Connect with us

Uncategorized

Pulau Komodo tidak Ditutup, Hanya Dibatasi

Published

on

Pulau Komodo, adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Pulau Komodo di NTT tidak akan ditutup melainkan akan ditata dengan pembatasan jumlah wisatawan.

“Jadi Pulau Komodo ini tidak ditutup, kita lakukan penataan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait, dibuat aturan adanya pembatasan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo dengan diadakanannya tiket kapasitas kunjungan/ wisatawan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi Pengelolaan Taman Nasional Komodo bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (30/9).

Luhut menjelaskan pengaturan tiket akan dilakukan dengan sistem kartu anggota (membership) tahunan yang bersifat premium.

Untuk kartu anggota premium akan diarahkan ke Pulau Komodo langsung di mana komodo-komodo besar ada di sana. Sedangkan yang tidak memiliki kartu premium akan diarahkan ke lokasi lain yang ada hewan Komodo juga.

“Nanti mereka (non-premium) akan diarahkan ke komodo yang kecil seperti di Pulau Rinca. Jadi mereka hanya bisa di sana, tidak bisa ke mana-mana lagi,” katanya.

Mengenai pengelolaan Pulau Komodo, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin yang juga mengikuti rapat menambahkan nantinya juga akan dibangun Pusat Riset Komodo di Pulau Komodo.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penataan kapal pesiar ke Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Penataan meliputi rute, logistik hingga penanganan sampah.

“Kita juga harus membangun sarana dan prasarana wisata alam berstandar Internasional dan membangun sarana prasarana pendukung yang memadai di luar kawasan Pulau Komodo ini,” pungkas Ridwan. (aij)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Uncategorized

Dukungan untuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Published

on

Deklarasi Koalisi Menyelamatkan Indonesia. (Foto : riau24.com)

Adilmakmur.co.id – Hari ahad tanggal 2 Agustus 2020 telah dideklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh beberapa tokoh antara lain Din Syamsuddin, Ichsanuddin Noorsy, Said Didu, Rocky Gerung, Refly Harun, Rizal Ramli dan lainnya. Pembentukan koalisi tokoh ini tentu berangkat dari keprihatinan atas kondisi bangsa Indonesia saat ini. Penyelenggaraan negara yang telah salah arah.

KAMI patut didukung karena tujuan mulia yang melandasinya. Rakyat Indonesia merasakan bahwa kondisi kini sangat parah. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum terkoyak koyak. Negara hukum telah bergeser menjadi negara kekuasaan. Rezim Jokowi memang oligarkhis bahkan otokratis. Sangat tepat para tokoh bersikap untuk berkoalisi. Koreksi memang harus dilakukan oleh kekuatan yang solid.

Di kalangan umat Islam semangat korektif sudah terbentuk dengan sikap jelas dan tegas MUI. Maklumat dan dalam waktu dekat “tahdzir” akan dikeluarkan. Koreksi atas penyimpangan ideologi oleh kekuatan komunis yang diduga menyusup di Pemerintahan dan Partai Politik. MUI sampai pada ancaman aksi besar-besaran (masirah kubro). Sikap MUI tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Pemerintahan Jokowi dinilai sudah “out of order” bertindak berlebihan. Prinsip “Negara adalah aku” telah menyuburkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ekonomi politik, dan hukum terasa semakin amburadul dan tak jelas arah. Bak kendaraan yang melaju tak terkendali karena rem blong dan supir tak berdaya. Pasrah menuju kecelakaan fatal.

Negara harus diselamatkan. Sinyal “SOS” telah berbunyi. Sebenarnya saat tepat Presiden Jokowi untuk mundur dengan terhormat. Demi kebaikan bangsa ke depan. Beri kepercayaan nakhoda atau driver lain yang lebih segar dan mahir. Atau menunggu dahulu koreksi yang lebih keras ? Sejarah mencatat bahwa keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat berakibat pada penyesalan. Jatuh dalam keadaan tidak terhormat.

KAMI telah terbentuk. Semangat perubahan semakin menguat. Gumpalan perlawanan tidak bisa dianggap ringan. Oleh karena itu sebagaimana dukungan kepada MUI untuk menjadi lokomotif perjuangan umat, maka dukungan kepada KAMI pun akan membesar pula.

Dekkarasi KAMI mengingatkan KAMI saat gerakan perubahan politik tahun 1966-an dahulu. KAMI kini adalah untuk masa depan yang lebih baik. Sejarah selalu berulang dan kebenaran selalu menang.
Kami semua mendukung KAMI.

Oleh : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Uncategorized

Stimulus Pajak Dunia Usaha Diperpanjang Hingga Desember 2020

Published

on

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas dan memperpanjang stimulus untuk dunia usaha hingga Desember 2020 agar lebih tahan menghadapi dampak pandemi Covid-19 lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020. 

Keterangan tertulis Kementerian Keuangan yang diterima Rabu (22/7/2020) menyebutkan bahwa untuk insentif PPh Pasal 21, karyawan yang bekerja pada salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat (KB) dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah (DTP). 

Artinya, karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

Apabila wajib pajak (WP) memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan WP pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Kemudian, untuk pelaku UMKM, mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen dalam PP 23/2018 yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Pelaku UMKM tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

Untuk insentif PPh Pasal 22 impor, WP perusahaan salah satu dari 721 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak.

Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan sekali.

Untuk insentif angsuran PPh Pasal 25, WP yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang.

Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan. 

Untuk insentif PPN, bisa didapatkan WP yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. WP ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Seluruh fasilitas di atas dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id, dan mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak Desember 2020.

Pengaturan selengkapnya termasuk rincian industri yang berhak mendapatkan fasilitas, contoh penghitungan, tata cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA

Mulai 3 Juli 2020, KA Siliwangi Relasi Sukabumi – Ciranjang Beroperasi

Published

on

PT Kereta Api Indonesia kembali mengoperasikan KA Lokal untuk melayani masyarakat mulai 3 Juli 2020. (Foto : Instagram @keretaapikita)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Daop 1 Jakarta kembali mengoperasikan kereta api (KA) Lokal untuk melayani masyarakat mulai Jumat, 3 Juli 2020.

Di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta, KA Lokal yang kembali beroperasi adalah KA Siliwangi relasi Sukabumi – Ciranjang dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Sukabumi; KA Siliwangi (498) pukul 05.45 WIB, KA Siliwangi (500) pukul 10.55 WIB, dan KA Siliwangi (502) pukul 16.15 WIB.

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa menjelaskan, perjalanan kembali KA Lokal ini mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No.7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenka Kemenhub No.14 Tahun 2020 Tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.

“Pengoperasian kembali KA Lokal ini tentunya mengikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, salah satunya dengan memberlakukan okupansi hanya 75 persen dari okupansi yang diizinkan pada saat normalnya sebanyak 150 persen untuk volume penumpang,” ujar Eva, Kamis (2/7/2020).

Untuk pemesanan tiket KA Lokal Siliwangi dapat dilakukan H-7 sebelum keberangkatan melalui Aplikasi KAI Access, serta dapat melakukan pembelian tiket go show di loket stasiun.

Adapun persyaratan yang perlu diperhatikan masyarakat jika ingin naik KA Lokal antara lain:

– Calon penumpang dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, pilek, batuk dan demam;
– Calon penumpang wajib menggunakan masker;
– Suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celcius;
– Menggunakan pakaian pelindung (jaket atau pakaian lengan panjang).

Lebih lanjut Eva berharap, dalam pencegahan penyebaran Covid-19, penumpang KA Lokal juga dapat menjalankan dengan disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru, seperti melakukan cuci tangan di tempat yang telah disediakan di stasiun, masing-masing membawa atau menyiapkan hand sanitizer, selalu jaga jarak (physical distancing), proses boarding dilakukan secara mandiri dengan pemantauan petugas boarding guna mengurangi kontak fisik antara penumpang dan petugas. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending