Connect with us

NASIONAL

Video Hoaks Kepulangan Habib Rizieq Menjelang Reuni 212

Published

on

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menjelang Reuni 212, video viral berisi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di sebuah bandara yang tersebar di media sosial merupakan kabar bohong alias hoaks.

“Iya (hoaks). Video tersebut telah di debunk atau diklarifikasi oleh pemeriksa fakta kami,” kata Direktur Operasional Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Dewi S Sari saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (1/12/2019).

Dalam video berdurasi 1 menit 9 detik yang beredar itu, Rizieq tampak memakai sorban putih dan gamis putih. Ia terlihat keluar dari bangunan seperti bandara dan disambut jamaah dengan shalawat serta takbir.

Mafindo sendiri tidak mau berspekulasi terkait motif tersebarnya video kepulangan Rizieq tersebut.

“Kami tidak dalam kapasitas mengomentarinya. Kami lebih konsentrasi pada pemeriksaan fakta dan edukasi terkait hoaks,” kata Dewi.

Terlepas dari motivasi sebenarnya dari tersebarnya video tersebut, Mafindo menginventarisasi beberapa motivasi orang menyebarkan hoaks. Mulai dari motivasi uang, ideologi, iseng, politik, atau motivasi lainnya.

“Tapi dalam kasus ini, hanya penyebarnya yang tahu (motivasi) sebenarnya,” ujarnya.

Apapun yang jadi motivasi atau alasan penyebar video kedatangan Rizieq di bandara, hoaks adalah urusan serius.

“Konsekuensi dari penyebaran hoaks pada pelaku, secara umum, jika dilaporkan ya bisa terkena UU ITE atau jika ada yg merasa terugikan si pelaku bisa kena pasal pencemaran nama baik,” kata Dewi.

Video kepulangan Rizieq ke Tanah Air yang viral itu juga sudah dibantah oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie.

Menurut dia, di bandara-bandara seperti Soekarno-Hatta, Juanda, atau Batam, belum ada data perlintasan Rizieq masuk ke Indonesia.

Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro juga mengatakan belum mendengar kabar soal kepulangan Rizieq tersebut.

Kendati masih simpang siur, keberadaan Rizieq di Indonesia menjelang acara reuni 212 cukup krusial. PA 212 dan GNPF Ulama berulang kali mengatakan akan berupaya mengurus kepulangan Rizieq untuk hadir di reuni 212.

Kedatangan Rizieq tentu akan menjadi dorongan besar yang berpotensi meramaikan acara reuni 212 yang kini sudah tidak lagi mendapat dukungan dari berbagai organisasi Islam. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NASIONAL

DPR Pertanyakan Wacana Penyaluran Bantuan untuk Pegawai

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan terkait sektor pekerja seperti apa yang menjadi sasaran Pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu.

“Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta,” kata Anis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

Di sisi lain, Pemerintah juga harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK  karena justru mereka kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.  Bahkan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyebut warga  menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

“Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,” terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS. “Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat  justru malah hanya untuk menutup kenaikan2-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,” tegas Anis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi pekerja di sektor swasta. Rencananya, Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” papar Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambah, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan. “Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana memberi bantuan berupa bantuan uang tunai kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana pemberian bantuan ini masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kemenkeu.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos,” pungkas Yustinus. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Seharusnya Mendidik

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Foto : dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Joko Widodo agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, merupakan langkah tepat dalam menyikapi masih tingginya penyebaran virus Corona (Covid-19) di Tanah air. 

“Soal sanksi, banyak cara yang bisa dilakukan, apakah sanksi administrasi atau denda dan sebagainya. Tapi sanksi harus bersifat mendidik, bukan represif. Kalau saya katakan, harus ada sanksi yang ‘setengah’ menimbulkan efek jera, seperti itu,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020).

Masih terkait soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, soal sanksi yang tepat itu  nantinya sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, mengingat  pemerintah daerahlah yang paling mengetahui suasana batin dan kekhasan daerah.

“Semua pihak semestinya mendukung instruksi Presiden ini. Karena dengan penerapan sanksi ini tujuannya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannnya dan lebih luas lagi menyelamatkan Bangsa Indonesia,” kata legislator  asal Boyolali, Jawa Tengah ini.

Ia juga mengingatkan, sebelum vaksin ditemukan, satu satunya cara yang paling efektif mengendalikan virus Corona adalah dengan mengikuti protokol kesehatan.  “Makanya TNI, Polri, Satpol PP juga dilibatkan. Intinya, bagaimana sanksi itu selain mendidik  juga ditaati dengan memberikan efek jera,” katanya. 

Dikatakan Rahmad, perang melawan Covid-19 ini  bukan main-main.  Kalau,  tidak displin mematuhi protokol kesehatan,  efeknya akan semakin parah. Tak hanya  dari sisi kesehatan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat akan terdampak. “Kita harus bahu membahu, agar setiap individu maupun kelompok bisa displin mengikuti protokol  kesehatan. Sekali lagi, displin yang diikuti sanksi yang mendidik, merupakan cara paling efektif melawan Covid-19,” pesan Rahmad.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Salah satu poinnya, meminta kepada kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan aturan disertai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/ bupati/ wali kota yang memuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan bagi warga dan sanksi bagi yang melanggar. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Puan Megawati Bahas Penanganan Covid-19 dengan Agus Yudhoyono

Published

on

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto : Instagram @agusyudhoyono)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Penanganan pandemi virus Covid-19 dan dampaknya menjadi materi pembicaraan pertemuan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Puan memastikan, ia dan Agus sepakat pandemi ini harus diselesaikan secara bergotong royong seluruh elemen bangsa.

“Terkait dengan bagaimana permasalahan penanganan Covid ke depan ini, dan Insya Allah kami sama-sama bersepakat bahwa untuk penanganan Covid ini memang seluruh elemen masyarakat harus bisa ikut berperan serta untuk bisa menangani Covid ini bisa segera berlalu,” ujar Puan usai pertemuan di ruang kerja Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Agus mengamini pernyataan Puan tentang perlunya kerja sama seluruh elemen bangsa termasuk PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat dalam penanganan pandemi Covid- 19. “Saya tadi menyampaikan bahwa Partai Demokrat ingin juga terus berkontribusi baik dalam pemikiran maupun aksi nyata melalui parlemen maupun struktur di lapangan,” kata Agus usai pertemuan.

“Pertemuan berjalan dengan sangat baik, penuh dengan kekeluargaan karena sebetulnya kami juga dulu sering berkomunikasi sebelum masa Covid-19 ini. Tapi dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR RI dan kali ini saya sebagai Ketua Partai Demokrat ini adalah kali pertama pertemuan antara kami berdua. Terima kasih Ibu Puan dan tentunya tadi diskusi sangat cair,” ungkap Agus.

Puan sendiri berharap silaturahmi dengan Partai Demokrat terus terjalin. “Tentu saja bukanlah yang pertama, namun bukan juga yang terakhir, namun tetap akan melakukan silaturahmi untuk bisa membicarakan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama,” kata Puan.

Dalam kesempatan ini Puan didampingi Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan Bambang Wuryanto. Sementara Agus didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro. Selain membahas tentang penanganan Covid-19, pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu juga membahas konsolidasi Pilkada serentak 2020. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending