Connect with us

HUKUM

Menkominfo : Percepatan RUU PDP Upaya Dukung Kedaulatan Data

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) adalah upaya mendukung kedaulatan data.

“Makanya kami mau percepat RUU PDP. Begitu RUU-nya selesai, semua persoalan yang kita persoalkan akan diselesaikan di RUU itu,” ujar Johnny di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Menurut Johnny, kekhawatiran tentang kedaulatan data bisa diselesaikan meski tanpa melihat dan mengkoreksi satu-satu pasal, kalimat, maupun ayat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) atau undang-undang lainnya.

Sebelumnya, PP 71/2019 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menimbulkan nada sumbang dari banyak pihak, termasuk beberapa dari Komisi I DPR RI.

Penyebabnya adalah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengizinkan pengelolaan, pemrosesan, dan atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di luar Indonesia. Dalam rangka perlindungan data pribadi WNI dan menjaga ketahanan nasional, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menyosialisasikan kebijakan PP 71/ 2019 tentang PSTE.

Johnny mengatakan kalau Presiden Joko Widodo tidak bermaksud menghilangkan kedaulatan data dengan mengeluarkan peraturan tersebut.

“Pak Joko Widodo punya komitmen yang kuat dan memberikan penugasan secara khusus terkait dengan kedaulatan data. Jadi komitmen Presiden soal kedaulatan data, ya, itu serius,” kata Johnny.

Oleh karena itu, Kemkominfo menjadikan kedaulatan data sebagai prioritas pembicaraan dengan Komisi I DPR RI pada hari ini.

Dan ia melihat, ada sinergi dan semangat yang sama antara DPR RI dengan Pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Menkominfo menegaskan meski diwakili Kemkominfo, pemerintah hanya ada satu, yaitu Presiden.

“Karena Presiden memutuskan seperti itu, maka Kemkominfo melaksanakannya. Tidak ada yang mendua di situ,” kata Johnny. (abd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Penghinaan Ahok ke JPU

Published

on

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto : Instagram @basuki.ahok_)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Polda Metro Jaya sekarang tengah melakukan tahap pemberkasan berkenaan kasus penghinaan terhadap Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) yang dikakukan oleh tersangka EJ (47) dan KS (67) melalui media sosial.

“Untuk perkembangan kasus ini, tim tengah melengkapi berkas perkara yang ada untuk segera kita serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Kombes Yusri juga menyebut pihak pelapor saat ini menyerahkan semua kasus itu ke pihak kepolisian.

“Sampai saat ini untuk proses masih terus berjalan dan belum ada sampai saat ini pelapor menyatakan untuk memaafkan tersangka atau mencabut laporannya,” ujar Yusri.

Atas perbuatannya tersebut para tersangka dikenakan Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keduanya terancam hukuman empat tahun penjara. (pol)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polri Tetapkan Kasus Red Notice Djoko Tjandra Naik ke Penyidikan

Published

on

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (Foto : humas.polri.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta– Polri menyatakan kasus dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra dari daftar Interpol masih terus diselidiki. Kini, kasus tersebut sudah naik ke Tahap Penyidikan.

“Setelah melaksanakan kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, Kamis (6/8/2020).

Argo mmengatakan, bahwa penyidik telah memeriksa 15 saksi terkait perkara tersebut. Selain itu, Polri juga telah menggandeng PPATK untuk mengusut dugaan aliran dana.

“Jadi konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang dipersangkakan adalah dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Sugiarto Tjandra sekitar bulan Mei 2020 sampai Juni 2020,” jelasnya.

Namun Argo belum mau merinci pihak mana saja yang terlibat dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Argo memastikan pihak-pihak yang diduga terlibat akan dijerat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 KUHP.

“Tentunya ditahap penyidikan ini adalah serangkaian penyidik untuk mencari pelakunya,” tukas dia. (pol)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Laporan Tidak Ditanggapi, Rimafa Law Firm & Partners Datangi Propam Mabes Polri

Published

on

Rifama & Partners Saat mendatangi Kadiv Propam Mabes Polri. (Foto : Istimewa)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kantor hukum Rifama & Partners mendatangi Kadiv Propam Mabes Polri terkait kasus kliennya yang tidak kunjung mendapatkan tanggapan atas laporan yang telah di sampaikan ke Polres Tangerang Selatan pada tanggal 15 Januari 2020 di Kantor Kepolisian sektor Ciputat.

Atas kelambanan itu Advokat Rifama & Partners melaporkan pihak Kepolisian Sektor Ciputat ke Kadiv Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kode etik pada dini hari (Kamis 02/08/2020).

Berdasarkan kajian dan analisis mendalam oleh tim tim kuasa hukum akhirnya pengacara menduga bahwa, telah terjadi 2 (dua) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Sektor Ciputat beserta Sdr. RR.

Pertama, menyangkut profesi orknum Kepolisian Sektor Ciputat dalam hal ini, pihaknya melaporkan oknum Polisi tersebut ke Kadiv Propam Mabes Polri.

Kedua, pidana umum bagi oknum Kepolisian yang melanggar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka Proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

“Oleh karena itu, maka kami akan melaporkan oknum Kepolisian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya atau Polres Kota Tangerang Selatan,” ulangnya.

Tuntutan Rifama & Partners melaporkan oknum Polisi tersebut dengan pasal 18 ayat 1 KUHP, tentang melaksanakan tugas Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Selanjutnya Rifama & Partners menambahkan Pasal 1 ayat 16 KUHP, pasal 38 ayat 1 KUHP, 368 Ayat 1 KUHP dan pasal 167 Ayat 1 KUH Pidana .

Pihak kuasa hukum Victor berharap Kapolri dan Presiden memperhatikan kasus dugaan oknum Polisi di Polsek Ciputat karena ini mengkut Marwah Kepolisian RI.

Kronologis Peristiwa

Kejadian ini sudah berlangsung sejak tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 12:00 WIB Klien Rifama & Partners, yaitu Victor Sebastian Siregar kedatangan 4 tamu yang tidak dikenal.

Diduga tamu adalah RR seorang ASN di Kementerian ESDM berserta ibu kandungnya, HIPN, dan A (oknum Kepolisian Sektor Ciputat) di tempat tinggal klien Rifama & Partners, di Jl. Cendrawasih V, Kost Bambulogy Mantion No 125, Ciputat Sawah Baru, Tanggerang Selatan.

Kronologis dari kejadian ini adalah Ke empat orang (pelaku) tersebut mendatangi kamar kost korban yang terletak dilantai 2 bernomor C 201, begitu awal mulanya.

Salah satu dari mereka yang diduga oknum kepolisian Sektor Ciputat menggedor kamar korban, dan masuk kedalam kamar korban, hingga terjadi perbincangan antara kedua dua belah pihak.

Kemudian Direktur Rifama & Partners, Farhan Chaniago SE SH MH menjelaskan secara detail kejanggalan yang dialami klien, sekitar 10 poin kronologis.

“Terkait hal tersebut, klien kami merasa diperlakukan semena – mena, diintimidasi, dan diperlakukan tidak menyenangkan oleh oknum Kepolisian Sektor Ciputat dan Sdr. RR,” katanya. (*/tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending