Connect with us

HUKUM

Wakil Ketua MPR Jelaskan Adanya GBHN Makin Nyata

Published

on

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan kemungkinan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), semakin mengerucut dan menuju pada kenyataan.

“Indonesia ini terlalu luas, tidak mungkin hanya menggantungkan visi misi presiden. Apalagi jika presiden terpilih tidak sampai mendapatkan suara mayoritas. Dikhawatirkan terlalu banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan delegasi Panitia Rapimnas II Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tahun 2019 di ruang kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9 Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, ketiadaan GBHN pascareformasi menyebabkan ketiadaan keberlanjutan pembanguan.

Padahal pembangunan Indonesia bukan hanya untuk masa lima tahun, tapi juga jangka panjang. Karena itu kehadiran GBHN sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan rencana pembangunan jangka panjang.

Sementara menyangkut perubahan Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hidayat mengingatkan agar tujuannya adalah penguatan terhadap KPK. Jangan sampai UU tentang KPK diubah untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

Namun, Hidayat juga memberikan catatan yang mesti diperhatikan KPK sendiri, antara lain KPK harus lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersangka, karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

“Ada orang yang tetap menjadi tersangka dan tidak pernah disidangkan, ini juga catatan yang kurang baik. Selain itu, KPK harus bisa membuktikan bahwa lembaga tersebut tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya,” kata Hidayat.

Pada pertemuan tersebut, delegasi Panitia Rapimnas II KAMMI Tahun 2019 dipimpin Ketua Umumnya Irfan Ahmad Fauzi.

Kepada Wakil Ketua MPR, Irfan Ahmad Fauzi menyampaikan permohonan untuk membuka Rapimnas II KAMMI akhir September nanti. Selain itu, Irfan juga menyampaikan beberapa persoalan yang saat ini menjadi perhatian KAMMI dan akan dibahas pada saat Rapimnas II.

Beberapa persoalan itu, antara lain menyoal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), perubahan UU tentang KPK dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, serta wacana kembalinya GBHN dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjawab undangan tamunya, Hidayat belum bisa memberikan jadwal yang pasti. Pasalnya, pada akhir September, baik MPR maupun DPR menghadapi jadwal yang padat. Mulai dari pleno akhir jabatan anggota MPR periode 2014-2019, hingga pelantikan anggota MPR masa jabatan 2019-2024. (jks)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Harun Masiku Makin Sakti, KPK Bilang Seperti Cari Jarum dalam Sekam

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kewalahan mencari tersangka kasus suap komisioner KPU, Harun Masiku.

Mungkinkah Harun Masiku memiliki kesaktian atau KPK yang semakin tumpul dalam memburu politikus PDIP itu?

Harun Masiku sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Namun, hingga kini KPK belum mengetahui keberadaanya.

KPK telah bekerjasama dengan Polri untuk memburu Harun Masiku. KPK dan Polri telah mencari ke sejumlah wilayah, namun Harun Masiku tak kunjung ditemukan.

“Kami sudah cari ke semua wilayah yang ada indikasi ada tempat persembunyiannya. Apakah di Sulawesi? Apakah di Sumatera Selatan? Sudah kita lakukan semua. Tapi belum ada dan belum ketangkap,” ujar Firli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Firli mengatakan mencari buronan tidaklah mudah. Sehingga lembaga antirasuah ini akan terus mencari keberdaan politikus PDIP tersebut.
‎”Mencari orang itu enggak gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam,” katanya.

Namun demikian, Firli berjanji akan menangkap Harun Masiku jika keberadaanya sudah diketahui. Harun Masiku harus mempertangung jawabkan perbuatannya. ‎”Jadi pasti akan ketangkap,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu.

Harun yang merupakan buronan lembaga itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk,” kata Ronny Sompie.

Ronny menyampaikan, pihaknya akan segera memberikan penjelasan mengapa terjadi keterlambatan informasi terkait pulangnya Harun ke tanah air. Namun, dia memastikan pihaknya juga telah menindaklanjuti pencegahan keluar negeri atas dasar perintah pimpinan KPK.

Dalam kasus PAW ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rep)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hasto Sebut Harun Masiku Korban, Pengamat : Ya, Korban Janji PDIP

Published

on

Sekretaris DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – PDI Perjuangan membela kadernya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku. Oleh PDIP, pria yang diduga pemberi suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu dianggap sebagai korban, bukan pelaku.

Hal tersebut pernah ditegaskan Sekretaris DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK pada Jumat lalu 24 Januari 2020. Menurutnya, Harun merupakan korban dari penyalahgunaan wewenang Wahyu Setiawan

“Beliau menjadi korban atas tindak penyalahgunaan itu,” ujarnya.

Pengamat hukum, Petrus Selestinus membenar pernyataan Hasto tersebut. Namun pembenaran itu bernada satir.

“Hasto sangat jujur dan benar,” ujar koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu Ahad 26 Januari 2020.

Dia sependapat dengan Hasto bahwa Harun Masiku merupakan korban. Hanya saja, Petrus menyebut Harun bukan korban dari oknum KPU, melainkan PDIP.

“Mengapa? Karena Harun Masiku telah menjadi korban janji PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Hasto Kristiyanto untuk menjadikannya sebagai anggota DPR RI melalui upaya PAW Riezky Aprilia,” terangnya.

Harun, yang merupakan caleg dari Dapil I Sumatera Selatan seperti dijanjikan akan menempati kursi DPR dengan pelimpahan suara dari Nazarudin Kiemas yang meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan.

“Namun semuanya gagal,” pungkasnya. (rep)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Cara Mudah Temukan Buron Harun Masiku

Published

on

Ahli telematika, Roy Suryo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ahli telematika Roy Suryo memiliki cara menemukan caleg PDIP yang kabur Harun Masiku. Ia menekankan dengan zaman era digital berbasis internet menemukan Harun seharusnya mudah.

“Di era 4.0 ini semuanya sudah IoT (Internet-of-Thing) maka keberadaan DPO si Harun Masiku ini sebenarnya sangat mudah diketahui,” ujar Roy pada Jumat (24/1/2020) melalui media sosial.

Ia membeberkan cara versi pandangannya. Salah satunya melacak alamat IP telepon seluler untuk akses data.

“Lacak CDRi HP-nya, IP saat akses Data, Lokasi Cell m-Bankingnya. Dia & juga keluarganya, Begitu saja kok Repot. Kecuali satu: Semua SANDIWARA,” tutur Roy.

Keberadaan politikus PDIP Harun Masiku masih teka-teki meski disebut sudah berada di Tanah Air. Ditjen Imigrasi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyatakan Harun berada di luar negeri.

Pada 13 Januari 2020, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie menyatakan Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Harun disebut belum kembali ke Indonesia.

Pernyataan Ronny ini diperkuat Yasonna Laoly pada 16 Januari. Saat itu, Yasonna yang juga politikus PDIP, menyebut Harun masih berada di Singapura. (alu)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending