Connect with us

NASIONAL

FPDIP : Jokowi Wujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin Masuk 50 Tokoh

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah mengatakan penghargaan yang diraih Presiden Jokowi masuk 50 tokoh Muslim berpengaruh, menegaskan bahwa Presiden telah mampu mewujudkan prinsip Islam yang Rahmatan Lil Alamin di Indonesia.

“Saya menilai penghargaan itu membuktikan bahwa Presiden Jokowi berhasil mewujudkan Islam yang Rahmatan Lil Alamin,” kata Said dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Said terkait rilis Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan (The Royal Islamic Strategic Studies Centre/RISSC) yang merilis top 50 Muslim berpengaruh di dunia untuk tahun 2020.

Dari daftar tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat kehormatan dengan masuk kedalam daftar 50 besar tokoh Muslim berpengaruh dunia.

Dalam daftar yang dipublikasikan situs The Muslim 500 untuk edisi 2020, Jokowi berada di urutan ke-13, tepat di bawah Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani.

Said Abdullah menjelaskan hasil survei lembaga internasional yang berkedudukan di Amman, Yordania itu mengkonfirmasikan pengakuan dunia internasional terhadap komitmen keislaman Presiden Jokowi.

“Hal ini sekaligus membuktikan, Presiden Jokowi sangat pro terhadap Islam. Dengan demikian, segala tudingan negative yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi terbantahkan dengan sendiri,” ujarnya.

Menurut Said, hasil survei tersebut membuktikan dunia internasional mengakui keberpihakan Presiden Jokowi terhadap Islam.

Said yang merupakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menilai komitmen ke-Islam-an Presiden Jokowi tercermin dalam sejumlah kebijakan ekonomi, terutama program pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan misi ajaran Islam.

“Dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi mendorong pemberdayaan zakat sebagai pengembangan ekonomi mikro Islam. Bagi umat Islam, pembayaran zakat merupakan bentuk ibadah yang misinya mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat,” katanya.

Said yang juga Ketua DPP PDIP itu menilai, kebijakan ekonomi yang digagas Presiden Jokowi sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin.

Hal itu menurut dia karena dengan berzakat, umat Islam bisa berbagi rezeki dan meningkatkan persaudaraan bahkan sejak 2017, Presiden Jokowi melakukan pembayaran zakat penghasilannya.

“Presiden Jokowi juga mengajak pejabat tinggi hingga kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Dia menilai dukungan terhadap pengembangan zakat sebagai sumber ekonomi umat tidak hanya dijalankan Presiden Jokowi secara pribadi namun juga mendorong umat Islam terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat melalui Badan Zakat Nasional (Baznas).

Bahkan menurut dia, Kepala Negara telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pungutan zakat sebesar 2,5 persen, karena dengan berzakat, umat Islam dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi hingga mengentaskan kemisikinan.

“Saya menyakini, zakat sangat penting menggerakan pertumbuhan ekonomi, menuntaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Kalau kebijakan ini diimplementasikan, potensi penerimaan zakat sangat besar, mencapai Rp271 triliun, dana yang sangat besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan,” katanya.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi juga mendorong kemajuan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang hingga September 2019 telah mencapai 53 BWM di 16 Provinsi yang telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp27,7 miliar kepada 21.557 nasabah.

Selain itu menurut dia, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, juga telah merilis Perpres mengenai penetapan Hari Santri Nasional sehingga semua pencapaian itu bentuk komitmen dan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap umat Islam. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Amankan Pelantikan Presiden, TNI AD Siapkan Seluruh Kekuatan

Published

on

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Andika Perkasa.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, bahkan akan mengerahkan seluruh kekuatan.

“Dalam pengamanan TNI sebagai bagian keamanan, kami siapkan seluruh kekuatan. Tidak saja dari satuan tempur di seluruh Indonesia, tapi satuan teritorial dan badan pelaksana kita standby fokus di event besar (pelantikan presiden),” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Andika, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai pengguna bisa meminta berapa pun besaran pasukan yang akan dikerahkan dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR.

“Pengguna pak Panglima, berapapun yang diminta kita siap, tapi karena kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini dan depan,” katanya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI,” tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani mengatakan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menyiapkan kurang lebih 30 ribu personel gabungan untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Personel yang disiagakan dari TNI-Polri kurang lebih 30 ribu personel. Itu akan mengisi ring 1 dan ring 2 yang sudah diatur sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Republik Indonesia Senayan Jakarta, Senin.

Puan mengatakan prosesi pelantikan 20 Oktober 2019 nanti akan dimulai pukul 14.30 WIB. Ia meminta agar seluruh anggota DPR dan tamu undangan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Tentu saja, sebelumnya semua tamu, hadirin, undangan yang akan masuk sudah ada di sini (Kompleks Parlemen RI),” tegas Puan. (shk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres JK : Pertumbuhan Ekonomi Tunjukkan Penurunan Angka Kemiskinan

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ukuran penurunan kemiskinan dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 6 persen, karena penanggulangan kemiskinan bukan hanya memberikan harga murah kepada masyarakat.

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kita memberikan murah, tetapi mempunyai banyak segmen, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen itu berarti ukuran kemiskinan telah menurun, pendapatan naik,” kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat menerima Laporan Akhir Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga penguatan ekonomi masih menjadi tugas bersama untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut.

“Tentu kita harus mengupayakan lebih tinggi lagi agar memberikan lapangan kerja untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Apabila lapangan kerja berkurang, maka berarti akan menambah kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan angka ketimpangan kesejahteraan.

“Sebab ketimpangan ini adalah akses terhadap kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, seperti sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, dan air bersih. Itu harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan,” kata Bambang.

Selain itu, upaya penurunan ketimpangan yang terus meningkat itu juga perlu dilakukan dengan efektivitas perpajakan seperti yang dilakukan di negara lain.

“Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan, sehingga fair orang yang harus membayar pajak dengan tingkat yang fair juga,” ujarnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap mulai dari 11,2 persen pada 2015; 10,86 persen pada 2016; 10,64 pada 2017; 9,82 persen pada 2018, dan 9,41 pada 2019.

Sekretariat TNP2K menjalankan program kerja untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia dengan mendapat donor paling besar dari Pemerintah Australia. (frn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Pemindahan Ibu Kota Negara Harus ada Penyesuaian RTRW

Published

on

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam.

Adilmakmur.co.id, Penajam – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur harus ada penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) skala nasional.

“Pemerintah kabupaten terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pemindahan ibu kota negara,” kata Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam ketika ditemui di Penajam, Selasa (8/10/2019).

Koordinasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pemerintah pusat tersebut, menurut Wabup, agar ada kesesuaian dan tidak tumpang-tindih kebijakan menyangkut pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

“Yang harus dilakukan untuk memindahkan lokasi pusat pemerintahan ibu kota negara itu ada penyesuaian RTRW secara nasional,” ujar Hamdam.

RTRW tersebut, lanjut Wabup, disesuaikan dimulai dari skala nasional, yakni pemerintah pusat, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

RTRW itu, kata Hamdam, disusun secara bersama-sama sehingga kebijakan yang telah disusun melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak tumpang-tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Saat ini belum ada tumpang-tindih kebijakan. Akan tetapi, untuk menjaga agar anggaran APBD tidak ada yang terbuang dengan terjadinya tumpang-tindih kebijakan harus ada penyesuaian RTRW,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ingin secepatnya ada penyesuaian rencana tata ruang wilayah seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah pusat, kata Wabup, mulai membicarakan atau mendiskusikan soal rencana tata ruang wilayah tersebut. Namun, belum mencapai keputusan akhir.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat menggarap RTRW secara simultan.

“Pemerintah pusat tinggal menentukan wilayah atau lokasi ibu kota negara, kemudian kami sesuaikan dengan tata ruang Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Hamdam. (nai)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending