Connect with us

JAWA BALI

Ridwan Kamil Enggan Tanggapi Soal UU Ruzhanul “ban serep”

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil.

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil menegaskan dirinya enggan menanggapi lebih lanjut dengan penilaian Anggota DPRD Jabar yang menyebut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sebagai “ban serep” gubernur.

“Saya enggak ada tanggapan. Silakan menilai kami apa adanya. Kami serahkan kepada masyarakat,” kata Gubermur Emil, di Gedung Sate Bandung, Selasa (10/9/2019)

Dirinya mempersilakan kepada semua pihak untuk memberikan penilaian terhadapnya dan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

“Jadi kalau mau menjuluki apa saja menilai kami baik buruk kami persilakan. Ujung utamanya rakyat sendiri yang memberi penilaian yang maksimal. Kalau kurang kami perbaiki namanya juga tahun pertama membangun fondasi. Kalau sudah baik kami akselerasi di tahun kedua,” kata dia.

Dia menuturkan secara aturan salah satu tugas seorang wakil kepala adalah sebagai kepala daerah untuk menjalankan fungsi atau tugas pada saat kepala daerahnya tidak bisa melaksanakan tugas karena satu dan lain hal.

“Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan (soal ban serep). Kamu tahu di Sulawesi? Itu contoh kalau wakilnya mengerjakan tugas di luar peraturan perundang-undangan seolah berbentuk pembagian kekuasaan itu kan melanggar aturan. Saya tidak berharap itu terjadi,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan tidak mempermasalah jika dirinya dianggap sebagai “ban serep” Gubernur Jabar M Ridwan Kamil seperti yang diutarakan oleh Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Partai Gerindra Daddy Rohanady.

“Jadi yang kami lakukan adalah pengalaman saya sebagai bupati. Adapun orang menafsirkan saya sebagai ban serep, itu ini, itu hak masyarakat. Saya tidak seperti ban serep seperti dalam hal-hal yang lain,” kata Uu Ruzhanul Ulum, di Gedung Sate Bandung, kemarin.

Sebelumnya Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohanady mengatakan bahwa adagium wakil sebagai ban serep benar-benar Gubernur Jabar M Ridwan Kamil bisa terlihat Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum lebih melaksanakan tugas seremonial.

Wagub Uu mengatakan dirinya memahami filosofi seorang wakil kepala daerah karena pernah menjadi sebagai kepala daerah yakni Bupati Tasikmalaya, Jabar.(ast)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BALI

Ridwan Kamil Kaji Aturan Non-ASN Ikut Lelang Sekda

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji kemungkinan bagi non-ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mengikuti lelang terbuka jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Saat ini sedang saya konsultasikan. Pada dasarnya seorang saya tidak ingin melanggar aturan. Akan tetapi kami konsultasikan dan minta rekomendasi seperti apa,” kata Gubernur Emil seusai melantik Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Rabu, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung.

“Walau secara aturan memang dibolehkan, tapi kan memang ada dimensi-dimensi lain yang harus diperhatikan kalau non-ASN ikutan dalam proses lelang itu,” lanjut dia.

Menurut Emil, tugas Daud Achmad adalah melakukan seleksi, lelang jabatan, atau open bidding, untuk mencari sosok pengisi jabatan Sekda Jabar selanjutnya.

Daud Achmad, kata Emil, tidak bisa mengikutinya karena terbatas usia menjelang pensiun.

Dia mengatakan siapa pun yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut seleksi terbuka tersebut, bisa segera siap-siap mendaftarkan diri seleksi calon Sekda Jabar jika semua persyaratannya sudah terpenuhi.

“Untuk bisa menjadi Sekda Jabar yang memang beban tugasnya luar biasa ya. Mengurusi hampir 50 juta manusia dengan segala rupanya,” kata dia.

“Semoga kami bisa menemukan yang terbaik, bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Di mana saja, zaman sekarang yang penting kerjanya mengakselerasi mesin yang bernama Jabar Juara,” lanjut dia.

Pihaknya memberi waktu persiapan open bidding tersebut selama dua minggu sehingga pas tiga bulan, tidak terjadi kekosongan jabatan.

Sementara itu, Penjabat Sekda Jabar Daud Achmad mengatakan salah satu tugasnya antara lain mempersiapkan selama tiga bulan ini untuk seleksi calon Sekda Jabar.

Daud mengatakan pola seleksi pun sama seperti seleksi eselon dua sebelumnya.

“Kami buka pendaftaran dan untuk jabatan tinggi madya, itu terbuka seluruh Indonesia. Siapapun yang memenuhi syarat, dia bisa mendaftar untuk menjadi sekda,” katanya.

Sementara itu, terkait calon Sekda Jabar dari non-ASN, katanya, masih harus dikaji karena non-ASN bisa menempati sejumlah jabatan tertentu dan harus seizin Presiden.

Akan tetapi selama ini, katanya, sekda itu harus dari ASN.

“Memang undang-undang memungkinkan, tapi untuk jabatan tertentu. Ada dirjen yang teknis misalnya itu boleh tapi seizin presiden,” kata dia. (ajs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BALI

Ridwan Kamil Lantik Daud Achmad Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil saat melantik Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar.

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil melantik Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu.

Menurut Emil, pelantikan Daud sudah sesuai prosedur berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821/8958/SJ Tanggal 3 September 2019 perihal persetujuan pengangkatan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Daud disetujui untuk diangkat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar terhitung sejak ditetapkan sampai dengan paling lama tiga bulan atau hingga Sekda Provinsi Jabar definitif dilantik.

Emil mengatakan bahwa Daud adalah ASN paling senior sehingga lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar sudah mengenalnya. Selain itu, nilai tambah Daud yakni pernah menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Jabar sehingga dirasa bisa menjalin relasi lebih baik dengan dewan.

“Saya selalu titip tiga nasihat. Pertama, jangan sampai terpeleset karena tidak mampu menjaga lantai integritas. Kedua, jangan merasa sebagai pejabat ingin dilayani. Spirit pelayanan publik hari ini adalah turun tangan bukan tunjuk tangan melayani sepenuh hati betul-betul diniatkan lillahi ta’ala,” ucap Emil.

Ketiga, lanjut Emil, profesionalisme juga harus terus terjaga. “Tentunya kepada para kolega untuk selalu saling mengingatkan bagaimanapun kalau kita bahagia rekan kita ikut bahagia kalau rekan kita kena musibah dan sedih kita juga sedih,” ujar Emil.

“Saya doakan Pak Daud semoga lancar urusannya dalam tiga bulan ke depan. Sehingga kita bisa mendapatkan kelancaran pembangunan. Serta berita-berita yang ada di ruang informasi masyarakat adalah berita tentang inspirasi dan kesuksesan, bukan drama-drama yang tidak perlu,” katanya.

Sementara itu, sejak Daud dilantik sebagai penjabat, maka proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat akan dibuka. Emil pun mengajak para pejabat yang hadir untuk mendaftar dengan kualifikasi yang memenuhi aspek kapabilitas, kecakapan maupun kapasitas.

“Saya minta media menyampaikan juga pada mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas segera siap-siap mendaftarkan diri jika persyaratannya sudah terpenuhi,” kata Emil.

Menurut dia, untuk menjadi Sekda Jawa Barat memang beban tugasnya luar biasa karena mengurusi hampir 50 juta manusia dengan segala rupanya. “Mudah-mudahan kita menemukan yang terbaik bisa dari dalam (Pemprov Jabar), bisa juga dari luar,” katanya.

“Mana saja yang penting kerjanya mampu mengakselerasi mesin yang bernama Jabar Juara,” ujar Emil. (ajs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polda Jatim Telusuri Transaksi Keuangan Rekening Veronica Koman

Published

on

Adilmakmur.co.id, Surabaya – Kepolisian Daerah Jawa Timur menelusuri transaksi keuangan yang ada di rekening tersangka kasus dugaan hoaks Asrama Mahasiswa Papua Surabaya hingga berujung kerusuhan di Papua, Veronica Koman, yang saat ini berada di luar Indonesia.

“Kami sudah mengembangkan juga terkait dengan transaksi keuangan yang masuk dan keluar,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kepada wartawan di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (10/9/2019).

Veronica diketahui sedang melanjutkan pendidikan S2 hukum karena mendapatkan beasiswa di salah satu negara tetangga Indonesia.

Pihaknya mengaku telah berkerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi dan Divhubinter Mabes Polri untuk menelusuri transaksi yang ada di rekening aktivis tersebut.

Tersangka, kata dia, selama mendapat beasiswa sejak tahun 2017 tidak pernah memberikan laporan untuk mempertanggungjawabkan dana yang dia terima.

“Kemarin sudah saya sampaikan, dia punya dua nomor rekening, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami akan koordinasi dengan Divhubinter Mabes Polri untuk mencari tahu dari mana uang yang masuk dan keluar ke mana,” ucapnya.

Pendalaman transaksi yang ada di rekening Veronica itu, lanjut dia, untuk mencari benang merah kasus yang sedang menjeratnya.

“Ini untuk mencari kepastian terhadap permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia,” kata jenderal polisi bintang dua tersebut.

Sebelumnya, Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya pada 17 Agustus 2019.

Polisi menyebut Veronica telah melalukan provokasi di media sosial Twitter, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri maupun luar negeri, padahal dibuat tanpa fakta yang sebenarnya.

Baca juga: Kapolda: Penetapan tersangka Veronica jangan dikaitkan pekerjaannya

Akibat perbuatan yang dilakukannya, Veronica dijerat dengan pasal berlapis, yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras. (fai)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending