD 1945 muncul, ia telah menyarankan kepada MPR agar bisa melakukan amandemen terbatas untuk urusan haluan negara saja dan tidak melebar ke mana-mana atau kalau jika tidak bisa, ia memilih tidak perlu dilakukan amendemen UUD 1945.

“Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” katanya.

Terkait ini Zulkarnain mengatakan jika Jokowi telah melalui semua proses tangga jabatan secara sistemik. Dari kepala daerah di kota kecil, Solo, kemudian menjadi gubernur di ibu kota negara, dan menang pada pemilihan presiden, sebanyak dua kali.

Jokowi juga dinilai berhasil melenyapkan mimpi sejumlah politisi yang lebih senior untuk berkantor di Istana Jalan Medan Merdeka Utara.

Padahal rivalnya sudah mempersiapkan diri cukup lama, dengan merebut posisi ketua umum partai, bahkan ada yang secara khusus mendirikan partai. Ada pula yang menapaki puncak karir di militer sebagai jalan menjadi RI 1. Namun semua itu pupus ketika Jokowi hadir dalam pentas politik nasional.

Asian of The Year 2019

Baru-baru ini Jokowi dianugerahi gelar “Asian of The Year 2019” oleh harian berbahasa Inggris dari Singapura, The Straight Times. Negara pulau ini bertetangga langsung dengan Indonesia dan merasakan benar dampak kehadiran warga negara Indonesia di sana.

Sebagian pihak menilai, penghargaan ini memperkuat kisah Jokowi, sebagai sebuah fenomena politik di Indonesia, bahkan di dunia. Bagaimana seorang pengusa kayu biasa, bermetamorfosis menjadi politisi papan atas.
​​​
Namun, penghargaan “Asian of the Year 2019” dari media The Straits Times kepada Jokowi bisa dimaknai sebagai pujian sekaligus ujian baru di periode keduanya sebagai presiden.

Hal itu diungkapkan Zulkarnain. Pasalnya, dari penghargaan itu menuntut Jokowi untuk menunaikan segala janji politiknya di periode kedua serta memberi berkontribusi besar bagi kemajuan Asia.

Dosen ilmu politik UKI itu menjelaskan, salah satu alasan dari penghargaan “Asian of The Year 2019” adalah kemampuan menciptakan keharmonisan di Indonesia. Sehingga menurut dia, Jokowi dituntut menyelesaikan sebanyak mungkin ‘pekerjaan rumah’ terkait isu keharmonisan, toleransi dan keberagaman di Indonesia.

“Misalnya, Jokowi perlu bekerja keras untuk memastikan agar semua umat beragama bisa menyapa Tuhannya dengan khusyuk, tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Jokowi dan tim juga masih perlu bekerja untuk menyembuhkan ‘luka’ di akar rumput karena konflik Pilpres 2019 yang lalu,” ujar dia.

Jokowi juga perlu membangun standar komunikasi publik kepada para pembantunya agar tidak mudah mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti golongan tertentu. Karena ucapan pejabat publik yang tidak berbasis pada data yang valid dan tidak mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat bisa memicu terjadinya ketidakharmonisan.

Sebagai kepala negara anggota negara-negara G-20, Zulkarnain menilai Jokowi sudah sangat pantas tampil sebagai pemimpin kawasan dan dunia. Ketika dunia, termasuk kawasan Asia dihinggapi narasi perpecahan terkait pilihan ke Cina atau AS, Jokowi sudah cocok memberi tawaran untuk tidak memihak salah satunya seperti yang pernah dilakukan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta.

“Sejatinya, menurut saya itu bukan hal baru, Jokowi hanya melanjutkan atau merefleksikan ulang politik luar negeri (polugri) pendiri negeri yang pernah dinarasikan Bung Hatta dengan judul ‘Mendayung di antara Dua Karang’,” kata dia.

Menurut dia, nantinya Jokowi bisa menekankan tentang bagaimana setiap negara bisa mengambil manfaat untuk kepentingan nasionalnya dari semua pihak. “Apalagi mayoritas publik terhipnotis dengan kehadiran Jokowi,” ujar dia. (abd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

TNI Pastikan Kapal China Tinggalkan Natuna

Published

on

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI, Yudo Margono.

Adilmakmur.co.id, Batam – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memastikan kapal China sudah meninggalkan wilayah ZEE Indonesia di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

“Dari hasil patroli udara maritim jam 14.00 WIB dan dari komandan KRI yang telah menghalau kapal China yang ada di wilayah Indonesia. Posisi hari ini sudah di luar ZEE, di luar Natuna,” kata dia kepada awak media di Natuna, Kepri, Minggu (12/1/2019).

Ia menyatakan perlu melakukan penegasan untuk meluruskan berita simpang siur yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan pemantauan dari layar Puskodal, menunjukkan kapal-kapal China telah ke luar dari ZEE Indonesia. Informasi itu ditindaklanjuti awak pesawat Boeing 737 yang diminta cek langsung dan hasilnya, kapal asing itu sudah berada di luar 200 mill, batas terluar ZEE.

Kondisi di Natuna hanya bisa dikonfirmasi melalui deteksi yang dilakukan pesawat Boeing 737 dan KRI yang langsung mengusir kapal China di perairan.

Ia mengatakan deteksi dilakukan dari udara melalui Boeing yang bekerja sama dengan KRI yang bertugas mengusir.

Selanjutnya, KRI dan pesawat terus akan menjaga perairan ZEE Indonesia.

“Tujuh KRI akan operasi rutin setiap hari, harus ada unsur yang jaga supaya tidak kembali masuk,” kata dia.

Kapal RI akan bergantian patroli ZEE Indonesia.

Hasil pemantauan Puskodal dilanjutkan menggunakan pesawat dan kemudian ditindaklanjuti KRI.

Penjagaan akan dilakukan terus menerus selama 24 jam dalam sehari.

KRI yang siaga ada 7, begitu 3 KRI masuk untuk pengisian bahan bakar dan pembekalan ulang, maka 4 KRI akan keluar. Hal itu dilakukan agar tidak ada kekosongan penjagaan.

“Tidak ada batas waktu. Operasi sepanjang tahun menjaga perairan kita di Natuna,” kata dia. (pra)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres Jelaskan Pendirian Rumah Ibadah Ikuti Peraturan

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai soal pendirian rumah ibadah untuk mengikuti peraturan yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“Kalau soal pendirian rumah ibadah kan sudah ada. Sudah ada Peraturan Bersama Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah dan isi dari peraturan itu sebenarnya kesepakatan majelis-majelis agama yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis (26/12/2019).

Menurut Wapres, peraturan yang telah disepakati oleh majelis-majelis agama harus dijaga.

Dia mengatakan jika syarat untuk mendirikan rumah ibadah di suatu daerah sudah dipenuhi, maka tidak boleh ada pihak yang keberatan.

“Kalau sudah memenuhi syarat tidak boleh ada yang menolak, kalau belum memenuhi syarat tidak boleh memaksakan diri,” kata Ma’ruf.

Dia menjelaskan kepolisian pun harus melindungi pihak-pihak yang sudah menjalani aturan dan hukum.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur mengenai pendirian rumah ibadat.

Dalam Bab IV Pendirian Rumah Ibadat dijelaskan pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Selain itu pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Lalu jika keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pada Pasal 14 dijelaskan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Sementara itu persyaratan khusus pendirian rumah ibadat yang juga harus dipenuhi yakni daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (bay)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Presiden Joko Widodo Paparkan Jadwal Pembangunan Ibu Kota Baru

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Balikpapan – Presiden Joko Widodo memaparkan jadwal pemindahan ibu kota baru yang dimulai dari pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.

“Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari (2020) sudah selesai,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12/2019).

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang yang mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam “omnibus law”

“Lalu revisi UU terkait ibu kota seingat saya ada 14 UU ibu kota dalam ‘ombnibus law’ saya targetkan 3 bulan setelah Januari selesai,” kata Presiden.

Selanjutnya pada Juni 2020, Detail Engineering Design (DED) sudah rampung karena pada akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail.

“Kemudian langsung dilakukan ‘land clearing’ dan pembangunan infrastruktur dasar sehingga kita harapkan tahun depan sudah mulai pembangunan gedung-gedungnya terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan lebih dulu sehingga klaster pemerintahan yang kita harapkan 2023 sudah bisa diselesaikan,” jelas Presiden.

Pararel dengan pembangunan klaster pemerintah, dilakukan juga pembangunan sarana transportasi umum, air dan listrik.

“Saya kira semua pararel, kita harapkan klaster pemerintahan ini bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun, sedangkan untuk klaster lain kita ajak PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), mengajak, swasta baik di klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset dan inovasi termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnis sehingga itu juga akan dikerjakan secara pararel, kira-kira gambaran besarnya itu,” ungkap Presiden.

Pemindahan Ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024.

Untuk memindahkan ibu kota, ada 9 UU yang harus direvisi untuk mewujudkan rencana tersebut. Setidaknya ada lima UU yang perlu direvisi, dua UU bisa direvisi atau dibuat baru, dan dua UU harus dibuat baru.

Lima UU yang perlu direvisi ialah UU No 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dua UU yang bisa direvisi atau dibuat baru adalah UU tentang Penataan Ruang di Ibu Kota Negara dan UU tentang Penataan Pertanahan di Ibu Kota Negara. Sementara itu, UU yang benar-benar harus dimulai sejak awal adalah undang-undang tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara dan UU tentang kota. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending