Connect with us

HUKUM

KPK Alami Kendala Ketika Hendak Tangkap Bupati Lampung Utara

Published

on

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat mengalami kendala ketika hendak menangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) di rumah dinasnya, Minggu (6/10/2019) malam.

“Penyidik mengalami sedikit kendala ketika hendak masuk ke rumah dinas bupati karena tidak kooperatifnya beberapa pihak di tempat. Tim baru bisa masuk dan mengamankan Bupati AIM sekitar pukul 19.00 WIB,” Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan kasus suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan enam tersangka, yakni sebagai penerima Agung Ilmu Mangkunegara (AIM), Raden Syahril (RSY) yang merupakan orang kepercayaan Agung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SYH), dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri (WHN).

Sebagai pemberi, yakni dua orang dari unsur swasta masing-masing Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Sale (HWS).

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan tujuh orang pada hari Minggu (6/10) sampai Senin di Lampung, yaitu Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbuddin, dan Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Fria Apristama (FRA).

Selain itu, Wan Hendri, Chandra Safari, dan Reza Giovanna (RGI) dari unsur swasta.

“Pada hari ini, satu rekanan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu HWS menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Utara, kemudian diantar ke Kantor Kepolisian Daerah Lampung pada pukul 11.00 WIB. HWS tiba di Gedung KPK sekitar pukul 18.30 WIB,” ungkap Basaria.

Dengan demikian, KPK memeriksa delapan orang dalam OTT tersebut.

Sebelumnya, KPK menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek di Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

“Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Bupati, tim langsung bergerak ke rumah Dinas Bupati dan menangkap RSY sekitar pukul 18.00 WIB,” tuturnya.

Dari kamar Agung di rumah dinas bupati, kata Basaria, tim mengamankan uang sebesar Rp200 juta.

Tim kemudian menuju rumah Wan Hendri, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, lalu mengamankannya pada pukul 20.00 WIB.

“Secara terpisah, tim lain bergerak ke rumah SYH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, kemudian mengamankannya sekitar pukul 20.35 WIB. Dari SYH, tim mengamankan uang Rp38 juta yang diduga terkait dengan proyek,” tuturnya.

Secara paralel, tim KPK lainnya mengamankan Reza Giovanna di rumahnya pada pukul 21.00 WIB.

Secara terpisah, tim lain bersama Raden, orang kepercayaan Bupati kembali ke rumahnya dan mengamankan uang sebesar Rp440 juta pada pukul 00.12 WIB.

“Tim kemudian mengamankan CHS, swasta pada hari Senin pukul 00.17 WIB di rumahnya. Terakhir, tim mengamankan FRA sekitar pukul 00.30 WIB. Dari FRA, tim mengamankan uang Rp50 juta yang diduga terkait dengan proyek,” kata Basaria.

Tujuh orang yang diamankan tersebut langsung dibawa melalui jalur darat, dilanjutkan permintaan keterangan di Gedung KPK.

“Senin pagi ini, HWS, swasta menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada pukul 08.00 WIB. Pihak Polres Lampung Utara kemudian membawa HWS ke Polda Lampung. Tim Polda Bandar lampung lalu mengantarkan WHS ke Gedung KPK, dan tiba pukul 18.30 WIB,” tuturnya.

Basaria mengungkapkan total uang yang diamankan tim KPK sebesar Rp728 juta. (bfd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bamsoet : Pemilihan Presiden Langsung Tidak Diamandemen

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Tangerang – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa pemilihan presiden tidak akan dibahas dalam rencana amendemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana direkomendasikan oleh MPR RI periode 2014-2019.

“Saya tegaskan, amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak membahas pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. Tidak dikembalikan ke MPR RI. Tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris MPR RI terakhir tahun 2002,” tegas Bamsoet lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini memastikan amandemen terbatas UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar dan dipastikan pula masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimal dua periode.

“Amanademen terbatas UUD NRI 1945 hanya akan membahas masalah ekonomi dan pembangunan. Kita tidak akan membiarkan menjadi bola liar. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada amandemen terkait pemilihan presiden secara langsung,” tukas Bamsoet.

Hal itu disampaikan Bamsoet saat Pimpinan MPR RI mengantarkan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024, bersama KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB, di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI, Jakarta.

Pimpinan MPR RI memastikan seluruh proses persiapan menjelang pelantikan presiden – wakil presiden telah siap. Koordinasi dengan berbagai lembaga negara seperti KPU, TNI, Polri, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara juga terus dilakukan, agar pada hari pelaksanaan pelantikan bisa berjalan khidmat.

“Silaturahim dengan Presiden Joko Widodo sekaligus meminta pandangan beliau guna memastikan beberapa hal teknis lainnya. Presiden mempercayakan sepenuhnya kepada MPR RI sebagai tuan rumah. Kesuksesan pelantikan bukanlah semata buah hasil kerja MPR RI, melainkan buah hasil kerja Bangsa Indonesia,” ujar Bamsoet.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), Lestari Moerdijat (F-Nasdem) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa MPR RI juga telah silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Maruf Amin, Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, kandidat calon presiden – wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Serta malam nanti ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kehadiran mereka dalam pelantikan selain membawa kesejukan bagi iklim politik nasional, juga akan membawa pesan penting bahwa para elite politik selalu mengedepankan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Berbagai luka dan dinamika saat Pemilu 2019 lalu, telah kita balut bersama, sehingga masyarakat di akar rumput tak lagi dihadapkan pada potensi perpecahan,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, usai dilantik dan resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, MPR RI mengajak Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin bisa seiring sejalan dengan MPR RI dalam menghadapi berbagai agenda ketatanegaraan. (sel)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

MPR Sampaikan Amandemen Tidak akan Jadi “Bola Liar”

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan dirinya menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa rencana amendemen UUD 1945 tidak akan menjadi “bola liar” karena tidak ada materi atau agenda politik dalam amendemen tersebut.

“Jadi tadi saya menjelaskan kepada Presiden Jokowi dan meyakinkan beliau, sebagai Pimpinan MPR saya jamin bahwa amendemen tidak akan menjadi bola liar karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amendemen,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia mengatakan, MPR menjelaskan bahwa yang akan didalami dalam amendemen adalah aspirasi terhadap pokok-pokok pikiran tentang pembangunan dan ekonomi bangsa.

Menurut Bamsoet, dirinya juga menjelaskan bahwa tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandataris MPR dan tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR.

“Dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Megawati Soekarnoputri yang jadi mandataris MPR RI terakhir pada tahun 2002,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, Presiden Jokowi menyambut baik rencana tersebut dan selaras dengan ruang untuk penyampaian aspirasi publik atau aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat ditampung dan dikaji MPR melalui Badan Pengkajian.

Bamsoet mengatakan apapun ujungnya, nanti MPR RI pasti akan berkonsultasi kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan karena beliau juga salah satu “stakeholder” bangsa ini yang harus didengar suaranya terkait amendemen.

Dia mengatakan tidak ada catatan khusus yang disampaikan Presiden, namun hanya menyampaikan kesiapannya hadir untuk diangkat sumpah dan menyampaikan pidato pertama dalam jabatan keduanya sebagai Presiden hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mendagri Keluarkan SK untuk Ganti Kepala Daerah yang Terkena OTT KPK

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas untuk menggantikan Kepala Daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan sehingga roda pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik dan maksimal.

“Yang ditahan Kepala Daerah, karena mencukupi bukti dari OTT KPK, ya kami keluarkan SK Wakil Kepala Daerahnya,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ia meminta agar Pemerintah Provinsi yang terkait dengan Kepala Daerah yang terkena OTT KPK itu untuk aktif menunjuk siapa pengganti sementara Kepala Daerah tersebut.

Seperti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kasus OTT Bupati Indramayu serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kasus OTT Wali Kota Medan.

Adapun Kepala Daerah yang terjerat OTT KPK tidak akan bertugas dulu sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat tetap dari Pengadilan.

Tjahjo meyakini kalau KPK tidak mungkin melakukan OTT tanpa bukti yang cukup. Namun, ia berharap KPK tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan final melalui peradilan yang ada.

Sesuai pemaparan Ketua KPK, Agus Rahardjo, Tjahjo mengatakan kalau OTT KPK itu pasti didukung oleh data yang valid dari orang terdekat Kepala Daerah.

“Laporan masyarakat khususnya yang terdekat dengan Kepala Daerah, itu lah yang menjadi bukti valid adanya OTT KPK,” kata Tjahjo.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua KPK saat menjadi pembicara dalam rapat dengan sejumlah pejabat strategis tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota, inspektorat daerah, dan biro keuangan daerah.

Tjahjo menyesali adanya kejadian OTT berulang kali menimpa Kepala Daerah. Hingga kini ia mencatat ada 119 orang Kepala Daerah terjerat OTT selama lima tahun pemerintahannya di Kementerian Dalam Negeri.

“119 kepala daerah, itu belum termasuk Kepala Dinas dan teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Tjahjo.

Bersama KPK, Tjahjo sudah berulang kali mengingatkan Kepala Daerah agar berhati-hati pada area rawan korupsi, terutama pada perancangan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, retribusi pajak, serta jual beli jabatan.

“Sudah sejak awal pertama, sudah saya bicarakan, hati-hati,” ujar Tjahjo. (abd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending