Connect with us

PAPUA

Mahasiswa Papua di Imbau Tetap Kuliah di Tempat Studi

Published

on

Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik.

Adilmakmur.co.id, Biak– Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik mengimbau kepada mahasiswa yang berada di Papua khususnya Puncak Jaya yang sedang melaksanakan Studi di Surabaya, Malang dan Semarang agar tidak terprovokasi dengan isu eksodus mahasiswa sehingga tetap berkuliah di tempat studi semula.

“Semua mahasiswa Papua di Jawa, Bali, Makassar dan Manado diminta tetap melanjutkan kegiatan studi belajar di tempat semula sampai selesai,” kata Bupati Puncak Willem Wandik melalui keterangan tertulis Kepala Penerangan Korem 173/PVB Mayor CAJ Soebiantoro di Biak , Selasa (10/9/2019).

Bupati Wandik mengatakan, tidak ada sistem pendidikan yang menjamin seluruh mahasiswa yang pulang ke Papua ditampung dan langsung bisa melanjutkan studi di Perguruan tinggi yang ada di Papua.

Pemkab Puncak, lanjutnya, tidak menyediakan anggaran bagi mahasiswa yang pulang ke Papua atau kembali ke tempat studi semula sehubungan dengan permasalahan rasisme, tetapi pemerintah akan menjamin keamanan dan kenyamanan para mahasiswa Papua khususnya Kabupaten Puncak di tempat studi masing-masing.

Pernyataan Bupati ini telah dituangkan dalam surat Bupati Puncak Nomor 420/271/SET tanggal 9 September 2019 yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa yang berada di Jawa, Bali, Makasar dan Manado.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib dalam maklumat mengakui, terkait perkembangan penanganan rasisme yang sudah ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dan TNI serta hasil rapat koordinasi tingkat Provinsi Papua.

“Majelis Rakyat Papua yang menyerukan kepada mahasiswa Papua yang belum kembali ke Provinsi Papua agar dapat menyelesaikan studi di tempat studi masing-masing, sedangkan mahasiswa yang sudah telanjur kembali ke Papua agar segera kembali untuk melanjutkan di tempat studi asal masing-masing,”ujarnya.

Ia mengakui, mahasiswa sebagai duta kultural orang asli Papua yang dapat hidup harmonis dengan seluruh elemen Bangsa Indonesia.

Himbauan MRP sudah tertuang dalam surat Ketua Majelis Rakyat Papua Nomor 06/MRP/2019 tanggal 9 September 2019. (msn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

PAPUA

Polres Jayapura Tilang 58 Pengendara di Sentani

Published

on

Razia yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Adilmakmur.co.id, Sentani, Jayapura – Kepolisian Resor Jayapura di Papua menilang sebanyak 58 kendaraan baik roda dua maupun roda empat dalam razia yang dilakukan pada Sabtu (14/9/2019) di wilayah hukum polres setempat.

Kasat Lantas Polres Jayapura AKP Andika T Purba ketika dikonfirmasi dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu, mengemukakan razia yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas setelah demo rusuh pada 29 Agustus lalu, serta meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut agar ke depan keamanan tetap terjaga.

“Razia kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat inj dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura,” ujarnya.

Ia menjelaskan, razia itu melibatkan 35 personel Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menjadi kecelakaan lalu lintas. Tapi juga setelah demo rusuh pertengahan Agustus lalu.

Razia difokuskan di depan Masjid Agung Al Aqsa Sentani, kemudian diarahkan dan diperiksa kelengkapan berkendara di halaman Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura dengan sasaran kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Razia ini kami laksanakan dalam rangka meminimalisir pelanggaran agar mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, dengan sasaran kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya pula.

AKP Andika Purba merinci, dari hasil razia tersebut, pihaknya menilang sebanyak 56 pengendara roda dua dan dua pengemudi kendaraan roda empat dengan beragam pelanggaran.

Ragam pelanggaran itu di antaranya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan tanda nomor kendaraan (TNKB) yang sesuai, tidak menggunakan kaca spion, mengendarai kendaraan di bawah umur, serta kelengkapan kendaraan dan surat-surat kendaraan kurang.

“Razia ini akan rutin kami laksanakan guna meminimalisir pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Sentani, tapi juga menjaga kambtimas usai demo rusuh,” ujarnya pula.(mab)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Papua Terkini – Gubernur Papua Barat Sudah Temui Menkeu Pascakericuhan

Published

on

Guberbur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Adilmakmur.co.id, Manokwari – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sudah menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menyampaikan daftar anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali fasilitas pemerintah yang terbakar pada kerusuhan Manokwari 19 Agustus lalu.

Pada kericuhan tiga pekan lalu itu, menimbulkan kerusakan parah sejumlah fasilitas gedung milik pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni Gedung DPR dan Majelis Rakyat Papua.

“Terkait kerusakan fasilitas pemerintah hari Senin tanggal 9 lalu saya sudah ke Jakarta ketemu ibu Menteri Keuangan menyampaikan data kerusakan, RAB dan proposal . Saya juga sudah sampaikan ke Presiden melalui Mensesneg juga ke Mendagri, PUPR serta Kementerian lembaga terkait lainya,” kata Gubernur di Manokwari, Kamis (12/9/2019).

Dalam pertemuan itu, lanjut Gubernur, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pemerintah yang rusak akibat kericuhan tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pusat dan daerah.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Mandacan, akan melakukan sharing anggaran untuk membangun kembali gedung-gedung pemerintah yang rusak terbakar pada peristiwa tersebut.

“Khusus untuk pembangunan gedung DPR Papua Barat sesuai RAB yang kita ajukan itu kita membutuhkan anggaran sebesar 200 miliar. Sedangkan gedung MRP 150 miliar, jadi total dana untuk pembangunan dua gedung itu 350 miliar,” sebut gubernur.

Sejauh ini, ujar gubernur, belum ada pembagian prosentase anggaran yang harus disiapkan pusat dan daerah. Akan ada pertemuan lebih lanjut antara gubernur dan pemerintah pusat untuk membahas pembangunan itu.

“Pusat sanggubnya berapa daerah berapa itu yang nanti akan dibahas lagi. Kemampuan daerah tentu terbatas karena selain infrastruktur kita juga wajib membangun sumber daya manusianya,” kata Dominggus lagi.

Ia mengemukakan, terkait kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat Kementerian Sosial sudah menyerahkan bantuan RP.7 miliar lebih untuk Papua dan Papua Barat. Penyerahan dilakukan di Jayapura, Papua beberapa waktu lalu.
(tyn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Kehadiran Puluhan SSK di Papua Untuk beri Jaminan Keamanan

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen, Pol. Dedi Prasetyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta– Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan langkah Polri mengirimkan puluhan satuan setingkat kompi (SSK) personel Polri ke Papua dan Papua Barat untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di dua provinsi itu.

“Kenapa Polri mengirimkan 13 SSK di Papua Barat dan 30 SSK di Papua? Itu dalam rangka memberi jaminan keamanan,” kata Dedi dalam diskusi “Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia” yang digelar Setara Institute di Jakarta, Kamis (12/9/2019)

Ia mengatakan bahwa Polri memiliki kewajiban mencermati setiap isu yang bergulir di tengah masyarakat. Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terkait dengan penanganan masalah rasisme dan kericuhan di Papua, dia mengatakan bahwa Polri memiliki beberapa pendekatan. Dalam hal ini, Polri harus memastikan praktik rasisme dan kericuhan tidak dibiarkan begitu saja.

“Begitu terjadi, kami lokalisasi, jangan sampai meluas. Kami memitigasi semaksimal mungkin,” kata Brigjen Pol. Dedi Prasetyo.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris pada diskusi yang sama mengapresiasi kerja aparat kepolisian dalam menerapkan tindakan hukum terhadap pelaku rasisme menyangkut masyarakat Papua.

Namun, dia berharap ke depan penegakan hukum dilakukan tidak hanya terhadap kasus yang sudah viral.

“Saya harap ke depan penegakan hukum tidak hanya dilakukan ketika kasus sudah viral, tetapi harus lebih komprehensif,” ujar Charles.

Sementara itu, pada bagian lain anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dalam kesempatan yang sama menyampaikan berdasarkan penelurusan pihaknya di Papua dan Papua Barat saat ini warga di sana mengalami trauma ketika hendak kembali ke tempat tinggalnya.

Menurut Ninik, warga trauma kembali karena sarana dan prasarana publik di tempat tinggalnya belum pulih.

Selain itu, perkebunan mereka sementara ini “dikuasai” TNI/Polri.

“Ombudsman meminta skema cara bertindak kepolisian, cara bertindak dalam menangani demo mungkin perlu dievaluasi. Bagaimana jika akan ada demo dan kerusuhan, kemudian dampaknya,” jelas Ninik. (rsj)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending