Connect with us

NASIONAL

Pengamat Sebut Dua Tantangan yang akan Dihadapi TNI

Published

on

Keberhasilan TNI dalam mengemban fungsi sebagai penjaga pertahanan negara dan merupakan manifestasi penegak keutuhan kedaulatan NKRI.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menyebutkan ada dua tantangan yang akan dihadapi oleh TNI di tahun mendatang

“Pertama, tantangan menghadapi ancaman cyberwar. Bayangkan, saat ini melalui digital profiling di media sosial, maka berbagai koordinasi dan komunikasi termasuk membangun opini, sentimen serta propaganda dapat dilakukan dengan mudah,” kata Ngasiman dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, menanggapi Peringatan HUT Ke-74 TNI pada Sabtu (5/10).

Dengan teknik digital profiling, kata dia, preferensi atau kecenderungan warganet pun dapat diketahui. Propaganda media sosial itulah yang menjadi cikal bakal kasus Arab Spring.

“Pengaruh teknologi yang awalnya untuk mencari sumber daya alam baru, berdiplomasi dan berdagang, sekarang bergeser ke penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Tantangan TNI ke depan artinya makin berat,” kata pria yang akrab disapa Simon ini.

Menurut Simon, strategi perang pun sekarang ini berubah. Jika dulu dikenal dengan istilah “hard power”dan “soft power”, namun di era revolusi industri 4.0 muncul istilah baru bernama “smart power”.

“Ya, sekarang ada istilah ‘smart power’, trend strategi perang mutakhir yang sangat mematikan. Smart power itu strategi yang memadukan berbagai instrumen kekuasaan negara baik yang bersifat hard seperti diplomatik, ekonomi, militer, politik maupun yang berkarakteristik soft seperti legalitas, budaya, dan lainnya,” kata Simon.

Tantangan kedua, lanjut dia, membantu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sebagaimana menjadi prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi periode kedua. Apalagi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto baru saja mendapat gelar doktor honoris causa (HC) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Gelar kehormatan diberikan dalam bidang manajemen sumber daya manusia (SDM).

“Panglima TNI dinilai sebagai figur yang handal dalam bidang manajemen SDM. Ini tentu sejalan dengan prioritas pembangunan Presiden Jokowi periode kedua. Artinya Panglima TNI juga perlu menciptakan SDM unggul di lingkaran TNI,” jelas Simon.

Oleh karena itu, Simon terus mendorong agar alutsista TNI terus dikembangkan menjadi berbasis teknologi digital. Pasalnya, saat ini setiap orang dan setiap pasukan TNI mutlak harus terhubung dengan internet satu sama yang lain.

Keniscayaan pembaruan alutsista perlu dilakukan mengingat jenis teknologi yang menjadi pilar Revolusi Industri 4.0 semakin bergerak cepat.

“SDM TNI harus unggul. Ini tantangan ke depan. SDM yang unggul punya kecepatan untuk mendeteksi lawan. Presiden Jokowi mengatakan tantangan sekarang bukan negara besar menguasai negara kecil, namun negara cepat menguasai negara lambat,” paparnya.

Simon pun menyambut positif atas perhatian Presiden kepada TNI yang meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp 121 triliun di tahun 2019 menjadi Rp131 triliun di tahun 2020, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kinerja tentara menjadi 80 persen pada tahun 2020, menambah 450 posisi baru untuk perwira berpangkat kolonel dan 300 posisi baru untuk perwira tinggi.

“Sebagai bentuk apresiasi, kami menyambut baik penambahan anggaran untuk TNI, peningkatan tunjangan ataupun penambahan posisi baru untuk untuk perwira berpangkat kolonel dan untuk perwira tinggi,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Simon menyebutkan bahwa pada tahun 2019 ini merupakan tahun penuh prestasi bagi TNI karena TNI dibawah kepemimpinan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mampu mengawal pesta demokrasi dengan lancar, aman dan damai.

“TNI di bawah kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mampu melewati masa-masa sulit. TNI berhasil mengawal jalannya proses demokrasi bersejarah di Indonesia, dimana Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mampu berjalan damai, termasuk keberhasilannya mengatasi konflik-konflik horizontal yang kini sedang marak,” katanya.

Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) itu menilai keberhasilan TNI dalam mengemban fungsi sebagai penjaga pertahanan negara dan merupakan manifestasi penegak keutuhan kedaulatan NKRI dan berhasil mendukung suksesnya pelaksanaan demokrasi, merupakan prestasi yang patut dibanggakan.

ÔÇťApresiasi patut kita berikan ke TNI. Di bawah kepemimpinan Pak Hadi, TNI makin solid dan mampu mengukir banyak prestasi,” kata Simon.

Ia mengatakan bahwa prestasi yang ditorehkan TNI tersebut bahkan disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin upacara perayaan hari ulang tahun TNI ke-74.

Misalnya, selain TNI berhasil menjaga kelancaran dan keamanan Pemilu serentak tahun 2019, juga selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia. TNI selalu memastikan negara hadir di daerah terpencil, di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI selalu manunggal dengan rakyat.

“Pak Presiden juga kasih apresiasi ke TNI. Tak hanya sukses mengawal pileg dan pilpres 2019, TNI dinilai Presiden mampu memastikan negara hadir di daerah-daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau terdepan, bahkan selalu membanggakan dalam penugasan PBB,” ujar Simon.

Namun demikian, tambah dia, prestasi-prestasi yang ditorehkan TNI saat ini harus menjadi cambuk untuk terus maju dan berprestasi.

“Apalagi tantangan mendatang makin kompleks seiring dengan hadirnya teknologi Internet of Things (IoT) dan teknologi Big Data,” demikian Simon. (syh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Seluruh Kekuatan

Published

on

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Andika Perkasa.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, bahkan akan mengerahkan seluruh kekuatan.

“Dalam pengamanan TNI sebagai bagian keamanan, kami siapkan seluruh kekuatan. Tidak saja dari satuan tempur di seluruh Indonesia, tapi satuan teritorial dan badan pelaksana kita standby fokus di event besar (pelantikan presiden),” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Andika, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai pengguna bisa meminta berapa pun besaran pasukan yang akan dikerahkan dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR.

“Pengguna pak Panglima, berapapun yang diminta kita siap, tapi karena kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini dan depan,” katanya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani mengatakan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menyiapkan kurang lebih 30 ribu personel gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Personel yang disiagakan dari TNI-Polri kurang lebih 30 ribu personel. Itu akan mengisi ring 1 dan ring 2 yang sudah diatur sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Republik Indonesia Senayan Jakarta, Senin.

Puan mengatakan prosesi pelantikan 20 Oktober 2019 nanti akan dimulai pukul 14.30 WIB. Ia meminta agar seluruh anggota DPR dan tamu undangan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Tentu saja, sebelumnya semua tamu, hadirin, undangan yang akan masuk sudah ada di sini (Kompleks Parlemen RI),” tegas Puan. (shk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres JK : Pertumbuhan Ekonomi Tunjukkan Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ukuran penurunan kemiskinan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6 persen, karena penanggulangan kemiskinan bukan hanya memberikan harga murah kepada masyarakat.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kita memberikan murah, tetapi mempunyai banyak segmen, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen itu berarti ukuran kemiskinan telah menurun, pendapatan naik,” kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat menerima Laporan Akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga penguatan ekonomi masih menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut.

“Tentu kita harus mengupayakan lebih tinggi lagi agar memberikan lapangan kerja untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Apabila lapangan kerja berkurang, maka berarti akan menambah kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan angka ketimpangan kesejahteraan.

“Sebab ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, seperti sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, dan air bersih. Itu harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan,” kata Bambang.

Selain itu, upaya penurunan ketimpangan yang terus meningkat itu juga perlu dilakukan dengan efektivitas perpajakan seperti yang dilakukan di negara lain.

“Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan, sehingga fair orang yang harus membayar pajak dengan tingkat yang fair juga,” ujarnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap mulai dari 11,2 persen pada 2015; 10,86 persen pada 2016; 10,64 pada 2017; 9,82 persen pada 2018, dan 9,41 pada 2019.

Sekretariat TNP2K menjalankan program kerja untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia dengan mendapat donor paling besar dari Pemerintah Australia. (frn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Pemindahan Ibu Kota Negara Harus ada Penyesuaian RTRW

Published

on

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam.

Adilmakmur.co.id, Penajam – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur harus ada penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) skala nasional.

“Pemerintah kabupaten terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemindahan ibu kota negara,” kata Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam ketika ditemui di Penajam, Selasa (8/10/2019).

Koordinasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pemerintah pusat tersebut, menurut Wabup, agar ada kesesuaian dan tidak tumpang-tindih kebijakan menyangkut pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

“Yang harus dilakukan untuk memindahkan lokasi pusat pemerintahan ibu kota negara itu ada penyesuaian RTRW secara nasional,” ujar Hamdam.

RTRW tersebut, lanjut Wabup, disesuaikan dimulai dari skala nasional, yakni pemerintah pusat, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

RTRW itu, kata Hamdam, disusun secara bersama-sama sehingga kebijakan yang telah disusun melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak tumpang-tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Saat ini belum ada tumpang-tindih kebijakan. Akan tetapi, untuk menjaga agar anggaran APBD tidak ada yang terbuang dengan terjadinya tumpang-tindih kebijakan harus ada penyesuaian RTRW,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ingin secepatnya ada penyesuaian rencana tata ruang wilayah seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah pusat, kata Wabup, mulai membicarakan atau mendiskusikan soal rencana tata ruang wilayah tersebut. Namun, belum mencapai keputusan akhir.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat menggarap RTRW secara simultan.

“Pemerintah pusat tinggal menentukan wilayah atau lokasi ibu kota negara, kemudian kami sesuaikan dengan tata ruang Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Hamdam. (nai)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending