Connect with us

POLITIK

Pengamat : Prabowo Cerdas Tak Ungkap Rincian Anggaran

Published

on

Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024, Prabowo Subianto.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil langkah cerdas dengan tidak membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi I DPR RI.

Dalam rapat yang digelar Di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2019), Prabowo menolak menuruti permintaan Anggota Komisi I dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon untuk memaparkan program kerja dengan menguraikan anggaran Kemenhan secara terbuka dalam rapat. Anggaran Kemenhan yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp131,2 triliun.

“Respon Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan ES (Effendi Simbolon) yang meminta uraian anggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak,” ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Dia mengatakan sikap Prabowo yang hanya bersedia memaparkan rincian anggaran dalam rapat tertutup menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu telah mampu “membaca” peta politik para aktor politik di parlemen.

Prabowo dinilai telah melakukan hal yang sangat strategis dalam manajemen pertahanan di Tanah Air.

Menurut Emrus, membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat terbuka sangat riskan dilakukan, karena berpotensi menjadi konsumsi publik dan dunia internasional yang sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan pertahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“Alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga, dan dikaitkan dengan postur keseluruhan APBN kita, saya mendukung pandangan Menhan agar dibahas dalam sidang tertutup di Komisi I DPR-RI,” ucap Emrus.

Dia menambahkan apabila terdapat negara yang secara terbuka menyampaikan anggaran pertahanan ke publik, hal itu tidak lain merupakan bagian dari strategi pertahanan negara tersebut.

“Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang pertahanan,” kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu. (fat)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Jangan Lakukan Demoralisasi Terhadap Angkatan Bersenjata

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD berkunjung ke markas Kopassus. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD meyakini jika masa depan Indonesia lebih bagus dan maju asalkan tetap menjaga persatuan. Menurutnya, jangan sekali-kali melakukan demoralisasi terhadap angkatan bersenjata dan semua yang dibangun dalam jaring-jaring pemerintahan di Indonesia ini.

“Saya yakin masa depan Indonesia akan menjadi lebih bagus dan lebih maju, kita optimis untuk itu, yang penting kita menjaga kebersatuan dan jangan sekali-kali melakukan demoralisasi terhadap angkatan bersenjata kita, terhadap militer kita, terhadap TNI kita, terhadap Polri kita, terhadap penegak hukum kita, dan semua yang dibangun dalam jaring-jaring pemerintahan kita di Indonesia ini,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja ke Mako Kopassus, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Menko Polhukam mengaku kagum dengan pasukan khusus yang dimiliki Indonesia ini. Karena dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya di bidang pertahanan, persenjataan dan sebagainya, untuk menjaga pertahanan Indonesia.

“Saya tadi menulis kesan begini, dulu bangsa Indonesia itu berhasil memerdekakan Indonesia dengan hanya model semangat dan keberanian, tidak punya apa-apa, bisa merdeka dan bisa kita pelihara, sesudah Indonesia merdeka, kita membangun TNI, kemudian di dalam TNI itu ada Kopassus, kita bukan hanya punya keberanian, tetapi juga punya keterampilan dan juga peralatan,” kata Menko Polhukam.

Terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengungkapkan jika Pemerintah sekarang masih membahas draft rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam aksi terorisme. Menurutnya, hal itu adalah amanat undang-undang yang disebutkan bahwa TNI dilibatkan di dalam penanganan aksi terrorisme dan itu diatur dengan suatu peraturan presiden.

“Oleh sebab itu, karena itu amanat undang-undang kita sekarang mengolahnya agar menjadi proporsional. Karena dulu memang pikirannya terorisme itu adalah lebih ditekankan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana itu artinya hukum maka namanya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Tetapi ternyata, lanjutnya, tindak pidana saja tidak cukup karena ada hal-hal tertentu, dimana TNI harus terlibat di dalam skala tertentu, dalam jenis kesulitan tertentu, dalam situasi tertentu, dan dalam objek tertentu. “Itu sekarang sedang disiapkan. Kita harus membuat itu, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa selesai,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

“Sekarang sedang di pelototi untuk diselesaikan secepatnya, karena draftnya sudah ada, tinggal penyerasian beberapa hal agar semua berjalan baik,” sambungnya. (kan)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Isu Reshuffle, Waktunya Presiden Mengambil Menteri dari DPD

Published

on

Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Utara, Hasan Basri. (Foto : dpd.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Senator asal Provinsi Kalimatan Utara yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri, S.E., MH mengatakan wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar karena tidak puas dengan kinerja menteri-menterinya. Kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa dasar marah besar kepada menterinya. Para menteri Presiden Jokowi dinilai tidak dapat mengambil kebijakan yang tepat dan sesuai di saat kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19.

Hasan Basari menambahkan, selain kurang gesit, lambatnya Kementerian dalam mengambil keputusan, menjadi satu indikasi jika seorang menteri tidak serius dalam menjalankan pekerjaan.

Terkait isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi di kabinetnya, lanjut Hasan, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena menjadi hak prerogatif dari seorang kepala negara, apalagi saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat rendah. Hasan menilai, adanya tarik ulur kepentingan dalam kebijakan pemerintah saat menangani pandemi Covid-19 dan New Normal juga menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja beberapa kementerian.

“Jika melihat dinamika politik yang terjadi, kemudian, lambanya kinerja beberapa menteri Jokowi-Ma’ruf. Sangat mungkin dilakukan reshuffle dalam rangka penyegaran Kementrian sekaligus menjawab kegelisahan publik terkait berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegas HB.

Hasan berharap jika terjadi reshuffle kabinet, jangan sampai hal tersebut menjadi tarik menarik kepentingan berbagai pihak, terutama partai koalisi pendukung yang mengincar kursi menteri. Posisi menteri harus diisi oleh orang yang layak dan merupakan pilihan presiden.

“Kita berikan ruang sebebas-bebasnya kepada presiden untuk mengevaluasi para menterinya, jangan ada pihak yang menekan dan mengintervensi sehingga menyandera pak presiden,” pesan Hasan.

Lebih lanjut, Hasan Basri menyatakan, dalam rangka memberi keseimbangan, khususnya keterwakilan daerah, sudah saatnya presiden memberikan porsi menteri itu kepada perwakilan lembaga DPD RI. “Tinggal menunjuk siapa yang paling pas diposisikan sebagai pembantu presiden dari kalangan DPD RI, sehingga ada keterwakilan daerah di pemerintahan,” harapnya..

Menurut HB, hal ini bisa saja dilakukan, mengingat juga pernah terjadi di era presiden SBY, dimana pengelolaan beberapa kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi daerah. (dpd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Ditanya Ketua MPR soal Isu Resuffle Kabinet, Presiden Terkekeh-kekeh

Published

on

Suasana pertemuan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Foto : Istimewa)

Adilmakmur.co.id, Bogor – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, dalam pertemuan pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Rabu (8/7/2020), selain membahas rencana Sidang Tahunan MPR RI dan agenda kenegaraan lainnya, juga sempat menyinggung soal reshufle. Adalah Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Syarief Hasan yang menanyakan langsung tentang isu reshuffle kabinet tersebut sebagaimana santer diberitakan akhir-akhir ini.

“Presiden Jokowi hanya terkekeh-kekeh dan tidak menjawab secara langsung tentang isu reshufle. Beliau hanya menekankan, bahwa para Menteri harus kerja ekstra keras. Terapkan manajemen krisis. Pastikan semua program dan dana tersalurkan. Rakyat semua menunggu. Kalau perlu kerja 24 jam. Saya sendiri kata presiden, setiap hari langsung turun ikut mengawasi. Sekarang ini, tidak hanya menteri yang saya tanya. Tapi saya kejar juga sampai ke sekjen dan dirjen kementerian. Itu penjelasan presiden. Artinya, Presiden tidak ingin ada menteri yang main-main. Semua harus fokus bekerja menghadapi krisis. Ini masa-masa yang sangat sulit,” ujar Bamsoet.

Jadi, tambah Mantan Ketua DPR RI ini. Presiden tidak menyampaikan langsung secara implisit, apakah akan ada reshuffle atau tidak. Silakan tafsirkan sendiri pandangan presiden tersebut,” ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/2020).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopulhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap isu reshuffle kabinet tak menjadi bola liar yang kontraproduktif terhadap penanganan Covid-19. Para menteri harus tetap fokus bekerja lebih efektif, jangan sampai malah sibuk memikirkan isu reshuffle. Sebagai pembantu presiden, para menteri harus bisa mengejar ritme kerja presiden yang sangat cepat. 

“Jadikan teguran yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada beberapa waktu lalu sebagai pemacu semangat kerja. Rakyat sangat menantikan agar dana penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 905,1 triliun bisa cepat dirasakan secara langsung oleh rakyat. Penyerapan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran harus segera dilakukan,” pungkas Bamsoet.

Sementara Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menambahkan, saat dirinya menanyakan mengenai rencana reshuffle, Presiden Joko Widodo menanggapi dengan menegaskan dirinya ingin semua menteri bekerja maksimal. 

“Secara implisit, Bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan,” kata Syarief. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending