TIDAK JADI DIRUT, AHOK JADI BOS BUMN

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

Sebelum menulis artikel ini, saya pernah menulis artikel berjudul “Akhirnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi Bos BUMN”. Benar, judul tersebut masih spekulatif mengingat derasnya pihak yang menolak Ahok masuk BUMN.

Namun mencermati dukungan pemerintah yang bulat dan berupaya keras memulihkan citra (image restoration) Ahok, maka saya prediksikan begitu.

Faktualnya, pada Jumat (22/11/2019) Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Bukan Dirut, tetapi tetap jadi bos BUMN.

Erick pun menjelaskan Ahok akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap jadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Sejak pertemuan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Tohir pemberitaan soal Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok berhembus dengan sangat kencang. Wajar saja, Ahok adalah tokoh kontroversi yang setiap aksinya ditunggu publik.

Penolakan Ahok menjadi Bos BUMN datang dari berbagai penjuru. Dari dalam internal Pertamina sendiri, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga mengomentari rencana Presiden Jokowi menjadikan Ahok sebagai pejabat perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Ketua umum PA 212 Slamet Maarif menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN. Belum lagi rencana aksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang sudah siap turun gunung ke jalanan.

Sejumlah akademisi dan pengamat Ekonomi juga bisa digoogling memberikan komentar sentimen negatif kepada Ahok. Begitulah banyak sekali serangan terhadap Ahok yang datang menyerbu.

DUKUNGAN KUAT RESTORASI CITRA DARI PEMERINTAH

Saya ingin memotret peristiwa ini dari kacamata Image Restoration Theory atau pemulihan citra, bukan sisi pro kontra dan kontroversi perpolitikannya.

Adalah hal sangat mendasar dan wajar bahwa setiap tokoh publik ingin citranya selalu baik dan reputasinya semakin baik. Terlepas dari apakah itu tokoh yang baik atau tidak.

Pencetus Image Restoration Theory Prof William Benoit menyebutkan bahwa ada sejumlah strategi komunikasi yang diandalkan bisa merestorasi citra dan memulihkan nama baik dengan manajemen reputasi yang tepat.

Nah, dari kacamata Teori Pemulihan Citra sebenarnya terbaca bahwa pemerintah secara bulat dan super kompak berupaya melakukan restorasi citra terhadap Ahok.

Saya melihat, setidaknya ada tiga langkah pemulihan citra dalam strategi Reducing Offensiveness of Event (yang menjadi bagian penting dari komponen Teori Pemulihan Citra) yang sudah bergulir.

Strategi Reducing Offensiveness of Event ini bertujuan untuk mengurangi resistensi publik agar kesalahan yang dialamatkan kepada Ahok bisa minimalisasi. Dalam konteks ini ada tiga langkah yang sudah dilakukan, antara lain :

Pertama, strategi Bolstering. Dengan adanya statement petinggi pemerintahan yang menyajikan info mengenai tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, yang diharapkan bisa diterima publik dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi yang diyakini menjadi orang yang merekomendasikan langsung nama Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah tersebut.

“Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Dan ini masih dalam proses seleksi,” kata Jokowi ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berpendapat bahwa BUMN dapat diisi oleh profesional.

“Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional, jadi tidak ada masalah itu,” kata Airlangga.

Kedua, strategi Attack Accuser. Dilakukan dengan cara menyerang kredibilitas yang menuduh, dengan mempertanyakan kompetensi dan hal lainnya, dan diharapkan perhatian publik pun berpindah ke penuduh.

Hal ini terlihat dari statemen Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan.

“Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan,” ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Hal serupa juga disampaikan Staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, yang menduga upaya FSPPB menolak Ahok bergabung di perusahaan pelat merah dilatari dua faktor, yang berkaitan dengan sikap transparansi Ahok dan perbedaan politik.

Ketiga, strategi Minimization. Yaitu dengan melakukan upaya-upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif dengan cara-cara persuasi kepada publik, sekaligus meyakinkan publik bahwa yang terjadi tidaklah seburuk seperti yang dipikirkan, dipersepsikan, atau yang terjadi.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meralat pernyataannya soal kewajiban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika menjabat bos BUMN.

“Kader tidak masalah (menjadi Bos BUMN), sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif,” kata Fadjroel kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Strategi ini biasanya juga dilakukan secara senyap dan diam-diam. Sebagai mantan pejabat nomor satu di DKI Jakarta tentunya Ahok sudah berpengalaman dan sangat paham serta mengerti urgensi meredam api membesar.

KEPUTUSAN POLITIK DI DUNIA BISNIS

Biasanya dalam berbagai kesempatan, pemerintah punya banyak opsi untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan tunjuannya. Pemerintah punya otoritasnya, Presiden pun punya hak prerogatif yang sangat powerfull.

Apalagi semua pihak terkait, pihak pemerintah, istana, Kementerian BUMN, dan para pendukung Ahok terlihat mulai intensif melakukan strategi public relations & komunikasi, dengan manajemen reputasi yang efektif.

Inilah saatnya rakyat Indonesia menyaksikan kontestasi dan perhelatan politik yang lainnya di dunia bisnis dan korporasi, terutama BUMN.

Memang benar di dunia ini, tidak ada yang mustahil, selalu saja terbuka berbagai opsi dan kemungkinan. Seberapapun kecilnya peluang itu.

Apapun endingnya sudah diputuskan, Ahok menjadi. Komisaris Utama BUMN. Tentu banyak PR besar yang harus dituntaskan untuk Pertamina, termasuk mengembalikan nama baiknya, merestorasi citra, dan melambungkan reputasinya lagi.

Kita berharap mudah-mudahan rakyat – yang menjadi pemegang saham terbesar BUMN, yang seringkali dilupakan – bisa turut menikmati kontribusi yang diperoleh dari BUMN. Semoga.

[Oleh: Budi Purnomo Karjodihardjo. Penulis adalah seorang mediapreneur dan praktisi komunikasi. Budi dan timnya, RESTART – Media Restoration Agency, menyediakan waktu untuk membantu personal/korporasi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Image Restoration Theory]

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan media Opiniindonesia.com