Connect with us

POLITIK

Pengamat : Prabowo Cerdas Tak Ungkap Rincian Anggaran

Published

on

Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024, Prabowo Subianto.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil langkah cerdas dengan tidak membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi I DPR RI.

Dalam rapat yang digelar Di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2019), Prabowo menolak menuruti permintaan Anggota Komisi I dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon untuk memaparkan program kerja dengan menguraikan anggaran Kemenhan secara terbuka dalam rapat. Anggaran Kemenhan yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp131,2 triliun.

“Respon Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan ES (Effendi Simbolon) yang meminta uraian anggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak,” ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Dia mengatakan sikap Prabowo yang hanya bersedia memaparkan rincian anggaran dalam rapat tertutup menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu telah mampu “membaca” peta politik para aktor politik di parlemen.

Prabowo dinilai telah melakukan hal yang sangat strategis dalam manajemen pertahanan di Tanah Air.

Menurut Emrus, membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat terbuka sangat riskan dilakukan, karena berpotensi menjadi konsumsi publik dan dunia internasional yang sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan pertahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“Alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga, dan dikaitkan dengan postur keseluruhan APBN kita, saya mendukung pandangan Menhan agar dibahas dalam sidang tertutup di Komisi I DPR-RI,” ucap Emrus.

Dia menambahkan apabila terdapat negara yang secara terbuka menyampaikan anggaran pertahanan ke publik, hal itu tidak lain merupakan bagian dari strategi pertahanan negara tersebut.

“Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang pertahanan,” kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu. (fat)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Heboh Kebakaran di Gedung Nusantara III, Ini Kata Sekjen DPR RI

Published

on

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan tidak ada kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Namun asap putih tebal keluar akibat tidak berfungsi dengan baiknya sistem aerosol. Sebagaimana diberitakan, asap tebal berwarna putih sempat memenuhi area selasar Gedung Nusantara III mulai pukul 12.00 WIB.

“Ini bukan kebakaran, tetapi sistem aerosol yang terlalu sensitif, atau kita sebut sistem aerosol yang terbuka, sehingga mengeluarkan asap atau fogging dibeberapa titik, yang biasanya terjadi saat ada kebakaran atau ada api,” kata Indra saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara II seperti dilansir Parlementaria, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran telah sampai di lokasi kejadian. Terkait ini, Indra juga menyampaikan bahwa pihak pemadam kebakaran (damkar) tengah meneliti dan mengevaluasi penyebab sistem aerosol tersebut dapat terbuka.

“Sekarang posisinya sudah sangat clear, tidak ada kerusakan apapun, tidak ada korban, tetapi sebagai sebuah prosedur, rekan-rekan dari damkar masih menyelidiki mengapa sistem tersebut mengeluarkan asap yang banyak sekali, sehingga kalau dari luar terkesan seperti ada yang terbakar,” imbuhnya.

Turut hadir memberikan keterangan pers, Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Nana Sudjana juga memastikan tidak adanya kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pemincunya.

“Di lantai 2 ada sekitar 10 aerosol yang ada di sana, kemungkinan itu error dan menimbulkan banyak asap. Anggota kami, baik dari Polda dan Polres, sudah mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sedang memastikan penyebab dari error tersebut. Jadi sekali lagi, tidak ada api, tidak ada kebakaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, aerosol merupakan butiran halus atau cairan yang yang tersebar secara merata di udara, seperti asap dan kabut. Dalam sistem pemadam kebakaran, sistem tersebut dapat mendeteksi sensor panas untuk kemudian secara otomatis mengeluarkan asap (aerosol) untuk memadamkan api. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Tjahjo Kumolo Ajak Cegah Meluasnya Pemikiran Radikal, PNS Diharuskan Setia pada Pancasila

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Dalam pemaparannya di sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (17/2/2020) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menekankan pegawai negeri mesti setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, dan pemerintahan yang sah.

Ia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu ada 12 pejabat eselon 1 yang gagal dalam proses seleksi untuk menjadi kepala sebuah lembaga pemerintah karena cara pandanganya sudah radikal, bahkan berniat ingin mengganti Pancasila.

Tjahjo mengatakan dua bulan lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan rapat dengan Badan Kepegawaian Negara yang hasilnya menyebutkan ada 189 aparatur sipil negara terlibat radikalisme, narkotika, dan korupsi. Yang terlibat narkotika langsung dipecat. Yang terbelit kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap juga langsung diberhentikan.

Sedangkan aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme, sebagian ada yang dikenai sanksi berupa diturunkan pangkatnya, sementara lainnya batal naik pangkat menjadi pejabat eselon satu dan dua.

“Kemarin kita tunjuk satu pejabat kepala lembaga, tugas pertamanya adalah mengganti seluruh pejabat eselon satu di bawahnya karena sudah terpapar radikalisme terorisme. (mereka) sudah terbuka terang-terangan lewat media sosial sudah ingin mengganti Pancasila Undang-undang Dasar 1945,” ujar Tjahjo.

Namun, Tjahjo tidak merinci nama lembaga yang dimaksud serta berapa jumlah eselon yang akan diganti dalam institusi tersebut.

Tjahjo menegaskan pemerintah menghormati prinsip aparatur sipil negara dalam beragama, misalnya dengan tidak melarang PNS untuk berjilbab ketika bekerja, meskipun tetap melarang mereka bercadar.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Indonesia tambahnya juga bisa disebut sebagai khilafah karena dalam bahasa Arab, khilafah itu berarti sistem pemerintahan.

“Sehingga jangan ribut Anda nggak ikut khilafah. Sudah ini, kalau dibahasa Arab kan Indonesia itu khilafah Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia. Lalu sistemnya seperti apa? Sistemnya itu bermacam-macam,” kata Mahfud.

Mahfud meyatakan ideologi Pancasila harus sampai ke akar rumput.. Generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa yang kerap menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme tambahnya perlu mengintensifkan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila. (lel)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Menko Polhukam Usul agar Polsek Tak Tangani Penyelidikan dan Penyidikan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD mengusulkan agar Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice).

“Polisi harus mendekatkan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP, dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP, sehingga ada gagasan tadi yaitu agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Mahfud yang juga Menteri Politik Hukum dan Keamanan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Mahfud mengatakan usulan kepada Presiden ini juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahwa jajaran polisi di tingkat Polsek sering dibebani target penanganan perkara. Akibat hal itu, kata Mahfud, Polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabene-nya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.

“Karena ini Polsek seringkali pakai sistem target. Kalau tidak pakai pidana, dianggap tidak bekerja. Lalu yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan, seharusnya yang itu ditonjolkan,” ujar dia. “Jadi dengan ini, Polsek tidak cari-cari perkara,” ucap Mantan Ketua MK ini.

Usulan itu juga berangkat dari fakta bahwa lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan hanya memiliki tingkatan wilayah terkecil di Kota atau Kabupaten, yakni Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Sedangkan Polsek merupakan unsur Polri yang berada di tingkat kecamatan.

“Karena Kejaksaan dan Pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten atau kota yang terbawah, kenapa kok Polsek ikut-ikutan. Meski begitu ini akan masih diolah lebih lanjut,” ujarnya menegaskan.

Meski demikian, kata Mahfud, perubahan tugas struktural kepolisian ini baru berupa usulan, dan masih akan dibahas dengan instansi terkait. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending