Connect with us

HUKUM

Petrus : 15 Tahun KPK Belum Berhasil Cegah dan Berantas Korupsi

Published

on

Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Petrus Selestinus.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Petrus Selestinus menilai selama 15 tahun keberadaan KPK tapi belum berhasil memberantas dan mencegah korupsi, termasuk belum berhasil membangun suatu sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh UU KPK.

“Tugas utama KPK adalah mencegah dan memberantas korupsi, hingga lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi yakni Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, berfungsi secara efektif dan efisien memberantas tindak pidana korupsi,” kata Petrus Selestinus, di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut Petrus Selestinus, indikator suksesnya KPK mencegah dan memberantas korupsi adalah lahirnya budaya masyarakat, khususnya penyelenggara negara, untuk hidup dan berperilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Selama penyelenggara negara masih menjadikan KKN sebagai bagian dari gaya hidup dan bahkan mengidolakan korupsi sebagai gaya hidup, kata dia, maka KPK dianggap belum berhasil memberantas korupsi,” katanya.

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini menegaskan, selama ini KPK hanya memberantas kejahatan korupsi pada bagian hilirnya saja, tetapi kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh, bahkan pasal mengenai kejahatan nepotisme dan kolusi malah mati suri.

“Padahal awal mula dari kejahatan korupsi adalah adanya kolusi dan nepotisme, kemudian terjadilah apa yang disebut korupsi, yang selama ini tidak pernah tercabut dari habitatnya,” katanya.

Petrus menjelaskan, KPK sering mengekspose keberhasilannya melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tapi keberhasilan OTT itu hanya sebagian kecil dari kewenangan KPK yang sangat besar yakni berdasarkan amanah UU KPK. “OTT hanya menangkap koruptor kecil pada bagian hilirnya saja, sedangkan kejahatan korupsi besar pada bagian hulunya di balik kejahatan suap itu, tidak terdengar dilakukan oleh KPK,” katanya.

Menurut dia, kerja KPK yang hanya mengejar target OTT ini membuat KPK berada pada posisi dilematis, karena memiliki kekuasaan besar sebagai lembaga penegak hukum superbody, tapi tidak berdaya dalam pelaksanaan di lapangan.

Petrus menambahkan, OTT memang tidak dikenal dalam KUHAP, yang dikenal adalah “tangkap tangan” yaitu tertangkapnya seseorang yang tengah melakukan kejahatan atau yang sesaat setelah terjadi kejahatan.

Di dalam UU KPK dan UU lainnya, kata dia, tidak ditemukan aturan yang mengatur mekanisme tentang OTT, karena itu OTT KPK sebagai terobosan perluasan dari pengertian “tangkap tangan” terhadap kejahatan yang sedang terjadi boleh dilakukan oleh siapa saja.

Karena itu, kata dia, semua prasangka buruk tentang kinerja KPK, harus dibuktikan melalui audit forensik guna memastikan sebab-sebab mengapa KPK dinilai gagal dalam 15 tahun pemberantasan korupsi.

Menurut dia, hasil audit forensik terhadap kinerja KPK dimaksud diharapkan menjadi bahan refleksi untuk perbaikan kinerja KPK ke depan. “Tanpa adanya perbaikan kinerja KPK, maka kejahatan korupsi tidak akan pernah berkurang. Ketika KPK menutup lubang yang satu maka akan muncul banyak lubang yang lain dimana KPK tidak memiliki cukup tangan yang kuat untuk menjangkaunya,” katanya.

Petrus menjelaskan, usul revisi UU KPK dengan melahirkan kewenangan surat perintah penghentian perkara (SP3) bagi KPK justru berpotensi memperlemah KPK dalam pemberantasan korupsi. Adanya kewenangan SP3 maka akan muncul kriminalisasi terhadap sejumlah penyelenggara segera hanya untuk kepentingan menjegal lawan politik menuju suksesi.

“Lalu setelah kepentingannya tercapai, maka SP3 bisa dikeluarkan dengan alasan penyidikan sudah berlangsung satu tahun tetapi belum selesai, jadi dihentikan dengan SP3. Jadi, SP3 tidak perlu ada karena KPK sudah punya wewenang mengalihkan proses penuntutan perkara menjadi gugatan perdata manakala tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata keuangan negara dirugikan,” katanya. (rhp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Harun Masiku Makin Sakti, KPK Bilang Seperti Cari Jarum dalam Sekam

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kewalahan mencari tersangka kasus suap komisioner KPU, Harun Masiku.

Mungkinkah Harun Masiku memiliki kesaktian atau KPK yang semakin tumpul dalam memburu politikus PDIP itu?

Harun Masiku sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Namun, hingga kini KPK belum mengetahui keberadaanya.

KPK telah bekerjasama dengan Polri untuk memburu Harun Masiku. KPK dan Polri telah mencari ke sejumlah wilayah, namun Harun Masiku tak kunjung ditemukan.

“Kami sudah cari ke semua wilayah yang ada indikasi ada tempat persembunyiannya. Apakah di Sulawesi? Apakah di Sumatera Selatan? Sudah kita lakukan semua. Tapi belum ada dan belum ketangkap,” ujar Firli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Firli mengatakan mencari buronan tidaklah mudah. Sehingga lembaga antirasuah ini akan terus mencari keberdaan politikus PDIP tersebut.
‎”Mencari orang itu enggak gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam,” katanya.

Namun demikian, Firli berjanji akan menangkap Harun Masiku jika keberadaanya sudah diketahui. Harun Masiku harus mempertangung jawabkan perbuatannya. ‎”Jadi pasti akan ketangkap,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu.

Harun yang merupakan buronan lembaga itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk,” kata Ronny Sompie.

Ronny menyampaikan, pihaknya akan segera memberikan penjelasan mengapa terjadi keterlambatan informasi terkait pulangnya Harun ke tanah air. Namun, dia memastikan pihaknya juga telah menindaklanjuti pencegahan keluar negeri atas dasar perintah pimpinan KPK.

Dalam kasus PAW ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rep)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hasto Sebut Harun Masiku Korban, Pengamat : Ya, Korban Janji PDIP

Published

on

Sekretaris DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – PDI Perjuangan membela kadernya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku. Oleh PDIP, pria yang diduga pemberi suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu dianggap sebagai korban, bukan pelaku.

Hal tersebut pernah ditegaskan Sekretaris DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK pada Jumat lalu 24 Januari 2020. Menurutnya, Harun merupakan korban dari penyalahgunaan wewenang Wahyu Setiawan

“Beliau menjadi korban atas tindak penyalahgunaan itu,” ujarnya.

Pengamat hukum, Petrus Selestinus membenar pernyataan Hasto tersebut. Namun pembenaran itu bernada satir.

“Hasto sangat jujur dan benar,” ujar koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu Ahad 26 Januari 2020.

Dia sependapat dengan Hasto bahwa Harun Masiku merupakan korban. Hanya saja, Petrus menyebut Harun bukan korban dari oknum KPU, melainkan PDIP.

“Mengapa? Karena Harun Masiku telah menjadi korban janji PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Hasto Kristiyanto untuk menjadikannya sebagai anggota DPR RI melalui upaya PAW Riezky Aprilia,” terangnya.

Harun, yang merupakan caleg dari Dapil I Sumatera Selatan seperti dijanjikan akan menempati kursi DPR dengan pelimpahan suara dari Nazarudin Kiemas yang meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan.

“Namun semuanya gagal,” pungkasnya. (rep)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Cara Mudah Temukan Buron Harun Masiku

Published

on

Ahli telematika, Roy Suryo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ahli telematika Roy Suryo memiliki cara menemukan caleg PDIP yang kabur Harun Masiku. Ia menekankan dengan zaman era digital berbasis internet menemukan Harun seharusnya mudah.

“Di era 4.0 ini semuanya sudah IoT (Internet-of-Thing) maka keberadaan DPO si Harun Masiku ini sebenarnya sangat mudah diketahui,” ujar Roy pada Jumat (24/1/2020) melalui media sosial.

Ia membeberkan cara versi pandangannya. Salah satunya melacak alamat IP telepon seluler untuk akses data.

“Lacak CDRi HP-nya, IP saat akses Data, Lokasi Cell m-Bankingnya. Dia & juga keluarganya, Begitu saja kok Repot. Kecuali satu: Semua SANDIWARA,” tutur Roy.

Keberadaan politikus PDIP Harun Masiku masih teka-teki meski disebut sudah berada di Tanah Air. Ditjen Imigrasi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyatakan Harun berada di luar negeri.

Pada 13 Januari 2020, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie menyatakan Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Harun disebut belum kembali ke Indonesia.

Pernyataan Ronny ini diperkuat Yasonna Laoly pada 16 Januari. Saat itu, Yasonna yang juga politikus PDIP, menyebut Harun masih berada di Singapura. (alu)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending