Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong skema omnibus law, yakni menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu, untuk dapat segera diterapkan guna mengatasi ketidakpastian peraturan mengenai investasi asing.
“Bahwa memang peraturan kadang-kadang juga berubah-ubah sesuai kondisi yang ada. Oleh karena itu sekarang kita (Pemerintah) memperbaiki dengan yang baru, omnibus law, itu untuk mencabut semua (peraturan) yang bertentangan satu sama lain,” kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (8/10/2019).
JK mengatakan peraturan yang berubah-ubah seringkali dibuat sesuai dengan kondisi iklim investasi di dalam negeri. Namun, dampak dari ketidakpastian peraturan tersebut menyebabkan pengusaha asing mempertimbangkan kembali untuk memperpanjang investasinya di Indonesia.
Oleh karena itu, JK meminta jika perubahan peraturan tersebut mungkin terjadi, maka seharusnya harus mempermudah kondisi investasi di dalam negeri.
Baca Juga:
Begini Tanggapan Bos Apple Saat Presiden Jokowi Minta Bangun Pabrik Manufaktur Apple di Indonesia
Sempat Tembus Rp16.000/ Dolar AS, BI Beber Sejumlah Upaya untuk Jaga Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
“Aturan itu bisa diubah kalau makin memudahkan, seperti OSS (online single submission), banyak negative list kita kurangi. Itu sebenarnya yang mempermudah,” tambahnya.
Omnibus law merupakan suatu konsep pengintegrasian sejumlah undang-undang menjadi satu produk hukum baru. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, telah menyusun draf undang-undang (UU) dengan merombak 72 UU terkait perizinan.
Sementara itu, pengamat ekonomi politik internasional dari Binus University Jakarta, Tirta Mursitama, mengatakan kebijakan pemerintah harus terintegrasi supaya pengusaha asing tidak menghentikan investasinya di dalam negeri.
“Pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi, kalau tidak maka investor akan lari ke tempat uang berkembang lebih banyak,” kata Tirta ketika dihubungi lewat sambungan telepon di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Baca Juga:
Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban dalam Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban dalam Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Tirta menambahkan pemerintahan dan DPR baru mendatang harus menempatkan kepentingan umum dalam menentukan arah kebijakan yang membawa iklim investasi lebih baik di dalam negeri.
“Politik domestik yang berujung pada kolusi dan korupsi harus disudahi. Persaingan global harus kita menangkan, sehingga Pemerintah jangan sampai tersandera,” ujarnya. (fna)