Connect with us

HUKUM

Melchias Marcus Mekeng Kembali Tidak Penuhi Panggilan KPK

Published

on

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi.

KPK memanggil Mekeng untuk tersangka Samin Tan (SMT), pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Saksi Melchias Markus Mekeng kembali tidak datang dijadwal pemeriksaan hari ini. Tadi kami menerima surat dari pihak kuasa hukum dengan lampiran surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2019. Alasan tidak hadir karena kondisi kurang sehat,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

KPK, kata Febri, akan membahas tindak lanjut setelah saksi tidak hadir dalam beberapa kali agenda pemeriksaan di KPK.

“Di surat kali ini juga tidak ada lampiran keterangan dari dokter,” ungkap Febri.

Sebelumnya, Mekeng tidak memenuhi panggilan KPK masing-masing pada Rabu (11/9/2019), Senin (16/9/2019), dan Kamis (19/9/2019).

Saat panggilan pertama pada Rabu (11/9/2019), Mekeng mengirimkan surat ke KPK karena sedang berada di luar negeri. Kemudian pada Senin (16/9/2019), Mekeng tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih dalam perjalanan dinas.

Selanjutnya pada Kamis (19/9/2019), yang bersangkutan sedang berada di luar negeri karena ada kegiatan dinas dan ada kebutuhan “check up” kesehatan.

Diketahui, tersangka Samin Tan memberi suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar terkait pengurusan terminasi kontrak tersebut.

KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun sampai saat ini, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM di mana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerba Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. (bfd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bamsoet : Pemilihan Presiden Langsung Tidak Diamandemen

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Tangerang – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa pemilihan presiden tidak akan dibahas dalam rencana amendemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana direkomendasikan oleh MPR RI periode 2014-2019.

“Saya tegaskan, amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak membahas pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. Tidak dikembalikan ke MPR RI. Tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris MPR RI terakhir tahun 2002,” tegas Bamsoet lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini memastikan amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar dan dipastikan pula masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimal dua periode.

“Amanademen terbatas UUD NRI 1945 hanya akan membahas masalah ekonomi dan pembangunan. Kita tidak akan membiarkan menjadi bola liar. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada amandemen terkait pemilihan presiden secara langsung,” tukas Bamsoet.

Hal itu disampaikan Bamsoet saat Pimpinan MPR RI mengantarkan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024, bersama KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB, di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI, Jakarta.

Pimpinan MPR RI memastikan seluruh proses persiapan menjelang pelantikan presiden – wakil presiden telah siap. Koordinasi dengan berbagai lembaga negara seperti KPU, TNI, Polri, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara juga terus dilakukan, agar pada hari pelaksanaan pelantikan bisa berjalan khidmat.

“Silaturahim dengan Presiden Joko Widodo sekaligus meminta pandangan beliau guna memastikan beberapa hal teknis lainnya. Presiden mempercayakan sepenuhnya kepada MPR RI sebagai tuan rumah. Kesuksesan pelantikan bukanlah semata buah hasil kerja MPR RI, melainkan buah hasil kerja Bangsa Indonesia,” ujar Bamsoet.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), Lestari Moerdijat (F-Nasdem) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa MPR RI juga telah silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Maruf Amin, Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, kandidat calon presiden – wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Serta malam nanti ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kehadiran mereka dalam pelantikan selain membawa kesejukan bagi iklim politik nasional, juga akan membawa pesan penting bahwa para elite politik selalu mengedepankan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Berbagai luka dan dinamika saat Pemilu 2019 lalu, telah kita balut bersama, sehingga masyarakat di akar rumput tak lagi dihadapkan pada potensi perpecahan,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, usai dilantik dan resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, MPR RI mengajak Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin bisa seiring sejalan dengan MPR RI dalam menghadapi berbagai agenda ketatanegaraan. (sel)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

MPR Sampaikan Amandemen Tidak akan Jadi “Bola Liar”

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan dirinya menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa rencana amendemen UUD 1945 tidak akan menjadi “bola liar” karena tidak ada materi atau agenda politik dalam amendemen tersebut.

“Jadi tadi saya menjelaskan kepada Presiden Jokowi dan meyakinkan beliau, sebagai Pimpinan MPR saya jamin bahwa amendemen tidak akan menjadi bola liar karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amendemen,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia mengatakan, MPR menjelaskan bahwa yang akan didalami dalam amendemen adalah aspirasi terhadap pokok-pokok pikiran tentang pembangunan dan ekonomi bangsa.

Menurut Bamsoet, dirinya juga menjelaskan bahwa tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandataris MPR dan tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR.

“Dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Megawati Soekarnoputri yang jadi mandataris MPR RI terakhir pada tahun 2002,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, Presiden Jokowi menyambut baik rencana tersebut dan selaras dengan ruang untuk penyampaian aspirasi publik atau aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat ditampung dan dikaji MPR melalui Badan Pengkajian.

Bamsoet mengatakan apapun ujungnya, nanti MPR RI pasti akan berkonsultasi kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan karena beliau juga salah satu “stakeholder” bangsa ini yang harus didengar suaranya terkait amendemen.

Dia mengatakan tidak ada catatan khusus yang disampaikan Presiden, namun hanya menyampaikan kesiapannya hadir untuk diangkat sumpah dan menyampaikan pidato pertama dalam jabatan keduanya sebagai Presiden hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mendagri Keluarkan SK untuk Ganti Kepala Daerah yang Terkena OTT KPK

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas untuk menggantikan Kepala Daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan sehingga roda pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik dan maksimal.

“Yang ditahan Kepala Daerah, karena mencukupi bukti dari OTT KPK, ya kami keluarkan SK Wakil Kepala Daerahnya,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ia meminta agar Pemerintah Provinsi yang terkait dengan Kepala Daerah yang terkena OTT KPK itu untuk aktif menunjuk siapa pengganti sementara Kepala Daerah tersebut.

Seperti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kasus OTT Bupati Indramayu serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kasus OTT Wali Kota Medan.

Adapun Kepala Daerah yang terjerat OTT KPK tidak akan bertugas dulu sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat tetap dari Pengadilan.

Tjahjo meyakini kalau KPK tidak mungkin melakukan OTT tanpa bukti yang cukup. Namun, ia berharap KPK tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan final melalui peradilan yang ada.

Sesuai pemaparan Ketua KPK, Agus Rahardjo, Tjahjo mengatakan kalau OTT KPK itu pasti didukung oleh data yang valid dari orang terdekat Kepala Daerah.

“Laporan masyarakat khususnya yang terdekat dengan Kepala Daerah, itu lah yang menjadi bukti valid adanya OTT KPK,” kata Tjahjo.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua KPK saat menjadi pembicara dalam rapat dengan sejumlah pejabat strategis tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota, inspektorat daerah, dan biro keuangan daerah.

Tjahjo menyesali adanya kejadian OTT berulang kali menimpa Kepala Daerah. Hingga kini ia mencatat ada 119 orang Kepala Daerah terjerat OTT selama lima tahun pemerintahannya di Kementerian Dalam Negeri.

“119 kepala daerah, itu belum termasuk Kepala Dinas dan teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Tjahjo.

Bersama KPK, Tjahjo sudah berulang kali mengingatkan Kepala Daerah agar berhati-hati pada area rawan korupsi, terutama pada perancangan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, retribusi pajak, serta jual beli jabatan.

“Sudah sejak awal pertama, sudah saya bicarakan, hati-hati,” ujar Tjahjo. (abd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending